INDRAMAYU (MP)– Guna mensukseskan gelaran Pemilihan Kuwu ( Pilwu ) Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Indramayu melalui Dewan Dapil III menggelar sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (PILWU) serentak Indramayu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula kantor Kecamatan Sukagumiwang, kecamatan Widasari dan Desa Gadingan Kab. Indramayu.

Dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan kuwu (PILWU) serentak Indramayu. ini dihadiri langsung oleh Anggota DPRD kabupaten Indramayu Dapil III Kabupaten Indramayu H. Abdul Rohman, Iis Marni, H Rudin, serta dihadiri unsur Forkompinca, panitia pemilihan kuwu, Pj Kuwu serta unsur BPD.

Dalam sosialisasinya Anggota Komisi III DPRD kab.Indramayu H. Abdul Rohman mengatakan, potensi terjadinya konflik dimasyarakat harus diantisiasi sedini mungkin dan tidak boleh dibiarkan membesar. Oleh karenanya dia berharap kepada Panpilwu harus mampu bekerja sesuai dengan tupoksinya serta mengedepankan tahapan tahapan yang tertuang dalam Perda No 5 tahun 2017.

“Panitia pemilihan kuwu harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, bersikap netral, juga mengacu baik pada Perda maupun Perbup,”tegas Abdul Rahman.

H Rudin juga menegaskan, pencegahan potensi konflik dapat dilakukan melalui rembug desa jika potensi tersebut ditingkat desa. Oleh karenanya, pihaknya menghimbau agar kinerja Panpilwu tidak lepas berkoordinasi dengan Camat jajaran BPD maupun Pj Kuwu di desanya masing-masing.

“BPD dan Pj Kuwu dan juga Panpilwu harus bersama-sama mensukseskan Pilwu, tentunya ketiga piont inilah harus saling bersinergi guna suksesnya  Pilwu serentak di Indramayu, ungkapnya

Disisi lain, masih belum cairnya anggaran pelaksanaan Pilwu di 171 desa penyelenggara pemilihan Kuwu H. Abdul Rahman mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi baik dengan DPMD maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Sementara itu dalam sambutannya Camat Slieg memaparkan, proses tahapan pelaksanaan Pilwu yang ada di wilayahnya berjalan dengan baik.

Ada 7 desa di wilayahnya yang akan menggelar pilwu diantaranya, Desa Gadingan, Desa Tugu, Desa Sliyeg, Desa Majasari. Desa Sleman, Desa Tambi.

“ mengenai proses pelaksanaan pilwu di Kecamatan Slieg sejak bulan Februari hingga pada tahapan penutupan pendaftaran bacalwu berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan yang tentunya mengacu baik pada Perbup maupun Perda,”Tegas Camat. TIM MP

INDRAMAYU (MP) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H. Syaefudin beserta anggota mensosialisasikan Perda No.5 Tahun 2017 terkait pemilihan kuwu (Pilwu) di beberapa desa/kecamatan, Jumat (19/03/2020). Anggota yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini antara lain adalah, H. Ahmad Fathoni, Iffan Sudiawan, dan Hj. Ina Sofatul Marwah. Pimpinan dan anggota yang hadir pada sosialisasi ini merupakan beberapa dari sebagian legislatif Dapil satu.

Kunjungan sosialisasi ini dilakukan di 3 desa/Kecamatan. Diantara lain adalah, Desa Arahan Lor, Kecamatan Arahan, Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, dan Kecamatan Pasekan. Sosialisasi ini dilakukan untuk menjadi edukasi tentang bagaimana penerapan Perda tersebut, pada pelaksanaan Pilwu bagi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan Kuwu,

Beberapa pertanyaan yang diangkat dari permasalahan yang ada dilapangan, dilontarkan kepada para anggota. Seperti yang ditanyakan Danang selaku Panitia Pilwu Kecamatan Arahan terkait Ketentuan apabila calon kuwu yang mendaftar melebihi syarat yang diatur oleh peraturan daerah adalah minimal bakal calon adalah 2(dua) dan maksimal 5(Lima).

Iffan menjelaskan terkait calon kuwu yang melebihi aturan perda yaitu minimal Dua dan maksimal Lima Calon kuwu, sudah teratur dalam peraturan Bupati No.64 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 8 yang menerangkan bahwa apabila terdapat lebih dari Lima bakal calon maka panitia pilwu melaporkannya ke BPD paling lama 3 hari setelah batas waktu pendaftaran berakhir, yang selanjutnya nanti akan dilakukan tahapan seleksi tambahan dengan kriteria yang dijelaskan pada ayat 9.

Pertanyaan yang diberikan oleh Penjabat (PJ) Kuwu Kecamatan Majakerta Dewi liyana terkait Usia yang boleh memilih Jika pada saat hari pelaksanaan pilwu sudah berumur 17 tahun, tetapi belum memiliki KTP sebagai bukti pemilih yang mana dijelaskan dalam perda.

