PEKALONGAN(MP) Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 maret 2019, dalam butir kesimpulannya Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mengagendakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Rombongan Komisi I dan II yang dipimpin Ketua Komisi II Bhisma Panji D, S.Si,Apt beserta Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu Ibnu RIsmansyah diterima oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Pekalongan Bambang Nurdiatman diruang rapat sidang utama gedung DPRD Kota Pekalongan. Jumat(29/03/19)

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi I ke DPRD Kota Pekalongan ingin mengetahui mengenai pengadaan blangko e ktp serta pengadaan ketenagakerjaan di wilayah Kota Pekalongan.

Menanggapi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan menjelaskan sampai saat ini yang belum melakukan perekaman e ktp sebanyak 1,7 persen. Mengenai pengadaan blangko ktp masih menjadi kewenangan Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, untuk kewenangan percetakannya di tahun 2015 awal sudah diserahkan ke kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Namun demikian untuk pengadaan blangko masih tergantung Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, Jawa Tengah sendiri untuk pengadaan blangko ktp di kordinir oleh Dukcapil Provinsi yang setiap awal bulan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah membuat laporan diantaranya mengenai jumlah penduduk, ketersediaan blangko, data yang belum / sudah melakukan perekaman, jumlah e ktp yang sudah dicetak, jumlah akta kelahiran / kematian yang setiap bulan diterbitkan.

“dari rekapan laporan kabupaten dan kota tersebut bisa diketahui oleh provinsi, kabupaten mana yang potensi untuk pencetakan ktp nya masih banyak namun belum tersedia blangko, hal tersebut akan difasilitasi oleh provinsi yang akan berkordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendari, jadi kita hanya tinggal menunggu pengiriman blangko ktp lewat pos oleh Dukcapil Provinsi Jawa Tengah”, jelasnya.

Selain itu pada kesempatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Bhisma Panji D, S.Si.Apt menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi II ke DPRD Kota Pekalongan ingin mengetahui mengenai pelimpahan aset akademi keperawatan dan terkait profesionalisme tenaga kerja di puskesmas-puskemas serta ingin sharing seputar pertanian di wilayah Kota Pekalongan.

Menanggapi hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, bahwa penyelenggaraan puskesmas perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesbilitas, keterjangkaun dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional.

“Standar SDM di puskesmas-puskesmas masih menjadi problem di Kota Pekalongan karena harus menyediakan SDM yang cukup banyak, dengan banyaknya tenaga kesehatan yang dibiayai BLUD dari 369 yang ada di kami tenaga BLUD sekitar 250 orang, sehingga pendapatan BLUD habis untuk membiayai gaji tenaga BLUD” ujarnya. (Tim.MP)

JAKARTA (MP)---Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berkomitmen mendukung Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji. Bahkan DPRD Kabupaten Indramayu melalui Komisi II saat melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyebutkan telah mengalokasikan anggaraan melalui APBD 2019 untuk pengadaan tanah asrama haji sebagai persyaratan embarkasi Kertajati. Selain menyatakan dukungan tersebut, rombongan Komisi II DPRD Indramayu yang dipimpin oleh Bisma Panji Dewantara itu, juga mengutarakan berbagai persoalan umrah di daerah. Permasalahan biometrik juga diungkapkannya. “Masyarakat di wilayah kami banyak yang bertanya kebijakan biometrik saat mendaftar umrah. Mereka keberatan karena harus melakukan rekam biometrik ke Cirebon yang menambah biaya, tenaga, dan waktu,” kata Bisma di Ruang Sidang I Kementerian Agama Lantai 5 Jakarta, Selasa (22/1/2019). Bisma juga mempertanyakan legalitas beberapa travel perjalanan umrah yang beroperasi di Indramayu. Dia berharap Kemenag memberikan sosialisasi yang lebih massif terkait perizinan travel umrah serta biaya paket umrah di seluruh daerah.

Kunjungan yang terdiri dari 12 anggota dewan dan 3 orang staf Sekretariat Dewan itu diterima oleh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis. Turut mendampingi Yanis, Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji regular, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat, Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Asrama Haji, serta perwakilan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus. Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa persoalan biomterik saat ini sedang proses negosiasi antara Kemenag dengan Arab Saudi. “Kemenag juga telah berkoordinasi dengan DPR RI dan berbagai lembaga baik Kemenlu dan BKPM menyikapi rekam biometrik Jemaah umrah,” kata Yanis dalam penjelasannya.

Sedangkan terkait legalitas perizinan travel umrah Yanis mempersilahkan DPRD koordinasi dengan Kemenag Kabupaten atau dicek melalui website dan aplikasi umrah cerdas. Yanis juga menginformasikan bahwa saat ini Kemenag telah memperkuat regulasi dan pengawasan umrah agar Jemaah lebih terlindungi. Dia mencontohkan telah terbitnya regulasi biaya referensi umrah sebesar 20 juta rupiah serta pengawasan umrah di daerah. “Sebagai bagian dari proses pengawasan bersama Kemenag, DPRD dapat memanggil travel-travel yang beroperasi di daerah bila ditemukan kejanggalan dalam bisnis mereka,” imbuh mantan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo tersebut.

