DEMAK (MP) Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Ibnu Rismansyah didampingi Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Indramayu Liyana Listia Dewi, Amp diterima Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkab Demak, Mulyana, di gedung A ruang rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Demak. Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi I DPRD Kab. Indramayu serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri (Dinnakerind) Kabupaten Demak , Daryanto beserta jajaran.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu Ibnu Rismansyah dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi I ke Sekretariat Pemerintah Kabupaten Demak ingin sharing dan berbagi informasi mengenai penanganan tenaga kerja dan badan usaha milik desa (BUMDES).

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Industri Kabupaten Demak, Daryanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Demak saat ini fokus pada tiga hal, antara lain menekan angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka pengangguran di Demak pada tahun 2018 mencapai 7,16 % atau sebanyak 43.563 orang. Untuk menekan jumlah tersebut, Pemkab Demak bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan salah satu diantaranya pelatihan kerja program magang ke Jepang.

Dia menyampaikan, program magang ke Jepang yang dikhususkan untuk laki-laki ini merupakan sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan skill tenaga kerja Indonesia sesuai dengan standarisasi kerja pada perusahaan di Negara Jepang.

“Beberapa pelayanan masyarakat yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak di antaranya Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK.1), Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Transmigrasi, Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Pengusulan UMK, Rekomendasi Izin Usaha Industri, dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pencari Kerja”ujarnya. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selasa (22/1/19). Rombongan Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu M. Marzuki diterima langsung Kasubid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Suseno di ruang rapat gedung A Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu M. Marzuki menyampaikan maksud dan tujuan ingin mengetahui informasi secara jelas dari Dukcapil Kemendagri mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah khususnya terkait dengan pemilu legislatif dan pilpres di tanggal 17 April tahun 2019 nanti. “kami ingin mengetahui sampe sejauh mana daerah diberikan blangko E-KTP serta permasalahan keterlambatan penyaluran blangko E-KTP ke daerah-daerah yang tersendat-sendat”. Ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kasubid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Suseno mengatakan Berdasarkan data perkembangan perekaman e-KTP per 24 Desember 2018, sudah ada 186,87 juta atau 97,58 persen penduduk yang sudah melakukan perekaman. Dari data itu, masih ada 4,64 juta atau 2,42 persen penduduk yang belum merekam. “Untuk Kabupaten Indramayu sendiri data perekaman yang sudah masuk ke pusat sekitar 1,2 juta atau sudah mencapai sekitar 90 % keatas”katanya.

Lebih lanjut Kasubid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Suseno menjelaskan Terkait hambatan kendala layanan perekaman e-KTP yakni kendala geografis, rendahnya budaya tertib administrasi kependudukan, dan banyaknya alat tidak berfungsi dengan baik. Dari 6.234 titik layanan di kecamatan, sebanyak 30-40 persen di antaranya tidak berfungsi. Hal itu disebabkan karena rusak dan sebagian karena tidak terjangkau jaringan komunikasi data.

Pada kesempatan itu juga Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pemkab Indramayu, Kanadi Monousman menuturkan dengan pertemuan antara Komisi I DPRD Indramayu dengan Dukcapil Kemendagri tersebut diharapkan daerah Kabupaten Indramayu juga diperhatikan Pemerintah Pusat mengenai ketersediaan blangko E-KTP. (Prima.MP)

JAKARTA MP. Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan di Jakarta Pusat. Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi I M. Marzuki didampingi Wakil Ketua, Ibnu Rismansyah serta Sekretaris Komisi I DPRD Kab. Indramayu Liyana Listia Dewi, Amp diterima Direktur Registrasi Pangan Olahan, Anisah diruang rapat Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi I dan Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kab. Indramayu, Teddy Rakhmat Riyadi, SH.

Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu M. Marzuki menyampaikan maksud dan tujuan Konsultasi Komisi I ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan ini terkait dengan ijin edar produk UMKM terhadap peraturan daerah tentang produk unggulan daerah.

Menanggapi hal tersebut Direktur Registrasi Pangan Olahan, Anisah menjelaskan, produk yang termasuk kategori pangan wajib SNI harus didaftarkan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan, persyaratan pendaftaran produk tersebut harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) terlebih dahulu. SNI tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi.

