INDRAMAYU (MP). Kunjungan kerja anggota DPRD kabupaten indramayu, Fraksi PDI P Abdur Rahman, atau reses masa persidangan III tahun 2018, di Desa Bangodua Kec. Bangodua dalam acara kunjungan tersebut dihadiri oleh kader kader PDIP kecamatan Bangodua , unsur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa serta dihadiri tokoh alim ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan warga Desa bangodua.

Dalam sambutannya Abdulrahman mengungkapkan, digelarnya kegiatan reses, dalam rangka menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat, guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan ini mengatakan " Aspirasi yang telah didapat anggota dprd akan dijadikan referensi, ketika anggota dprd melakukan pembahasan-pembahasan melalui kegiatan rapat kerja dengan mitra eksekutif ".

Dalam kesempatan kunjungan reses tersebut, dimanfaatkan warga desa bangodua kecamatan bangodua, untuk melakukan dialog seputar kendala-kendala yang ada ditengah-tengah masyarakat,

Menurut H Tono mengungkapkan dirinya sangat senang dengan adanya reses ini kita bisa bertatap muka langsung dengan wakil rakyat kita yang berjuang di gedung DPRD begitu banyak permasalahan yang ada di desa kami yang harus di perjuangkan. Kami menginginkan lapangan kerja, pengairan persawahan, serta pembentukan kelompok peternak Abdul Rohman selaku anggota fraksi PDIP menanggapi seluruh aspirasi dan akan menindaklanjuti dalam pembahasan nanti (Tim Media Parlemen)

INDRAMAYU (MP). Program keluarga harapan disebut (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Program sosial tersebut di artikan sebagai upaya pencepatan penanggulangan kemiskinan yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah conditional cas transfer (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang di hadapi negara - negara miskin, akan tetapi pada faktanya di indonesia dan khususnya di indramayu tidak sejalan dengan visi misi dari program kementrian sosial tersebut dalam upaya pengentasan kemiskinan , hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya oknum tenaga pendamping sosial (PKH) yang bermain dan dinilai tidak profesional, pengumpulan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan untuk mengambil bantuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab , dan masih banyaknya pungutan liar (PUNGLI) kepada (KPM) oleh beberapa oknum yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan tersebut dan dianggap oleh masyarakat merugikan penerima KPM KKS. " Maka Aliansi mahasiswa dan pemuda desa peduli rakyat melakukan tuntutan,untuk mendesak pemerintah mengembalikan HAK pemegangan (KKS) oleh (KPM) yang menerima bantuan sosial dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab,pecat dan proses secara hukum beberapa oknum pendamping (PKH) yang melakukan komersialisasi terhadap (KPM)", ujar Yosan Hari Saputra dalam orasi tuntutannya

Aksi Aliansi mahasiswa dan pemuda desa peduli rakyat di temui langsung Ketua Komisi II Bhisma Pandji Dewantara didampingi Ketua Komisi III M Alam Sukma Jaya, anggota komisi I Syaefudin dan Warli.

Bhisma Pandji Dewantara menanggapi aksi dari Aliansi mahasiswa dan pemuda desa peduli rakyat dan akan menindak lanjuti serta memanggil pihak pihak terkait untuk sama sama membenahi sesuai dengan juknas dan juknis, berdasarkan PP 63 tahun 2017 tentang program penyaluran bantuan sosial secara non tunai . " Yang paling penting jangan sampai Program keluarga harapa (PKH) program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM),disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,, tuturnya.

Syaefudin serius menanggapi permasalahan yang ada di masyarakat dengan apa yang sudah terjadi dan mudah mudahan kedepannya kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. (TIM MEDIA PARLEMEN)

INDRAMAYU (MP). Reses Ketua DPRD Kabupaten Indramayu Masa Persidangan ke-III Tahun 2018 dari Partai GOLKAR, H. TAUFIK HIDAYAT, SH MSi pada Rabu (10/10/2018) dihadiri ratusan warga yang sebagian besar ibu-ibu blok Jongor Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan Kabupaten Indramayu.

Kegiatan itu berlangsung di halaman rumah Kuwu Ikhsan, dan pada kesempatan itu wakil rakyat dari Dapil I Indramayu ini mengungkapkan bahwa aspirasi warga Pasekan akan dapat prioritas apa bila anggota DPRDnya berasal dari warga Pasekan, oleh karena itu kuwu Ikhsan agar bisa di dukung oleh warga Pasekan sehingga warga pasekan mudah untuk mengaspirasikannya.

Sementara masyarakat blok Jongor Desa Pabran Ilir Kecamatan Pasekan pada saat menghadiri reses itu mengharapkan agar pemerintah segera memperbaiki jalan yang selama ini jika musim penghujan menyulitkan masyarakat.

“Kami masyarakat sudah sangat lama menginginkan agar pemerintah membangun jalan beton atau jalan hotmix. Hal itu mengingat lalu-lintas masyarakat padat sedangkan kondisi jalannya selama ini belum ada perbaikan,” ujar Suwandi

Lain Halnya ibu-ibu di pasekan menginginkan pemasangan air ledeng, bahkan ada yang menginginkan bedah rumah, serta mengenai bantuan dari pemerintah agar tepat sasaran, karena selama ini yang dirasakan ibu-ibu tidak tepat sasaran, dan masih banyak aspirasi lainnya, seperti masalah pengairan, penerangan jalan dll.

