Desa Cikawung Kec. Terisi Kab. Indramayu merupakan sebuah desa yang pada awalnya masuk pada wilayah kecamatan Cikedung. Di tahun 2005 kecamatan Cikedung mengalami pemekaran sehingga menjadi dua kecamatan antara yaitu kecamatan Cikedung dan Kecamatan Terisi. Sedangkan desa Cikawung masuk pada wilayah kecamatan Terisi dengan jumlah penduduk 6.351 jiwa dan terdiri dari 2.050 Kepala keluarga (KK), sedangkan luas wilayah mencapai 7.368.1 Ha terdiri dari 5 dusun, 9 RW dan 35 RT.

Penduduk desa Cikawung didominasi Buruh Tani 42%, Petani 14% angka pengangguran 31% dan sisanya PNS, TNI/POLRI, Pensiunan, Swasta, Industri Kecil, Pedagang, pelajar dan Mahasiswa. Sebagai usaha sampingan ada juga yang berusaha ternak ayam, kambing dan sapi disamping juga home industri (musiman) berupa keripik gadung yang masih menjadi produk lokal yang perlu pengembangan dan eksploitasi, karena selama ini produksi “kripik gadung” berupa produk mentahan.

Berkaitan dengan laporan masyarakat Desa Cikawung, Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, dari Fraksi PKB H. Abbas Abdul Jalil, S.Ag Msi melakukan Kunjungan Lapangan (04/07/2018) ke desa Cikawung yang diterima oleh Kuwu Didi Suwardi untuk melihat beberapa lokasi tanah longsor dipinggir sungai Cipanas Blok rempagan.

Pada kesempatan tersebuit Pimpinan DPRD melakukan dialog dengan masyarakat setempat, dan di manfaatkan oleh masyarakat untuk mengutarakan aspirasi dan keinginannya seperti yang diungkapkan salah seorang warga bernama Dadang “ Kami selaku warga berharap pihak DPRD segera menindaklanjuti keinginan warga. Apalagi tanah yang labil di desa ini lambat laun akan longsor dan bisa merambah kemana mana, kalau tidak secepatnya ditanggulangi bisa meluas dan berakibat membahayakan hajat orang banyak “.

Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu H. Abas Abdul Jalil menampung semua aspirasi dan keinginan warga untuk dijadikan agenda, selanjutnya H Abas Abdul Jalil berpesan kepada warga “ jangan sembarangan menebang pohon dipinggir aliran sungai yang berakibat longsornya tanah.” Tegasnya. Guna menanggulangi tanah longsor diharapkan saling menjaga demi keamanan bersama.(Gunari Somaatmaja)

INDRAMAYU (MP) Banyak aspirasi masyarakat yang telah terealisasi, dari penerangan jalan raya, infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan bahkan masalah tenaga kerja yang telah di perjuangkannya sebagai anggota dewan, hal tersebut terungkap pada acara silaturahmi kepada konstituennya sebagai agenda reses yang digelar Anggota DPRD dari Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Indramayu H Sirojudin SP, Rabu 28/02/18.

Reses masa persidangan I Tahun 2018 dari politisi PDI-Perjuangan ini berlokasi di Desa Tegal Sembadra Kecamatan Balongan yang dihujani keluhan oleh masyarakat pada sesi tanya jawab terutama sektor pertanian, hingga infrastruktur.

Seperti di sampaikan oleh salah seorang konstituennya yang berprofesi sebagai petani, dimana ia mengalami kesusahan dalam mengaliri areal persawahan, lantaran kondisi irigasi tidak mendukung, baik dari segi aliran air tidak optimal, ataupun kondisi infrastruktur irigasi sudah rusak.

" Sulit untuk kami mengaliri sawah, padahal sudah banyak turun hujan tapi areal sawah masih kering," ucapnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Indramayu Sirojudin mengungkapkan bahwa Waduk Jatigede akan mulai mengaliri sawah sawah di Indramayu demikian juga dengan infrastruktur irigasi yang juga telah di perbaiki sehingga tidak lama lagi masalah pengairan kesawah sawah tidak mengalami kesusahan lagi, “ Adapun mengenai infrastruktur jalan, saya dapat membantu pada jalan jalan yang lebarnya lebih dari dua setengah meter, sedangkan yang kurang dari itu adalah kewenangan desa melalui dana desa, tetapi walau demikian saya akan mendorong desa agar segera diatasi “ tandasnya.

Pada kesempatan itu pula, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk mengungkapkan aspirasinya atau melaporkan kepada dirinya bila ditemukan pelanggaran pelanggaran.(Gunari Somaatmadja/Egie Prasetyo)

 

INDRAMAYU (MP). Ketua DPRD kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. M.Si, menyampaikan, " DPRD akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa PMII ini. Kami juga mengapresiasi terhadap gerakan mahasiswa, Karena mahasiswa merupakan bagian dari agen kontrol sosial,” katanya.

Hal tersebut terungkap pada saat aksi unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Indramayu di depan gedung DPRD, yang diterima langsung Ketua DPRD Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH, M.Si, Dalam orasinya mereka menolak pasal yang menguatkan posisi DPR dan tergolong kontroversial terkait revisi pasal–pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3.

