JAKARTA (MP). Pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Ketua DPRD Taufik Hidayat, didampingi ketua Pansus 2 Karsiwan dan Wakil Ketua Pansus 2 Liyana Listia Dewi beserta anggota Pansus 2 DPRD Kab. Indramayu hadir pula perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang diterima oleh Kepala Sub Bagian Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan PPJK Kementrian Kesehatan RI dr. Farida Trihartini, MKM di ruang Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekjen Kementrian Kesehatan RI lantai 14 Jakarta.

Ketua Pansus 2 Karsiwan menanyakan mengenai informasi Penerima Bantuan Iuran atau PBI sesuai yang dicanangkan pemerintah, dan Wakil Ketua Pansus 2 Liyana menambahkan bahwa langkah konkrit seperti apa bila diterapkannya program BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau puskesmas bertarif untuk rakyat miskin agar terjangkau dan terjaga kualitas pelayanannya. sementara puskesmas di Indramayu sendiri memiliki 49 puskesmas, 11 diantaranya puskesmas rawat inap, dan 67 puskesmas pembantu.

Perwakilan dari Bagian Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan PPJK Kementrian Kesehatan RI dr. Farida Trihartini, MKM menegaskan bahwa mekanisme untuk kepastian Anggaran terkait program BLUD lebih tepatnya berkonsultasi kepada Kementrian Keuangan Daerah. dan beliau menjelaskan bahwa dalam penyelengaraan program BLUD Puskesmas mengacu pada permenkes nomor 21 tentang penggunaan uang kapitasi bagi pelayanan puskesmas. sementara yang berkaitan dengan Program Penerima Bantuan Iuran atau PBI mengacu pada permensos nomor 5 tahun 2016 bahwa satu-satunya yang berwenang dalam verifikasi data kepesertaan PBI adalah Dinas Sosial. data kepesertaan PBI diambil dari data BDT (Basis Data Terpadu) yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Sosial. Dalam Kesimpulannya, dr. Farida Trihartini, MKM menegaskan bahwa program pelayanan puskesmas adalah wewenang penuh pemerintah daerah. sehingga dalam penerapan program BLUD harus disinergikan dengan permenkes nomor 21 tentang penggunaan uang kapitasi untuk puskesmas. (Tim MP)

 

Komisi