JAWA TENGAH MP - Bertempat di Ruang Rapat Ngasti Widhi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja (2-3/3/2020), kegiatan tersebut dipandang perlu dilakukan demi memperoleh referensi untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait Buruh Migran, Pengadaan e-KTP, Pemilihan Kepala Desa dan Keberadaan Kawasan Industri.

Kunjungan Kerja ke Komisi I ini dipimpin langsung oleh Turah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang didampingi oleh Ketua Komisi I Liyana Listia Dewi beserta seluruh Anggota Komisi I DPRD kabupaten Indramayu kegiatan ini diterima oleh Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan dan Politik, Duyanto, S.Pd., M.Si didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dwiyono, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Diyah Noordhaniyah dan Staf DPMD Kabupaten Kendal Ami Fathoni .

Sedangkan di Kota Semarang diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Addi Trihananto beserta Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Semarang Dr. Sutrisno, SKM., MPd.yang didampingi beberapa staff.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Turah memaparkan maksud dan tujuannya berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, selain untuk bersilaturahmi Komisi I DPRD Indramayu juga ingin menimba ilmu dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang yang telah mampu mengatasi kendala dalam hal penanganan masalah buruh migran, pencatatan kependudukan, pemilihan kepala desa dan juga telah adanya sebuah kawasan industri yang mampu menopang perekonomian di Jawa Tengah.

Duyanto, S.Pd., M.Si menyambut baik Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan dan Politik Pemerintah Kabupaten Kendal ini pun mengharapkan dapat pula bertukar pikiran atau sharingpengalaman dari Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu kali ini.

Pemilihan Kabupaten Kendal sebagai tujuan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu ini dapat dikatakan tepat apabila dikaitkan dengan beberapa isu yang akan dibahas, seperti dalam isu penanganan masalah buruh migran, berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pertahun 2018 Kabupaten Kendal memasok sedikitnya 2.400 pekerja pertahun atau rata-rata 200 pekerja perbulan, jumlah ini menjadi jumlah terbesar kedua di Jawa Tengah dan urutan ke delapan secara Nasional.

Dengan besarnya jumlah pekerja migran tersebut Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan beberapa inovasi pelayanan, salah satunya dengan diluncurkannya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN) yang menjadi salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI.

Sedangkan paparan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Addi Trihananto, diketahui bahwa Kota Semarang mampu mencetak 8.000 keping e-KTP perharinya dengan metode pelayanan dengan pendekatan berbasis masyarakat serta dengan menggalakan gerakan sadar administrasi kependudukan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan yang dilaksanakan sejak tahun 2018.

Berkaitan dengan kelangkaan blangko e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyiasati dengan melakukan koordinasi intensif baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menambah pengadaan blangko e-KTP dengan jaminan bahwa , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan dukungan Walikota Semarangakan mampu menyelenggarakan pelayanan e-KTP sehari jadi dengan estimasi pelayanan dalam durasi menit. TIM MP

.BANDUNG-JAWABARAT MP. Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bandung. Rombongan Komisi I Indramayu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE didampingi Wakil Ketua Komisi I,H. Imam Mul Mutaqim diterima Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemprov Jabar. Turut hadir Anggota Komisi I DPRD Kab. Indramayu Pertemuan berlangsung di ruang rapat biro pemerintahan dan kerjasama Pemprov Jabar.

Dalam sambutannya Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE menyampaikan maksud dan tujuan Komisi I ingin menanyakan beberapa hal seputar PLT Bupati diantaranya tugas dan wewenang PLT Bupati.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Fasilitasi Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Kerjasama menjelaskan, pihaknya pada tanggal 16 Oktober 2019 sudah menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri mengenai penugasan Wakil Bupati Indramayu selaku pelaksana tugas Bupati Indramayu.
Berdasarkan hal tersebut Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelanggaran pemerintahan daerah kabupaten dan kota yg ada di wilayahnya, untuk kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu Gubernur memerintahkan Wakil Bupati Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH, M.Si untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Indramayu.

Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Plt itu sama dengan seorang kepala daerah. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi diantaranya PLT Bupati dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
“PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati posisi tersebut sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum, PLT Bupati bisa menandatangani perda tentang APBD dan perda organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri” jelasnya. (TIM MP)

BANGKALAN MP – Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pembahasan yang berkaitan dengan kepegawaian dan pemerintahan. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Turah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listia Dewi,SE dan Wakil Ketua Komisi I H. Imam Mul Mutaqim, serta turut hadir 11 anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu

Drs. Muhni, MM selaku Wakil Bupati Bangkalan menerima secara langsung kunjungan kerja tersebut dengan didamping oleh Drs. Moh. Fahri, M.Si selaku ASDA II Kabupaten Bangkalan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Pada kunjungan kerja tersebut Komisi I menilai Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki kultur daerah yang mirip sehingga kedatangan Komisi I DPRD Kab. Indramayu ingin bertukar pikiran terutama membahasa mengenai Tenaga Kerja Honorer.