“ Kami selaku wakil rakyat akan mencatat semua aspirasi warga untuk di tuangkan dalam rapat-rapat dengan pemerintah agar seluruh keinginan dan aspirasi masyarakat terpenuhi “ demikian kata Ketua DPRD.

Aspirasi yang disampaikan masyarakat blok Jongor Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan itu menjadi bahan masukan H. Taufik Hidayat SH Msi sebagai Ketua DPRD Indramayu untuk kemudian ditampung dan dirembugkan bersama alat kelengkapan DPRD Indramayu lainnya bila perlu langsung ke Bupati Indramayu. (Tim Liputan Media Parlemen)

INDRAMAYU(MP) Dalam rangka untuk menambah wawasan serta pengetahuan terkait dengan Perubahan Tatib sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan yang di pimpin oleh Wakil Ketua, Achmad Kosim beserta Anggota Komisi C DPRD Kab. Pekalongan bertandang ke gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Rombongan Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pekalongan diterima langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab. Indramayu, H. Dalam, SH.KN di ruang Muspida DPRD Indramayu.

Wakil Ketua DPRD Kab. Pekalongan, Achmad Kosim, dalam sambutannya mengatakan bahwa kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan selain silaturahmi juga ingin sharing untuk memperoleh informasi mengenai peran Bapemperda Kabupaten Indramayu, “kami ingin sharing mengenai tatib, apakah di DPRD Kabupaten Indramayu sudah merubah Peraturan Tata Tertib (Tatib) setelah terbitnya PP No. 12 Tahun 2018, bagaimana evaluasi Perda–Perda yang telah dibuat dan efektivitas pelaksanaan Perda oleh Pemerintah daerah” ujarnya.

Ketua Bapemperda DPRD Indramayu, H. Dalam, SH.KN, mengungkapkan, PP Nomor 12 Tahun 2018 dibuat untuk menyempurnakan peraturan yang sebelumnya dan lebih mempermudah tupoksi dari DPRD. “Dibuat karena biasanya isinya berupa perubahan yang berdasarkan kendala dan pengalaman dari peraturan yang lama maka dari itu dilakukan penyempurnaan, Dalam PP tersebut disebutkan, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai fungsi diantaranya pembentukan Perda, fungsi anggaran dan pengawasan. Tatib DPRD Indramayu bersifat fleksibel, mengingat daerah Kabupaten Indramayu termasuk rawan bencana terutama banjir, tentunya anggota DPRD Indramayu harus melakukan sidak ke daerah yang mengalami bencana alam” tuturnya. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP) – Anggota DPRD Kab Indramayu dari Fraksi Golkar TARWIDI, melakukan kunjungan kerja atau reses masa persidangan III tahun 2018 di daerah pemilihan indramayu IV yang meliputi kecamatan Lelea, Terisi, Cikedung, Losarang.

TARWIDI menjelaskan, kegiatan reses merupakan momen yang tepat untuk turun langsung ke masyarakat dan menyerap aspirasi dari rakyat. Dalam kegiatan reses di desa Mundak jaya blok badak kecamatan Terisi , Rabu (10/10/2018)

TARWIDI banyak mendapatkan aspirasi dari warga setempat, kegiatan reses ini dimanfaatkan masyarakat desa mundak jaya kecamatan Terisi untuk sharing dan bertukar informasi, pada reses inipun di hadiri kader – kader partai golkar , unsur pemerintahan desa , lembaga – lembaga desa serta dihadiri pula oleh tokoh alim ulama dan tokoh pemuda. Sharing kali ini terkait infrastruktur jalan,pengairan persawahan dan pemberdayaan kepemudaan,serta penerangan jalan umum (PJU),

TARWIDI selaku anggota fraksi golkar menanggapi seluruh aspirasi dan akan menindaklanjuti, serta segera disalurkan melalui rapat – rapat dengan mitra kerja,’’ ungkapnya. (Tim Liputan Media Parlemen)

 

INDRAMAYU(MP) Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-73 tahun 2018, dengan tema “Kerja Kita Prestasi Bangsa” bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopana, SH, dihadiri oleh, Dandim, Kajari, Kapolres, Satpol PP, Sekda serta perwakilan SKPD, guru, pelajar dan unsur PNS Kabupaten Indramayu.


Pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-73 tahun 2018 yang berlangsung di alun-alun pendopo Pemkab Indramayu tersebut, naskah proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH.M.Si.
Bupati Indramayu, Hj. Anna Shopana, SH, dalam pidatonya mengatakan, salah satu nikmat terbesar yang diterima bangsa Indonesia adalah nikmat kemerdekaan oleh karenanya kita semua patut senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, karena tidak semua bangsa mampu mempertahankan kemerdekaannya, “kita semua telah berusaha untuk mengisi kemerdekaan dengan terus mengejar cita cita yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa yaitu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, cerdas, religius dan Indonesia bermartabat di belantika Internasional” tuturnya.

Hal senada dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH.M.Si. Saat menghadiri upacara HUT RI Ke 73, “tugas generasi bangsa saat ini adalah bagaimana kemerdekaan itu menjadi modal pembangunan nasional. Pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Makna kemerdekaan sebagai modal pembangunan nasional akan tercapai bila pembangunan itu ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia seutuhnya”,ujarnya. (Tim.MP)

Komisi