“langkah awal yang perlu dipersiapkan adalah wajib SNI namun sebelum mendaftarkan produk agar dipastikan sarana dan prasarana sudah memenuhi kriteria GMP (Good Manufacturing Practices) atau cara pengolahan pangan olahan yang baik diperiksa oleh balai setempat (Balai POM). Sebagai informasi tambahan Kementrian UKM memiliki program untuk membantu proses sertifikasi dan pembiayaannya”. Jelasnya

Pada kesempatan tersebut dijelaskan juga mengenai langkah registrasi produk, persyaratan pangan olahan yang meliputi persyaratan akun perusahan dan persayaratan produk diantaranya pangan olahan resiko rendah dan sangat rendah, pangan olahan resiko sedang dan tinggi dan produk bahan tambahan pangan (BTP). (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP) - Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan (kunlap) ke sejumlah mitra kerja diantaranya satpol PP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu. Di pimpin langsung Ketua Komisi I Muhammad Marzuki didampingi sekretaris Lilyana Listia Dewi,AMP dan anggota komisi I DPRD Kabupaten Indramayu , Ahmad Munjani Nur, S.H.I , H. Nico Antonio,ST , Hj Siti Nurlaela , H Estim Enting dan Karsiwan SE.

Menurut ketua komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Muhammad Marzuki , kunjungan lapangan ini sangat penting mengingat fungsi legiaslatif yaitu penganggaran, legislasi dan pengawasan terutama terkait kinerja lembaga eksekutif dalam hal ini pihak Pemerintah Kab.Indramayu, ( Rabu 19/10/2018).

”Dengan dilakukannya kunjungan lapangan ini, kelak komisi I ingin mengetahui program kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan, dan ingin mengetahui secara langsung seluruh permasalahan yang ada, di mitra kerja kami". Ujarnya

Sementara itu pada kunjungan lapangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) , Kabupaten Indramayu hanya mendapatkan 372 formasi pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018. Menurut Zaenal Muttaqin Kabid Mutasi dan Pengembangan SDM, dari 372 formasi tersebut paling banyak adalah tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. sesuai Permenpan RB No.36 Tahun 2018, Dan ada formasi khusus bagi tenaga honorer katagori 2 (K2). Serta ada juga formasi khusus bagi mereka yang memiliki nilai ijazah cumlaude (sangat memuaskan). Kaum difabel juga mendapatkan formasi khusus dalam rekrutmen CPNS dengan kuota maksimal 1 persen dari jumlah secara keseluruhan. Zaenal Muttaqin juga menjelaskan “salah satu persyaratan bagi pelamar CPNS adalah berusia maksimal 35 tahun pada saat mendaftar (untuk pelamar umum), Jika peserta dinyatakan lulus administrasi maka akan diumumkan melalui situs online local” .

Di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kunjungan lapangan komisi I DPRD di terima langsung Munjaki Kasatpol PP dan DAMKAR Kabupaten Indramayu, dalam sambutannya Lilyana listia Dewi selaku sekretaris komisi I DPRD menghimbau kepada satpol PP Indramayu jika menertibkan PKL sebaiknya terlebih dahulu dengan cara pendekatan dan sosialisasi tatap muka langsung sehingga ketika dalam penertiban bisa berjalan tertib dan aman.

Menurut Kamsari selaku Kabid GAKDA “mengenai ketertiban PKL kami selalu berkoordinasi dengan Disperindag dan dinas perizinan yang mempunyai wewenang pengawasan dan perizinan, agar para pedagang kaki lima di tempat kan di tempat yang sebagaimana mestinya, dan kami satpol PP Akan menata lagi PKL yang yang mengganggu ketertiban umum dengan cara pendekatan dan sosialisasi juga dengan dinas terkait harus memfasilitasi tempat bagi PKL agar mereka tidak kembali lagi mengganggu ketertiban umum “ lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan wilayah Kabupaten Indramayu yang luas, lebih efektif lagi jika penambahan anggota yang ideal seharusnya lebih dari 300 personil. (Tim Media Parlemen)

BATANG(MP) Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Rombongan DPRD Kab. Indramayu dipimpin oleh Ketua Komisi I, M. Marzuki didampingi Wakil Ketua Komisi I, Ibnu Rismansyah serta anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, H. Nur Untung Slamet, SE diruang rapat gedung DPRD kabupaten Batang Jawa tengah. Kamis(28/03/2019).

