BANDUNG (MP) Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Rombongan Badan Kehormatan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, di terima langsung Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Suhartini, didampingi Bagian Penyusunan Perancang Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Ferdinand, di ruang ismail saleh (lantai 4) gedung Kemenkumham. Turut hadir Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Badan kehormatan DPRD Indramayu ke Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat ingin sharing dan menggali informasi seputar tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD khususnya mengenai optimalisasi pengawasan Badan Kehormatan dan mengenai pengaduan secara lisan terhadap anggota DPRD yang di duga melakukan pelanggaran serta tindakan  Badan Kehormatan jika yang di duga telah melakukan pelanggaran tata tertib maupun kode etik Anggota DPRD adalah pimpinan DPRD.

Menanggapi hal tersebut Bagian Penyusunan Perancang Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, Ferdinand, menjelaskan dari segi aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 12 Tahun 2018, pelaporan harus ada verifikasi tidak bisa secara lisan dikarenakan pembuktiannya harus ada bukti tertulis. Kewenangan BK-DPRD perlu dilaksanakan dan dioptimalkan fungsinya. BK-DPRD perlu mengubah bahkan paradigma yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif. Terhadap kasus seperti itu, BK-DPRD perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan angota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. BK-DPRD baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat atau pimpinan DPRD.

Faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya antara lain tidak adanya aturan khusus recruitment anggota Badan Kehormatan, lemahnya tata tertib DPRD, terbentur tidak adanya Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat Solidaritas antar anggota DPRD. Dalam menghadapi faktor-faktor tersebut, Badan Kehormatan berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun di luar kantor. Selain itu Badan Kehormatan juga lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan. (Tim.MP)


Komisi