JAKARTA (MP) – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Melaksanakan Salah Satu Program Kerja Dan Kegiatan DPRD Tahun 2019 Sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Dan Agenda Kerja Komisi III Berupa Konsultasi Ke Direktur Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta. Senin (20/05/2019)

Konsultasi Ini Perlu Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Fungsi-Fungsinya. Sehubungan sedang dibahasnya terkait penyelenggarakan Tera/ Tera Ulang Serta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Rangka Mendapatkan Referensi Dan Sharing Pendapat Serta Konsultasi Ke Direjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta.

Konsultasi ini di pimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten indramayu M. Alam sukmajaya st mm Didampingi H Sirojudin, Ir H Didi Mujahiri, H Kasum, Yayah Juhriyah, H Kursiah, Asniyah Darpadi, Junaedi, Sandi Jayapasa, Dalam Sh Kn.

Dalam Kunjungan Ini Diterima Langsung Bagian program dan pelaporan setditjen PKTN, Nurrika A Dan M Syahran Serta Yudi Risnan Dit Metrologi. Dalam Sambutannya M Alam Sukmajaya St Mm, Menjelaskan Maksud Dan Tujuan Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ke Dirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta. Terkait Mengenai Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang Serta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Dampak Dengan Adanya Tol Cipali Sehingga Mengakibatkan Menurunya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga Kami Komisi III Dprd Kabupaten Indramayu Terus Mencari Sumber Pendapatan Yang Baru Dan Menggali Potensi Daerah Yang Ada Di Indramayu Agar Bisa Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu, Kalau Di Kelola Dengan Baik Dan Maksimal. Tegasnya

Yudi Risnan Dit Metrologi Memaparkan Pelayanan Metrologi Legal Pasca Uu 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Dengan Perkembangan Metrologi Transaksi Dengan Mengukur/ Menekan/ Menimbang, Landasan Oprasional UML Kabupaten/Kota UU NO 2 TAHUN 1981 Tentang Metrologi Legal Pasal 12 Dan 16 Mengenai Penggolongan Syarat Serta Mengenai Biaya Tera, Dalam Permendag No 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal, Sekaligus Permendag No 67 Tahun 2018 Tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapanya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang, Dan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Di akhir acara konsultasi ini Nurika anggraeni selaku bagian program dan pelaporan dirinya sangat mendukung bilamana ada pemerintah daerah yang ingin memanfaatkan tera untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan semoga hasil dari konsultasi ini bisa dijadikan bahan referensi di kabupaten indramayu . Pungkasnya (TIM MP)

INDRAMAYU (MP).Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak H. Fauzan Busram, SH menyatakan, pihaknya tertarik dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang ada di Kab Indramayu.

Hal itu disampaikan, dalam kunjungannya ke DPRD kab Indramayu. Kunjungan tersebut diterima oleh ketua komisi III Alam Sukma Jaya ST,MM, didampingi anggota Komisi III Asniyah Darpadi , Sirojudin.SP serta Dirut PDAM Tatang Sutardi, Rabu (18/Juli/2018).

“Kami selaku wakil ketua DPRD dan Ketua pansus B Kabupaten Demak ingin sharing pendapat untuk menambah referensi terkait Raperda tentang pembentukan BUMD , Raperda tentang perubahan bentuk hukum BUMD ,dan Raperda tentang penyertaan modal pada pemerintah. Pihaknya tertarik untuk sharing pendapat ke DPRD kab Indramayu karena DPRD kab Indramayu sudah lebih dulu mempunyai perda yang dimaksud.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi III M Alam Sukmajaya ST,MM mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Indramayu menyambut baik dan berterima kasih atas dipilihnya sebagai referensi PANSUS B DPRD Kab Demak untuk sharing terkait 3 Raperda. " Kami dengan senang hati berbagi informasi yang dibutuhkan oleh DPRD kab Demak *tegasnya.

Di akhir acara kunjungan kerja, DPRD Kab Indramayu dan DPRD Kab Demak saling bertukar cindera mata . (MP)

 

PEKALONGAN (MP) – Komisi III melaksanakan salah satu program kerja dan kegiatan DPRD tahun 2019 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kab. Indramayu berupa Kunjungan Kerja. Kunjungan Kerja (KUNKER) perlu dilaksanakankan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Komisi III DPRD Kab. Indramayu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Sehubungan sedang dibahasnya raperda atas inisiatif DPRD Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidya ikan dan petambak garam. Maka Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu sharing pendapat serta belajar di DPRD Kota Pekalongan. (28/03/2019) Alasan memilih DPRD Kota Pekalongan untuk dijadikan referensi raperda inisiatif, karena selain RAPERDA nya sudah di terapkan dan mayoritas mata pencaharian selain pengrajin batik, banyak juga yang menjadi nelayan serta letak geografis dan kultur masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Indramayu.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu selaku wakil rakyat, langsung merespon. Dan memperjuangkan aspirasi para nelayan berupa membuat raperda inisiatif DPRD Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidAya ikan dan petambak garam. Kamis

