INDRAMAYU (MP). Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bhisma Panji Dhewanthara, SSI APT menggelar reses masa persidangan I tahun 2019 daerah pemilihan (DAPIL) VI yang berlokasi dibeberapa tempat antara lain di Cilandak Kecamaytan Anjatan, Sukajati, Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis, Situraja dan Gantar Kecamatan Gantar. Acara yang berlangsung khidmat dihadiri oleh ratusan masyarakat.

Masyarakat sangat berterima kasih kepada Bhisma Panji Dhewanthara SSI APT yang telah menggelar kegiatan rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu reses, semoga dengan kegiatan ini semakin mengukuhkan tali silaturahim antara masyarakat dan perwakilan pemerintahan melalui anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Permasalahan yang ada di masyarakat yaitu pada sat musim kemarau kesulitan dengan air bersih, masyarakat sangat mengeluhkan masalah itu. “Mudah mudahan dengan hadir nya bapak ke desa kami semoga permohonan kami ini cepat tersampaikan ke pemerintah daerah Kabupaten, semoga acara ini diberkahi oleh Allah SWT,” ujar Warsem mewakili warga. Selain itu aspirasi lain berkaitan dengan masalah sosial khususnyan bantuan pangan.

Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi PKS, Bhisma Panji Dhewanthara dalam sambutannya menuturkan terimakasih banyak kepada masyarakat karena telah memenuhi undangan, semoga dengan terselenggara kegiatan reses ini dapat memperkokoh silahturahim.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu itu juga menambahkan bahwa reses adalah masa setiap anggota dewan turun ke daerah pemilihan nya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian tidak hanya itu reses juga bisa di artikan istirahat bagi setiap anggota DPRD.

Pada kesempatan itu Bhisma Panji Dhewantara juga banyak menjelaskan mengenai aspirasi yang diungkapkan masyarakat juga tentang pemerintahan Kabupaten Indramayu, terkait proses pembangunan itu dimulai dari desa, “ saya harapkan kepada pemerintah Desa untuk selalu aktif berkomunikasi politik antara pemerintah desa dan pemerintah daerah agar proses pembangunan yang ingin dilakukan dapat berjalan dengan baik, saya sebagai anggota dewan mendorong agar segala sesuatu keluhan masyarakat dapat di sampaikan ke dinas-dinas terkait sehingga hak hak masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah”

Ditambahkannya lagi, dirinya sangat senang melihat antusias masyarakat, semoga ibadah yang kita lakukan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. (Gunari Somaatmadja, Media Parlemen)

INDRAMAYU (MP) - Ruang sidang utama DPRD Kabupaten Indramayu di penuhi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra Indramayu. kedatanganya kali ini ingin belajar bagaimana tugas dan fungsi dari anggota DPRD. Rabu (23/01/2019)

Kuliah umum yang diberikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kab Indramayu H Dalam SH KN, tidak hanya terkait sistem politik di indonesia, namun juga terkait dengan fungsi dan peran DPRD dalam pembangunan daerah, yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.  “ Generasi muda khususnya mahasiswa/i diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang positif serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat guna menciptakan masyarakat yang berkualitas.”pungkasnya

Ketua Kelas Fisip Unwir Anton, sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada Ketua Bapemperda yang sudah memberikan kesempatan mahasiswa mahasiswi untuk belajar fungsi dari DPRD dan bagaimana proses ketika membuat peraturan daerah “ semoga kitapun bisa mensosialisasikan PERDA apa saja yang sudah di buat DPRD Kab Indramayu ke keluarga dan lingkungan sekitar serta kami sebagai mahasiswa/i bisa mengasah diri,mengasah kepekaan sekaligus mengasah nalar pengetahuan yang selanjutnya akan dipergunakan dalam karya dan pengabdian yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar.”tegasnya

