INDRAMAYU (MP), Pansus 5 Raperda Produk Hukum Desa dan Raperda Pengelolaan Keuangan Desa DPRD Kabupaten Indramayu Jawa Barat bertandang ke Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta-Jaksel dalam rangka konsultasi tentang produk hukum desa dan pengelolaan keuangan desa.

Kedatangan Rombongan Pansus 5 yang dipimpin Ketua Pansus 5, Warim, Amd disambut Kepala Seksi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan Dan Aset Pemerintahan Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kusyandi. Turut hadir Kasubag Produk Hukum Daerah Pemda Kab. Indramayu, Jafar Abdullah, SH.MH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kab. Indramayu Jabar, Teddy Rahmat Riyadi, SH serta Wakil Ketua Pansus 5, Liyana Listia Dewi, Amp dan Anggota Pansus 5 DPRD Kab. Indramayu.

Ketua Pansus 5 DPRD Kab. Indramayu, Warim, Amd, mengungkapkan kedatangan Pansus 5 ke Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa ingin sharing dan mencari informasi untuk meluruskan, menyempurnakan dan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, tujuan konsultasi agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan dalam pengaplikasian dilapangan di dapat suatu nilai yang terukur, terarah akuntabilitas serta ketertiban dalam pengelolaan keuangan desa. “Inti permasalahan keuangan desa di Kabupaten Indramayu masih banyaknya perangkat desa dan kepala desa serta masyarakat belum begitu banyak mengetahui proses administrasi dalam menjalankan keuangan desa yang baik dan benar, dengan digelarnya konsultasi tersebut DPRD sebagai salah satu komponen penentu kebijakan daerah pun mendapat suatu kejelasan arah baik itu bersifat kebijakan, teknis-teknis pengelolaan dan pertanggungjawabannya agar terwujud tata kelola keuangan desa yg baik dan benar”, ujarnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Kusyandi, menjelaskan, terkait Permendagri 44 tentang kewenangan Desa, Desa memiliki kewajiban membuat perdes terkait kewenangan desa yang nantinya akan menjadi bahan apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dibiayai oleh APBDES, hal yang paling krusial jika hubungan kelembagaan BPD dan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik Karena ada tahapan rancangan perdes yang sudah disiapkan pemerintah desa akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. “kami menghimbau diadakan bimtek atau orientasi untuk BPD agar mengetahui peran fungsi dan tanggung jawab BPD Yang diantaranya mengawasi kinerja pemerintahan desa” tuturnya. (Tim.MP).


Komisi