Yanis secara khusus meminta komitmen DPRD Indramayu serta mendukung program Kemenag. Dia pun berjanji akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Indramayu untuk realisasi rencana pembangunan Asrama Haji guna mendukung embarkasi Kertajati. Adapun Komisi II DPRD Kab.Indramayu yang melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia yakni Bhisma Panji Dewantara (Ketua Komisi II), Ruyanto (Wakil Ketua Komisi II), H.Warli, SE (Sekretaris Komisi II), Hj. Siti Aminah, UU Sukarsih Suin, Tarwidi, Rani Januri, H.Azun Mauzun, S.Ag., H.Ahmad Khudzaifah, SPD.I., Muhamad Ali Akbar SP., Iis Naeni serta Wakil Ketua DPRD Kab.Indramayu H.Abas Abdul Djalil. S.Ag., M.Si. (Heri Tarma, MP)

Belum lama ini Komisi B DPRD kabupaten Indramayu mengadakan Rapat Kerja dengan  BPJS Indramayu dan Cirebon serta Rumah Sakit Umum Indramayu untuk membahas dan penjelasan dari mitra kerja Komisi B tersebut yang dipimpin oleh wakil ketua Komisi B Ruyanto dan dihadiri anggota Komisi B Ahmad Fathoni, Azun Mauzun, Darinah, Aminah berkaitan dengan banyaknya keluhan mengenai Pelayanan Rumah Sakit bagi peserta BPJS yang dirasakan masyarakat tidak memuaskan.

INDRAMAYU(MP) - Komisi II DPRD kab Indramayu mensosialisasikan RAPERDA dan PERDA diantaranya di kecamatan Sliyeg dan Kecamatan Gantar.

Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mengetahui RAPERDA dan PERDA apa saja yang sudah di buat,dan diperjuangkan eksekutif beserta legislatif di gedung DPRD, sehingga masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD, Karena sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat merupakan media efektif dalam memberikan informasi.

“ Sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, dapat lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang baik, antara masyarakat dan anggota DPRD, termasuk juga dapat memberikan pokok pokok pikiran anggota DPRD pada masyarakat “ seperti yang dikatakan Ketua komisi II Bhisma Pandji Dewantara di Kecamatan Gantar dalam rangka sosialisasi RAPERDA dan PERDA Kabupaten Indramayu, dalam sosialisasi inipun hadir dan turut mengendampingi anggota komisi II H.Azun Mauzun, UU Sukarsih suin, Iis naeni, warli, Muhammad Ali Akbar,S.p , Hj.siti Aminah, H. Ahmad Khudzaifah, S.pd.I , Roni Januari , Tarwidi , Ruyanto

"Ada 14 Raperda yang sudah di bahas badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) kabupaten Indramayu tahun 2017 diantaranya 
1. Pengembangan produk unggulan kabupaten Indramayu 
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (paud)
3. penyelenggaraan perparkiran 
4 Bantuan hukum bagi masyarakat miskin .
5. Perlindungan dan pemberdayaan petani
seperti yang diungkapkan ketua komisi II Bhisma Panji Dewantara Di hadapan Kuwu, BPD, Tokoh Masyarakat, organisasi kepemudaan dan peserta lainnya.

Peserta sosialisasi mengaku sangat mengapresiasikan atas adanya kegiatan sosialisasi RAPERDA dan PERDA ini karna anggota DPRD kab Indramayu datang langsung untuk mensosialisasikannya.

pada kesempatan inipun masyarakat dan anggota DPRD saling sharing dan Banyak masukan dari masyarakat sehingga dapat catatan yang positif ketika pembahasan raperda nanti .

Pada sosialisasi ini pula dimanfaatkan masyarakat terkait adanya permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan Gantar , diantaranya menurut Hj Kosim Banyaknya calo dan tengkulak gabah yang nakal sehingga petani banyak yang di rugikan dengan harga gabah yang rendah, dan berharap
Segera di buatkan saluran irigasi sehingga petani yang di belakang bisa mendapatkan air sesuai kebutuhan lahannya serta juga perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan

Di tempat yang lain di kecamatan sliyeg peserta sosialisasi mengaku sangat bersyukur anggota Dewan datang langsung untuk mensosialisasikan raperda dan perda tersebut, kesempatan itu digunakan masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan saat pertemuan tersebut, antara lain masalah pertanian, dan infrastruktur jalan.

Sosialisasi Perda dan raperda sangat berdampak positif untuk Anggota DPRD karena selain meningkatkan kinerja Anggota DPRD, sosialisasi Perda juga menjadi tempat silaturahmi antara Anggota DPRD dengan konstituennya.

Komisi