Hj.Ina mengatakan bahwa untuk hal tersebut sudah diatur pada perda Pasal 18 yang menjelaskan bahwa apabila pemilih pada saat pelaksanaan pilwu sudah berumur 17 tahun boleh memilih dengan mendaftarkan namanya melalui ketua RT atau mendatangi tempat pendaftaran paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum pelaksanaan Pilwu, di pasal tersebut juga menjelaskan boleh memilih sebelum 17 Tahun, apabila calon pemilih tersebut sudah/pernah menikah.



Pertanyaan yang dilayangkan PJ Kuwu brondong, Haris. Merupakan kaitannya terhadapa banyak warga yang berpindah-pindah desa apakah berhak dikatakan sebagai pemilih jika sudah memiliki KTP desa tersebut, tetapi statusnya adalah warga baru.

H.Ahmad fathoni menjelaskan hak pemilih yang berada diluar kota tersebut diperbolehkan apabila dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili dari desa tersebut, Kemudian sesuai Perda No.5 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 2(a)  untuk warga baru tersebut akan mendapatkan hak untuk mengikuti Pilwu apabila sudah menempati Desa atau Kecamatan tersebut selama 6 (Enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan KTP atau KK.

H.Syaefudin yang selama tiga hari melakukan sosialisasi mengatakan, bahwa sangat mengapresiasi kepada para perangkat daerah yang sudah mau datang di kegiatan sosialisasi ini, kemudian dirinya mengharapkan kegiatan ini akan membuat kegiatan Pilwu mendatang akan Sukses tanpa Ekses sehingga akan melahirkan Kuwu atau pimpinan daerah yang mampu memakmurkan masyarakatnya

“Saya sangat mengapresiasi para pimpinan dan perangkat daerah dan panitia pilwu yang hadir dalam kegiatan ini, kegiatan ini bukan hanya mengedukasi tapi juga memberikan edukasi kepada kami dalam membuat kebijakan kedepannya. Harapannya nanti dilapangan penerapan perda dapat dijadikan landasan yang kuat sehingga pelaksanaan pilwu Sukses tanpa ekses dan melahirkan pemimpin desa yang dapat memakmurkan rakyatnya’ Kata Syaefudin. TIM MP

BANDUNG (MP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Rombongan Badan Kehormatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, di terima langsung Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Suhartini, didampingi Bagian Penyusunan Perancang Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Ferdinand, di ruang ismail saleh (lantai 4) gedung Kemenkumham. Turut hadir Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Badan kehormatan DPRD Indramayu ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ingin sharing dan menggali informasi seputar tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD khususnya mengenai optimalisasi pengawasan Badan Kehormatan dan mengenai pengaduan secara lisan terhadap anggota DPRD yang di duga melakukan pelanggaran serta tindakan  Badan Kehormatan jika yang di duga telah melakukan pelanggaran tata tertib maupun kode etik Anggota DPRD adalah pimpinan DPRD.

Menanggapi hal tersebut Bagian Penyusunan Perancang Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Ferdinand, menjelaskan dari segi aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018, pelaporan harus ada verifikasi tidak bisa secara lisan dikarenakan pembuktiannya harus ada bukti tertulis. Kewenangan BK-DPRD perlu dilaksanakan dan dioptimalkan fungsinya. BK-DPRD perlu mengubah bahkan paradigma yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Terhadap kasus seperti itu, BK-DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan angota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. BK-DPRD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPRD.

Faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya antara lain tidak adanya aturan khusus recruitment anggota Badan Kehormatan, lemahnya tata tertib DPRD, terbentur tidak adanya Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat Solidaritas antar anggota DPRD. Dalam menghadapi faktor-faktor tersebut, Badan Kehormatan berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun di luar kantor. Selain itu Badan Kehormatan juga lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP)- Panitia Khusus atau Pansus I (Komisi I) DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan kunjungan Koordinasi ke  DPRD Kabupaten Puwarkarta dan ke DPRD Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Kunjungan Koordinasi Wakil Rakyat  ini dipimpin ketua Pansus I yang juga Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan turutserta mendampingi ketua Pansus, seluruh anggota Pansus I sekaligus anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu. Adapun tujuan dilaksanakannya kunjungan Koordinasi tersebut diantaranya untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan penduduk dan sistem pengupahan ketua Rukun Tetangga, ketua Rukun Warga termasuk pola pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintahan.