Pada pertemuan tersebut Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu M. Marzuki menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi I ke DPRD Kabupaten Batang ingin mengetahui mengenai pengadaan blangko e ktp serta pengadaan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Batang.

“administrasi kependudukan merupakan hal yang penting, karena selalu bersentuhan dengan aktivitas kehidupan masyarakat, seperti mengurus surat-surat kendaraan, surat tanah dan sebagai upaya kewaspadaan dalam mencegah aksi terorisme”

Menanggapi hal tersebut Kepala DInas Disdukcapil Kabupaten Batang Abdul Rahman menjelaskan dalam menghadapi pilpres dan pileg tahun 2019 ini , pada tahun 2018 pihaknya mengajukan anggaran untuk pengadaan ribbon dan film untuk mencetak ktp. Namun persoalan yang ada, blangko e ktp yang akan di cetak harus menunggu droping dari pusat. Dari sisi anggaran untuk pengadaan percetakan ktp pihaknya sudah siap.

Untuk pencetakan ktp yang sudah dijadwalkan pusat sudah 100 %. Pihaknya sudah melakukan pencetakan 40.364 sisanya sekitar 32 rbu masih dalam bentuk surat keterangan, sampai saat ini yang belum melakukan perekaman sekitar 100.856 orang terdiri dari pemula 640 orang dan non pemula (diatas 17 tahun) sekitar 1.216.

“Kabupaten Batang telah melaksanakan beberapa kebijakan, diantaranya memenuhi kuota blanko e-KTP sesuai kebutuhan serta melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, kami juga membuka pelayanan di beberapa tempat di wilayah batang” ujarnya.

Sementara itu Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batang menjelaskan mengenai pengadaan ketenagakerjaan ditahun 2019 ini pihaknya bekerjasama dengan salah satu sekolah menengah umum mengadakan kurikulum untuk melakukan pelatihan diantaranya menjahit dan tata boga.

“ kami berharap siswa siswi yang telah lulus sekolah manakala tidak melanjutkan ke perguruan tinggi mereka sudah memiliki keterampilan, kami juga memiliki badan latihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap kerja” jelasnya. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP) Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan (KUNLAP) ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil (DISDUCAPIL). Kegiatan ini di pimpin langsung Ketua Komisi I Muhammad Marzuki didampingi Wakil Ketua Ibnu Rismansyah serta Sekretaris Lilyana Listia Dewi,AMP dan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Syaefudin , Ahmad Munjani Nur, S.H.I , H . Ahmad Fathoni , H. Nico Antonio,ST , Hj Siti Nurlaela , H Estim Enting, Karsiwan SE.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Muhammad Marzuki , kunjungan lapangan ini sangat penting mengingat fungsi legislatif itu penganggaran, legislasi dan pengawasan terutama terkait kinerja lembaga eksekutif atau dalam hal ini pihak Pemerintah Kab.Indramayu. .”Dengan dilakukannya kunjungan lapangan ini, kelak komisi I ingin mengetahui program apa saja yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan, dan mengetahui secara langsung seluruh permasalahan yang ada, di mitra kerja kami". Ujarnya

Pada kunjungan lapangan inipun anggota komisi I berkesempatan melihat melihat langsung ruang arsip yang tertata rapih dan menggunakan sistem digital dan manual. sementara itu,di dinas kependudukan catatan sipil (DISDUKCAPIL) di terima langsung plt Kadis H. Dudung Indra ariska, mengatakan saat ini Disdukcapil masih terkendala dengan beberapa fasilitas kerja diantaranya tempat penyimpanan arsip yang tidak layak, dan ruangan untuk pelayanan masyarakat yang masih banyak kekurangan, " semoga saja dengan adanya kunjungan lapangan komisi I DPRD kabupaten indramayu bisa membantu untuk menaiikan anggaran disdukcapil sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa teratasi dengan cepat."ujarnya (Egie Prasetiyo) .

Komisi