JAKARTA (MP) – Panitia Khusus Tiga (Pasus III) DPRD Kab.Indramayu melaksanakan Konsultasi sehubungan dengan Sedang Dibahasnya Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pansus III DPRD Kabupaten Indramayu Bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan referensi maka Pansus III melakukan konsultasi ke Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Di Jakarta. Senin, 25/02/2019.

Ahmad fathoni mengatakan " dengan pengelolaan parkir yang ada selama ini. Selain tidak profesional, juga tarifnya banyak yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Padahal pendapatan dari retribusi sangat potensial untuk mendongkrak pendapatan asli ddaerah (PAD), kalau dikelola dengan baik,” tegasnya

Konsultasi dipimpin langsung ketua Pansus III Ibnu Rismansyah didampingi wakil ketua Pansus III Ahmad Fathoni dan anggota pansus III DPRD Kab. Indramayu H. Didi Mujahiri, Sandijaya Pasa, Subada, Cuengsih, Tarwidi, H. Kasum, Hj. Darinah, Hj. Siti Aminah, Taufik Hs.

Konsultasi tersebut di terima oleh Handa Lesmana dan Tarma dari Direktorat Lalu Lintas Jalan. Yang Mengatakan "Sasaran Kebijakasanaan Parkir Bagian Dari Kebijaksanaan Transportasi, Serta Penyediaan Fasilitas Parkir Untuk Umum Hanya Dapat Diselenggarakan Di Luar Ruang Milik Jalan Sesuai Dengan Ijin Yang Di Berikan Pasal. 43 Ayat 1 Uu No 22 Tahun 2009 Dan Penyediaan Fasilitas Parkir Didalam Ruang Milik Jalan Hanya Dapat Diselenggarakan Di Tempat Tertentu Misalnya Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Atau Jalan Kota Yang Harus Dinyatakan Dengan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan. Penentuan Tarif Parkir. Formula Perhitungan Tarif Tersebut Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Parkir Di Wilayah” Tarif Retribusi Penyelenggara Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Tarif Retribusi Dapat Dipungut Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".Pungkasnya.

Ketua Pansus III Ibnu Rismansyah berharap, dengan adanya Perda Perparkiran maka pendapatan dari Retribusi Parkir yang masuk ke Kas Daerah akan semakin meningkat, sehingga akan mampu mendongkrak PAD.

" Salah satu potensi PAD yang masih bisa dimaksimalkan adalah retribusi Parkir, keberadaan Perda Perparkiran nantinya akan mengatur tentang tempat-tempat yang boleh memungut jumlah besaran tarif, Retribusi Parkir, dan lain sebagainya,” katanya (TIM MP)


Komisi