Indramayu (MP) - Daerah pantai merupakan bagian dari wilayah pesisir yang sangat spesifik, karena di wilayah ini terjadi interaksi antara tiga komponen lingkungan yaitu laut, darat dan udara. Zona pantai senantiasa memiliki proses penyesuaian yang terus menerus menuju keseimbangan alami terhadap dampak dari pengaruh eksternal dan internal baik yang bersifat alami maupun campur tangan manusia/buatan. Faktor alami diantaranya gelombang, arus, kecepatan dan arah angin, debit sungai, kondisi tumbuhan pantai serta aktivitas tektonik maupun vulkanik. Sedangkan kegiatan campur tangan manusia/buatan seperti pemanfaatan kawasan pantai sebagai suatu kawasan perikanan, industri, pelabuhan, pariwisata, pertanian, kehutanan, pertambangan dan pemukiman.

Pantai Eretan Indramayu merupakan bagian dari perairan pantai utara Jawa Barat ialah kawasan strategis dalam pengembangan kawasan pesisir. Daerah tersebut dimanfaatkan sebagai areal pelabuhan perikanan, pertambakan garam dan ikan, pemukiman. Peningkatan pemanfaatan areal pantai menimbulkan gangguan terhadap ekosistem dan keseimbangan dinamika pantai. Masalah yang timbul di daerah pantai yakni abrasi, sedimentasi, pencemaran dan intrusi air laut.

Dampak rusaknya breakwater di pesisir pantai eretan wetan kecamatan kandanghaur kabupaten indramayu mengakibatkan tergenangnya hampir 2000rb rumah penduduk terkait hal ini wakil ketua DPRD kabupaten indramayu M. Sholihin,S.Sos.I melakukan kunjungan lapangan melihat secara langsung situasi yang terkena dampak jebolnya breakwater, kunjungan lapangan ini perlu dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten indramayu, dalam fungsi legislatif dalam memperjuangkan masyarakat. Rabu (3 juni 2020)

Setelah melihat secara langsung lokasi breakwater yang rusak kami DPRD Kabupaten indramayu bersama pemerintah daerah kabupaten indramayu serta mengajak pemerintah provinsi dan pusat bersama sama mengatasi Abrasi di Pantai Eretan Indramayu karena hampir mencapai perumahan warga, dalam hal ini harus ada inisiatif dan trobosan yang baru program kedepan untuk mengatasi abrasi, “Dalam waktu dekat DPRD Kabupaten indramayu akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya untuk memperbaiki breakwater yang rusak, kami juga bersama pemerintah daerah akan membentuk tim kajian, apakah breakwater tersebut perlu direlokasi ataukah bagaimana,yang jelasakan melakukan misi kemanusian dalam rangka penyelamatan masyarakat setempat dan lingkungan sehingga diharapkan masyarakat desa eretan wetan bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya dengan tenang tanpa ada rasa khawatir akan datangya banjir rob”.Tegas M. Sholihin, S.Sos.I

Dalam kunjungan lapangan wakil ketua M. Sholihin, S.Sos.I di dampingi Kepala Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Eddy, berharap kepada yang terhormat wakil rakyat agar memperjuangkan aspirasi ini dan juga menyampaikan kepada dinas terkait agar segera memperbaiki waterbreak yang rusak supaya aktifitas masyarakat desa eretan wetan bisa berjalan dengan seperti biasanya. tandasnya penuh harap. TIM MP

 

INDRAMAYU MP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu melalui lintas komisi yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin gelar rapat kerja (raker) dan dengar pendapat dengan BPBD, TNI, POLRI,Asda 2, Asda 3, gugus tugas Covid 19 yang bertugas melakukan percepatan penanggulangan virus corona atau Covid 19. Rapat kerja inipun diantaranya terkait rencana dan langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi wabah dan memutus mata rantai penyebaran corona virus. rapat kerja berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (30/03/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H Syaefudin,SH., mengatakan, raker ini sangat penting karena merupakan dengar pendapat dengan gugus tugas dan agar pendapat masukan terkait antisipasi percepatan penanggulangan penyebaran virus corona yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. “Ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam pencegahan virus corona di Kabupaten Indramayu,walaupun Kabupaten indramayu belum ditemukan pasien positif terjangkiti virus Covid 19 ini, ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dalam rapat kerja ini berharap gugus tugas dapat bekerja dengan baik termasuk aktif melakukan sosialisasi pencegahan virus corona/covid19.

Dalam raker tersebut, ketua komisi IV M Alam Sukmajaya ST.,MM meminta kepada gugus tugas mengambil langkah yang konkrit dalam penanganan covid 19. Seperti halnya di sejumlah RSUD dan puskesmas agar dapat meningkatkan pelayanan yang diantaranya berupa menyediakan fasilitas ruang isolasi. M Alam Sukmajaya juga menyampaikan beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam upaya percepatan penanggulangan Covid – 19 oleh gugus tugas ini, selain itu agar melakukan pemantauan dan pengawasan warga masyarakat dengan harapan gugus tugas ini benar- benar mengetahui ODP serta PDP.

