INDRAMAYU (MP). Kalangan Masyarakat Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Jawa Barat, Sebuah Wadah Taktis Yang Sengaja Di Bentuk Oleh Berbagai Kalangan Masyarakat Desa Singajaya Yang Bernamakan Solidaritas Masyarakat Singajaya (SMS) Datangi Gedung Dprd Kabupaten Indramayu. 8/01/2019

Kedatangannya Kali Ini Ingin Menyampaikan Aspirasi Ke Komisi 1 DPRDKab Indramayu Berkaitan Dengan Persoalan Yang Ada Di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu. Karena Kondisi Kepala Desa Saat Ini Dalam Keadaan Sakit (Stroke) Sehingga Kurang Maksimalnya Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Desa, Dan Terjadi Tindak Kesewenang-Wenangan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Desa Yang Melakukan Tindakan Berupa Pembongkaran Tanggul Empang Garapan Di Tanah Titisara Desa, Yang Tengah Di Garap Oleh Salah Satu Warga Desa Singajaya. Sebelum Pembongkaran Terjadi, Sebelumnya Tidak Ada Pemberitahuan Secara Tertulis Kepada Para Penggarap. Dan Solidaritas Masyarakat Singajaya (SMS) Berharap Agar Bisa Dilakukan Perubahan Status Hukum Desa Singajaya Menjadi Kelurahan.

“ Kami Solidaritas Masyarakat Singajaya (SMS) Meminta Agar Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu segera mengundang Dinas terkait agar permasalahan yang ada di Desa Singajaya cepat teratasi ” .Tegas Iing Rohimin

Pada Audensi Kali Ini Di Terima Langsung Wakil Ketua Komisi 1 Dprd Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansya Didampingi Anggota Ahmad Munjani Nur Dan H Nico Antonio.

Menurut Wakil Ketua Komisi 1 Dprd Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Mengatakan “ Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait agar permasalahan yang ada di desa Singajaya Kecamatan Indramayu bisa di selesaikan dengan sebaik mungkin “. Tegasnya (Tim Media Parlemen)

INDRAMAYU(MP) Panitia Khusus atau Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat selama sehari (Kamis, 13 Desember 2018) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Kerja Pansus 9 ini terkait referensi dan sharing informasi berkenaan dengan Pembahasan Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu. Menurut ketua Pansus 9 yakni Alam Sukmajaya kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jateng ini merupakan agenda penting untuk kelancaran pembahasan Raperda pembangunan kawasan industri Kabupaten Indramayu. Raperda inipun setelah dilakukan berbagai proses maka kelak akan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Indramayu dan akan segera di implementasikan kepada masyarakat. Dalam Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu ini rencananya pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu akan membuka lahan untuk membangun kawasan industri seluas 20 ribu hektar. Lahan tersebut rencananya akan dijadikan pusat industri di daerah.

Selain itu kunjungan Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu ke Pemkab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, diterima pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan komoditas industri yakni Dra. Sri Murtini MM., dan dilakukan diskusi seputar lahan industri. Dalam diskusi itu terungkap bahwa Pemkab Sukoharjo tidak mempunyai kawasan industri dan hanya mempunyai zona industri seluas dua ribu hektar yang tersebar disejumlah kecamatan.
Menurut Sri Murtini, minimnya zona industri dikarenakan luas wilayah di kabupaten Sukoharjo tidak seluas wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu salah satu komoditi utama yang merupakan usaha rumah tangga turun temurun di Kabupaten Sukoharjo adalah air memabukan yang bernama ciyu. Komiditi turun temurun inipun rencananya akan diperbaharui menjadi industri alkohol dan akan dilegalkan.


Sementara itu Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu diketuai oleh M.Alam Sukmajaya. ST., MT., dan Wakil Ketua H.Sirojudin SP. Sedangkan anggotanya yakni Ibnu Rismansyah, Hj.Yayah Juhriyah, Hj.Siti Nurlaela, H. Kasum, Hj.Kursiah, Liyana Listia Dewi,SE., Dalam SH., KN., Muhamad Sholihin, S.Sos.i., Muhamad Marzuki., H.Nico Antonio ST., Ir.H.Didi Mujahiri, Junedi Spdi serta Robi’in, ST. Dalam Kunjungan Kerja ini hadir pula Kepala Diskopdagin Drs. E Trisna Hendarin, Msi dan Kabid Perindustrian Diskopdagin. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP).Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Ruslandi, SH berkaitan dengan kegiatan pimpinan DPRD menerima audensi dengan Tim Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat. Mereka beraudiensi ke DPRD Kabupaten Indrmayu untuk Konsulidasi dan silahturami kepada pimpinan DPRD Kab Indramayu.

