INDRAMAYU (MP) Panitia Khusus 4 (Pansus 4) DPRD Kab.Indramayu terkait laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2018. Belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke kantor Bupati Kendal atau ke Pemkab.Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan pansus 4 yang diketuai M. Alam Sukmajaya ST, MM., dan wakil ketua Pansus 4, M.Solihin SOS.I diterima oleh Staff ahli Bupati Kendal, Dwianto SP.d., beserta jajaran pejabat lainnya. Rombongan Pansus 4 itupun diterima diruang rapat Pemkab Kendal dan dilakukan dialog interaktif.

Dalam dialog tersebut berkesimpulan bahwa LKPJ Bupati Kendal diatur berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sehingga secara otomatis berkewajiban melaksanakan pembahasan secara internal melalui Bimbingan Teknis oleh Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal. Bimbingan Teknis itupun berkenaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Tahun Anggaran 2018, termasuk untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana hasil –hasil pembangunan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kendal guna meneruskan kelanjutan pembangunan berikutnya. Selain itu sebagaimana yang telah disampaikan Dwianto,SPd. sebagai staf ahli Bupati Kendal bahwa terkait dengan urusan kesehatan perlu diperhatikan dengan baik dan juga pelayanannya apalagi di Kabupaten Kendal hampir seluruh Puskesmasnya sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga sangat diperlukan sumber daya manusia yang porporsional dan profesional, pembentukan BLUD pada puskesmas inipun diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam LKPJ Bupati Kendal Tahun Anggaran 2018, capaian program kegiatan mengacu pada capaian kinerja daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD berdasarkan Validasi data yang yang akurat dari tahun ketahunnya serta merupakan hasil capaian kinerja yang terukur dengan baik. Di Kabupaten Kendal terkait dengan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018, mengacunya pada PP nomor 3 Tahun 2007 yang berbasis anggaran. Di Kabupaten Kendal apabila capaian program kegiatan belum tercapai pada Tahun yang sedang berjalan maka program kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun yang akan datang, yang artinya program kegiatan yang harus dilaksanakan itu, juga akan ditindaklanjuti pada tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal.

Sementara itu proses pelayanan bidang kesehatan terbagi beberapa bagian diantaranya yaitu proses pengelolaan keuangan kesehatan yang akuntable. Hal itu dikarenakan masih tertunggaknya pembayaran program BPJS yang berdampak pada terhambatnya sistem pelayanan kesehatan. Begitu pula telah terbentuknya BLUD pada sebagian besar Puskesmas di Kabupaten Kendal maka sangat diperlukan SDM yang siap pakai sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan secara baik dan menyeluruh serta terdongkraknya capaian IPM yang lebih baik lagi.

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam urusan kesehatan dikabupaten Kendal adalah sebagai berikut : perlu evaluasi terhadap rasio pembagian dokter dan bidan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kendal. Ditempatkannya tenaga dokter sesuai dengan keahlian profesinya juga bidan profesional demi tercapainya pelayanan kesehatan maskimal kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

Sementara itu pansus 4 juga melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Semarang Provinsi Jawa Tengah. dalam kunjungan kerja tersebut rombongan pansus 4 yang diketuai M. Alam Sukmajaya ST, MM., dan wakil ketua Pansus 4, M.Solihin SOS.I serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Indramayu, H.Taufik Hidayat MS.i, diterima oleh Bapak Choliq sebagai staf ahli bupati dibidang ekonomi, pembangunan dan kesra Pemkab Semarang beserta jajaran pejabat lainnya.

