INDRAMAYU MP- Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja Ke RSUD MA Sentot berkaitan dengan banyaknya keluhan dari keluarga pasien dan pemberitaan di media, buruknya pelayanan dari Rumah Sakit Pantura MA. Sentot Indramayu, khususnya dengan antrian pendaftaran yang panjang sehingga calon pasien harus antri sejak dari subuh, bahkan mewakili dirinya dengan sandal, batu, helm dll.

Kunjungan Kerja yang di Pimpin langsung Ketua Komisi II Dalam SH. KN dan di dampingi anggota Komisi II diantaranya Drs H Haryono, Dullah, Hj Siti Aminah ini merupakan yang sekian kalinya ke Rumah Sakit Pantura MA. Sentot. Sebagai mitra Kerja, kedatangann Komisi II ke Rumah Sakit Pantura MA. Sentot diterima oleh management Direktur Rumah sakit dr Kurniawan serta jajarannya dan sekaligus meminta keterangan dari pihak management Rumah Sakit, terkait permasalahan pelayanan yang masih menjadi persoalan bagi keluarga pasien yang berobat di Rumah sakit tersebut.

Dimana sebelumnya beberapa anggota Komisi II mengitari lokasi RSUD MA Sentot menanyakan secara langsung ke Pasien yang ada di situ. Bahkan Ketua Komisi II selama beberapa hari mencari informasi secara langsung dan ikut antri pendaftaran untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya dan menyampaikan temuannya secara langsung kepada Management saat Kunjungan Kerja tersebut, dimana hal tersebut dilakukan untuk kemajuan RSUD MA Sentot dengan harapan menjadi rumah sakit yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Indramayu,serta khususnya kegiatan ini sebagai fungsi pengawasan dari pihak legislatif.

Menanggapi hal tersebut Dirut RSUD Sentot dr Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, yang sekaligus memberikan masukan positif bagi management RSUD MA Sentot dan dalam waktu dekat management akan Launching system Pendaftaran online untuk meminimalisir antrian dan meningkatkan pelayanan RSUD MA Sentot Indramayu. TIM MP

INDRAMAYU MP- Selamatigahariberturut-turut di tiga lokasi, antara lain Kecamatan Patrol, CantigidanLelea.

Komisi II melakukansosialisasiPerdadanRaperdatahun 2019 dan 2020,sekaligus meminta masukan dan aspirasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II Drs. Haryono, MSi, serta seluruh anggota Komisi II AnggiNofiah, Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. SitiAminah, Hj. Kursiah, RoniJanuri, Dullah, Taryadi dan Ruyanto. Diterima masing-masing Sekretaris di Kecamatan,dikarenakan Camat tengah mengikuti Bimbingan Tekhnis (BIMTEK),

“ Dengan melaksanakan sosialisasi yang menyentuh masyarakat langsung ini, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui perda-perda dan raperda-raperda mana yang telah dibuat dan tengah diperjuangkan anggota DPRD beserta Eksekutif dan Kegiatan ini juga dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat “ Kata Sekretaris Komisi II Drs. Haryono, MSi dalam sambutannya.

Ada 16 Perda yang sudah di terapkandi tahun 2019 dan ada 11 raperda yang di bahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020.

Diharapkan dengan di sosialisasikannya Perda serta Raperda ini dapat di terapkan sebaik baiknya sehingga perda yang telah ditetapkan / diundangkan dapat di ketahui keberadaannya oleh masyarakat.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut di manfaatkan masyarakat untuk memberikan masukan sehingga anggota DPRD mendapat catatan positif ketika pembahasan raperda. (TIM MP)

 

JAKARTA MP – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia . Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Masa Persidangan I Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH , dan didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Komisi IIDrs. H. haryono, MSi serta Anggota Komisi II Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.MM , Wardah, Dullah, Hj. Kursiah, H. Ruyanto, Hj Siti Aminah.

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterima Kasubag Hukum Dirjen Dikdasmen dan Paud oleh Ani Sayeti, SH. MM, beserta Tim Tekhnis, bertempat di ruang rapat Gedung E lantai 5 Komplek Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut Ketua Komisi II Dalam, SH. KN dalam sambutannya mengatakan “ konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pengelolaan dana Bos dari mulai penyaluran sampai dengan pertanggung jawabannya “ .

Menanggapi hal tersebut Ani Sayeti, SH. MM menjelaskan “ bahwa petunjuk tekhnis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun lalu di cabut dan diganti dengan Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS, sehingga ada penambahan penerima dana BOS yang diberikan secara langsung kesekolah, agar dapat digunakan oleh sekolah sesuai dengan Merdeka Pengelolaan “.

Lebih lanjut diterangkan Tim teknis Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjelaskan, Bahwa pembayaran dari Kas Umum Negara (KUN) kini langsung diberikan ke sekolah masing-masing, yang pembayarannya sesuai dengan tahapan penyaluran Tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 30% dan tahap ke 3 sebesar 40%. Dengan syarat sekolah penerima Bos harus terdaftar dalam Dapodik, memiliki NPSN, bukan satuan pendidikan kerjasama, jumlah siswa rata rata 60 selama 3 tahun berturut turut dan ijin operasional aktif, serta sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan Bos melalui bos.kemendikbud.go.id. TIM MP

JAKARTA-MP. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik,dimana Pemerintah Pusat berkeinginan agar Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Sebagai PPK BLUD Untuk Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel salah satunya adalah dengan mendorong PUSKESMAS dan RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut data dari Kementerian Kesehatan saat ini ada 9825 Puskesmas dan sebagian besar belum menjadi BLUD. Permasalahan utamanya terletak pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi II melakukan Konsultasi/Koordinasi ke Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta, Konsultasi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Muhamad Sholihin, S.Sos.i yang didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Drs. Haryono, MSi, serta anggota Komisi II Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Roni Januri, Dullah, Taryadi dan Ruyanto.
 