Pada Kesempatan tersebut Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat Sukamto mengungkapkan “ bahwa pemekaran Kabupaten Indramayu bukan karena latah tetapi mempunyai historis yang panjang sejak tahun 1999 dan diperkuat dengan persetujuan Bupati pada tahun 2014 yang menjadi salah satu persyaratan terakhir setelah sebelumnya persetujuan kuwu, pemetaan wilayah, batas desa dan sudah masuk RPJMD sampai dengan tahun 2021 yang keseluruhannya sudah dilengkapi, tinggal persetujuan bersama menurut UU 23 tahun 2014 dimana pembentukan Indramayu Barat ini murni sebagai aspirasi masyarakat berdasarkan keputusan tahun 2000, persetujuan Bupati tahun 2014 dan DPRD Kab Indramayu juga sudah menyetujui RPJMD “ Selain itu Pemekaran menjadi Kabupaten Indramayu Barat agar akses pelayanan kepada masyarakat lebih mudah.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kab Indramayu H. Ruslandi SH mengatakan “ bahwa RPP Desaind Besar Penataan Daerah Jawa Barat sudah masuk ke DPRD Kab Indramayu dan sudah dibahas oleh Banmus serta sudah diagendakan melalui PANSUS di pertengahan bulan Februari tahun 2019, sementara seluruh tekhnis administrasi dan persyaratan juga telah dan akan dipersiapkan oleh Bagian Otonomi Daerah Pemkab Indramayu “. (Tim Media Parlemen)

 

 

INDRAMAYU(MP) Panitia Khusus atau Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat selama sehari (Jumat, 14 Desember 2018) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Kerja Pansus 9 ini terkait referensi dan sharing informasi berkenaan dengan Pembahasan Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu. Menurut ketua Pansus 9 yakni Alam Sukmajaya kunjungan kerja ke DPRD Kota Surakarta Provinsi Jateng ini merupakan agenda penting untuk kelancaran pembahasan Raperda pembangunan kawasan industri Kabupaten Indramayu. Raperda inipun setelah dilakukan berbagai proses maka kelak akan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Indramayu dan akan segera di implementasikan kepada masyarakat. Dalam Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu ini rencananya pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu akan membuka lahan untuk membangun kawasan industri seluas 20 ribu hektar. Lahan tersebut rencananya akan dijadikan pusat industri di daerah.

 

Selain itu kunjungan Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu ke Lembaga Legislatif Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, diterima langsung Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta yakni Y.F Sukasno, SH yang didampingi Kepala Seksi Aneka Usaha Industri Dra, Sapti Maini Nurbaety dari Dinas Perindustrian setempat dan dilakukan diskusi seputar lahan industri. Dalam diskusi itu terungkap bahwa Pemerintah Kota Surakarta tidak mempunyai kawasan industri karena minimnya lahan Pertanian. Zona industri pun dikembangkan diwilayah tetangga Pemkot Surakarta yang masih luas lahan pertaniannya.

 

