JAKARTA (MP).Menindak lanjuti kondisi dan prasarana jalan underpass lintasan keretaapi yang sudah tidak memadai sebagai jalan penghubung ke Indramayu dari Jatibarang, maka Komisi IV melaksanakan konsultasi ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kegiatan tersebut diterima oleh SETDITJEN Bagian Perencanaan Danto yang didampingi Direktorat Keselamatan Windi W, Hotma, dan dari Balai Pengujian Perkeretaapian HE Prastyo di Ruang Rapat Dirjen Perkeretaapian Kementerian Pehubungan RI. 20/05/2019.

Konsultasi Komisi IV yang di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. Msi, Ketua Komisi IV H. Drs. Muhaemin mengutarakan maksud konsultasi ke Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI ini berkaitan dengan akses jalan dari Bandara Kertajati ke Indramayu melalui Jatibarang melewati underpass perlintasan keretaapi yang sudah tidak memadai lagi dikarenakan jalan penghubung ke Indramayu lewat Jatibarang telah menjadi Jalan Provinsi yang merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, dan seringnya terjadi kecelakaan karena underpass perlintasan keretaapi tersebut selain jalannya menyempit juga ketinggiannya hanya 2,5 meter dan membahayakan masyarakat pengguna jalan khususnya pada malam hari, diharapkan hal tersebut bisa mendapat perhatian dari Dirjen Perkeretaapian untuk dapat di perlebar atau solusi lain bersama Pemerintah Provinsi sebagai fungsi jalan.

Konsultasi ini di hadiri seluruh anggota Komisi IV, yaitu Turah,Sholihin, S.Sos.I, Warim. Amd, Ruswa MpdI, Cuengsih, Wardah, Margani, Taufik Hadi Sutrisno, H. Abdul Rohman, SE. MM dan Casmuni. (Team MP)

INDRAMAYU (MP). Bertempat di Kecamatan Cikedung dan Kertasmaya (23- 24/08/2018), Komisi IV DPRD Indramayu menyelenggarakan acara sosialisasi Raperda dan Perda Tahun Anggaran 2018.

Hadir dalam acara sosialisasi itu Camat di Kecamatan Cikedung dan Camat di Kecamatan Kertasmaya, Seluruh Anggota Komisi IV antara lain Turah, Ruswa, Wardah, Margani, Cuengsih, Abdul Rohman, M Solihin, Taufik Hadi Sutrisno, Casmuni serta dari berbagai elemen masyakarat khususnya para Kuwu sekecamatan. Mereka semua antusias mengikuti acara sosialisasi sampai dipenghujung acara.

Ketua Komisi IV DPRD Indramayu, H Drs Muhaemin, mengatakan sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat merupakan media efektif dalam memberikan informasi. “Informasi yang kami sampaikan terkait Raperda dan Perda Tahun Anggaran 2018 baik yang sudah dibahas atau yang belum dibahas. Semuanya ada 14 Perda dan Raperda yang sudah dan sedang di bahas di Bapemperda, dimana ini juga sebagai salah satu fungsi legislatif dari tiga fungsi yaitu Anggaran, Pengawasan dan Legislasi “ ujarnya.

Ada Perda yang Pokok dan harus diketahui masyarakat ungkap Anggota Komisi IV H. Abdul Rohman, SE MM yaitu Perda mengenai APBD “ Dimana perda tersebut bukan rahasia tetapi perda tersebut wajib dan pokok untuk diketahui masyarakat, kami salut dengan apa yang dilakukan di desa dimana APBDes di pampang di depan Kantor Desa “ Ungkapnya

Sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, lanjut Muhaemin, juga dapat lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan anggota DPRD Indramayu. Termasuk dapat memberikan pokok-pokok pikiran anggota DPRD pada masyarakat dan sebaliknya.

Peserta sosialisasi mengaku sangat mengapresiasikan atas adanya kegiatan sosialisasi RAPERDA dan PERDA ini karena anggota DPRD kab Indramayu datang langsung untuk mensosialisasikannya.