Ketua PC PMII Indramayu, Syarifudin, mengatakan, ia melihat dan menilai DPR sebagai badan legislatif yang memiliki kekuatan, kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang telah menyalahgunakan wewenangnya. Pasalnya, dalam UU MD3 ada beberapa pasal yang dinilai mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat.

“ Kami meminta kepada pihak DPRD Indramayu untuk menyampaikan aspirasi kami, bahwa kami menolak aturan yang mengkriminalisasi, setiap rakyat berhak mengkritisi atas tugas dan wewenang DPR, sama saja pasal ini untuk membungkam publik, serta mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui dan tidak menandatangani revisi UU MD3 dan mendesak Presiden RI untuk segera mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3.tegasnya". tegasnya

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH. M.Si, menyatakan, DPRD akan menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah pusat, selama tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku. (MP)

INDRAMAYU (MP) Anggota DPRD Indramayu, Fraksi Hanura H. Ahmad Fathoni, melakukan reses masa persidangan satu tahun 2018 di desa Rambatan Kulon Blok Ningkong Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu yang dihadiri oleh unsur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta warga desa Rambatan Kulon Blok Ningkong Kecamatan Indramayu.

Kehadiran anggota legislatif ini dimaksudkan agar berbagai hal hal yang menyangkut permasalahan dimasyarakat bisa dikawal. dan menyerap serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat juga pengaduan masyarakat, guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

“ Aspirasi yang telah didapat anggota DPRD akan dijadikan referensi ketika melakukan pembahasan-pembahasan melalui kegiatan rapat kerja dengan mitra eksekutif ” ujar politisi Partai Hanura.

Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. untuk membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat.

Pada reses kali ini, H. Ahmad Fathoni, mengelar temu wicara terkait berbagai hal di daerah pemilihannya, dimana warga desa Rambatan Kulon Blok Ningkong meminta segera melakukan perbaikan drainase agar wilayah nya bebas dari banjir. “ Belum lama ini sering dilanda banjir karena buruknya kondisi drainase“ ujar salah satu warda desa Rambatan Kulon Blok Ningkong Sukendi, dalam sesi tanya jawab tersebut juga membahas seputar kendala-kendala yang ada di tengah-tengah masyarakat, meliputi masalah pertanian , pendidikan dan infrastruktur.(Prima Nouvarius)

Kedatangan rombongan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah di sambut hangat oleh jajaran Sekretariat dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu di ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu. Kunjungan Kerja Ini Rombongan Pansus I dan III di Pimpin oleh Wakil Ketua DPRD H Bawono S.Sos MM sedangkan dari DPRD Kab Pekalongan Herri Triyono Sabdo, SH dan Dodiek Prasetyo, S.Pd, Kamis (20/9/2018).

DPRD Kabupaten Indramayu menjadi tempat studi banding oleh beberapa daerah kabupaten dan kota dalam belajar dan mengatahui bentuk Peraturan Daearah (Perda) dan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) untuk di jadikan landasan hukum guna mengatur dan menata suatu Pemerintahan.

Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banjarnegara dan DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rangka studi banding tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Pemukiman kumuh juga Tata Tertib DPRD.

"Kedatangan saya dan rombongan hari ini selain untuk bersillaturahmi kami bermaksud untuk dapat mengetahui dan menimba ilmu serta mengenai tata tertib DPRD,”kata H Bawono S.Sos MM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Sesi perkenalan dan sesi jawab pertanyaan pun langsung di anggapi oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu, Teddy Rakhmat Riyadi, SH.

Menurutnya DPRD Kabupaten Indramayu mengenai Tata tertb DPRD telah terangkum dalam PERDA Kabupaten Indramayu Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Indramayu yang masih menunggu pengesahan dari Gubernur, meliputi mengenai Anggaran dan Pengawasan.

“Untuk Kabupaten Indramayu sudah lama menerapkan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten atau Kota, dengan penerapan PP tersebut bentuk tata tertib dan pengawasan dalam lingkup DPRD dapat terjaga dan sesuai prosedural,”katanya. Dirinya tidak bisa sepenuhnya menerangkan mengenai cara bagaimana Penerapan dalam Penyusunan PP Nomor 12 Tahun Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten atau Kota, pasalnya sebagian anggota DPRD Kabupaten Indramayu masih dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar kota.

Demikian pula halnya bahwa semua rencana dan tata kerja mengenai pemukiman telah terangkum dalam PERDA Kab Indramayu no 4 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ungkap El Gharif H.A ST M.Eng dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab Indramayu .

Sebagai bentuk rasa hormat antara DPRD Kabupaten Banjarnegara, Pekalongan dan DPRD Kabupaten Indramayu, secara simbolis saling bertukar cinderamata dan foto bersama.

Colors: Green Color

Ketua komisi a dprd kabupaten indramayu, h. Ir. Didi mujahiri, melakukan kunjungan kerja atau reses anggota dprd kabupaten indramayu, masa persidangan ii tahun 2015, didesa gabus kulon blok gadur kecamatan gabus wetan kabupaten indramayu, dalam acara kunjungan tersebut dihadiri oleh kader kader pks kecamatan gabus wetan, unsur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa serta dihadiri tokoh alim ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan warga desa gabus kulon blok gadur kecamatan gabus wetan kabupaten indramayu.

Komisi