BANDUNG (MP) - Pimpinan dan Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Indramayu Melaksanakan Konsultasi ke Biro Hukum sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Konsultasi tersebut membahas tentang rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Desa di Kabupaten Indramayu. 

Dimana Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah masuk dalam Propemerda tahun 2021, Hal ini tidak terlepas dari adanya sebuah harapan dan keinginan DPRD Kabupaten Indramayu agar Desa-Desa di Kabupaten Indramayu memiliki pedoman yang jelas dan lengkap dalam rangka Pengelolaan Aset Desa dan Penyelenggaraan Keamanan di Lingkungan Desa. Diharapkan dengan pengelolaan Aset Desa yang baik dan Prosefsional dapat mendorong meningkatnya perekonomian disetiap desa di Kabupaten Indramayu, disisi lain dengan semakin baiknya sistem penyelenggaraan keamanan di lingkungan desa diharapkan mampu mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Desa khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya.

Kunjungan Konsultasi Bapemperda ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, diterima oleh Arif Nurcahyo, SH selaku Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi. Arif mengatakan bahwa Peraturan tentang pengelolaan Aset Desa saat ini telah diatur baik dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka dalam teknis pelaksanaan pengelolaan Aset Desa cukup diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini dapat diatur dengan Peraturan Bupati, sehingga tidak perlu dibentuk Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan aset desa. Bahwa berkaitan dengan aturan penyelenggaraan keamanan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, diatur bahwa penyelenggaraan keamanan desa merupakan kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur keamanan, ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat di desanya sendiri. Hal ini menjadikan Peraturan Derah tidak dapat mengatur secara khusus tentang keamanan desa. 3. Bahwa Pemerintah Daerah dapat dimungkinkan untuk turut mengatur penyelenggaraan keamanan di desa melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, yang mana salah satu poin dalam peraturan daerah tersebut dapat mengatur mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai unsur penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di desa. (TIM MP)


Komisi