Di akhir kuliah umum ini juga mahasiswa/i sangat antusias dan saling tanya jawab dan berfoto bareng di ruang sidang DPRD Kabupaten Indramayu. (TIM MP)

INDRAMAYU (MP).Kegiatan reses anggota DPRD merupakan sebuah forum pertemuan di dapil masing-masing antara masyarakat dengan anggota DPRD. Dimana anggota DPRD dan konstituen saling berinteraksi melalui dialog dalam rangka menyampaikan aspirasinya. Anggota DPRD wajib menyerap, menampung, dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Reses dan hasilnya akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Dokumen reses tersebut akan diberikan kepada Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun Evaluasi Bagi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD di dapil masing-masing selama 6 hari. Seperti halnya anggota DPRD Dapil III Hj. Kursiah yang melaksanakan reses dibeberapa lokasi antara lain di Ujungaris Kecamatan Widasari, Bulaklor, Kebulen, Jatisawit, Kalimati, dan Lohbener Kecamatan Jatibarang untuk menemui para konstituennya.

Banyak hal yang diungkapkan oleh Hj Kursiah dalam dialog untuk menampung aspirasi dari konstituennya antara lain mengenai insfrastruktur jalan, fasilitas sosial, Irigasi bahkan mengenai pembuatan KTP dan KK.

Reses dihadiri oleh warga dan tokoh masyarakat juga tokoh pemuda serta Kuwu dan pengurus desa setempat, pada kesempatan tersebut dijelaskan mengenai beberapa hal yang ada didesa bahwa sarana dan prasarana publik didesa yang menjadi kewenangan dan dikerjakan oleh Kuwu di setiap Desa, sedangkan sebagai anggota DPRD berfungsi sebagai Legislasi atau pembuat peraturan daerah, Anggaran dan Pengawasan, tetapi juga tetap akan membantu masyarakat dengan mendorong kepada kuwu untuk dapat merealisasikan usulan dari warganya.(Gunari Somaatmadja Media Parlemen)

INDRAMAYU (MP). Kalangan Masyarakat Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Jawa Barat, Sebuah Wadah Taktis Yang Sengaja Di Bentuk Oleh Berbagai Kalangan Masyarakat Desa Singajaya Yang Bernamakan Solidaritas Masyarakat Singajaya (SMS) Datangi Gedung Dprd Kabupaten Indramayu. 8/01/2019

Kedatangannya Kali Ini Ingin Menyampaikan Aspirasi Ke Komisi 1 DPRDKab Indramayu Berkaitan Dengan Persoalan Yang Ada Di Desa Singajaya Kecamatan Indramayu. Karena Kondisi Kepala Desa Saat Ini Dalam Keadaan Sakit (Stroke) Sehingga Kurang Maksimalnya Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Desa, Dan Terjadi Tindak Kesewenang-Wenangan Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Desa Yang Melakukan Tindakan Berupa Pembongkaran Tanggul Empang Garapan Di Tanah Titisara Desa, Yang Tengah Di Garap Oleh Salah Satu Warga Desa Singajaya. Sebelum Pembongkaran Terjadi, Sebelumnya Tidak Ada Pemberitahuan Secara Tertulis Kepada Para Penggarap. Dan Solidaritas Masyarakat Singajaya (SMS) Berharap Agar Bisa Dilakukan Perubahan Status Hukum Desa Singajaya Menjadi Kelurahan.

“ Kami Solidaritas Masyarakat Singajaya (SMS) Meminta Agar Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu segera mengundang Dinas terkait agar permasalahan yang ada di Desa Singajaya cepat teratasi ” .Tegas Iing Rohimin

Pada Audensi Kali Ini Di Terima Langsung Wakil Ketua Komisi 1 Dprd Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansya Didampingi Anggota Ahmad Munjani Nur Dan H Nico Antonio.

