INDRAMAYU MP - Kabupaten Indramayu dikagetkan dengan fenomena banjir rob , yang diklaim sebagai banjir terparah yang melanda kawasan di pesisir laut jawa, oleh karena itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Sirojudin, SP melakukan peninjauan ke sejumlah daerah yang terdampak banjir rob di Eretan Wetan.
“ Saya sudah cek daerah-daerah terdampak banjir rob itu. Kondisinya memang butuh penanganan yang cepat,” ujarnya.


Lebih lanjut H. Sirojudin, SP juga menuturkan, mendesak pemkab Indramayu untuk segera mengatasi persoalan yang menimpa warga terdampak rob dan juga meminta pemerintah pusat segera menyikapi persoalan yang hampir terjadi di seluruh wilayah pesisir pantai utara ini. Karena persoalan banjir rob ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja.


“Tentu butuh peran nyata dari pemerintah pusat juga. Karena banjir rob ini sudah sangat menyusahkan warga yang ada di kawasan pesisir pantai utara,” ujarnya.
Banjir besar rob itu mulai terjadi tepatnya dua hari menjelang hari raya Idul Fitri 1441 H. Saat itu, gelombang tinggi ditambah hujan deras membuat air laut meluap ke wilayah permukiman penduduk. Kejadian itu berlangsung sangat cepat, yang mengakibatkan ratusan warga mengungsi ke kantor Desa Eretan Wetan.


Dikabarkan, terjangan gelombang besar itupun membuat beberapa titik breakwater atau batu pemecah ombak ambruk. Dari situlah air pasang rob menghantam tanggul empang dan akhirnya jebol, yang mengakibatkan ratusan lebih rumah yang rusak karena banjir rob itu. Mayoritas perekonomian masyarakat pun dibuat lumpuh, apalagai kondisi ini terjadi di tengah pandemi Covid-19.


H. Sirojuddin, SP menjelaskan bahwa peninjauannya ini adalah untuk melihat secara lebih dekat/langsung apa yang dirasakan warga yang terdampak rob dan melihat upaya apa yang telah dilakukan pemerintah daerah Indramayu kepada masyarakat yang terkena banjir, selain itu juga ingin mendengar langsung keluhan dari warga masyarakat.

Peninjauan bencana ini kata H. Sirojudin, SP sebagai respon atas keluhan masyarakat terdampak yang belum mendapatkan penanganan maksimal. “Ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pembawa aspirasi rakyat,” katanya, (TIM MP)


Komisi