INDRAMAYU (MP). Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dipimpin unsur pimpinan DPRD antara lain H. Ruslandi SH dan H. Kasan Basari, SH dalam rangka peresmian dan pengucapan sumpah/janji 50 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) masa jabatan 2019-2024,Jumat (30/8/2019). Peresmian dilakukan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu dan sumpah janji mengabdi sebagai wakil rakyat, Acara berjalan khidmat dengan sebuah kitab suci Alquran yang diletakan di atas kepala salah seorang perwakilan DPRD baru pengucapan janji dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B, Dadi Rachmadi. Rapat Paripurna dihadiri Bupati Indramayu dan unsur forkominda, Ketua Bawaslu Nurhadi, SPd dan komisioner Bawaslu Kabupaten Indramayu serta undangan lainnya.

Dalam sidang paripurna pelantikan anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 Kabupaten Indramayu, ditetapkan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Indramayu. Syaefuddin, SH (Partai Golkar) sebagai ketua sementara DPRD Kabupaten Indramayu sedangkan tiga politisi lainnya yakni, M Sholihin, S.Sos (PKB), H. Sirojudin, SP (PDIP) dan Turah (Gerindra) menjadi wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Indramayu. Salah satu tugas terdekat unsur pimpinan sementara yakni melaksanakan tugas untuk memilih pimpinan DPRD definitif hingga alat kelengkapan DPRD Kabupaten Indramayu.

Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu, Iding Syafrudin mengatakan, 50 anggota DPRD Kabupaten Indramayu yang dilantik tersebut akan menjalani sejumlah agenda seperti pembentukan alat kelengkapan dewan hingga penetapan pimpinan DPRD definitif. "Beberapa agenda persidangan akan dilakukan diawal September nanti hingga pembentukan alat kelengkapan dewan seperti fraksi-fraksi dan komisi-komisi," ungkapnya.

Bupati Indramayu H. Supendi, MSi yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024 di DPRD Indramayu menegaskan, banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan melalui pola pikir, pola kerja, dan pengambilan keputusan dengan mengedepankan kepentingan rakyat, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan. Dalam kaitan itu, anggota dewan akan menjadi harapan baru bagi rakyat dalam perjuangan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, dalam menegakkan supremasi hukum, serta dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.


“Setidaknya terdapat tiga hal yang dapat kita jadikan fokus pengabdian selaku anggota dewan yang terhormat,” katanya.


Pertama, melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui fungsi legislasi DPRD, karena itu perlu memaksimalkan waktu untuk bertanya dan berdialog dengan rakyat, baik melalui jaring aspirasi maupun saat reses. Saat ini proses komunikasi tersebut bisa dilakukan tidak hanya melalui media konvensional tatap muka, tapi juga melalui pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial, maupun media massa.


Kedua, lanjut Supendi, maksimalkan pula peran anggota dalam pelaksanaan fungsi budgeting atau penyusunan anggaran untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Sudah bukan masanya lagi proses penyusunan dilaksanakan secara tertutup, tidak partisipatif dan pragmatif, apalagi berperilaku koruptif.


“Untuk hal ini, saya percaya bapak dan ibu adalah orang-orang terpilih dan punya integritas yang tinggi sesuai sumpah jabatan yang telah diucapkan,” tegas Supendi.


Ketiga, terkait dengan fungsi pengawasan anggota DPRD, dapat melaksanakan dengan efektif dan obyektif, yang dijalankan dengan niat yang tulus dan sepenuh hati demi berlangsungnya proses kontrol yang seimbang terhadap pelaksanaan tugas eksekutif, dalam menjalankan manajemen pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
Adapun dari ke lima puluh kursi itu, mayoritas masih dikuasi oleh Partai Golkar dengan 22 kursi, diikuti oleh PKB dan PDIP dengan masing-masing 7 kursi.
Sementara itu, Partai Gerindra mendapat 6 kursi, Partai Demokrat mendapat 3 kursi, PKS mendapat 2 kursi, selain itu Partai Nasdem, Perindo, dan Partai Hanura masing-masing 1 kursi.

Berikut nama-nama anggota DPRD terpilih Kabupaten Indramayu masa jabatan tahun 2019-2024:

Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Arahan, Balongan, Cantigi, Indramayu, Lohbener, Pasekan, dan Sindang berjumlah 10 kursi:

1. Cuengsih (Partai Golkar)
2. Saefudin (Partai Golkar)
3. Ina Sofatual Marwah (Partai Golkar)
4. Fenty Ruchyati (Partai Golkar)
5. Haryono (Partai Golkar)
6. Sirojudin (PDIP)
7. Iffan Sudiawan (Partai Gerindra)
8. Ahmad Fathoni (Partai Hanura)
9. Akhmad Mujani Nur (PKB)
10. Ruswa (PKS)

Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Juntinyuat, Karangampel, Kedokan dan Krangkeng berjumlah 7 kursi:

1. Ibnu Risman Syah (Partai Golkar)
2. Roikhatul Janah (PKB)
3. Amroni (PKB)
4. Tuti Alawiyah (Partai Golkar)
5. Kiki Zakiyah (Partai Gerindra) 
6. Nico Antonio (Partai Demokrat)
7. Roni Januri (PDIP)

Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Bangodua, Widasari, Kertasemaya, Sliyeg, Jatibarang, Sukagumiwang, Tukdana berjumlah 10 kursi:

1. Nurhayati (Partai Golkar)
2. Muhaemin (Partai Golkar) 
3. Kursiah (Partai Golkar) 
4. Karmadi (Partai Golkar)
5. Abdul Rohman (PDIP)
6. Ruyanto (Partai Nasdem)
7. Casmuni (PKB) 
8. Iis Naeni (Partai Gerindra)
9. Sandi Jaya Pasa (Partai Demokrat)
10. Rudin (Perindo)

Dapil 4 yang meliputi Kecamatan Cikedung, Lelea, Losarang, Trisi berjumlah 6 kursi:

1. Tarwidi (Partai Golkar) 
2. Warli (Partai Golkar)
3. M. Sholihin (PKB) 
4. Taryadi (Partai Demokrat) 
5. Muhamad Ali Akbar (Partai Gerindra)
6. Anggi Nofiah (PDIP)

Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Kroya, Gabuswetan, Kandanghaur, Bongas berjumlah 7 kursi:

1. Eddy Mulyadi (Partai Golkar) 
2. Abdul Rojak (Partai Golkar) 
3. Uun Roenah (Partai Golkar) 
4. Siti Aminah (Partai Golkar) 
5. Dalam (PKB)
6. Dullah (Partai Gerindra) 
7. Tarmudi Atmaja (PDIP)

Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Haurgeulis, Anjatan, Sukra, Gantar, Patrol berjumlah 10 kursi:

1. Wardah (Partai Golkar) 
2. Rini Yuliani (Partai Golkar) 
3. Eka Trilinda Ningrum (Partai Golkar) 
4. M. Alam Sukmajaya (Partai Golkar)
5. Siti Juanah (Partai Golkar) 
6. Liyana Listia Dewi (PDIP)
7. Estim Enting (PDIP)
8. Bhisma Panji Dhewanthara

(Tim MP)


Komisi