BANDUNG (MP).Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin Ketua DPRD H. Taufik Hidayat, SH., M.Si, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Abas Abdul Djalil, S.Ag., M.Si. di dampingi Ketua Pansus 2 Karsiwan SE dan Anggota Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu turut serta Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu berkonsultasi ke pemerintahan Provinsi Bandung Jawa Barat.

Rombongan diterima di Ruang Malabar Gedung Sate Pemprov Jabar. Dalam konsultasinya Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu membahas Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Jasa Umum yang di dalamnya terkait retribusi Pelayanan kesehatan.pembahasan dimaksud terkait perubahan perda kabupaten indramayu nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum khususnya retribusi pelayanan kesehatan.

Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa Kabupaten Indramayu sejak Januari 2018 sudah melakukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sehingga, perlu adanya revisi perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum pelayanan kesehatan. revisi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas-puskesmas. karena dengan BLUD, perda nomor 2 tahun 2012 sudah tidak bisa digunakan lagi untuk mendukung fleksibilitas penerapan BLUD. Narasumber dari Pemprov Jabar menanggapi bahwa perangkat hukum yang terkait BLUD ada 21 Rincian perangkat Hukum dan Kabupaten Indramayu harus membuat Peraturan Bupati terkait BLUD yang di dalamnya menjelaskan besaran tarif-tarif yang dimaksud serta pendukungnya sebagai dasar hukum diberlakukannya BLUD. (TIM MP)


Komisi