Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengintensifkan sosialisasi peraturan daerah (perda) dan Rancangan peraturan daerah (raperda) mulai tanggal 9 sd 14 Maret 2018 kepada perangkat desa di beberapa Kecamatan, Komisi I mensosialisasi di Kecamatan Balongan,Anjatan dan Kroya. Hal itu sangat dibutuhkan untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada.

“Perangkat desa merupakan pelaksana program pemerintah di tingkat paling bawah. Yang dituntut memahami peraturan perundangan sebagai referensi dan acuan pelaksanaan kegiatan,” kata Wakil Ketua Komisi I Ibnu Rismansyah yang didampingi anggota Liyana Listia Dewi, AMP, H Ahmad Fathoni, Hj Siti Nurlaela, Robiin ST,Syaefudin, dan H Estim Enting.

Perangkat desa juga kerap menjadi sasaran masyarakat yang bertanya mengenai implementasi peraturan tertentu, biasanya belum dapat memberikan jawaban yang memuaskan karena terbatasnya pemahaman mereka.

 

 

“ Jadi kami DPRD melakukan sosialisasi perda. Kalau memungkinkan, setelah ditetapkan langsung disosialisasikan saja, ” ujar Liyana Listia Dewi Sekretaris dari Komisi I DPRD Kab Indramayu.

Sosialisasi perda dan raperda oleh anggota Dewan memang baru dijalankan mulai 2017 setelah sebelumnya diserahkan penuh kepada pihak eksekutif.

 

 

Syaefudin menyatakan siap jika masyarakat memang menginginkan kuantitas sosialisasi ditambah. Dia lalu berharap hal itu dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk produk hukum berupa perda.

“ Kalau ada materi yang dinilai tidak cocok, bisa memberi masukan. Selain lewat forum ini, bisa diajukan secara tertulis juga. Nanti kami tindaklanjuti, ” ucap dia.