Rombongan Pansus 4 itupun diterima diruang rapat Pemkab Semarang dan dilakukan dialog interaktif. Dalam dialog tersebut berkesimpulan bahwa LKPJ bupati tahun anggaran 2018 dikabupaten semarang mempunyai visi dan misi. Dasar pijakannya pada PP Nomor 3 tahun 2007 yang mengacu pada kinerja aparatur sipil negara juga terkait dengan RPJMD dan RKPD. Adapun menyangkut pembangunan di bidang kesehatan, Pemkab Semarang saat ini sudah menjadikan sebanyak 26 Puskesmas sebagai BLUD yang tentunya tingkat pelayanannya pun berbasis peningkatan kinerja, program kerja yang baik dan tersediannya sumber daya manusia yang memadai serta sesuai profesi atau keahliannya di bidang kesehatan. Perlu diketahui di Kabupaten Semarang dalam proses pemabahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018. diakomodir pada kegiatan bimtek atau workshop yang menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi dan para pakar yang ahli dengan tata kenegaraan serta tata kepemerintahan. (TIM MP)

JAKARTA (MP). Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Ketua DPRD Taufik Hidayat, didampingi ketua Pansus 2 Karsiwan dan Wakil Ketua Pansus 2 Liyana Listia Dewi beserta anggota Pansus 2 DPRD Kab. Indramayu hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan PPJK Kementrian Kesehatan RI dr. Farida Trihartini, MKM di ruang Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekjen Kementrian Kesehatan RI lantai 14 Jakarta.

Ketua Pansus 2 Karsiwan menanyakan mengenai informasi Penerima Bantuan Iuran atau PBI sesuai yang dicanangkan pemerintah, dan Wakil Ketua Pansus 2 Liyana menambahkan bahwa langkah konkrit seperti apa bila diterapkannya program BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau puskesmas bertarif untuk rakyat miskin agar terjangkau dan terjaga kualitas pelayanannya. sementara puskesmas di Indramayu sendiri memiliki 49 puskesmas, 11 diantaranya puskesmas rawat inap, dan 67 puskesmas pembantu.

Perwakilan dari Bagian Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan PPJK Kementrian Kesehatan RI dr. Farida Trihartini, MKM menegaskan bahwa mekanisme untuk kepastian Anggaran terkait program BLUD lebih tepatnya berkonsultasi kepada Kementrian Keuangan Daerah. dan beliau menjelaskan bahwa dalam penyelengaraan program BLUD Puskesmas mengacu pada permenkes nomor 21 tentang penggunaan uang kapitasi bagi pelayanan puskesmas. sementara yang berkaitan dengan Program Penerima Bantuan Iuran atau PBI mengacu pada permensos nomor 5 tahun 2016 bahwa satu-satunya yang berwenang dalam verifikasi data kepesertaan PBI adalah Dinas Sosial. data kepesertaan PBI diambil dari data BDT (Basis Data Terpadu) yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Dalam Kesimpulannya, dr. Farida Trihartini, MKM menegaskan bahwa program pelayanan puskesmas adalah wewenang penuh pemerintah daerah. sehingga dalam penerapan program BLUD harus disinergikan dengan permenkes nomor 21 tentang penggunaan uang kapitasi untuk puskesmas. (Tim MP)

 

JAKARTA (MP) – Menindaklanjuti hasil rapat Panitia Pemilihan (PANLIH) Wakil Bupati Indramayu sisa jabatan 2016 – 2021 dimana Panitia Pemilihan (PANLIH) DPRD Kab.Indramayu memandang perlu untuk melakukan kunjungan study banding dan sharing pendapat guna meningkatkan kualitas dan kinerja Panitia Pemilihan (PANLIH) DPRD Kabupaten Indramayu.

Sehubungan Sedang Dibahasnya pemilihan calon wakil bupati indramayu sisa jabatan 2016-2021 oleh Panitia Pemilihan (PANLIH) DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Rangka Mendapatkan Referensi Dan Sharing Pendapat terkait peraturan DPRD tentang tata cara pemilihan calon Wakil Bupati Indramayu sisa jabatan tahun 2016-2021 Ke DPRD Provinsi DKI jakarta dan DPRD Kabupaten Bekasi. Kamis 14/03/2019

Kunjungan study banding dipimpin langsung Ketua Panlih Syaefudin didampingi Wakil Ketua Panlih Sirojudin SP serta unsur Pimpinan dan Anggota Panlih Ahmad Fathoni, H Ruswa, M Alam Sukma Jaya, Ibnu Rismansyah, Asniyah Darpadi, Liyana Listiana Dewi, H Muhaemin, Azun Mauzun, M Ali Akbar, M Solihin.