Pansus I juga meminta pandangan kalangan legislatif Purwakarta terkait penanganan dugaan adanya pungutan liar pada pelayanan kependudukan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Di sisi lain untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terutama kesiapan anggaran Legislatif jika ada pimpinan Dewan dan alat kelengkapan dewan atau AKD yang melaksanakan kegiatan yang lokasinya di dalam daerah maupun diluar daerah, termasuk kesiapan pelaksanaan rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada masa akhir jabatan Kepala Daerah. Rombongan Pansus I juga saat melaksanakan kunjungan koordinasi ke lembaga Legislatif Kabupaten Purwakarta diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami, beserta jajaran Setwan diantarannya yakni Subbag Humas, Protokol dan Publikasi. Kunjungan Koordinasi Pansus I inipun di isi dengan dialog antara Wakil Ketua DPRD, Sri Puji Utami dengan anggota Pansus, H.Muhaemin, dan dengan Ketua I, Liyana Listia Dewi, SE.



Sementara itu Ketua Panus I (Komisi I) DPRD Kab.Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE., mengatakan, Kunjungan Koordinasi Pansus I bisa pula merupakan upaya perbandingan program pelayanan daerah terhadap masyarakat dan kesiapan pelaksanaan Laporan Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah agar tidak berbenturan dengan hukum atau jangan sampai dianggap melanggar aturan yang berlaku. Kunjungan Koordinasi juga sebagai ajang silaturohmi antara Pansus I (Komisi I) DPRD Kabupaten Indramayu dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta beserta jajaran sekretariat dewannya. “Kunjungan Koordinasi ini diperlukan agar Pansus I (Komisi I) DPRD Indramayu dengan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purwakarta selalu terjalin komunikasi terkait program pelayanan aparatur Pemerintah dan penanganan hukum yang tepat serta sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku”, ujar Liyana Listia Dewi, SE.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami.,  mengatakan, kunjungan koordinasi Pansus I (Komisi I) DPRD Kabupaten Indramayu ini merupakan langkah yang tepat dan elegan agar tetap terjalin komunikasi terkait pelaksanaan program Pemerintahan dan hukum di daerah. Kunjungan Koordinasi inipun, lanjut Sri Puji Utami, sebaiknya terus dilakukan meski masa kerja pansus telah berakhir. “Kunjungan ini sebaiknya terus dilakukan agar tetap terjalin komunikasi terkait suksesi pelaksanaan program Pemerintahan dan hukum di daerah”, kata Sri Puji Utami.

Sementara itu kunjungan koordinasi Pansus I  (Komisi I) ke DPRD Kabupaten Subang diterima oleh Kasubbag Risalah dan Persidangan, Eka Rosdiman, SE.,MM. Dalam kunjungan koordinasi itu, Pansus I tidak bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Subang dikarenakan bersamaan dengan masa reses anggota dewan. Meski demikian, pertemuan kunjungan tetap berjalan lancar dan diselingi dialog terkait pelayanan anggota dewan jika ada pengaduan masyarakat tentang pemerintahan dan hukum. “Termasuk mekanisme penjadwalan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD usai masa reses”, ujar Eka Rosdiman, SE.,MM. (Tim MP)

BANDUNG (MP) - Pimpinan dan Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu Melaksanakan Konsultasi ke Biro Hukum sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Konsultasi tersebut membahas tentang rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Desa di Kabupaten Indramayu. 

Dimana Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah masuk dalam Propemerda tahun 2021, Hal ini tidak terlepas dari adanya sebuah harapan dan keinginan DPRD Kabupaten Indramayu agar Desa-Desa di Kabupaten Indramayu memiliki pedoman yang jelas dan lengkap dalam rangka Pengelolaan Aset Desa dan Penyelenggaraan Keamanan di Lingkungan Desa. Diharapkan dengan pengelolaan Aset Desa yang baik dan Prosefsional dapat mendorong meningkatnya perekonomian disetiap desa di Kabupaten Indramayu, disisi lain dengan semakin baiknya sistem penyelenggaraan keamanan di lingkungan desa diharapkan mampu mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Kunjungan Konsultasi Bapemperda ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, diterima oleh Arif Nurcahyo, SH selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi. Arif mengatakan bahwa Peraturan tentang pengelolaan Aset Desa saat ini telah diatur baik dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka dalam teknis pelaksanaan pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini dapat diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga tidak perlu dibentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan aset desa. Bahwa berkaitan dengan aturan penyelenggaraan keamanan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, diatur bahwa penyelenggaraan keamanan desa merupakan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di desanya sendiri. Hal ini menjadikan Peraturan Derah tidak dapat mengatur secara khusus tentang keamanan desa. 3. Bahwa Pemerintah Daerah dapat dimungkinkan untuk turut mengatur penyelenggaraan keamanan di desa melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, yang mana salah satu poin dalam peraturan daerah tersebut dapat mengatur mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai unsur penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di desa. (TIM MP)

