INDRAMAYU (MP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat studi banding ke DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/12). Dan DPRD Kota Surabaya Jumat (21/12) Kedatangan mereka untuk melihat implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. MSi , hadir dalam rombongan seluruh anggota DPRD indramayu antara lain, Drs. Nuhaemin, M Alam Sukmajaya, ST MM, Sirojudin SP, Subada, Syaefudin, Ir Didi Mujahiri, Marzuki, Tarwidi, Margani, H Abdul Rohman SE MM, Azun Mauzun, Mislam, H Achmad Fathoni, Hj Kursiah, Uu Sukarsih Suin, Hj Siti Nurlaela, Hj Yayah, Iis Naeni, yang diterima oleh Kabag IPP Sekretariat DPRD Kab Sidoarjo Hari Sulaksono, di ruang rapat DPRD Sidoarjo Jawa Timur.

H. Taufik Hidayat, SH MSi mengatakan, kunjungan ini untuk mempelajari dan meminta masukan mengenai banmus di DPRD Sidoarjo dalam implementasi Peraturan Pemerintah tersebut.

"Fungsi Bamus DPRD Indramayu saat ini sekadar mencatat tanggal dan waktu kegiatan. Bagaimana dengan alat kelengkapan dewan di Sidoarjo dan penyusunan tatib dewan," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabag IPP Sekretariat DPRD Sidoarjo Hari Sulaksono menjelaskan, seluruh kegiatan dewan harus diketahui dan disetujui oleh Bamus.

"Kalau dari segi hierarki, Bamus sangat penting. Karena tanpa ada persetujuannya, seluruh kegiatan dewan dinilai tidak sah. Agenda rapat, kunker harus disetujui dahulu melalui rapat Bamus," jelasnya.

Demikian pula dengan tata tertib bagi anggota DPRD Sidoarjo. "Tata tertib agar keberadaannya tidak mengekang atau mengganggu kinerja dewan," tambahnya. (Gunari Somaatmadja MP)

INDRAMAYU (MP) Panitia Khusus (Pansus) 10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengunjungi kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/12/2018), untuk berkonsultasi terkait Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, yang bertempat di Ruang Sidang Bidang Perencanaan Program BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan peran nyata legislatif dalam mencari dan mendapat informasi untuk dapat menyelaraskan dengan rencana pembangunan di Pusat maupun Propinsi.

Hadir pada Konsultasi tersebut Ketua DPRD H. Taufik Hidayat, SH. Msi, Ketua Pansus 10 Drs. Muhaemin, Ruswa, MPdI, H. Syaefudin SH , H. Abdul Rohman, SE, Warim Amd, Wardah, Subada, Turah,A Munzani Nur, H. Akmad Fathoni dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Indramayu Wawang Irawan.

Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Hendri menjelaskan, bahwa Perubahan Perda RPJMD Tahun 2016-2021 sudah diterima dan di evaluasi oleh Bappeda Propinsi, mudah-mudahan secepatnya minggu-minggu ini dapat keluar hasil evaluasinya.

Sementara itu Ketua Pansus 10 DPRD Kabupaten Indramayu Drs. Muhaemin mengatakan, Yang mendasari mengenai perubahan perda RPJMD ini adanya tuntutan dengan lahirnya PP 18 Tentang Perangkat Daerah juga dengan adanya PP 2 Tentang Standar Pelayanan Minimal, yang sesuai dengan kemampuan di daerah.

“ Banyak kebijakan baik pusat maupun propinsi yang saat ini sedang berjalan menjadi tantangan bagi kita untuk diperhadapkan dengan kebutuhan kebutuhan, sehingga misi dari Bupati semuanya harus bisa dapat terwujud “ terangnya.

Pansus 10 pada kesempaten itupun banyak memberikan masukan-masukan bagi Bappeda Provinsi dalam perencanaan pembangunan Jawa Barat dengan potensi-potensi yang ada di Indramayu untuk mendukung kawasan segitiga emas Ciayumajakuning. (Gunari Somaatmadja MP)

INDRAMAYU(MP) Panitia Khusus atau Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat selama sehari (Kamis, 13 Desember 2018) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Kerja Pansus 9 ini terkait referensi dan sharing informasi berkenaan dengan Pembahasan Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu. Menurut ketua Pansus 9 yakni Alam Sukmajaya kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jateng ini merupakan agenda penting untuk kelancaran pembahasan Raperda pembangunan kawasan industri Kabupaten Indramayu. Raperda inipun setelah dilakukan berbagai proses maka kelak akan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Indramayu dan akan segera di implementasikan kepada masyarakat. Dalam Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu ini rencananya pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu akan membuka lahan untuk membangun kawasan industri seluas 20 ribu hektar. Lahan tersebut rencananya akan dijadikan pusat industri di daerah.