Seperti yang disampaikan oleh Muhni Fahmi, bahwa tenaga hononer di Kabupaten Bangkalan tercatat di BKPSDA (Badan Kepegawaian Pegawai Dan Sumber Daya Aparatur) Kabupaten Bangkalan tahun 2020 sebanyak 3848 yang terdiri dari 881 pada instansi dinas pendidikan, 500 di dinas perdagangan dan sisanya tersebar dibeberapa instansi lainnya.

Membahas isu permasalahan akan diadakannya penghapusan tenaga honorer atas usulan dari pemerintah pusat, menurut Sekretaris BKPSDA Kabupaten Bangkalan Ari Murfiyanto, sebenarnya aturan tersebut sudah tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014, dimana pegawai pemerintah hanya ada PNS dan PPPK. Pemda bangkalan saat ini melakukan upaya yaitu memberi arahan pada tenaga honerer Kabupaten Bangkalan yaitu untuk tetap bekerja seperti biasa selama belum ada sk yang pasti dari pusat

Dan bagian dari antisipasi yang dilakukan bpsda pemkab bangkalan untuk peningkatan kinerja ASN apabila honorer dihapuskan yaitu dengan memanfaatkan sistem IT yang terdiri dari absen dan penilaian kinerja berbasis sistem dengan berdasar pada kehadiran, produktivitas dan perilaku kerja.
Pembahasan yang berjalan selama 2 jam tersebut ditutup oleh serah terima cinderamata dari masing-masing daerah antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bangkalan yang diwakili oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Turah dan Wakil Bupati Bangkalan, Muhni Fahmi.(TIM MP)

 

INDRAMAYU (MP) – Komisi I Dprd Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan (KUNLAP) ke mitra kerja diantaranya Inspektorat Kabupaten Indramayu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, serta menyerap aspirasi di Kecamatan Losarang dan Kecamatan Lelea. (Senin 5 Agustus 2019).

Kunjungan lapangan ini di pimpin langsung Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Liyana Listia Dewi, SE didampingi anggota Komisi I Hj. Siti Nurlaela, H Estim Enting, Ahmad Mujani Nur,SH.I. H Nico Antonio, St menurut Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Liyana Listia Dewi, SE, Kunjungan Lapangan Ini Sangat Penting Mengingat Fungsi Legislatif Itu Pengawasan, Penganggaran, Legislasi, Kunjungan Lapangan Ini Terkait Dengan Alokasi Add, Dana Desa, Dan Bumdes.

“dengan dilakukanya kunjungan lapangan ini. komisi i dprd kabupaten indramayu ingin memonitoring dan ingin mengetahui apa saja program kegiatan yang sudah dilaksanakan ataupun yang dilaksanakan, serta ingin mengetahui secara langsung seluruh permasalahan yang ada, di mitra kerja kami”. ujarnya pada kunjungan lapangan di Kecamatan Losarang, Kami Berharap Adanya Bimtek Untuk Pamong Desa Supaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Pamong Desa Dalam Melaksanakan Pelayanan Terhadap Masyarakat Ataupun Membuat Pelaporan Pertanggung Jawaban. Tegas Camat Losarang H. Suratno Sukarja, S.AG.

 

Komisi I DPRD Kabupten Indramayu di terima langsung Camat Lelea Hatta Direja, S.STP dalam sambutnya merasa sangat senang dan berterimakasih kepada Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu yang sudah menyempatkan waktu nya untuk berkunjung di kecamatan lelea. “Pengelolaan Bumdes Di Kecamatan Lelea Sangat Bervariatif Tergantung Keunggulan Pada Desanya Masing-Masing. Bumdes Desa Tamansari Membuat Trobosan Baru Yaitu Bumdes Mart, Semoga Dengan Adanya Bumdes Mart Ini Bisa Dijadikan Contoh Bumdes Di Desa-Desa Yang Ada Di Kabupaten Indramayu.Ujarnya.”

sementara itu pada kunjungan lapangan di dinas pemberdaya masyarakat dan Desa di terima langsung kepala dinas dpmd h sugeng heryanto, menjelaskan apa saja alokasi dana desa. Digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan. Serta realisasi dana desa tahun 2018 sudah 100% dan untuk 2019 tahap 1 baru 99%, tahap 2 baru 80%. Ungkapnya. (Tim MP)

(DIY) Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRDKota Yogyakarta DIY, kunjungan kerja komisi I dalam rangka sharing dan bertukar informasi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, Turah, didampingi Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, H. Imam Mul Mutaqim, turut hadir Anggota Komisi I DPRD Kab. Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Komisi I DPRD Kab. Indramayu ingin bersilaturrahmi dan bertukar pikiran serta sharing mengenai tugas fungsi pokok DPRD khususnya mengenai persiapan pelaksanaan Pilkades serentak dan berdialog dalam hal penegakan peraturan daerah.