"Kita sebaiknya jangan terfokus pada ODP dan PDP saja, namun juga mewaspadai para pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Indramayu, sebagai upaya cegah tangkal.ujarnya

M Alam Sukmajaya juga meminta kepada petugas dilapangan yang berjaga untuk dapat mengunakan peralatan seperti alat pendeteksi suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan agar setiap masyarakat yang memasuki wilayah Kabupaten Indramayu melalui jalur yang rawan bisa ditanggulangi.

Alam, menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten bahwa penyemprotan disinfektan jangan hanya bersifat simbolis saja, lakukanlah secara merata. Kalo bisa ada inovasi yang baru karena penyemprotan disinfektan bertahan hanya 6 jam, Dan kalo bisa kita kasih edukasi terhadap masyarakat tentang pencegahan Covid19 ini.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Abdul Rohman SE.,MM sebelum gugus tugas Kabupaten Indramayu mengeluarkan status tanggap darurat. Sebaiknya gugus tugas Kabupaten Indramayu harus mempertimbangkan dampak sosial dan dampak ekonomi dengan kajian yang matang.

Sementara itu, H Ruswa menanggapi penyampaian anggota gugus tugas Maman Kostaman terkait acuan dasar surat keputusan yang di keluarkan pemerintah kabupaten indramayu yang di tandatangani PLT Bupati tanggal 16 maret 2020 sedangkan Penetapan status itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Deases 19 (Covid-19) di Jawa Barat yang ditandatangi Ridwan Kamil pada tanggal 19 Maret 2020.

Di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu anggota Komisi IV Amroni S.IP menyampaikan dengan dikeluarkanya status tanggap darurat ini. ketika rakyat kecil yang terkena dampak ekonomi penangananya itu seperti apa. karena hal yang seperti ini harus lebih diperhatikan.

Dalam rapat kerja dengan kalangan legislatif ini, anggota gugus covid 19 yang juga sebagai ASDA II Pemkab Indramayu Maman Kostaman, menyampaikan langkah – langkah kerja gugus tugas covid 19 diantaranya melakukan himbauan kewaspadaan covid 19, membuat surat edaran bupati, memasang spanduk dan baliho di tempat strategis terkait pencegahan penyebaran virus corona/covid19 juga memberikan penyuluhan tentang pola hidup sehat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Sirojudin SP, berharap ketua dan jubir gugus tugas covid 19 Kabupaten Indramayu hadir untuk memaparkan penjelasan terkait perkembangan covid19/corona yang ada di Kabupaten Indramayu.. Tim MP

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan para pegawai asn di lingkungan sekretariat dewan (Setwan) Kabupaten Indramayu menjalani rapid test Covid-19 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Pemkab Indramayu, diruang Muspida Gedung DPRD Kab. Indramayu rabu (3/6/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH, mengatakan dengan bertepatan PSBB yg masih diberlakukan di Kab.Indramayu ini dan dalam rangka menindak lanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pandemi Covid-19 untuk memastikan para wakil rakyat tersebut tidak terpapar virus Covid-19. Pasalnya selama pandemi ini mobilitas kerja mereka berhadapan langsung dengan masyarakat tergolong tinggi kinerja.


“Dalam melakukan tugasnya Anggota Dewan menggunakan protokol kesehatan dengan membatasi berkerumunnya warga, terutama menggunakan masker Harapan kita semuanya sehat dan Anggota DPRD bisa menjalankan tugas seperti sedia kala dengan baik di wilayah Kabupaten Indramayu ini,” jelasnya


Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indramayu, M Alam Sukmajaya, ST.MM mengungkapkan, rapid test untuk Anggota DPRD dilakukan karena mereka merupakan kelompok yang beresiko, terlebih seringkali para wakil rakyat ini melakukan perjalanan dalam rangka kunjungan lapangan di wilayah Kabupaten Indramayu.


Tak hanya anggota DPRD, staf pendamping dari kalangan ASN pun juga mengikuti rapid test. Namun karena keterbatasan alat dan personil dari Dinas Kesehatan tidak semua staff ASN mengikutinya Sekretaris DPRD (sekwan) Iding Syafrudin, SE.M.Si mengatakan, staff yg mengikuti rapid mereka yg sedianya bertugas sebagai staf pendamping, dan ikut terjun langsung ke masyarakat. (Tim.MP)

JAKARTA MP - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri. Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung unsur pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, SH , dan didampingi ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.MM , wakil ketua H. Abdul Rohman, SE.,MM dan anggota Tuti Alawiah, SH , Drs. H. Muhaemin, H. Haryono, Msi , Abdul Rojak, M. Alam Sukma Jaya, ST.,MM , Akhmad Mujani Nur, SH.I , Dalam, SH.KN , Anggi Novia, S.I.Pol , Dullah, H. Nico Antonio, Bhisma Panji Dewantara, S.SI.APT.

Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri diterima oleh Bob Sagala selaku bidang yang memfasilitasi perencanaan pembangunan derah wilayah Jawa - Bali, bertempat di lantai 3 ruang rapat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri.

Menurut H. Sirojudin, SP dalam sambutannya menuturkan konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pokok-pokok pikiran DPRD yang akan di tuangkan dalam Raperda tentang tata cara Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu rutin melaksanakan kegiatan Reses setiap 4 bulan sekali untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Untuk saat ini di Kabupaten Indramayu pokok-pokok pikiran dimasukan dalam penganggaran belanja langsung, padahal harapannya untuk pokok-pokok pikiran dapat dimasukan dalam belanja tidak langsung. Selain itu Drs. H. Muhaemin menyampaikan terkait permasalahan yang ada di daerah, misalnya permasalahan jalan provinsi dan pusat yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan untuk mengatasi hal tersebut harus melalui beberapa tahapan lapor ke provinsi atau pusat terkait dan melalui banyak lintas sektor, agar penyelesaiannya lebih sederhana dan permasalahan cepat teratasi bagaimana langkah yang harus diambil.

Menanggapi hal tersebut Bob sagala, menjelaskan terkait harapan pokok-pokok pikiran yang selama ini dimasukan dalam penganggaran belanja langsung menjadi penganggaran belanja tidak langsung itu bisa dilaksanakan apabila pokok-pokok pikiran menggunakan e-pokir. Selanjutnya untuk permasalahan yang harus diselesaikan melalui provinsi atau pusat agar tidak melalui banyak lintas sektor, saran dari Bob Sagala hal tersebut bisa di komunikasikan dengan kementrian yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut, bila perlu mengajak pihak Kementrian Dalam Negeri untuk mendampingi menyelesaiakan masalah, selain itu kepala daerah juga harus berani berinisiatif untuk membangun koordinasi dan bila perlu dilaksanakan deskrisi.TIM MP

Dalam situasi krisis seperti ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu membutuhkan banyak dukungan bagi seluruh lapisan masyarakat guna membasmi Covid-19 di wilayah Kabupaten Indramayu. Sebagai bank yang tumbuh berkembang di tanah Jawa Barat, bank bjb senantiasa mendukung segala upaya Pemerintah Daerah untuk memberikan kesejahteraan, keselamatan dan keamanan warganya. Bertempat di ruang lobi Gedung DPRD Kabupaten Indramayu (selasa,19/05/20) M. Aditya W, Pimpinan Cabang Bank bjb menyerahkan bantuan sebanyak kurang lebih 1060 dus sembako yang diterima langsung Wakil Ketua DPRD, M. Sholihin, S.Sos.I dan Sirojudin, SP. “Bantuan ini adalah sebagai bukti nyata bahwa bank bjb dan Pemerintah Daerah saling bekerja sama dalam rangka penanggulangan Virus Covid-19. kami semua berharap wabah ini segera berakhir dan kehidupan masyarakat kembali seperti sedia kala.” Tutur Aditya. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, M. Sholihin , S.Sos.I dan Sirojudin, SP mengucapkan terima kasih kepada Bank bjb yang sudah berpartisipasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat Kabupaten Indramayu yang terdampak virus corona (COVID-19). (Tim.MP)

INDRAMAYU MP - Kegiatan reses dewan DPRD fraksi PDI Perjuangan dari dapil 3 H. Abdul Rohman, SE, MM. bertempat di DPC PDIP Desa Merkarsari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, Kamis (20/02/2020).

Reses adalah masa istirahat anggota DPRD dari rapat-rapat yang di manfaatkan untuk menampung aspirasi masyarakat indramayu khususnya konstituen H. Abdul Rohman, SE, MM. di dapil 3. “ Masalah infrastruktur dan kesehatan yang sekarang banyak di sampaikan pada kami termasuk teman – teman anggota DPRD lain yang menjalankan resesnya di dapil mereka masing – masing,” katanya

“ Mengenai infrastruktur jalan Mekarsari yang menghubungkan desa Mekarsari, Wanasari dan Malangsari dan juga jalan perbatasan Kecamatan Tukdana dan Bangodua dimana jalan itu rusak parah sepertinya tak pernah di sentuh oleh pemerintah daerah seperti di anak tirikan, kami dari fraksi PDI Perjuangan akan membawa aspirasi ini kemeja dewan agar di bahas yang selanjutnya kami ajukan ke eksekutif untuk di tindak lanjuti karena meraka yang punya wewenang,” ungkapnya.

Sedangkan masalah kesehatan yang banyak menjadi perbincangan di kalangan masyarakat mengenai pembuatan surat kesehatan di puskesmas yang dimintai biaya Rp. 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah) sedangkan anak anak sekolah yang membuat surat kesehatan di mintai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta PERDA tentang kesehatan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah, menurutnya salah, pemerintah menilai masyarakat indramayu tak usah di subsidi. TIM MP

Komisi