Selain itu kunjungan Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu ke Pemkab. Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, diterima pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja setempat yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan komoditas industri yakni Dra. Sri Murtini MM., dan dilakukan diskusi seputar lahan industri. Dalam diskusi itu terungkap bahwa Pemkab Sukoharjo tidak mempunyai kawasan industri dan hanya mempunyai zona industri seluas dua ribu hektar yang tersebar disejumlah kecamatan.
Menurut Sri Murtini, minimnya zona industri dikarenakan luas wilayah di kabupaten Sukoharjo tidak seluas wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu salah satu komoditi utama yang merupakan usaha rumah tangga turun temurun di Kabupaten Sukoharjo adalah air memabukan yang bernama ciyu. Komiditi turun temurun inipun rencananya akan diperbaharui menjadi industri alkohol dan akan dilegalkan.


Sementara itu Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu diketuai oleh M.Alam Sukmajaya. ST., MT., dan Wakil Ketua H.Sirojudin SP. Sedangkan anggotanya yakni Ibnu Rismansyah, Hj.Yayah Juhriyah, Hj.Siti Nurlaela, H. Kasum, Hj.Kursiah, Liyana Listia Dewi,SE., Dalam SH., KN., Muhamad Sholihin, S.Sos.i., Muhamad Marzuki., H.Nico Antonio ST., Ir.H.Didi Mujahiri, Junedi Spdi serta Robi’in, ST. Dalam Kunjungan Kerja ini hadir pula Kepala Diskopdagin Drs. E Trisna Hendarin, Msi dan Kabid Perindustrian Diskopdagin. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP) - DPRD kabupaten Indramayu membahas Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD ke Kementerian Pertanian RI Jakarta, Membahas Raperda inisiatif DPRD sebagai wujud nyata anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam meningkatkan produktivitas pertanian ( Senin 10/12/2018 )

Konsultasi di pimpin Ketua Pansus 8 Bhisma Panji Dewantara didampingi wakil ketua Warli SE dan anggota pansus 8 Tarwidi , UU sukarsih Suin , Iis naeni , Margani , Estim Enting , Hj Darinah , Hj Siti Aminah , H Akhmad Khudzaifah S.pd.I , Karsiwan SE. Dan Kepala Dinas Pertanian Kab Indramayu Ir. H Takmid , MM.

Bertampat di Ruang Rapat Pengembangan dan Penyuluhan Kementerian Pertanian RI rombongan Pansus 8 DPRD Kabupaten Indramayu di terima langsung Kepala Bidang Program dan Evaluasi Ir. I Wayan Ediana , M.Si yang menyambut baik Raperda inisiatif DPRD kabupaten Indramayu tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ,

" Dengan adanya Raperda ini , sangat memberikan manfaat yang besar dalam pengembangan pertanian di Indonesia khususnya kabupaten Indramayu . Hal ini juga sebagai bentuk nyata dan komitmen daerah dalam mengembangkan pertanian dan ini juga sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah bahkan nasional" Tegasnya .

Ir I Wayan Ediana MSi mengatakan bahwa dalam perda inisiatif ini juga perlu dibuat lebih spesifik tentang ruang lingkup perda yang akan di bahas. Hal ini perlu di perjelas dalam naskah akademiknya dan perlu di tekankan arah perlindungan serta pemberdayaan terhadap petani, apakah perlindungan petani saja atau perlindungan petani dan perkebunan, juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing masing daerah. Hal ini perlu untuk mengantisipasi kegagalan panen di daerah baik karena hama maupun bencana alam.

Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan terhadap berbagai program pertanian di daerah melalui berbagai program pemberdayaan petani. Tentunya Pemerintah pusat juga akan memberikan dukungan dalam APBN, pengembangan pertanian dan ketahanan pangan.

Sementara itu Ketua Pansus 8 Bhisma Panji Dewantara mengatakan bahwa Raperda inisiatif ini diarahkan pada hal perlindungan petani dalam bentuk asuransi bagi petani. Hal ini penting sebagai bagian untuk melindungi para petani dari berbagai masalah di lapangan.dan mengembangkan interprenernya karena urusan petani ini tidak hanya masalah menanam dan panen , tapi juga bagaimana kemudian menambah nilai suatu produk pertanian sehingga ujungnya adalah kesejahteraan bagi para petani.

