JAKARTA (MP)-Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Konsultasi ke Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI Jakarta. Kunjungan Konsultasi ini Terkait Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Kunjungan Konsultasi ini Rombongan langsung dipimpin oleh Ketua Bapemperda Kabupaten Indramayu Dalam, SH., Kn., Wakil Ketua Bapemperda Ir.H.Didi Mijahiri, Sekretaris DPRD H.Iding Syafrudin, SE., M.Si., serta anggota Bapemperda lainnya yakni Syaefudin, Drs.H.Muhaemin, Hj.Darinah, Warim Amd, Hj.Siti Aminah, H.Sirojudin SP, Liyana Listia Dewi A.Mp, H.Casmuni, Taufik Hadi Sutrisno, H.Nico Antonio ST, dan Robiin ST. Rombongan Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu itupun diterima Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Ir.H.Ayi Hambali MM, yang merupakan perwakilan dari Jawa Barat serta diterima oleh anggota DPD RI lainnya yakni Prof.Farouk Muhammad perwakilan NTB, Drs.H.Ghazali Abbas Adan Perwakilan Aceh, Dr.H.Bambang Sadono, SH, MH Perwakilan Jawa Tengah, Ir.H.Cholid Mahmud,MT Perwakilan D.I.Yogyakarta, Drs.H.Abdul Rahmi Perwakilan Kalimantan Barat, H.M.Yasin Welson Lajaha Perwakilan Sulawesi Tenggara, Serta Ir.H.Iskandar Muda Baharuddin Lopa yang merupakan Perwakilan dari daerah Sulawesi Barat.

Dalam Kunjungan Konsultasi ini rombongan Bapemperda Mempertanyakan tentang transparansi cara perhitungan dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah daerah dalam memperoleh dana bagi hasil pemanfaatan kekayaan alam dan pendapatan lainnya yang disetorkan kepada negara akan proposional. Bapemperda juga meminta DPD RI agar memperjuangkan hak-hak daerah terkait dana perimbangan hasil pengelolaan daerah pertambangan, Perindustrian dan daerah Pertanian, dikarenakan diwilayah Kabupaten Indramayu ini selain mempunyai Pertambangan Migas, Industri Pengolahan Migas juga merupakan daerah pertanian atau sebagai lumbung padi nasional.

Sementara itu Wakil Ketua DPD RI, Ir.H.Ayi Hambali MM., dalam jawabannya mengatakan, Hak-hak Daerah terutama tentang pembagian dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama diperjuangkan demi kesejahteraan rakyat di daerah. Daerah Harus terus menerus meminta Pemerintah Pusat agar Transparan dalam memperhitungkan dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu Asosiasi Daerah dan DPD RI diminta untuk bersama-sama berjuang melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung terkait Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena dianggap sudah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat daerah. (TIM MP)


Komisi