Setelah beberapa lembaga legislatif berkunjung ke DPRD Kabupaten Indramayu, kini giliran DPRD Kabupaten Kendal dan DPRD Kota Pekalongan menyambangi Kantor DPRD Indramayu. Yang di terima langsung Wakil Ketua DPRD, H. Abas Abdul Djalil, S.Ag. M.Si didampingi Sekretaris DPRD, Iding Syafrudin, SE,M.Si. Bertempat di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, selasa, 13/03/2018 Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan, Ismed, yang memimpin rombongan menyatakan, “kunjungan kerja untuk studi banding pola kerja kedewanan terutama Badan Musyawarah (Banmus). Menurutnya mungkin saja pola penyusunan jadwal Banmus DPRD Indramayu bisa menjadi masukan untuk dapat dikombinasikan dengan penyusunan jadwal kegiatan DPRD Kota Pekalongan yang sudah ada. “Dengan sharing, diharapkan ada masukan dan saran bagi kami Banmus DPRD Kota Pekalongan mengenai pola penyusunan jadwal kegiatan, sehingga kinerja kami di Banmus dapat lebih meningkat dan maksimal,” katanya. Pola kordinasi dengan pemerintah juga menjadi bahan pertanyaan terutama mengenai sinkronisasi dewan dan eksekutif mengenai rancangan peraturan daerah (raperda). Menanggapi itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Abas Abdul Djalil, S.Ag. M.Si, mengatakan “memang pengaturan jadwal kegiatan banmus harus mengacu kepada tata tertib dan peraturan lain yang terkait, agar semua agenda tidak hanya terencana, tapi juga harus sesuai dengan peraturan. Seperti jadwal pembahasan anggaran, karena berbagai hal maka membuat pelaksanaanya molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Jika hal itu terjadi maka dibutuhkan komunikasi guna koordinasi dalam menentukan jadwal yang pas. Apalagi mengingat Banmus selaku ujung tombak kegiatan kedewanan, memang perlu memiliki trik khusus agar seluruh kegiatan dewan dapat berjalan sinkron, lancar dan tanpa hambatan.” Tandasnya. Pada kesempatan itu juga, Ketua Komisi A DPRD Kabuepaten Kendal, menyampaikan, “Pentingnya pengelolaan kearsipan di Pemerintah Daerah, membuat DPRD melakukan kunjungan kerja ke DPRD Indramayu untuk belajar tentang Pengelolaan dan Penataan Arsip Daerah, kami ingin membuat Raperda Penyelenggaraan Kearsipan. Perda tersebut dibutuhkan selain merupakan perintah dari Undang-Undang, juga sebagai payung hukum dalam implementasi kearsipan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskarpus) kendal”. Ujarnya. Ia pun menuturkan, ada beberapa hal yang ingin diketahui terkait kearsipan, yakni jumlah kebutuhan tenaga kerja kearsipan di Diskarpus dan di OPD lainnya. Dan apakah pengelolaan kearsipannya sudah menggunakan teknologi.