Anggota Pansus 8 dari Fraksi Golkar Tarwidi mengatakan bahwa Raperda ini sebagai salah satu solusi untuk menjaga produktifitas pertanian dalam menunjang ketahanan pangan nasional. Raperda ini nantinya akan mengatur mengenai perlindungan terhadap petani dan kegiatan pertanian yang ada di kabupaten Indramayu “Raparda ini dihajatkan untuk menjaga sektor pertanian agar dapat berjalan dengan lancar dan maksimal baik dalam hal kegiatan produksi maupun pemberdayaan terhadap petani” ujarnya. (Tim MP)

 

INDRAMAYU(MP) Panitia Khusus atau Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat selama sehari (Jumat, 14 Desember 2018) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Kunjungan Kerja Pansus 9 ini terkait referensi dan sharing informasi berkenaan dengan Pembahasan Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu. Menurut ketua Pansus 9 yakni Alam Sukmajaya kunjungan kerja ke DPRD Kota Surakarta Provinsi Jateng ini merupakan agenda penting untuk kelancaran pembahasan Raperda pembangunan kawasan industri Kabupaten Indramayu. Raperda inipun setelah dilakukan berbagai proses maka kelak akan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Indramayu dan akan segera di implementasikan kepada masyarakat. Dalam Raperda Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Indramayu ini rencananya pihak Pemerintah Kabupaten Indramayu akan membuka lahan untuk membangun kawasan industri seluas 20 ribu hektar. Lahan tersebut rencananya akan dijadikan pusat industri di daerah.

 

Selain itu kunjungan Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu ke Lembaga Legislatif Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, diterima langsung Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta yakni Y.F Sukasno, SH yang didampingi Kepala Seksi Aneka Usaha Industri Dra, Sapti Maini Nurbaety dari Dinas Perindustrian setempat dan dilakukan diskusi seputar lahan industri. Dalam diskusi itu terungkap bahwa Pemerintah Kota Surakarta tidak mempunyai kawasan industri karena minimnya lahan Pertanian. Zona industri pun dikembangkan diwilayah tetangga Pemkot Surakarta yang masih luas lahan pertaniannya.

 

Menurut Dra, Sapti Maini Nurbaety, tidak adanya zona industri dikarenakan luas wilayah di Pemerintahan Kota Surakarta tidak seluas wilayah Kabupaten Indramayu. Selain itu salah satu komoditi utama yang merupakan usaha rumah tangga turun temurun hanya bersandar pada usaha kreatif atau kerajinan tangan. 
Sementara itu Pansus 9 DPRD Kabupaten Indramayu diketuai oleh M.Alam Sukmajaya. ST., MT., dan Wakil Ketua H.Sirojudin SP. Sedangkan anggotanya yakni Ibnu Rismansyah, Hj.Yayah Juhriyah, Hj.Siti Nurlaela, H. Kasum, Hj.Kursiah, Liyana Listia Dewi,SE., Dalam SH., KN., Muhamad Sholihin, S.Sos.i., Muhamad Marzuki., H.Nico Antonio ST., Ir.H.Didi Mujahiri, Junedi Spdi serta Robi’in, ST. Dalam Kunjungan Kerja ini hadir pula Kepala Diskopdagin Drs. E Trisna Hendarin, Msi dan Kabid Perindustrian Diskopdagin. (Tim.MP)

INDRAMAYU(MP). Pansus 9 DPRD Kab. Indramayu berkonsultasi ke Ditjen Pengembangan Perwilayahan Indonesia (PPI) Kementrian Perindustrian RI Jakarta.
Rombongan yang dipimpin Ketua Pansus 9 M. Alam Sukmajaya, ST.MM didampingi Wakil Ketua Pansus Sirojudin. SP beserta Anggota pansus lainnya diterima langsung Oleh Kasubid Pemantauan Industri Kementrian RI, Wahyu. Turut hadir Kabag Persidangan, Diskopindag, Bappeda dan Bagian Hukum Pemkab Indramayu.

Dalam sambutannya Ketua Pansus 9 DPRD Kab. Indramayu menyampaikan, Pansus 9 ingin membahas terkait rencana pembangunan kawasan industri di Kabupaten Indramayu. Persoalan yang ada, raperda yang akan dibahas terkendala oleh rencana tata ruang wilayah yang belum rampung masih menyesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi. 

Selain itu juga diperhadapkan dengan sepuluh kecamatan yang rencananya akan dibuat rencana pembangunan industri kabupaten indramayu dari sepuluh kecamatan tersebut hanya beberapa yang sudah memiliki RDTR.
“Dikhawatirkan jika peraturan daerah tersebut dibuat berbenturan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu yang masih dalam evaluasi termasuk juga dengan RDTR yang kita belum punya di kecamatan-kecamatan. Konsultasi Pansus 9 ini dalam rangka ingin mencari referensi, gambaran mengenai raperda yang akan dibahas sehingga perda yang dibuat tidak berbenturan dengan RTW dan RDTR nya serta rencana pembangunan industri nasional harus selaras dengan rencana pembangunan industri di propinsi jawa barat” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kementrian Kasubid pengembangan Industri Kementrian Perindustrian RI, Wahyu menjelaskan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten/kota perlu suatu pedoman agar terjadi sinergi dan mengenai pengembangan perwilayahan industri, program program yang terkait dengan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah. (Tim.MP)

Komisi