INDRAMAYU (MP) – Sebanyak 12 aparatur sipil negara (ASN) dilingkup Sekretariat DPRD Kab.Indramayu, Jawa Barat, memperoleh penghargaan Satyalancana Karyasatya dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Penghargaan ini diberikan Presiden diantaranya atas dasar lama masa kerja dan penilaian hasil kinerja aparatur sipil negara. Pemberian penghargaan inipun berdasarkan pengajuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Presiden Ir.Joko Widodo dan diberikan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekretaris DPRD Kab.Indramayu, Iding Syafrudin SE, M.Si., mengatakan, Pemberian Satyalancana Karyasatya ini merupakan penghargaan luar biasa terhadap Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja berpuluh tahun dengan penuh dedikasi. Sekwan Iding Syafrudin SE, M.Si dan Kabag Umum Dra. Hj. Sri Sunarti, M.Si., pun mengucapkan selamat kepada ASN dilingkup Setwan yakni Tangun,SH., Yadi Juahedi, Suhardi,SH., H.Tedi Mulyadi,SH., Torih,SH., Sulaeman,SH., Rita Soegiono, Kusnadi, Tarma,SH., Eni Suhartini, Rais serta Mulyadi yang telah mendapatkan penghargaan dari orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut.

Sementara itu pemberian penghargaan Satyalancana Karyasatya dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, tertuang pula diantaranya pada Undang-Undang nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. (TIM MP)

JAKARTA (MP).Panitia Khusus 5 (lima) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan konsultasi ke Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Kunjungan konsultasi Pansus 5 dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, H. Kasan Basari, SH didampingi Ketua Pansus 5, Karsiwan, SE dan Wakil Ketua Pansus 5, H. Dalam, SH.KN diterima Kepala Sub Direktorat Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi Sylvia Supartingingsih beserta jajaran di ruang rapat Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Turut hadir Anggota Pansus 5 DPRD Kab. Indramayu serta Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda II) Pemkab Indramayu, Maman Kostaman, SH.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, H. Kasan Basari, SH menyampaikan maksud dan tujuan pihaknya sedang membahas permohonan persetujuan pelepasan aset Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Indramayu oleh Pansus 5 (lima) bersama tim assitensi eksekutif.

“Kami berharap dengan kunjungan konsultasi ke Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI Pansus 5 mendapatkan referensi dan sharing pendapat terkait dengan permohonan persetujuan pelepasan aset Akademi Keperawatan”.ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Sub Direktorat Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi Sylvia Supartingingsih menjelaskan persyaratan penggabungan dengan PTN dibawah Kemenristekdikti diantaranya lokasi PT (Perguruan Tinggi) berada pada Kabupaten/Kota yang sama dengan PTN atau berada pada Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota lokasi PTN dan ada persetujuan atau kesepakatan untuk bergabung antara PTN, Perguruan Tinggi Kesda dan Pemda serta kesanggupan untuk menyerahkan aset ke PTN, lebih lanjut Kasubdit Penataan Kelembagaan PT Sylvia Supartingingsih mengatakan “hanya dosen dan Tenaga Pendidikan dengan status PNS yang dapat bergabung ke PTN serta gaji dan anggaran operasional PT Kesda dialihkan ke PTN”. jelasnya. (Tim.MP)

JAKARTA MP. Dunia Pariwisata saat ini sedang menjadi primadona bagi peningkatan Pendapatan daerah. Oleh karena itu semua pihak dari Pemerintah daerah, Kecamatan dan Desa diberbagai daerah di Indonesia berlomba-lomba membangun dan mencari Destinasi Wisata baru untuk dikembangkan menjadi tempat pariwisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu berbagai peraturan atau perundang-undangan dari tingkat nasionalProvinsi, Kabupaten/ Kota sedang berusaha dirancang atau dibuat untuk membangun landasan hukum yang jelas bagi pembangunan dan pemgembangan Destinasi Wisata. Terkait pengembangan Destinasi Wisata di Kabupaten Indramayu, Badan Anggaran (BANANG) DPRD yang didampingi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu mengadakan Konsultasi ke Kementerian Pariwisata RI di Jakarta.

