Seputar Indramayu

Pansus II DPRD Indramayu Jawa Barat melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan Konsultasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Kasan Basari dan Ketua Pansus II M. Alam Sukmajaya, ST., MM. tersebut terkait Raperda Zakat, Infak, dan Sedekah.

 Pansus II DPRD Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Jum’at 01 April 2016, melakukan Kunjungan Konsultasi ke Direktorat Jendral Bimas Islam Kementrian Agama Republik Indonesia di Jalan Thamrin Jakarta Pusat. Dalam kunjungan tersebut hadir seluruh Anggota Pansus yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Kasan Basari dan Ketua Pansus M. Alam Sukmajaya, ST.,MM. adapun dilakukannya Konsultasi terkait Raperda Zakat, Infak dan Sedekah yang saat ini sedang dalam pembahasan Pansus II DPRD Indramayu.

 Selain itu dalam Kunjungan Konsultasi tersebut, Pansus II diterima Direktur Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama Republik Indonesia, Drs. H. Tarmizi, MA. dan didampingi Kasubdit Pengawasan H. Fuad Nasar serta Kasubdit Pemberdayaan H. Juraedi, adapun Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Kasan Basari menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya ini, diantaranya dalam rangka mencari referensi tentang peraturan  yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Pertemuan Konsultasi inipun berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama Republik Indonesia.

 Sementara itu Direktur Direktorat Zakat, Drs. H. Tarmizi, MA. mengatakan bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam, meski demikian produk hukum Islam diakomodir dalam tatanan hukum di Negara Indonesia. Semisal adanya Undang-Undang Perkawinan, Pelaksanaan Ibadah Haji, dan Wakaf juga termasuk undang-undang tentang zakat. Drs. H. Tarmizi, MA. pun mengatakan lebih lanjut  seandainya zakat dikelola dengan baik untuk pemberdayaan umat, maka akan dapat mengurangi angka kemiskinan. Drs. H. Tarmizi, MA. juga menegaskan bahwa fungsi Kementrian Agama hanya melakukan pengawasan dan pembinaan, sedangkan secara operasional pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional.

 

Pertemuan Konsultasi Pansus II DPRD Kabupaten Indramayu kepihak Kementerian Agama Republik Indonesia ini, diisi pula dengan dialog interaktif dan saling sumbang saran terkait Raperda Zakat, Infak, dan Sedekah.

Kantor Pajak Pratama Indramayu belum lama ini melakukan Sosialisasi Pekan Panutan Penyampaian SPT Pajak Tahunan di Ruang Sidang UtamaDPRD Kabupaten Indramayu. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. M.Si., memimpin jalannya sosilalisasi tersebut, dan turut didampingi Kepala Kantor Pajak Pratama Indramayu.

Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Kantor Pajak Pratama Indramayu menyampaikan Sistem Pembayaran Pajak yang berbasis manual yang selama ini dilayani oleh hampir semua Bank Swasta serta Kantor Pos,sudah tidak berjalan lagi. Karena kini pembayaran pajak harus dilakukan secara online melalui sistem aplikasi e- filling.

Salah satu Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Drs.H. Muhaemin, menanyakan bagaimana cara mengukur pendapatan yang  benar-benar valid, sehingga pembayaran pajak benar-benar jujur. Sementara itu,Ahmad Munjani Nur, SH.I.,dari Fraksi PKB juga menanyakan tentang pelayanan pembuatan NPWP yang tidak bisa ditunggui dan kenapa mesti dikirim via pos.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pajak Pratama Indramayu menjelaskan bahwa pelayanan pembuatan NPWP pada prinsipnya bisa ditunggu, namun KPP Pratama lebih memilih mengirim via pos untuk memastikan kebenaran alamat Wajib Pajak, dan mengenai kejujuran dalam pembayaran pajak, ini tergantung dari pribadi Wajib Pajak.

Ratusan masa dari Perhimpunan Petani Indramayu (PPI) yang terdiri dari Forum Komunikasi Generasi Muda ( FKGM ), Himpunan Tani Cantigi (HTC), Penggerak Hati Rakyat (Perak), dan Kelompok Tani Arahan, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Indramayu dengan maksud menyambangi anggota dewan, menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab ) Indramayu, menangkap Mafia Program Bantuan Bidang Pertanian.

