INDRAMAYU (MP) Panitia Khusus 4 (Pansus 4) DPRD Kab.Indramayu terkait laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Indramayu Tahun Anggaran 2018. Belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke kantor Bupati Kendal atau ke Pemkab.Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan pansus 4 yang diketuai M. Alam Sukmajaya ST, MM., dan wakil ketua Pansus 4, M.Solihin SOS.I diterima oleh Staff ahli Bupati Kendal, Dwianto SP.d., beserta jajaran pejabat lainnya. Rombongan Pansus 4 itupun diterima diruang rapat Pemkab Kendal dan dilakukan dialog interaktif.

Dalam dialog tersebut berkesimpulan bahwa LKPJ Bupati Kendal diatur berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sehingga secara otomatis berkewajiban melaksanakan pembahasan secara internal melalui Bimbingan Teknis oleh Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal. Bimbingan Teknis itupun berkenaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kendal Tahun Anggaran 2018, termasuk untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana hasil –hasil pembangunan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kendal guna meneruskan kelanjutan pembangunan berikutnya. Selain itu sebagaimana yang telah disampaikan Dwianto,SPd. sebagai staf ahli Bupati Kendal bahwa terkait dengan urusan kesehatan perlu diperhatikan dengan baik dan juga pelayanannya apalagi di Kabupaten Kendal hampir seluruh Puskesmasnya sudah berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga sangat diperlukan sumber daya manusia yang porporsional dan profesional, pembentukan BLUD pada puskesmas inipun diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam LKPJ Bupati Kendal Tahun Anggaran 2018, capaian program kegiatan mengacu pada capaian kinerja daerah yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD berdasarkan Validasi data yang yang akurat dari tahun ketahunnya serta merupakan hasil capaian kinerja yang terukur dengan baik. Di Kabupaten Kendal terkait dengan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018, mengacunya pada PP nomor 3 Tahun 2007 yang berbasis anggaran. Di Kabupaten Kendal apabila capaian program kegiatan belum tercapai pada Tahun yang sedang berjalan maka program kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Tahun yang akan datang, yang artinya program kegiatan yang harus dilaksanakan itu, juga akan ditindaklanjuti pada tingkat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kendal.

Sementara itu proses pelayanan bidang kesehatan terbagi beberapa bagian diantaranya yaitu proses pengelolaan keuangan kesehatan yang akuntable. Hal itu dikarenakan masih tertunggaknya pembayaran program BPJS yang berdampak pada terhambatnya sistem pelayanan kesehatan. Begitu pula telah terbentuknya BLUD pada sebagian besar Puskesmas di Kabupaten Kendal maka sangat diperlukan SDM yang siap pakai sehingga dapat menunjang pelayanan kesehatan secara baik dan menyeluruh serta terdongkraknya capaian IPM yang lebih baik lagi.

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam urusan kesehatan dikabupaten Kendal adalah sebagai berikut : perlu evaluasi terhadap rasio pembagian dokter dan bidan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan memperhitungkan jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kendal. Ditempatkannya tenaga dokter sesuai dengan keahlian profesinya juga bidan profesional demi tercapainya pelayanan kesehatan maskimal kepada masyarakat Kabupaten Kendal.

Sementara itu pansus 4 juga melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Semarang Provinsi Jawa Tengah. dalam kunjungan kerja tersebut rombongan pansus 4 yang diketuai M. Alam Sukmajaya ST, MM., dan wakil ketua Pansus 4, M.Solihin SOS.I serta dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Indramayu, H.Taufik Hidayat MS.i, diterima oleh Bapak Choliq sebagai staf ahli bupati dibidang ekonomi, pembangunan dan kesra Pemkab Semarang beserta jajaran pejabat lainnya.

Rombongan Pansus 4 itupun diterima diruang rapat Pemkab Semarang dan dilakukan dialog interaktif. Dalam dialog tersebut berkesimpulan bahwa LKPJ bupati tahun anggaran 2018 dikabupaten semarang mempunyai visi dan misi. Dasar pijakannya pada PP Nomor 3 tahun 2007 yang mengacu pada kinerja aparatur sipil negara juga terkait dengan RPJMD dan RKPD. Adapun menyangkut pembangunan di bidang kesehatan, Pemkab Semarang saat ini sudah menjadikan sebanyak 26 Puskesmas sebagai BLUD yang tentunya tingkat pelayanannya pun berbasis peningkatan kinerja, program kerja yang baik dan tersediannya sumber daya manusia yang memadai serta sesuai profesi atau keahliannya di bidang kesehatan. Perlu diketahui di Kabupaten Semarang dalam proses pemabahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2018. diakomodir pada kegiatan bimtek atau workshop yang menghadirkan narasumber dari perguruan tinggi dan para pakar yang ahli dengan tata kenegaraan serta tata kepemerintahan. (TIM MP)


Komisi