Dalam kunjungan di DPRD Provinsi DKI Jakarta di terima langsung Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Syarifudin dari Fraksi Hanura dalam kesempatan inipun dimanfaatkan Ketua Panitia Pemilihan (PANLIH) Syaefudin “mengatakan kedatangannya tersebut mencari referensi berbagi pengalaman serta bertukar informasi terkait permasalahan dan solusi mengenai penyusunan tatib pemilihan Calon Pengganti Wakil Bupati Kabupaten Indramayu,” tegasnya

Bertempat di ruang Rapat Banmus DPRD Provinsi DKI Jakarta Syarifudin mengatakan “ kejadian mengundurkannya Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta bagi kami sudah terbiasa mulai dari Jokowi menjadi Presiden sampai sekarang Sandiago Uno yang mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga kami selaku Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta hanya menunggu calon yang akan mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur yang akan diajukan oleh partai pengusung kepada Gubernur dan diserahkan kepada kami.

Dalam materi sama dan sharing tukar informasi Panitia Pemilihan Wakil Bupati Indramayu masa jabatan 2016-2021 pada kesempatan inipun berkunjung di DPRD Kabupaten Bekasi Jawabarat, langsung di terima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H MUSTAKIM,SE, M.Si dalam sambutanya teknis mekanisme pemilihan yang di DPRD Kabupaten Bekasi tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan panitia pemilihan yang ada di Kabupaten Indramayu yaitu kami mengacu pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Kabupaten atau Kota dan keputusan penetapan dituangkan dalam rapat paripurna tegasnya

Di akhir acara baik di DPRD Provinsi DKI Jakarta ataupun di DPRD Kabupaten Bekasi Syaefudin selaku Ketua Panitia Pemilihan (PANLIH) Wakil Bupati Indramayu masa jabatan 2016-2021 DPRD Kabupaten Indramayu banyak mendapatkan informasi dan pengalaman sehingga bisa memperoleh banyak referensi tegasnya. (TIM MP)

BANDUNG (MP) Panitia Khusus I (Pansus I ) DPRD Kab.Indramayu yang sedang melakukan pembahasan permohonan persetujuan pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Indramayu barat. Pada Senin 4 Maret 2019 jam 9 pagi sampai dengan selesai, melakukan kunjungan konsultasi ke Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungan konsultasi tersebut rombongan pansus I yang diketuai Drs.H.Muhaemin dan wakil ketua Pansus I, Bhisma Panji Dhewanthara, S.Si, APT diterima oleh jajaran biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat yang diantaranya yakni Vina Yulani. Rombongan Pansus I itupun diterima diruang rapat Setda Provinsi Jawa Barat dan dilakukan dialog interaktif.

Dalam dialog itu, Pansus I menanyakan tentang bagaimana caranya agar daerah persiapan Kabupaten Indramayu barat dapat terwujud sebagaimana halnya Kabupaten Pangandaran. Selain itu ditanyakan pula tentang tata cara penentuan wilayah yang akan dijadikan ibu kota Kabupaten termasuk cakupan wilayah daerah persiapan Kabupaten Indramayu Barat.

Sementara itu pihak biro pemerintahan Provinsi Jawa Barat, mengatakan, keberhasilan Kabupaten Pangandaran termasuk Kota Banjar memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis diantaranya berkat kerja keras seluruh lapisan masyarakat, tokoh nasional, kalangan Legislatif daerah, Provinsi dan pusat serta atas kegigihan presidium yang mewadahi organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan Pangandaran agar bisa menjadi Kabupaten sendiri dan terpisah dari Kabupaten Ciamis.

