JAKARTA MP - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri. Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung unsur pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, SH , dan didampingi ketua BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.MM , wakil ketua H. Abdul Rohman, SE.,MM dan anggota Tuti Alawiah, SH , Drs. H. Muhaemin, H. Haryono, Msi , Abdul Rojak, M. Alam Sukma Jaya, ST.,MM , Akhmad Mujani Nur, SH.I , Dalam, SH.KN , Anggi Novia, S.I.Pol , Dullah, H. Nico Antonio, Bhisma Panji Dewantara, S.SI.APT.

Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri diterima oleh Bob Sagala selaku bidang yang memfasilitasi perencanaan pembangunan derah wilayah Jawa - Bali, bertempat di lantai 3 ruang rapat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri.

Menurut H. Sirojudin, SP dalam sambutannya menuturkan konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pokok-pokok pikiran DPRD yang akan di tuangkan dalam Raperda tentang tata cara Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Anggota DPRD Kabupaten Indramayu rutin melaksanakan kegiatan Reses setiap 4 bulan sekali untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan untuk menampung aspirasi masyarakat. Untuk saat ini di Kabupaten Indramayu pokok-pokok pikiran dimasukan dalam penganggaran belanja langsung, padahal harapannya untuk pokok-pokok pikiran dapat dimasukan dalam belanja tidak langsung. Selain itu Drs. H. Muhaemin menyampaikan terkait permasalahan yang ada di daerah, misalnya permasalahan jalan provinsi dan pusat yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dan untuk mengatasi hal tersebut harus melalui beberapa tahapan lapor ke provinsi atau pusat terkait dan melalui banyak lintas sektor, agar penyelesaiannya lebih sederhana dan permasalahan cepat teratasi bagaimana langkah yang harus diambil.

Menanggapi hal tersebut Bob sagala, menjelaskan terkait harapan pokok-pokok pikiran yang selama ini dimasukan dalam penganggaran belanja langsung menjadi penganggaran belanja tidak langsung itu bisa dilaksanakan apabila pokok-pokok pikiran menggunakan e-pokir. Selanjutnya untuk permasalahan yang harus diselesaikan melalui provinsi atau pusat agar tidak melalui banyak lintas sektor, saran dari Bob Sagala hal tersebut bisa di komunikasikan dengan kementrian yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut, bila perlu mengajak pihak Kementrian Dalam Negeri untuk mendampingi menyelesaiakan masalah, selain itu kepala daerah juga harus berani berinisiatif untuk membangun koordinasi dan bila perlu dilaksanakan deskrisi.TIM MP


Komisi