Tuesday, 29 March 2016 16:22

Rapat Paripurna DPRD Indramayu Tentang Pandangan Umum Fraksi Atas LKPJ Bupati Dan 2 Raperda

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Belum lama ini DPRD Indramayu menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati tahun 2015 dan 2 Rancangan Peraturan Daerah Indramayu. Wakil  Ketua DPRD Indramayu H. Abas Abdul  Jalil bertindak sebagai pimpinan sidang, Sekretaris Daerah (SEKDA) hadir mewakili Bupati Indramayu, turut hadir pula Unsur Forkopinda, dan para Kepala  OPD.

Fraksi-fraksi DPRD Indramayu menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Indramayu yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Yayah Juhriyah, mengapresiasi langkah dan kebijakan Bupati Indramayu dan menganggap bahwa Visi Indramayu Remaja  telah berhasil dan dirasakan oleh masyarakat Indramayu. Berbeda dengan Fraksi Golkar,  Fraksi PDIP melalui juru bicaranya H. Abdul Rohman, SE, M., menyampaikan bahwa LKPJ yang disampaikan Bupati Indramayu bukanlah sekedar tanggung jawab yuridis Bupati tetapi lebih dari itu, LKPJ merupakan  tangggung jawab moral dan politis Bupati. Sehinggga Fraksi PDIP banyak melakukan kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintahan karena dianggap belum mencapai apa  yang ada dalam RPJMD yang telah ditetapkan. Semisal manggkraknya pembangunan rumah sakit di Kecamatan Krangkeng. Sehingga Fraksi PDIP banyak meminta penjelasan lebih lanjut, hal senada juga disampaikaan oleh Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H. Azun Mauzun, yang meminta penjelasan lebih lanjut tentang pendapatan daerah, pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

Fraksi PDIP  dan Fraksi PKB meminta agar 2 Rancangan Peraturan Daerah tidak diteruskan pembahasannya, hingga penyusunannya benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan langsung oleh Ketua Fraksinya, M. Marzuki, yang mengapresiasi Kebijakan Umum Daerah  dan Raperda tentang Zakat Infaq Shodakoh serta Raperda Penanggulangan Bencana Daerah. Hal serupa juga disampaikan Fraksi PKS, H. Ruswa, dan Fraksi Demokrat-Hanura, yang disampaikan Taufiq Hadi Sutrisno, yang menekankan bahwa mewujudkan masyarakat religius, maju, mandiri dan sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, berkenaan dengan Raperda Zakat , Infaq dan Shodakoh ada catatan yaitu perlu adanya  pengelolaan yang profesional dan dilakukan rekruitmen pengelola secara terbuka.

Setelah penyampaian pandangan umum masing-masing Fraksi, rapat dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama Calon Anggota Pansus, walau sebelumnya sempat terjadi perdebatan apakah dibacakan sekarang atau nanti setelah ada jawaban dari Bupati.

Read 9169 times