Menurut Dra, Sapti Maini Nurbaety, tidak adanya zona industri dikarenakan luas wilayah di Pemerintahan Kota Surakarta tidak seluas wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu salah satu komoditi utama yang merupakan usaha rumah tangga turun temurun hanya bersandar pada usaha kreatif atau kerajinan tangan. 
Sementara itu Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu diketuai oleh M.Alam Sukmajaya. ST., MT., dan Wakil Ketua H.Sirojudin SP. Sedangkan anggotanya yakni Ibnu Rismansyah, Hj.Yayah Juhriyah, Hj.Siti Nurlaela, H. Kasum, Hj.Kursiah, Liyana Listia Dewi,SE., Dalam SH., KN., Muhamad Sholihin, S.Sos.i., Muhamad Marzuki., H.Nico Antonio ST., Ir.H.Didi Mujahiri, Junedi Spdi serta Robi’in, ST. Dalam Kunjungan Kerja ini hadir pula Kepala Diskopdagin Drs. E Trisna Hendarin, Msi dan Kabid Perindustrian Diskopdagin. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat studi banding ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/12). Dan DPRD Kota Surabaya Jumat (21/12) Kedatangan mereka untuk melihat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. MSi , hadir dalam rombongan seluruh anggota DPRD indramayu antara lain, Drs. Nuhaemin, M Alam Sukmajaya, ST MM, Sirojudin SP, Subada, Syaefudin, Ir Didi Mujahiri, Marzuki, Tarwidi, Margani, H Abdul Rohman SE MM, Azun Mauzun, Mislam, H Achmad Fathoni, Hj Kursiah, Uu Sukarsih Suin, Hj Siti Nurlaela, Hj Yayah, Iis Naeni, yang diterima oleh Kabag IPP Sekretariat DPRD Kab Sidoarjo Hari Sulaksono, di ruang rapat DPRD Sidoarjo Jawa Timur.

H. Taufik Hidayat, SH MSi mengatakan, kunjungan ini untuk mempelajari dan meminta masukan mengenai banmus di DPRD Sidoarjo dalam implementasi Peraturan Pemerintah tersebut.

"Fungsi Bamus DPRD Indramayu saat ini sekadar mencatat tanggal dan waktu kegiatan. Bagaimana dengan alat kelengkapan dewan di Sidoarjo dan penyusunan tatib dewan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabag IPP Sekretariat DPRD Sidoarjo Hari Sulaksono menjelaskan, seluruh kegiatan dewan harus diketahui dan disetujui oleh Bamus.

"Kalau dari segi hierarki, Bamus sangat penting. Karena tanpa ada persetujuannya, seluruh kegiatan dewan dinilai tidak sah. Agenda rapat, kunker harus disetujui dahulu melalui rapat Bamus," jelasnya.

Demikian pula dengan tata tertib bagi anggota DPRD Sidoarjo. "Tata tertib agar keberadaannya tidak mengekang atau mengganggu kinerja dewan," tambahnya. (Gunari Somaatmadja MP)

INDRAMAYU (MP) Panitia Khusus (Pansus) 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengunjungi kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/12/2018), untuk berkonsultasi terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yang bertempat di Ruang Sidang Bidang Perencanaan Program BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan peran nyata legislatif dalam mencari dan mendapat informasi untuk dapat menyelaraskan dengan rencana pembangunan di Pusat maupun Propinsi.

Hadir pada Konsultasi tersebut Ketua DPRD H. Taufik Hidayat, SH. Msi, Ketua Pansus 10 Drs. Muhaemin, Ruswa, MPdI, H. Syaefudin SH , H. Abdul Rohman, SE, Warim Amd, Wardah, Subada, Turah,A Munzani Nur, H. Akmad Fathoni dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Indramayu Wawang Irawan.

Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Hendri menjelaskan, bahwa Perubahan Perda RPJMD Tahun 2016-2021 sudah diterima dan di evaluasi oleh Bappeda Propinsi, mudah-mudahan secepatnya minggu-minggu ini dapat keluar hasil evaluasinya.

Sementara itu Ketua Pansus 10 DPRD Kabupaten Indramayu Drs. Muhaemin mengatakan, Yang mendasari mengenai perubahan perda RPJMD ini adanya tuntutan dengan lahirnya PP 18 Tentang Perangkat Daerah juga dengan adanya PP 2 Tentang Standar Pelayanan Minimal, yang sesuai dengan kemampuan di daerah.

“ Banyak kebijakan baik pusat maupun propinsi yang saat ini sedang berjalan menjadi tantangan bagi kita untuk diperhadapkan dengan kebutuhan kebutuhan, sehingga misi dari Bupati semuanya harus bisa dapat terwujud “ terangnya.

Pansus 10 pada kesempaten itupun banyak memberikan masukan-masukan bagi Bappeda Provinsi dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat dengan potensi-potensi yang ada di Indramayu untuk mendukung kawasan segitiga emas Ciayumajakuning. (Gunari Somaatmadja MP)

Komisi