Wednesday, 01 July 2015 12:35

Rapat Kerja Komisi D Dengan Bina Marga & Cipta Karya

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Rapat kerja komisi D dipersidangan dua tahun 2015 berlangsung di ruang balegda

DPRD Indramayu bersama mitra kerja bina marga dan cipta karya, untuk mengetahui dan lebih jelas mengenai kesiapan program  pembangunan dari bina marga dan cipta karya di tahun 2015, rapat kerja ini dipimpin langsung oleh ketua komisi d muhaemin yang dihadiri oleh seluruh anggota komisi D.

Komisi d pun meinginginkan penjelasan dianggaran murni tahun 2015 ini, sejauh mana secara teknis dan kesiapan pembangunan dihadapkan pada undang undang desa yang keterkaitannya dengan proyek–proyek,  ketika ada hal– hal di suatu desa yang memang memerlukan penanganan mengenai teknis, maka pemerintah daerah tidak mungkin mengabaikan baik itu di cipta karya dan bina marga walau kewenangan desa dan pemerintah daerah berbeda maka dibutuhkan kesiapannya seperti apa,  termasuk mungkin dan ada tidak ranah jalan desa di pihak tigakan,  penjelasan ini perlu untuk fungsi pengawasan dari dprd indramayu pada pelaksanaan eksekutif baik pemerintah desa mau pun dinas terkait.

Penjelasan program kerja cipta karya tahun 2015 diawali penyampaiannya oleh ka bagian tata bangunan cipta karya Agus SP (agus salam pujianto, s. Ip, st - kabid tata bangunan dinas cipta karya indramayu)  yang menerangkan bahwa  untuk tahun 2015  bantuan luar dari pusat kebanyakan dalam bidang perumahan  di tata bangunan pada tahun 2015 nilai murni sebesar 72 miliyar  dengan yang sudah di paketkan total lelang umum 27 paket dan sudah dalam panitia pelelangan  yaitu 15 paket pada tahap pertama  6 paket pada tahap kedua  3 paket pada tahap tiga  sedangkan gasyurnya 12 paket.

Selanjutnya dijelaskan oleh ka bag perumahan dan penyehatan lingkungan cipta karya y samsudin  karena indramayu ketempatan penyelenggaraan PON dengan alokasi dana senilai 7,5 miliyar rupiah dengan lokasi di tirtamaya dan balongan  selanjutnya mengenai program ppip mencakup 21 desa dengan dana yang cair terdahulu sebesar 100 juta rupiah per desa  dan di tahun 2015 ditambah 150 juta rupiah perdesa  sedangkan untuk mck  cipta karya kelimpahan kegiatan dari dinas kesehatan provinsi yaitu  program sanitasi dan air bersih untuk dua titik perdesanya bagi 20 desa dengan alokasi dana sebesar 22,5 milyar rupiah  dengan nama program mck plus  untuk pekerjaan jaringan pipa distribusi utama sistem penyediaan air minum  ada bantuan dari provinsi di kecamatan lelea sebesar 5,6 miliyar rupiah  sedangkan untuk infrastruktur pedesaan perumahan di 41 desa 14 kecamatan sebesar 4,3 milyar rupiah  program penunjang prestasi daerah sebesar 501 juta rupiah.

Kepala dinas Bina Marga Indramayu menerangkan  bahwa anggaran murni di dinas bina marga pada tahun 2015 sebesar 263 miliyar rupiah  tambahan anggaran dari dak 60 juta rupiah  sedangkan jalan jalan desa tidak dilelang  namun ada beberapa kendala yang disampaikan kepala dinas bina marga indramayu omarsyah, bae  pada rapat kerja tersebut  berkaitan dengan jalan dimana masyarakat menganggap kwalitas jalan kurang baik sehingga baru di bangun sering rusak kembali karena hal sebenarnya dalam perencanaan bina karya tidak menghitung kondisi tanah  karena bila di perhitungkan akan mengakibatkan biaya akan menjadi sangat besar dikarenakan kondisi tanah diindramayu menurut hasil laboratorium dengan menggunakan alat dcp dihasilkan nilainya 1,92 sedangkan tanah yang baik untuk jalan nilainya harus 5.

Setelah melalui pembahasan dan sharing antara dinas dan anggota komisi D maka kesimpulan dari rapat kerja  komisi D mengharapkan ketika bicara soal program baik itu pusat  propinsi dan daerah agar tidak tumpang tindih yang mensingkronisasikan tetap adalah PU DPRD pun mendorong tata ruang cipta karya menjadi penting  kendati ada BKPRD yang mengkoordinasi ketika ada kebutuhan perijinan  menurut amanat undang undang  terutama ndtl  yang harus selesai pada tahun 2015 ini tetapi karena ada kendala anggaran maka jadi PR kedepan. Demikian juga dengan jalan poros desa tetap pemerintah daerah yang mengerjakannya dengan dukungan DPRD pada regulasinya.

Dengan keluarnya undang undang 6 tahun 2014 tentang desa, termasuk turunan turunan peraturan kebawahnya yang mengatur tentang kedesaan berdasarkan hal tersebut maka pembangunan yang ada didesa termasuk infrastruktur pedesaan menjadi suatu kewajiban desa yang membangun melihat hal tersebut ketua dprd kabupaten indramayu taufik hidayat mengusulkan  bahwa desa desa yang akses jalannya menuju jalan nasional  propinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan poros desa serta penghubung antar desa ditangani oleh dinas  agar tidak terjadi saling klaim antar desa.

Read 4997 times