Kordinator PPI, Aripin, dan masa pengunjuk rasa dalam tuntutannya menyampaikan, tangkap Mafia Program Bantuan Bidang Pertanian, usut tuntas  kasus pungli Program JITUT 2015, bersihkan Mafia Air di Indramayu, benahi sistem jaringan irigasi pertanian, transparasi program program pertanian, tolak intervensi kuwu terhadap pembentukan kelompok tani, dorong Pemdes agar mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk pertanian, penguatan kelembagaan kelompok tani melalui program padat karya, dan program lainnya.

Bertepatan dengan adanya Kegiatan Reses Masa Persidangan 1 tahun 2016, yang membuat anggota dewan tidak dapat menanggapi aspirasi pengunjuk rasa, hal tersebut di jelaskan oleh Kabag Persidangan Kesekretariatan DPRD Kabupaten Indramayu, H. Ali Fikri, SH. MH., yang menemui masa dari Perhimpunan Petani Indramayu, dan berjanji bahwa aspirasi mereka akan disampaikan kepada para wakil rakyat.

Setelah mendapat penjelasan tersebut, massa akhirnya melanjutkan aspirasinya ke Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu.

Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu melakukan rapat komisi yang diadakan di Ruang Komisi D. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D, Drs. H. Muhaemin, dan dihadiri oleh para anggota Komisi D, Sandi Jaya Pasha, Junaedi, Abdul Rohman, Cuengsih, Karsiwan, serta Taufik Hadi Sutrisno. Dalam Rapat Komisi D tersebut, mengangkat  pembahasan tentang LKPJ dan tentang 2  Raperda, Zakat, Infak, Sedekah dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Drs. H. Muhaemin mengungkapkan, bahwa LKPJ harus dibahas dimana bupati akan mempertanggung jawabkan kinerjanya di tahun 2015. Sebagai indikatornya adalah melalui LKPJ bupati tahun 2015.

Selain itu, dalam rapat tersebut H. Abdul Rohman, SE., mengungkapkan antara perencanaan dan realisasi tidak sesuai hampir diseluruh bidang. Oleh karena itu dimohon ada penjelasan dari bupati.

Sementara itu, menurut Karsiwan, SE., urusan pekerjaan umum target pencapaian tercapai 90% pencapaian target tidak tercapai 100%. Perencanaan perlu pematangan sehingga pencapaian target bisa mencapai 100 %.

Drs. H. Muhaemin juga menambahkan, untuk 2 raperda yaitu Zakat, Infak, Sedekah dan Penanggulangan Bencana Daerah, mohon agar ada pembahasan lebih lanjut di Balegda tentang 2 raperda tersebut, dikarenakan ada beberapa hal yang memerlukan penjelasan.

Komisi D menerima hearing Asosiasi Warnet Indramayu atau AWI, yang  bertempat di Ruang Balegda DPRD Kabupaten Indramayu, dipimpin oleh Drs. H. Muhaemin, selaku Ketua Komisi D dan dihadiri para Anggota Komisi D.

Asosiasi Warnet Indramayu (AWI) mengungkapkan kepada Komisi D, bahwa para pengusaha warnet menerima himbauan Bupati Indramayu terkait tentang tata tertib Warung Internet (Warnet), dalam rangka penggelolaan usaha warung internet, dengan prinsip-prinsip tertib, aman, bersih, beretika, dan bermoral.

Melalui Dinas Perhubungan Kominfo Indramayu, yang mengatur tentang Tata Tertib Warnet, dimana kesemuanya ada 12 poin. Namun dari pihak Asosiasi Warnet Indramayu merasa keberatan dengan dua poin tata tertib warnet tersebut, yaitu mengenai pengaturan waktu buka-tutup warnet dan penggunaan OSS perangkat lunak yang legal.

Mengenai pengaturan waktu jam buka-tutup warnet yang menyatakan, buka dari pukul 08:00 pagi dan tutup pukul 21:00, menurut AWI kurang efektif. Sedangkan jam efektif di warnet mulai dari pukul 12:00 siang sampai dengan malam.

