INDRAMAYU (MP), Pansus 5 Raperda Produk Hukum Desa dan Raperda Pengelolaan Keuangan Desa DPRD Kabupaten Indramayu Jawa Barat bertandang ke Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta-Jaksel dalam rangka konsultasi tentang produk hukum desa dan pengelolaan keuangan desa.

Kedatangan Rombongan Pansus 5 yang dipimpin Ketua Pansus 5, Warim, Amd disambut Kepala Seksi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Direktorat Fasilitasi Keuangan Dan Aset Pemerintahan Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kusyandi. Turut hadir Kasubag Produk Hukum Daerah Pemda Kab. Indramayu, Jafar Abdullah, SH.MH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kab. Indramayu Jabar, Teddy Rahmat Riyadi, SH serta Wakil Ketua Pansus 5, Liyana Listia Dewi, Amp dan Anggota Pansus 5 DPRD Kab. Indramayu.

Ketua Pansus 5 DPRD Kab. Indramayu, Warim, Amd, mengungkapkan kedatangan Pansus 5 ke Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa ingin sharing dan mencari informasi untuk meluruskan, menyempurnakan dan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi, tujuan konsultasi agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan pusat dan dalam pengaplikasian dilapangan di dapat suatu nilai yang terukur, terarah akuntabilitas serta ketertiban dalam pengelolaan keuangan desa. “Inti permasalahan keuangan desa di Kabupaten Indramayu masih banyaknya perangkat desa dan kepala desa serta masyarakat belum begitu banyak mengetahui proses administrasi dalam menjalankan keuangan desa yang baik dan benar, dengan digelarnya konsultasi tersebut DPRD sebagai salah satu komponen penentu kebijakan daerah pun mendapat suatu kejelasan arah baik itu bersifat kebijakan, teknis-teknis pengelolaan dan pertanggungjawabannya agar terwujud tata kelola keuangan desa yg baik dan benar”, ujarnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Fasilitasi Pendapatan dan Transfer Dana Desa, Kusyandi, menjelaskan, terkait Permendagri 44 tentang kewenangan Desa, Desa memiliki kewajiban membuat perdes terkait kewenangan desa yang nantinya akan menjadi bahan apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dibiayai oleh APBDES, hal yang paling krusial jika hubungan kelembagaan BPD dan Pemerintah Desa tidak berjalan dengan baik Karena ada tahapan rancangan perdes yang sudah disiapkan pemerintah desa akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. “kami menghimbau diadakan bimtek atau orientasi untuk BPD agar mengetahui peran fungsi dan tanggung jawab BPD Yang diantaranya mengawasi kinerja pemerintahan desa” tuturnya. (Tim.MP).

INDRAMAYU (MP) Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya bagi anak-anak atau masyarakat di kabupaten Indramayu. Panitia Khusus (Pansus) IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) indramayu, membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Gerbang Maca. “Raperda Gerbang Maca, bertujuan agar keberadaan perpustakaan bisa berkembang dan bisa dibangun di setiap Kecamatan dan Desa agar bisa dinikmati oleh setiap masyarakat. Bukan hanya itu, Raperda ini juga agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Indramayu bisa membangun perpustakaan”, hal itu disampaikan Ketua Pansus IV DPRD Indramayu, Ibnu Rismansyah, saat melakukan kunjungan lapangan Pansus 4 ke dua lokasi berbeda diantaranya Dinas Arpus dan Desa Juntinyuat Kabupaten Indramayu didampingi Anggota Pansus IV, Dalam SH.KN, Casmuni, Karsiwan, Margani, Nico Antonio, ST, Ir. Didi Mujahiri, Taufik Hadi Sutrisno, Hj, Siti Nurlaela, Liyana Listia Dewi, Amp, UU Sukarsih Suin, Hj, Kursiah, dan Hj, Yayah Juhriyah yang diterima langsung Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, Toto Susmanto, M.Si.