INDRAMAYU (MP) - Panitia Khusus atau Pansus I (Komisi I) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Konsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan Konsultasi Wakil Rakyat  ini terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang penataan desa. Kunjungan Konsultasi inipun dipimpin Wakil Ketua DPRD Indramayu, Turah, ketua Pansus I yang juga Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan turut hadir seluruh anggota Pansus I sekaligus anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu. Adapun tujuan dilaksanakannya kunjungan Konsultasi tersebut diantaranya untuk mengetahui mekanisme pembentukan desa baru, penghapusan desa, relokasi warga desa dan penyaluran dana yang berasal dari pembebasan tanah desa termasuk aset- aset lainnya milik Pemerintahan Desa. Disamping itu dengan berkonsultasi ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, diharapkan kedepannya akan lebih maksimal dalam pengawalan dan pengawasan proses pembebasan tanah untuk mega proyek Petrochemical Jawa Barat RU VI Balongan.

Di sisi lain kunjungan konsultasi inipun untuk mengetahui tata cara penghapusan salah satu desa akibat adanya mega proyek Petrochemical Jawa Barat RU VI Balongan, termasuk kesiapan pelaksanaan rapat paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada masa akhir jabatan Kepala Daerah.

Kunjungan Konsultasi Pansus I (Komisi I) ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, diterima oleh Kasubdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa, Sri Wahyu F.Firman, beserta jajarannya. Kunjungan Konsultasi Pansus I inipun di isi dengan dialog seputar mekanisme penghapusan serta pembentukan pemerintahan desa antara Kasubdit Sri Wahyu F.Firman dengan Wakil Ketua DPRD Indramayu, Turah, ketua Pansus I, Liyana Listia Dewi, SE., anggota Pansus, H.Muhaemin dan H.Ruswa,S.Ag.



Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, mengatakan, banyak yang perlu digali dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa terkait proses pembebasan lahan milik warga termasuk mekanisme pembebasan bedol desa untuk keperluan mega proyek Petrochemical Jawa Barat RU VI Balongan agar sesuai koridor hukum. “Kunjungan Konsultasi juga diharapkan ada petunjuk dari pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga proses pembebasan lahan milik warga untuk kepentingan mega proyek tersebut ditemukan solusi tepat yang memuaskan berbagai pihak, kepentingan warga pun terakomodir dan mega proyek Petrochemical dapat berjalan sesuai rencana pemerintah”, ujar Turah.   

Hal senada dikatakan Ketua Panus I (Komisi I) DPRD Kab.Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE. Kader PDIP ini menambahkan, Kunjungan Konsultasi Pansus I bisa pula merupakan upaya perbandingan program pelayanan daerah terhadap masyarakat dan kesiapan pelaksanaan Laporan Keterangan PertanggungJawaban Kepala Daerah agar tidak berbenturan dengan hukum atau jangan sampai dianggap melanggar peraturan yang berlaku.
Kunjungan Konsultasi juga sebagai ajang silaturohmi antara Pansus I (Komisi I) DPRD Kabupaten Indramayu dengan Subdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Kunjungan Konsultasi ini diperlukan agar Pansus I (Komisi I) DPRD Indramayu dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa , khususnya Subdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa selalu terjalin komunikasi terkait program pelayanan aparatur Pemerintahan dan penanganan hukum yang tepat serta sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku”, kata Liyana Listia Dewi.

Sementara itu Kasubdit Fasilitasi Tata Wilayah Desa, Sri Wahyu F.Firman, mengatakan, kunjungan konsultasi Pansus I (Komisi I) DPRD Kabupaten Indramayu ini merupakan langkah yang tepat dan elegan agar tetap terjalin komunikasi terkait pelaksanaan program Pemerintahan dan hukum di daerah. Kunjungan Konsultasi inipun, lanjut Sri Wahyu F.Firman, sebaiknya terus dilakukan meski masa kerja pansus telah berakhir. “Kunjungan ini sebaiknya terus dilakukan agar tetap terjalin komunikasi terkait suksesi pelaksanaan program Pemerintahan dan hukum di daerah, terutama menyangkut Pemerintahan Desa”, ujar Sri Wahyu F.Firman.

Terkait istilah bedol desa, masih kata Kasubdit Sri Wahyu F.Firman , di Dirjen Bina Pemerintahan Desa tidak mengenal istilah bedol desa, yang ada diantaranya hanyalah program penghapusan desa dan pembentukan desa baru. “Kami di sini tidak mengenal istilah bedol desa, yang ada hanyalah penghapusan desa dan pembentukan desa baru. Kenapa demikian, karena setiap pergeseran desa pasti akan merubah batas desa dan peta lokasi desa”, kata Sri Wahyu F.Firman dengan segala kerendahan hatinya. (Tim MP)  

Komisi