Pada kesempatan inipun masyarakat dan anggota DPRD saling bertukar pikiran dan Banyak masukan dari masyarakat yang dapat menjadi catatan positif sehingga dapat jadi bahan ketika pembahasan raperda nanti .(Gunari Somaatmadja)

SEMARANG (MP). Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV H. Drs Muhemin yang di dampingi anggota Komisi IV antara lain, Ruswa MpdI, Warim AMD, H Abdul Rohman SE, MM, Wardah, Cuengsih, Taufik Hadi Sutrisno, Turah,Margani di terima di ruang rapat Bappeda Kota Semarang di lantai 7 Balaikota Semarang untuk membahas berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.(28/03/2019)

Kunjungan Kerja ini diterima langsung oleh Kepala Bappeda Kota Semarang Bambang Haryono yang di dampingi Kabag dan Kasubag Bappeda juga bagian Tata Ruang Pemerintah Kota Semarang.

Di terangkan dalam rapat kunjungan kerja tersebut bahwa pembangunan infratruktur Kota Semarang yang produktif dan berkelanjutan disesuai dengan Perda RTRW dan Tata Ruang yang ada. Dengan kerja keras dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Kota Semarang banyak mendapatkan dukungan dan alokasi dana pembangunan yang hasil realnya akan banyak terlihat di 2018 yang running dan selesai di Kota Semarang.

Sementara dalam Awareness, partisipasi masyarakat terus dibangun dan ditumbuhkan dalam pembangunan Kota Semarang sesuai arahan dari Walikota Semarang. Program partisipatif seperti kampung tematik terus ditingkatkan mulai dari 32 titik di 2016, 80 titik di tahun 2017 hingga target 700 sampai dengan 1.000 titik di 2021. Program pemberdayaan masyarakat dengan dana stimulan sebesar 200 juta dimasing-masing titik mampu menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga berhasil mengangkat potensi lingkungan sekitar, agar Kota Semarang bukan sebagai jalur perlintasan tapi sebagai destinasi tujuan.

Kepala Bappeda Kota Semarang, Bambang Haryono, mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan akan terjaring masukan terhadap rancangan perubahan RPJMD Kota Semarang 2016-2021. RPJMD yang akan menjadi arah dan pedoman pembangunan Kota Semarang 5 tahun ke depan, harapannya dapat menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis yang ada di tengah kompleksitas dan kemajuan masyarakat. Perubahan RPJMD ini juga diharapkan mampu mempertajam akuntabilitas dan target pencapaian visi misi kota Semarang.

Sedangkan di DPRD Kabupaten Kendal (29/03/2019), terungkap bahwa jalan jalan yang ada di Kabupaten Kendal kebanyakan jalan Provinsi dan jalan Nasional yang membuat banyak kendala dalam perawatan dan penanganan pada saat banjir dan rob, untuk mengatasi hal tersebut " Pemerintah Kabupaten Kendal mengandalkan pompa pompa yang ditempatkan pada tempat tempat strategis rawan banjir, sehingga kini masalah banjir dan rob dapat diatasi dengan penempatan dan penggunaan pompa ", seperti yang diterangkan Kepala Bappeda Kabupaten Kendal Agus Sumaryono. (TIM MP)

INDRAMAYU (MP) Komisi IV DPRD melaksanakan rapat kerja (RAKER) bersama Dinas PUPR Kabupaten Indramayu (1/08/2018) dengan agenda pembahasan program kegiatan tahun 2018 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Drs. H. Muhaemin yang di hadiri oleh seluruh anggota komisi IV antara lain Ruswa MPDI, Margani, Hj Cuengsih, Wardah, Turah, H Casmuni, H Abdul Rohman SE, M Sholihin S.Sos, Warim AMD,Taufik Hadi Sutrisno dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Omarsyah beserta sekretaris PUPR dan Kabid-kabidnya.

Ketua Komisi IV Drs. H . Muhaemin memintakan Dinas PUPR agar memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur diseluruh wilayah dan kwalitas dari hasil pekerjaan serta membangun yang baru bukan fokus ke perbaikan sehingga rakyat bisa menikmati hasil pembangunan ini demi kesejahteraan bersama saat membuka rapat kerja ini. Acara di mulai dengan laporan hasil pekerjaan pada setiap Kabid di dinas PUPR yang diawali oleh bidang Tata Bangunan dan di susul oleh bidang jembatan, pengairan, PSDA, Perumahan dan bidang jalan.