Pada pertemuan tersebut, Pansus IV DPRD menghimbau Disarpus mengubah image perpustakaan menjadi perpustakaan yang menarik dan menyenangkan (transformasi perpustakaan) dan berupaya aktif untuk mengadvokasi BUMN / BUMD dalam rangka pengembangan minat baca di Indramayu serta Pemerintah Daerah harus menganggarkan buku yang bermutu dan berkualitas (program dan kegiatan). "Perda Gerbang Maca tersebut akan menjadi payung hukum bagi Pemda Indramayu untuk terus meningkatkan budaya literasi di masyarakat indramayu, dengan adanya perda tersebut akan jadi penguatan buat kami untuk bergerak karena landasan hukumnya sudah ada. Pihak terkait juga jadi lebih nyaman dalam membuat program," jelas Anggota Pansus IV DPRD Indramayu, Dalam, SH.KN. Sementara itu Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, Toto Susmanto menjelaskan, inovasi Gerbang Maca bertujuan untuk menumbuhkan minat, gemar dan budaya baca masyarakat perlu dilakukan langkah yang komprehensif dari seluruh sumber daya yang tersedia. “Peningkatan pelayanan yang mudah, cepat dan fasilitas lengkap, maka telah dapat mendorong antusiasme masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan umum daerah” ujarnya. Selain melakukan kunjungan lapangan di Dinas Arpus,

Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV DPRD Indramayu juga mengunjungi Perpustakaan "Gema Karya” Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat yang meraih Juara II Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, kedatangan rombongan Pansus IV disambut Camat dan Kuwu Desa Juntinyuat beserta jajarannya. "ini merupakan bukti nyata kerja keras dari seluruh komponen khususnya nya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Indramayu, dengan di raihnya Penghargaan ini semoga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan pihak terkait lebih meningkatkan professionalitas dalam rangka mengembangkan minat baca dan kami berharap kedepannya lebih baik lagi serta dapat terus berkontribusi untuk masyarakat” tutur Ketua Pansus DPRD Indramayu, Ibnu Rismansyah. Perpustakaan "Gema Karya" Desa Juntinyuat sudah menerapkan sistem otomasi digital dan mulai bertransformasi menjadi perpustakaan digital atau e-library. dimana para pengunjung kini sudah bisa mengakses atau mencari bahkan membaca buku dalam bentuk format digital yang sudah ada disetiap komputer perpustakaan. Tujuan dari perpustakaan digital atau e-library sendiri antara lain memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membangun jaringan kerja sama antar berbagai jenis perpustakaan dalam rangka menyediakan dan memanfaatkan secara bersama sumber informasi yang dapat diakses publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan “Mudah-mudahan kedepan sinergitas kita tetap terjaga demi menggalakan Gerakan Literasi Masyarakat Desa dan meningkatkan minat baca masyarakat”, ujar pihak pengelola Perpustakaan "Gema Karya" Desa Juntinyuat.(MP)

INDRAMAYU (MP). Generasi Muda Peduli Desa ( GMPD) Desa Rambatan Kulon dan group kesenian reog trio putra Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Indramayu beraudensi dengan wakil ketua DPRD Indramayu Ruslandi , Kamis (8/8).

Kesenian topeng reog berbeda dengan Reog Ponorogo di Jawa Timur, Reog Indramayu merupakan perpaduan antara seni tari, lawak, lagu, dan cerita yang berisikan hiburan sosial. namun selama ini belum ada perhatian yang serius dari Pemda Indramayu Hal itu disampaikan oleh ketua GMPD Bangkir, Carlam mengeluhkan bahwa tidak heran kalau saat ini keberadaan mereka hampir punah.

“ Kesenian reog Indramayu, kurang dikenal di generasi muda saat ini, pertunjukanya pun sudah mulai jarang ditemui di acara-acara masyarakat. Peminatnya dari tahun ke tahun terus berkurang ”. Jelasnya.

Pada kesempatan itu pula Warjono sebagai ketua group seni reog tiga putra menyampaikan harapan kedepannya agar Pemda bisa mengakomodir segala upayanya untuk melestarikan kesenian topeng reog yang ia bina, karena selama ini dirinya merasa tak pernah ada sentuhan apapun dari pemda, padahal saat groupnya tampil di Kabupaten Sumedang ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah setempat di sana.