“ DPRD Kabupaten Indramayu berharap sekali kepada pengembangan destinasi Pariwisata terkait dengan potensi yang di miliki Kabupaten Indramayu yang sejatinya harus di explore karena memiliki aset yang begitu luas yang bisa di jadikan destinasi wisata, dengan Konsultasi ini agar Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dapat mensuport dan mendukung kegiatan kegiatan DPRD khususnya Badan Anggaran dan Dinas Pariwisata Kabupaten Indramayu, dari tanggapan pihak Kementrian merasa optimis sepanjang dari Dinas Pariwisata Indramayu untuk terus mengawal apa yang menjadikan tujuan DPRD dalam pengembangan destinasi Pariwisata di Indramayu agar dapat mengangkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan multiplier effect kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan “ ungkap Wakil Ketua DPRD H. Kasan Basari saat memimpin Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu Konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi/ referensi terkait dengan pendanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Indramayu, Senin (1/07/2019).

Konsultasi tersebut diterima oleh Kepala Bagian Umum Kepegawaian Hukum Organisasi Parlan yang di dampingi Kepala Bidang Destinasi Area 2 Jabar dan Jateng Burhanudin beserta staff di Lantai 14 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (Tim MP)

BANDUNG (MP) – LPPN Universitas Djuanda Bogor bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu Selama satu hari. Kamis(14/06/2019) Bertempat Di Hotel De Java Bandung menggelar bimbingan tekhnis untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu bimbingan tkhnis kali ini mengusung tema “ Hak Keuangan DPRD Akhir Masa Jabatan, Tindak Lanjut LHP BPK Serta Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Pp.No.12 Tahun 2019.”

Dengan pemateri diantaranya dari BPK RI Olia Rahmat Dan Bagian Bina Keuangan Daerah Kemendagri Rikie Septa, Bimbingan Teknis (Bimtek) di buka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Indamayu H. Taufik Hidayat.SH,MSi. dengan, tujuan untuk mengenalkan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, juga sebagai keberhasilan DPRD dalam menjalankan amanat rakyat.

Peserta Bimtek Yang Terdiri Seluruh Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu sangat bersemangat dan antusias, Menyimak materi dan di catat sebagai catatan. Peserta Bimtek sangat proaktif, serta melakukan sharing tanya jawab.

Sementara Itu Bimtek di tutup oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H Taufik Hidayat SH MSi, Ketua Legislatif Inipun berharap hasil Bimtek dapat di implementasikan dan bermanfaat bagi Anggota serta pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu. Tegasnya (TIM MP)

JAKARTA (MP)-Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Konsultasi ke Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Jakarta. Kunjungan Konsultasi ini Terkait Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Kunjungan Konsultasi ini Rombongan langsung dipimpin oleh Ketua Bapemperda Kabupaten Indramayu Dalam, SH., Kn., Wakil Ketua Bapemperda Ir.H.Didi Mijahiri, Sekretaris DPRD H.Iding Syafrudin, SE., M.Si., serta anggota Bapemperda lainnya yakni Syaefudin, Drs.H.Muhaemin, Hj.Darinah, Warim Amd, Hj.Siti Aminah, H.Sirojudin SP, Liyana Listia Dewi A.Mp, H.Casmuni, Taufik Hadi Sutrisno, H.Nico Antonio ST, dan Robiin ST. Rombongan Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu itupun diterima Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ir.H.Ayi Hambali MM, yang merupakan perwakilan dari Jawa Barat serta diterima oleh anggota DPD RI lainnya yakni Prof.Farouk Muhammad perwakilan NTB, Drs.H.Ghazali Abbas Adan Perwakilan Aceh, Dr.H.Bambang Sadono, SH, MH Perwakilan Jawa Tengah, Ir.H.Cholid Mahmud,MT Perwakilan D.I.Yogyakarta, Drs.H.Abdul Rahmi Perwakilan Kalimantan Barat, H.M.Yasin Welson Lajaha Perwakilan Sulawesi Tenggara, Serta Ir.H.Iskandar Muda Baharuddin Lopa yang merupakan Perwakilan dari daerah Sulawesi Barat.