Dilanjutkan keesokan harinya selama dua (2) hari (2-3/08/2018) dengan melaksanakan kunjungan lapangan (KUNLAP) antara Komisi IV DPRD bersama Dinas PUPR ke beberapa Lokasi antara lain ke Sport Center Indramayu, “ Dinas PUPR agar bisa bersinergi dengan Dinas terkait agar dapat pembangunan ini bermanfaat, sebelum Sport Center ini diserahkan ke Dinas PORA “ ujar Anggota Komisi IV H Abdul Rohman, SE. MM dilanjutkan kunjungan apangan ke Jalan Bukit Barisan dan pengecoran jalan poros Mekarsari Kecamatan Tukdana serta ke Kecamatan Gabus Wetan mengenai pembagian air pengairan persawahan. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu berharap Dinas PUPR dapat mencarikan solusi agar masalah tersebut dapat di atasi, juga menghimbau kepada DPUPR agar lebih memprioritaskan pembangunan yang sifatnya mendesak serta tepat sasaran.(TIM Media Parlemen)

INDRAMAYU (MP), Komisi IV yang dipimpin Ketua Komisi Drs. Muhaemin beserta anggota, antara lain Ruswa, Cuengsih, Taufik Hadi Sutrisno, Warim, Wardah, Abdul Rohman, Margani melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Direktorat Irigasi dan Rawa Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jakarta. Yang diterima oleh Ir. John Sianipar, M.Eng didampingi Muradi dari Direktorat Irigasi dan Rawa serta dari BBWS Cimanuk Cisanggarung Adjat. K.

Tujuan Komisi melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi ini terkait dengan masalah moderinisasi irigasi yang ada di Indramayu seperti yang diungkapkan Ketua Komisi IV Drs Muhaemin “ dimana Komisi 4 ingin mengetahui sejauh mana rencana Kementerian PUPR khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa mengenai tindak lanjut proyek moderinisasi bendung rentang yang jalur kanan sindupraja sebagian sudah dilaksanakan dan ketika jalur kiri saluran cipelang belum dilaksanakan “ katanya.

Menanggapi hal tersebut diterangkan oleh Direktorat Irigasi dan Rawa bahwa “ Moderinisasi Irigasi adalah suatu daerah irigasi yang efisien, efektif dalam penggunaan air dan harus diimbangi dengan moderinisasi pertanian sehingga menghasilkan produktifitas hasil pangan yang tinggi dengan kapasitas air yang efektif “ seperti yang diterangkan Muradi, dan dijelaskan pula oleh BBWS Cimanuk Cisanggarung Adjat K “ Bahwa untuk memoderinisasi irigasi ada beberapa kendala salah satunya, karena proyek ini bukan dari APBN tetapi dana bantuan luar negeri dari Jepang dan telah melihat serta menemukan disaluran irigasi yang ada di Indramayu ialah mengenai bangunan liar yang didata berjumlah seribu lebih bangunan, bukan hanya itu saja kendala lainnya adalah banyaknya pompanisasi di saluran irigasi, yang menjadi masalah dalam kerjasama dengan negara Jepang”

“ Memang betul rencana di bendung rentang bagian kanan sudah kami kerjakan beberapa paket tapi memang ada beberapa problem yaitu pompa-pompa yang tidak pernah diijinkan dan masalah ini pada sidang Team Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) hal ini sudah beberapa kali dibicarakan, dan masalah ini bukan hanya di Indramayu, kalau kita ingin sukses bersama diperlukan kerjasama yang baik, pemerintah pusat datang untuk membangun daerah maka permasalahan sosial ini dapat kita bicarakan, “ kata Ir. John Sianipar, M.Eng.

Terkait hal tersebut sebagai tugas fungsi DPRD dalam fungsi pengawasan Drs Muhaemin mengatakan “ bahwa kami mendorong kepada pemerintah daerah dan semua unsur masyarakat agar yang menempati tanah-tanah dan bangunan liar segeralah untuk bisa dibongkar secara kesadaran dan atas keinginan sendiri, karena memang tidak ada anggaran untuk kerohiman ini, disamping itu juga mengenai pompanisasi disaluran saluran itu juga menjadi kendala. Disamping itu kita juga dari daerah memberikan masukan kepada pemerintah pusat di dalam perencanaan bukan saja hal yang primer tetapi kita ingin mengajak dan menganggarkan terhadap perencanaan pembangunan tersiernya “ (Gunari Somaatmadja. MP)

Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu melakukan rapat komisi yang diadakan di Ruang Komisi D. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi D, Drs. H. Muhaemin, dan dihadiri oleh para anggota Komisi D, Sandi Jaya Pasha, Junaedi, Abdul Rohman, Cuengsih, Karsiwan, serta Taufik Hadi Sutrisno. Dalam Rapat Komisi D tersebut, mengangkat pembahasan tentang LKPJ dan tentang 2 Raperda, Zakat, Infak, Sedekah dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Komisi