 
Diterima di ruang rapat Pelayanan Kesehatan Primer lantai 4 blok C Gedung Adhyatama diterima oleh dr. Sutaryanto dan dr Wing Irawati dari Dir Pelayanan Kesehatan Primer Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di damping P Yankes sdr Deddy K.
 
Yg dimaksud dengan ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dlm pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 
Setelah menjadi BLUD, apa yang harus di lakukan dan bagaimana pola pengelolaan keuangan BLUD bisa dijalankan dengan baik, seperti yang di terangkan dari Dir Pelayanan Kesehatan Primer dr. Sutaryanto “ dalam hal ini kami dari Kementerian Kesehatan memiliki system dan Software PJJO serta Software PPK-BLUD, dan juga akan melakukan pendampingan dan pencatatan keuangan sebagaimana kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD pasca penerapan dikeluarkan nya Permendagri NO 79 Tahun 2018 “ .
 
Selain dapat mengelola keuangan secara mandiri blud pun dapat merekrut dan mengelola pegawai sendiri. Tambah dr. Wing Irawati, yang terpenting BLUD mempunyai rencana program pengelolaan (Planning) selama 5 (lima) tahun kedepan. ( TIM MP)

INDRAMAYU MP- Komisi II DPRD kabupaten indramayu melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sukra dan Puskesmas Patrol sebagai fungsi legislatif perihal pengawasan dan melihat secara langsung kesiapan kinerja mitra kerja.

Rombongan komisi II dipimpin Ketua Komisi II Dalam SH.,KN didampingi Haryono, Hj Kursiah,Dullah, Anggi Nofiah, Hj Siti Aminah serta Kepala Dinas Kesehatan.

Menurut Ketua Komisi II DALAM.SH.,KN “ kunjungan lapangan ini kami ingin mengetahui kesiapan puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu dimana Pemerintah pusat berkeinginan agar pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah sebagai BLUD untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang akuntabel salah satunya adalah dengan mendorong Puskesmas dan RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud).

Yg dimaksud dengan (BLUD)”Badan Layanan Umum Daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Kunjungan lapangan inipun dimanfaatkan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melihat langsung fasilitas yang ada di Puskesmas serta pelayanan yang diberikan petugas terhadap masyarakat.

Dengan adanya kedatangan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Puskesmas Patrol dan Puskesmas Sukra langsung dimanfaatkan petugas puskesmas dan warga untuk berbincang ,bersalaman dan foto bareng. TIM MP

INDRAMAYU - MP. RSUD Pantura MA Sentot Patrol kinerjanya mendapat pandangan positif dari Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu. Dengan melihat langsung dari penambahan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien yang dinilai lebih baik dari sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam. SH. KN yang di dampingi Wakil Ketua Anggi Nofiah dan Sekretaris Drs. H Haryono, MSi serta anggota Komisi II H. Drs. Eddy Mulyadi. MM, Hj Siti Aminah, Dullah dan Hj. Kursiah pada Kunjungan Lapangan (Kunlap) di RSUD di wilayah Pantura tersebut,

“Banyak perubahan, kemajuannya sangat pesat meski fasilitas pendukung maupun aspek pelayanan masih perlu terus ditingkatkan, pembangunan bangunan perawatan kelas satu dengan fasilitas VIP sebagai terobosan yang diapresiasi untuk melayani BPJS atau umum kelas 1” ucap Dalam.

Dari pantauannya, sarana dan prasarana di RS Pantura makin lengkap. Sehingga masyarakat yang berdomisili diwilayah Kabupaten Indramayu bagian barat (Inbar) tak perlu lagi pergi jauh mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rencana pembangunan area publik untuk keluarga penunggu pasien dan memindahkan lahan parkir kearea tersebut, dinilainya sangat mendukung terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

“Area publik ini ada fasilitas kantin dan tempat keluarga penunggu pasien agar lebih tertib dan nyaman.” Ungkap Direktur RSUD MA Sentot dr Kurniawan.

Di bidang pelayanan, RSUD MA Sentot juga akan meningkatkan fungsi Humas yang keberadaannya sangat membantu pasien maupun keluarganya untuk mendapatkan informasi, pengecekan kelengkapan adminstrasi sampai pendampingan mendapatkan pelayanan medis dan juga informasi kepada masyarakat, “ Sehingga bagi masyarakat yang memerlukan informasi cukup dari Humas tidak perlu harus menemui saya “ Terang dr Kurniawan.

Kendala dan masalah yang cukup serius di soroti Komisi II mengenai pendaftaran, karena ini sebagai jendela bagi pelayanan di mana pasien harus menunggu atau antri sangat lama walau telah didukung oleh fasilitas pendaftaran online, diakhir kunjungan Ketua Komisi II Dalam, SH. KN berpesan agar senyum dalam melayani pasien menjadi budaya dan harus diupayakan dalam melayani pasien serta jangan alergi kritikan karena itu untuk kemajuan RSUD Pantura ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Tim MP)

 

Komisi