JAWA TENGAH MP-Badan Anggaran (BANGANG) Melaksanakan Kunjungan Kerja (KUNKER) bekaitan dengan Raperda APBD Tahun Anggaran 2020, adapun tujuan untuk sharing atau bertukar fikiran adalah DPRD Kabupaten Kudus dan Pemerintah Kota Salatiga. 21-22/11/2019

Kunjungan Kerja ini dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin. SH. Hadir pula seluruh anggota Bangang dan dari Asda, Dinas Keuangan dan Bapeda Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini di terima Oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus H. Ilwani

Dalam Penjelasannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus H. Ilwani mengungkapkan “ bahwa dalam rencana APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020 pada dasarnya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Kudus yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 yang pada tahun ke 2 menitik beratkan pada program prioritas daerah yang selaras dengan program prioritas nasional yang meliputi pertumbuhan ekonomi kreatif, pengembangan jaringan perdagangan dan jasa, dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran “

Struktur rancangan APBD Kudus dengan pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang ditargetkan sebesar 1,78 trilyun mengalami penurunan sebesar 313,46 milyar atau 14,95% dibanding anggaran pendapatan daerah 2019 setelah perubahan sebesar 2 ,09 trilyun.

Selanjutnya terkait dengan pembahasan arah kebijakan umum Penyusunan RAPBD 2020 Badan Anggaran (BANGANG) DPRD Kab Indramayu melakukan kunjungan kerja juga ke Pemkot Salatiga Jawa Tengah. Yang diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dra. Gati Setiti, M. Hum Salatiga Dengan berbekal materi yang didapat, nantinya kebijakan-kebijakan tersebut sebagai bahan masukan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Salatiga Dra. Gati Setiti, M. Hum yang menerima kunjungan tersebut mengatakan, Kota Salatiga mengandalkan kelurahan sebagai ujung tombak dalam hal penyusunan anggaran. Kelurahan yang diberdayakan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Juga mengikutsertakan pergerakan partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan. Sehingga pergerakan masyarakat itu bisa di lihat sejauh mana masyarakat membutuhkan anggaran,”(TIM MP)


Komisi