Berdirinya Kabupaten Pangandaran termasuk Kota Banjar dapat terwujud karena adanya keseriusan dan komitmen antara Bupati Ciamis serta pimpinan maupun anggota Legislatif setempat dengan seluruh lapisan masyarakat Pangandaran, termasuk kesepakatan terkait penentuan lokasi calon ibu kota Kabupaten Pangandaran. Dan hal lain yang tidak kalah pentingnya yakni sudah dibuatkannya kajian akademik oleh perguruan tinggi yang didalamnya termaktub pula kondisi alam lokasi calon ibu kota kabupaten. Sedangkan calon daerah persiapan Kabupaten Indramayu Barat hingga kini belum ada kajian akademik terbarunya. (Tim MP)

 

BANDUNG (MP).Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin Ketua DPRD H. Taufik Hidayat, SH., M.Si, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Abas Abdul Djalil, S.Ag., M.Si. di dampingi Ketua Pansus 2 Karsiwan SE dan Anggota Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu turut serta Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu berkonsultasi ke pemerintahan Provinsi Bandung Jawa Barat.

Rombongan diterima di Ruang Malabar Gedung Sate Pemprov Jabar. Dalam konsultasinya Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu membahas Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya terkait retribusi Pelayanan kesehatan.pembahasan dimaksud terkait perubahan perda kabupaten indramayu nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan kesehatan.

Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu sejak Januari 2018 sudah melakukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sehingga, perlu adanya revisi perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pelayanan kesehatan. revisi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas. karena dengan BLUD, perda nomor 2 tahun 2012 sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mendukung fleksibilitas penerapan BLUD. Narasumber dari Pemprov Jabar menanggapi bahwa perangkat hukum yang terkait BLUD ada 21 Rincian perangkat Hukum dan Kabupaten Indramayu harus membuat Peraturan Bupati terkait BLUD yang di dalamnya menjelaskan besaran tarif-tarif yang dimaksud serta pendukungnya sebagai dasar hukum diberlakukannya BLUD. (TIM MP)

CIAMIS (MP) Panitia Khusus I (Pansus I ) DPRD Kab.Indramayu yang sedang melakukan pembahasan permohonan persetujuan pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Indramayu barat. Pada Selasa 26 Pebruari 2019 jam 9 pagi sampai dengan selesai, melakukan kunjungan kerja ke kantor Bupati Ciamis atau ke Pemkab.Ciamis yang semula merupakan Kabupaten induk dari Kab.Pangandaran dan Kota Banjar. Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan pansus I yang diketuai Drs.H.Muhaemin dan wakil ketua Pansus I, Bhisma Panji Dhewanthara, S.Si, APT diterima oleh Staff ahli Bupati Ciamis bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Hj.Titin, SH., beserta jajaran pejabat Pemkab Ciamis yang membidangi keuangan, pemerintahan umum, juga pejabat yang bertugas dibagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

Rombongan Pansus I itupun diterima diruang operator Pemkab Ciamis dan dilakukan dialog interaktif. Dalam dialog, Pansus I menanyakan tentang bagaimana caranya Pangandaran bisa terpisahkan dari Kabupaten Ciamis dan berhasil menjadi Kabupaten Pangandaran. Selain itu ditanyakan pula tentang tata cara penentuan wilayah yang akan dijadikan ibu kota Kabupaten Pangandaran dan batasan wilayah yang dimasukan pada wilayah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis serta wilayah Kota Banjar.

Sementara itu pihak Pemkab Ciamis melalui Staff ahli Bupati bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia, Hj.Titin SH., mengatakan, keberhasilan Kabupaten Pangandaran termasuk Kota Banjar memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis diantaranya berkat kerja keras seluruh lapisan masyarakat, tokoh nasional, kalangan Legislatif daerah, Provinsi dan pusat serta atas kegigihan presidium yang mewadahi organisasi kemasyarakatan dalam memperjuangkan Pangandaran agar bisa menjadi Kabupaten sendiri dan terpisah dari Kabupaten Ciamis. Berdirinya Kabupaten Pangandaran termasuk Kota Banjar dapat terwujud karena adnya keseriusan dan komitmen antara Bupati Ciamis serta pimpinan maupun anggota Legislatif setempat dengan seluruh lapisan masyarakat Pangandaran, termasuk kesepakatan terkait penentuan lokasi calon ibu kota Kabupaten Pangandaran. (TIM MP)

Komisi