Kunjungan kerja dipimpin langsung wakil ketua H Kasan Basari, SH Didampingi ketua komisi III dprd kabupaten indramayu M. Alam Sukmajaya ST MM didampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Indramayu, HJ Yayah Juhriyah, Hj Kursiah, Asniyah Darpadi, Subada H Kasum, Sandi Jaya Passa, Junedi, Didi Mujahiri, Sirojudin SP. Dalam, konsultasi tersebut di terima langsung Kabag Umum DPRD Kota Pekalongan Wisnu Adityo Yang mengatakan "bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisonal harus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan ,pembangunan perikanan nasional. YANG dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan no 10 tahun 2017. “ tegasnya .di akhir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Indramayu ke DPRD Kota Pekalongan saling bertukar cinderamata tanda akhir kunjungan kerja sudah selesai (TIM MP)

INDRAMAYU (MP).Sosialisasi di lakukan bertujuan untuk membantu masyarakat mengetahui RAPERDA dan PERDA apa saja yang sudah diperjuangkan eksekutif beserta legislator di DPRD, dan masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD. Karena sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat merupakan media efektif dalam memberikan informasi.

“ Sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, dapat lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan anggota DPRD, termasuk juga dapat memberikan pokok pokok pikiran anggota DPRD pada masyarakat “ seperti yang dikatakan Ketua DPRD H Taufik Hidayat, SH. MSi yang mendampingi Komisi III di Kecamatan Indramayu 09/03/2018, dalam rangka sosialisasi RAPERDA dan PERDA Tahun Anggaran 2018 dari tangga 09 sampai dengan 14 Maret 2018 se Kabupaten Indramayu, hadir Ketua Komisi III M Alam Sukmajaya, ST MM, juga Ir Didi Mujahiri, Dalam SH KN, Sirojudin SP, Asniah Darpadi dan Yayah Juhriah.

“ Ada 17 Raperda yang sudah masuk prolegda termasuk 5 Raperda inisiatif DPRD, diantaranya Raperda Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan, serta Petani Garam. Sebagai usulan dari Komisi III “ seperti yang diungkapkan M Alam Sukmajaya ST MM. Di hadapan Kuwu, Tokoh Masyarakat dan peserta lainnya.

Peserta sosialisasi mengaku sangat bersyukur anggota Dewan datang langsung untuk mensosialisasikan raperda dan perda tersebut, kesempatan itu digunakan masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan saat pertemuan tersebut, antara lain masalah saluran, masalah pasar, masalah parkir hingga kelurahan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.

Sosialisasi Perda sangat berdampak positif untuk Anggota DPRD karena selain meningkatkan kinerja Anggota DPRD, sosialisasi Perda juga menjadi tempat silaturahmi antara Anggota DPRD dengan konstituennya. (MP)

INDRAMAYU (MP) – Komisi III melaksanakan salah satu program kerja dan kegiatan DPRD tahun 2019 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kab. Indramayu berupa Konsultasi dan Koordinasi.

Konsultasi dan koordinasi perlu dilaksanakankan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Komisi III DPRD Kab. Indramayu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Di Indramayu saat ini marak penggunaan alat tangkap garok untuk menangkap teripang bola (ondol-ondol) , dimana cara kerja alat tangkap garok yaitu dengan dilempar dan dibentangkan sedalam 16 hingga 20 meter kelaut dan kemudian ditarik dengan kapal,sehingga menyebabkan rusaknya biota laut. Kondisi penangkapan dengan alat ini juga kerap menimbulkan konflik bagi para nelayan. Selain itu juga mengenai pembuatan SIPI yang proses nya lama serta biayanya yang mahal.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu selaku wakil rakyat, langsung merespon. Dan memperjuangkan aspirasi para nelayan berupa konsultasi dan koordinasi ke Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Selasa, 22/01/2019

Konsultasi dipimpin langsung Wakil Pimpinan DPRD Kab. Indramayu H. Khasan Basari dan Ketua Komisi III M. Alam Sukmajaya, S.T., M.T serta anggota Komisi III H. Sirojudin, S.P, H. Kasum, Hj. Kursiah, Dalam SH.KN, Ir H. Didi Mujahiri, Subada,dan Hj. Yayah Juhriyah.

Dalam konsultasi tersebut di terima langsung Kabag Perundang undangan Haryani Nugroho wati , SH.,MH. Yang mengatakan "Pentingnya sosialisasi dan pembinaan bagi para nelayan serta Pemerintah Daerah atau Dinas terkait harus berkoordinasi ke tingkat provinsi Seperti visi dari ibu menteri Susi Pudjiastuti yaitu kedaulatan, kesejahteraan dan berkelanjutan". Pungkasnya.

Sirojudin SP . berharap agar Kementrian Kelautan dan Perikanan RI segera terjun langsung melihat kondisi yang terjadi di lapangan dan mencarikan solusi . Tegasnya.(Egie Prasetyo MP)

Komisi