" Sekarang coba cari grup topeng reog selain di Desa Rambatan Kulon dan Desa Krasak , pasti tidak ada karena kesenian ini nyaris punah. Nah, kami coba membangkitkannya lagi dengan sentuhan kekinian” ungkapnya.

Sebagai jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Ruslandi sangat mengapresiasi upaya group trio putra dan GMPD yang masih peduli dengan melestarikan kesenian yang hampir punah, kelompok seni reog ini mengingatkan politisi PDI Perjuangan pada masa kecilnya dulu. Melihat pertunjukan kesenian itu kaya akan unsur budaya leluhur selain hiburan, juga terdapat nilai sosial dan pendidikan budi pekerti yang terkandung di dalamnya.

“ Kami akan mengagendakan rapat dengan Dinas Budpar terkait mekanisme apa yang bisa ditempuh dalam upaya melestarikan kebudayaan topeng reog yang hampir punah, serta kebutuhan anggaran yang bisa dialokasikan guna mewujudkannya " papar Ruslandi.

Kesenian reog dalam penampilannya biasa menggunakan dogdog atau gendang yang ditabuh, serta diiringi oleh gerak tari lucu dan mengemaskan oleh para pemainnya, Biasanya disampaikan pula pesan-pesan sosial dan keagamaan.

Dulu Kesenian ini masih dapat dijumpai pada saat lebaran idul fitri dalam rangka merayakan kemenangan umat Islam sebagai bentuk hiburan jalanan. (Tim Media Parlemen)

Desa Cikawung Kec. Terisi Kab. Indramayu merupakan sebuah desa yang pada awalnya masuk pada wilayah kecamatan Cikedung. Di tahun 2005 kecamatan Cikedung mengalami pemekaran sehingga menjadi dua kecamatan antara yaitu kecamatan Cikedung dan Kecamatan Terisi. Sedangkan desa Cikawung masuk pada wilayah kecamatan Terisi dengan jumlah penduduk 6.351 jiwa dan terdiri dari 2.050 Kepala keluarga (KK), sedangkan luas wilayah mencapai 7.368.1 Ha terdiri dari 5 dusun, 9 RW dan 35 RT.

Penduduk desa Cikawung didominasi Buruh Tani 42%, Petani 14% angka pengangguran 31% dan sisanya PNS, TNI/POLRI, Pensiunan, Swasta, Industri Kecil, Pedagang, pelajar dan Mahasiswa. Sebagai usaha sampingan ada juga yang berusaha ternak ayam, kambing dan sapi disamping juga home industri (musiman) berupa keripik gadung yang masih menjadi produk lokal yang perlu pengembangan dan eksploitasi, karena selama ini produksi “kripik gadung” berupa produk mentahan.

Berkaitan dengan laporan masyarakat Desa Cikawung, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, dari Fraksi PKB H. Abbas Abdul Jalil, S.Ag Msi melakukan Kunjungan Lapangan (04/07/2018) ke desa Cikawung yang diterima oleh Kuwu Didi Suwardi untuk melihat beberapa lokasi tanah longsor dipinggir sungai Cipanas Blok rempagan.

Pada kesempatan tersebuit Pimpinan DPRD melakukan dialog dengan masyarakat setempat, dan di manfaatkan oleh masyarakat untuk mengutarakan aspirasi dan keinginannya seperti yang diungkapkan salah seorang warga bernama Dadang “ Kami selaku warga berharap pihak DPRD segera menindaklanjuti keinginan warga. Apalagi tanah yang labil di desa ini lambat laun akan longsor dan bisa merambah kemana mana, kalau tidak secepatnya ditanggulangi bisa meluas dan berakibat membahayakan hajat orang banyak “.

Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H. Abas Abdul Jalil menampung semua aspirasi dan keinginan warga untuk dijadikan agenda, selanjutnya H Abas Abdul Jalil berpesan kepada warga “ jangan sembarangan menebang pohon dipinggir aliran sungai yang berakibat longsornya tanah.” Tegasnya. Guna menanggulangi tanah longsor diharapkan saling menjaga demi keamanan bersama.(Gunari Somaatmaja)

INDRAMAYU (MP)-Ketua DPRD, Taufik Hidayat, SH. M.Si., dan badan anggaran (Bangan) Kab Indramayu melakukan Kunjungan lapangan kesejumlah tempat diantaranya ke rumah sakit umum daerah (RSUD), ketempat pelelangan ikan (TPI) yang terletak di desa Karang song Kec. Indramayu serta menyaksikan langsung proses pembuatan perahu nelayan yang dilakukan warga setempat secara tradisonal. Sedangkan di RSUD pimpinan dan anggota badan anggaran mengunjungi ruang rawat inap pasien cuci darah. Ketua DPRD Indramayu, Taufik Hidayat, SH., M.Si., yang juga selaku ketua bandan anggaran melakukan kunjungan lapangan karena alat kelengkapan dewan yang salah satu fungsinya membahas penetapan anggaran daerah tersebut ingin mengetahui secara nyata penyerapan anggaran dan hasil dari pelaksanaan dilapangannya.

Menurut Taufik Hidayat, kunjungan lapangan ini sangat penting mengingat fungsi legiaslatif itu penganggaran, legislasi dan pengawasan terutama terkait kinerja lembaga eksekutif atau dalam hal ini pihak Pemerintah Kab.Indramayu.”Dengan dilakukannya kunjungan lapangan ini kelak badan anggaran lembaga legislatif akan mempunyai tolok ukur dalam pembahasan anggaran maupun penetapannya. Selain itu dengan mendatangi rumah sakit umum daerah Indramayu diharapkan pimpinan dan anggota badan anggaran mengetahui secara langsung seluruh permasalahan keuangan rumah sakit “. Ujarnya.

Pimpinan dan anggota badan anggaran DPRD Indramayu yang melakukan kunjungan lapangan diantaranya yakni Taufik Hidayat, SH., M.Si., Drs. H.Muhaemin., Azun Mauzun., Ahmad Muzani Nur., Ruswa S.Ag., H.Ahmad Fatoni., Wardah., Asniah Darpadi., Hj.Cuengsih dan Sandi Jaya Pasa.

Sementara itu dalam kunjungan lapangan rombongan badan anggaran DPRD Indramayu dilanjutkan dengan berkunjung ke dinas pendidikan setempat dan diterima langsung kepala dinas pendidikan DR. H.Ali Hasan. Dalam kunjungan inipun pimpinan dan anggota badan anggaran mendengarkan penjelasan pihak disdik terkait data pokok pendidikan (dapodik). Setelah itu rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju taman tugu perjuangan yang masih dalam tahap renovasi. Alat kelengkapan dewan ini bertekad ingin menjadikan taman tugu perjuangan sebagai objek wisata baru di Kab.Indramayu.(MP)

INDRAMAYU (MP). Ketua DPRD kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. M.Si, menyampaikan, " DPRD akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa PMII ini. Kami juga mengapresiasi terhadap gerakan mahasiswa, Karena mahasiswa merupakan bagian dari agen kontrol sosial,” katanya.

Hal tersebut terungkap pada saat aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Indramayu di depan gedung DPRD, yang diterima langsung Ketua DPRD Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH, M.Si, Dalam orasinya mereka menolak pasal yang menguatkan posisi DPR dan tergolong kontroversial terkait revisi pasal–pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3.

Ketua PC PMII Indramayu, Syarifudin, mengatakan, ia melihat dan menilai DPR sebagai badan legislatif yang memiliki kekuatan, kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang telah menyalahgunakan wewenangnya. Pasalnya, dalam UU MD3 ada beberapa pasal yang dinilai mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat.

“ Kami meminta kepada pihak DPRD Indramayu untuk menyampaikan aspirasi kami, bahwa kami menolak aturan yang mengkriminalisasi, setiap rakyat berhak mengkritisi atas tugas dan wewenang DPR, sama saja pasal ini untuk membungkam publik, serta mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui dan tidak menandatangani revisi UU MD3 dan mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3.tegasnya". tegasnya

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. M.Si, menyatakan, DPRD akan menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah pusat, selama tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku. (MP)

Komisi