“Kami ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat dan persiapan lebih mendalam terkait pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Kulonprogo dan bagaimana langkah yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarya dalam hal penegakan perda yang telah dibuat,” ujar Wakil Ketua DPRD Indramayu, Turah”.

Menanggapi hal tersebut, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Kulonprogo menjelaskan, Kabupaten Kulonprogo akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan di 68 desa mengenai persiapan teknis akan dilaksanakan pada tahun 2020. Kabupaten Kulonprogo akan menyusun raperda baru mengenai kepala desa dan raperda tentang perangkat desa
.
“dengan adanya berbagai dinamika perkembangan regulasi yang baru sangat perlu disesuaikan dengan perda yang baru termasuk dalam hal penyusunan penganggaran, pada tahun 2021 kami berencana menganggarkan secara kombinasi diantaranya dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) dan ditahun 2018 yang lalu kami mengadakan pilkades serentak di 20 desa dengan anggaran 1.4 Miliar, dalam bentuk kegiatan di 20 desa di wilayah Kabupaten Kulonprogo” jelasnya.

Pada pertemuan study banding Komisi I dengan DPRD Kota Yogyakarta yang berlangsung diruang rapat satu gedung DPRD Kota Yogyakarta, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta,Basuki Harisaksono, menjelaskan Mengenai penegakan perda pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian, peraturan daerah yang mencantumkan sangsi pidana pengawalannya ada di Satpol PP.

“sepanjang ada pelanggaran yang yang mengandung konsekuensi peraturan daerah yang tercantum pidana ditangani oleh Satpol PP dan yang mengandung sanksi administratif diantaranya penutupan usaha yang tidak berijin ditangani oleh instansi yang memberikan ijin (UPTSA)” jelasnya.

Pemerintah Kota DIY berkordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam hal penegakan perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarkat dengan cara memberikan sanksi yang mampu memberikan efek jera and beberapa kegiatan yang diatur dalam perda, diantaranya mewajibkan seluruh penyelenggara usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata, seperti jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa pramuwisata dan wisata tirta. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP).Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan rapat kerja dengan Assisten Pemerintahan, Bagian Hukum, Panitia Pemekaran Indramayu Barat, dalam rangka pemaparan hasil kajian dari Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Padjajaran tentang calon Ibukota Indramayu Barat dan penjadwalan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Indramayu dengan Bupati Indramayu terhadap penetapan calon Ibukota Kabupaten Persiapan Indramayu Barat. selasa (16/07/2019)

Bertempat di ruang rapat BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu, rapat di pimpin langsung Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu, Ibnu Rismansya, di dampingi anggota Komisi 1 Syaefudin SH, Estim Enting, Ahmad Fathoni, Karsiwan SE, dan Ketua Komisi 4 H Drs Muhaemin.

Menurut Assisten Pemerintahan Setda Indramayu Jajang Sudrajat mengatakan " dilihat dari beberapa aspek serta bobot dan skor per indikator mulai dari kondisi geografis, kerawanan bencana, bukan kawasan lindung, kemiringan lereng, potensi air bersih, drainasi permukaan, daya dukung lahan, ketersediaan lahan, sosial budaya, politik dan keamanan,serta aksesbilitas. dari hasil tersebut yang layak untuk dijadikan Ibukota Indramayu Barat terletak di Kecamatan Kroya ".

Dari hasil kajian yang dilakukan LPPM Universitas Padjajaran Bandung, Kroya sebagai Ibukota Kabupaten Indramayu Barat berdasarkan konektifitas antar daerah dan dalam wilayah antar Kecamatan sangat memadai demikian juga mengenai ketersediaan lahan 300 ha serta masyarakat antusias dan siap menyambut menjadi lokasi Ibukota, partisipasi masyarakat cukup tinggi, tidak pernah terjadi banjir yang dapat menghambat akses pelayanan.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Syaefudin menyampaikan, " kami selaku Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu setelah melihat hasil kajian yang dilakukan LPPM UNPAD, pada dasar nya sangat setuju. dan semoga perjuangan bersama ini demi mewujudkan Indramayu Barat bisa terwujud"

Selanjutnya Komisi 1 akan menyampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, kiranya dapat segera dilakukan penandatanganan terhadap persetujuan bersama untuk penetapan calon Ibukota Kabupaten Persiapan Indramayu Barat, dimana penandatanganan akan dilaksanakan pada Sidang Paripurna Senin, 22 juli 2019. (TIM MP)

Komisi