Pada tata tertib tersebut, menurut para pengusaha warnet waktu yang efektif hanya 9 jam, yaitu dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 21.00 jelas sangat mengurangi pemasukan selaku pengusaha warnet. Dan untuk poin yang kedua, mengenai OSS legal, AWI dapat memaklumi.

Sementara itu, Drs. H. Muhaemin, selaku Ketua Komisi D menyatakan bahwa sebenarnya himbauan tata tertib ini baik bagi pengusaha warnet.  Sedangkan mengenai hal-hal yang menjadi keberatan dari pihak AWI, akan didiskusikan dengan Kominfo, dan untuk lebih jelasnya, pihak Kominfo akan mengklarifikasi tentang jam buka-tutup warnet.

Mengenai ijin operasional, Komisi D akan telusuri  sejauh mana regulasi yang mengatur  tentang warnet, terutama dengan Dishub, karena bila dilihat mengenai perijinan,  pembahasannya ada di Komisi C, bisa saja nanti akan ada rapat gabungan, antara Komisi D dan Komisi C, dimana Mitra Kerja dari Komisi C dengan Dinas Perijinan, sedangkan Komisi D  bersama Dishub Kominfo.

Pada acara hearing tersebut  Anggota Komisi D mengungkapkan pendapatnya, antara lain Mohamad Sholihin dan Abdul Rohman.

Belum lama ini DPRD Indramayu menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPJ Bupati tahun 2015 dan 2 Rancangan Peraturan Daerah Indramayu. Wakil  Ketua DPRD Indramayu H. Abas Abdul  Jalil bertindak sebagai pimpinan sidang, Sekretaris Daerah (SEKDA) hadir mewakili Bupati Indramayu, turut hadir pula Unsur Forkopinda, dan para Kepala  OPD.

Fraksi-fraksi DPRD Indramayu menyampaikan pandangan umum pada Rapat Paripurna DPRD Indramayu yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Yayah Juhriyah, mengapresiasi langkah dan kebijakan Bupati Indramayu dan menganggap bahwa Visi Indramayu Remaja  telah berhasil dan dirasakan oleh masyarakat Indramayu. Berbeda dengan Fraksi Golkar,  Fraksi PDIP melalui juru bicaranya H. Abdul Rohman, SE, M., menyampaikan bahwa LKPJ yang disampaikan Bupati Indramayu bukanlah sekedar tanggung jawab yuridis Bupati tetapi lebih dari itu, LKPJ merupakan  tangggung jawab moral dan politis Bupati. Sehinggga Fraksi PDIP banyak melakukan kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintahan karena dianggap belum mencapai apa  yang ada dalam RPJMD yang telah ditetapkan. Semisal manggkraknya pembangunan rumah sakit di Kecamatan Krangkeng. Sehingga Fraksi PDIP banyak meminta penjelasan lebih lanjut, hal senada juga disampaikaan oleh Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H. Azun Mauzun, yang meminta penjelasan lebih lanjut tentang pendapatan daerah, pembangunan, pendidikan dan kesehatan.

Fraksi PDIP  dan Fraksi PKB meminta agar 2 Rancangan Peraturan Daerah tidak diteruskan pembahasannya, hingga penyusunannya benar-benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu pandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan langsung oleh Ketua Fraksinya, M. Marzuki, yang mengapresiasi Kebijakan Umum Daerah  dan Raperda tentang Zakat Infaq Shodakoh serta Raperda Penanggulangan Bencana Daerah. Hal serupa juga disampaikan Fraksi PKS, H. Ruswa, dan Fraksi Demokrat-Hanura, yang disampaikan Taufiq Hadi Sutrisno, yang menekankan bahwa mewujudkan masyarakat religius, maju, mandiri dan sejahtera merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Selain itu, berkenaan dengan Raperda Zakat , Infaq dan Shodakoh ada catatan yaitu perlu adanya  pengelolaan yang profesional dan dilakukan rekruitmen pengelola secara terbuka.

Setelah penyampaian pandangan umum masing-masing Fraksi, rapat dilanjutkan dengan pembacaan nama-nama Calon Anggota Pansus, walau sebelumnya sempat terjadi perdebatan apakah dibacakan sekarang atau nanti setelah ada jawaban dari Bupati.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  6 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 6