Dalam Kunjungan Konsultasi ini rombongan Bapemperda Mempertanyakan tentang transparansi cara perhitungan dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah daerah dalam memperoleh dana bagi hasil pemanfaatan kekayaan alam dan pendapatan lainnya yang disetorkan kepada negara akan proposional. Bapemperda juga meminta DPD RI agar memperjuangkan hak-hak daerah terkait dana perimbangan hasil pengelolaan daerah pertambangan, Perindustrian dan daerah Pertanian, dikarenakan diwilayah Kabupaten Indramayu ini selain mempunyai Pertambangan Migas, Industri Pengolahan Migas juga merupakan daerah pertanian atau sebagai lumbung padi nasional.

Sementara itu Wakil Ketua DPD RI, Ir.H.Ayi Hambali MM., dalam jawabannya mengatakan, Hak-hak Daerah terutama tentang pembagian dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama diperjuangkan demi kesejahteraan rakyat di daerah. Daerah Harus terus menerus meminta Pemerintah Pusat agar Transparan dalam memperhitungkan dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu Asosiasi Daerah dan DPD RI diminta untuk bersama-sama berjuang melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena dianggap sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat daerah. (TIM MP)

INDRAMAYU MP.Dalam rangka meningkatkan silaturahim DPRD Kabupaten Indramayu mengadakan Halal Bihalal Idul Fitri 1440 H, dihadiri pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Indramayu serta turut hadir pula Bupati, Forkopimda, Sekda,Staf ahli para Kabag Setda kabupaten Indramayu, para kepala OPD dalam kabupaten Indramayu, rektor/perguruan tinggi negeri dalam kabupaten Indramayu, pimpinan parpol, ketua organisasi kemasyarakatan, muspika Indramayu dan Sindang. Ketua DPRD kabupaten indramayu H.Taufik Hidayat SH MSi Dalam sambutannya mengatakan, halal bihalal ini diharapkan dapat semakin memperkuat iman sekaligus mempererat silaturahmi antara DPRD Kabupaten indamayu, pemerintah daerah dan Forkopimda tujuanya halal bihalal bersama ini sebagai ajang silaturahmi dan semoga momentum ramadan tahun ini dapat meningkatkan kualitas ibadah serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten indramayu." Pesannya

Sementara itu, Bupati Indramayu, Drs H Supendi MSi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan halal bihalal yang di lakukan DPRD kabupaten Indramayu karena mengutamakan silaturahmi bersama antara legislatif dan eksekutif serta dengan berbagai elemen masyarakat. Bupati Indramayu Supendi mengharapkan, hubungan silaturahmi yang terjalin selama ini dapat terus dipelihara untuk mencapai cita-cita menjadikan Kabupaten indramayu yang religius maju mandiri dan sejahtera. Katanya

Pada kegiatan halal bihalal ini, diisi juga tausiyiah dan ceramah singkat oleh Ustadz Kyai Haji Saeroji Bilal Dalam tausiyahnya, disebutkan bahwa pentingnya menjaga kebersamaan, serta saling memaafkan antar umat manusia. bahwa puasa yang telah dijalani melatih perasaan kita, biasanya orang kaya tidak bisa merasakan penderitaan orang miskin dengan berpuasa orang” kaya dapat merasakan bagaimana penderitaan orang miskin dalam menghadapi kekurangan kekurangan dalam hidup mereka, jadi mereka dapat merasakan bagaimana orang-orang miskin harus menahan lapar yang di sebabkan kekurangan uang untuk membeli makanan sekedar untuk membuat mereka tegak dan bertahan hidup. Dalam Ibadah puasa, mereka yang memiliki banyak harta dan mempunyai status sosial yang sangat tinggi ketika sedang berpuasa akan merasakan hal yg sama yang di rasakan oleh orang miskin yaitu rasa lapar dan haus ujar Uztad Moment halal bihalal tentu saja bukan hanya sekedar sebagai kegiatan makan-makan bersama saja, melainkan merupakan salah satu bentuk kegiatan Ibadah yang dapat meningkatkan keimanan dan ke taqwaan yang berbuah pahala dari Tuhan yang Maha baik selain dari pada itu acara halalbihalal bersama ini juga dapat meningkatkan hubungan Silaturrahmi yang baik. TIM MP

Komisi