Menurut Wakil Ketua Komisi 1 Dprd Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah Mengatakan “ Dalam waktu dekat ini kami akan melakukan rapat kerja dengan dinas terkait agar permasalahan yang ada di desa Singajaya Kecamatan Indramayu bisa di selesaikan dengan sebaik mungkin “. Tegasnya (Tim Media Parlemen)

BANDUNG (MP). Wakil Bupati Indramayu H. Drs. Supendi, MSi resmi dilantik menjadi Bupati Indramayu sisa masa periode 2016-2021,menggantikan Hj. Anna Sophanah, SH.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil melantik secara langsung Supendi di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (07/2/2019). Turut hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. MSi, H. Ruslandi, SH, H. Abbas Abdul Jalil, MSi, H. Kasan Basari, SH, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Indramayu.

Gubernur Jawa Barat menitipkan beberapa hal pada upacara pelantikan tersebut. Terutama menyangkut mengenai peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indramayu. "IPM masih kurang maksimal. IPM itu meliputi, pendidikan, kesehatan dan daya beli.saya menginginkan agar semua fokus pada pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu," kata Ridwan Emil.

Lebih lanjut Gubernur menginginkan bahwa Pemkab Indramayu agar dapat lebih memaksimalkan potensi pariwisata di wilayahnya. Karena masih banyak potensi wisata dan kekayaan wisata lainnya yang belum diolah secara maksimal.

Indramayu merupakan satu-satunya daerah di Jabar yang mendapat bantuan keuangan cukup besar di banding daerah lainnya. Dengan besarnya bantuan tersebut pembangunan di Indramayu dapat lebih baik dan dirasakan masyarakat. " Di tahun 2019 dari 27 kota/kabupaten di Jabar yang mendapat bantuan keuangan terbesar adalah Kabupaten Indramayu. Ini menunjukkan kepeduli kami. Mudah-mudahan pembangunan harus terlihat nyata terhadap perubahan di Kabupaten Indramayu," ujarnya.

Bupati Indramayu Supendi siap meneruskan sejumlah program bersama Anna sebelumnya . "Dimana ada program-program yang belum terselesaikan kita selesaikan," ungkapnya. (MP)

INDRAMAYU (MP).Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Ruslandi, SH berkaitan dengan kegiatan pimpinan DPRD menerima audensi dengan Tim Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat. Mereka beraudiensi ke DPRD Kabupaten Indrmayu untuk Konsulidasi dan silahturami kepada pimpinan DPRD Kab Indramayu.

Pada Kesempatan tersebut Ketua Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat Sukamto mengungkapkan “ bahwa pemekaran Kabupaten Indramayu bukan karena latah tetapi mempunyai historis yang panjang sejak tahun 1999 dan diperkuat dengan persetujuan Bupati pada tahun 2014 yang menjadi salah satu persyaratan terakhir setelah sebelumnya persetujuan kuwu, pemetaan wilayah, batas desa dan sudah masuk RPJMD sampai dengan tahun 2021 yang keseluruhannya sudah dilengkapi, tinggal persetujuan bersama menurut UU 23 tahun 2014 dimana pembentukan Indramayu Barat ini murni sebagai aspirasi masyarakat berdasarkan keputusan tahun 2000, persetujuan Bupati tahun 2014 dan DPRD Kab Indramayu juga sudah menyetujui RPJMD “ Selain itu Pemekaran menjadi Kabupaten Indramayu Barat agar akses pelayanan kepada masyarakat lebih mudah.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD Kab Indramayu H. Ruslandi SH mengatakan “ bahwa RPP Desaind Besar Penataan Daerah Jawa Barat sudah masuk ke DPRD Kab Indramayu dan sudah dibahas oleh Banmus serta sudah diagendakan melalui PANSUS di pertengahan bulan Februari tahun 2019, sementara seluruh tekhnis administrasi dan persyaratan juga telah dan akan dipersiapkan oleh Bagian Otonomi Daerah Pemkab Indramayu “. (Tim Media Parlemen)

 

Komisi