PANGANDARAN (MP) Panitia Khusus I (Pansus I ) DPRD Kab.Indramayu yang sedang melakukan pembahasan permohonan persetujuan pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Indramayu Barat. Pada Senin 25 Pebruari 2019 jam 09.00 pagi sampai dengan selesai, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kab.Pangandaran yang merupakan daerah pecahan dari Kab.Ciamis. Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan pansus I yang diketuai Drs.H.Muhaemin dan wakil ketua Pansus I, Bhisma Panji Dhewanthara, S.Si, APT diterima oleh anggota Komisi I serta jajaran dari Bagian Kajian dan Legislasi Sekretariat DPRD Kab.Pangandaran diantaranya yakni Jaja Supriyadi. Rombongan Pansus I itupun diterima diruang sidang utama lembaga legislatif daerah tersebut dan dilakukan dialog interaktif. Dalam dialog, Pansus I menanyakan tentang bagaimana caranya Pangandaran bisa memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis dan berhasil menjadi Kabupaten Pangandaran. Selain itu ditanyakan pula tentang tata cara penentuan wilayah yang akan dijadikan ibu kota Kabupaten dan jumlah keluasan wilayah yang dimasukan pada wilayah Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu pihak Legislatif dan jajaran Sekretariat DPRD Kab.Pangandaran, melalui bagian Kajian dan Legislasi, Jaja Supriyadi, menyatakan, keberhasilan Kabupaten Pangandaran memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis diantaranya berkat kerja bareng seluruh lapisan masyarakat, tokoh nasional, kalangan Legislatif daerah, Provinsi dan pusat serta atas kegigihan presidium organisasi masyarakat dalam memperjuangkan Pangandaran agar bisa menjadi Kabupaten sendiri dan terpisah dari Kabupaten Ciamis. Berdirinya Kabupaten Pangandaran pun dapat terwujud karena adanya keseriusan dan komitmen antara Bupati Ciamis serta pimpinan maupun anggota Legislatif setempat dengan seluruh lapisan masyarakat Pangandaran, termasuk kesepakatan terkait penentuan lokasi calon ibu kota Kabupaten Pangandaran. (Tim MP)

INDRAMAYU MP – Dalam rangka penyusunan peraturan daerah, Panitia Khusus 3 (PANSUS III) DPRD Kabupaten Indramayu yaitu mengenai Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, melakukan kunjungan lapangan di pengelolaan parkir pasar Karangampel dan lokasi parkir tepi jalan umum Desa Jatibarang, selasa (27/02/2019)

Kunjungan lapangan dipimpin Ketua PANSUS III Ibnu Rismansyah, Hj, Cuengsih, Hj. Darinah, H. Didi Mujahiri, Subada, Taufik Hadi Sutrisno Dan Gunawan Sekdis Perhubungan Kabupaten Indramayu.

Dalam kunjungan lapangan PANSUS III DPRD Kabupaten Indramayu menemukan masih banyaknya kekurangan fasilitas perparkiran yang layak, baik yang di kelola pihak swasta ataupun dinas perhubungan.

Ketua PANSUS III Ibnu Rismansyah berharap " Setelah adanya kunjungan lapangan ini dan ditunjang dengan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Fasilitas perparkiran baik yang dikelola swasta ataupun pemerintah daerah harus secara Maksimal dari Segi pelayanan dan fasilitas harus memadai, mulai dari rambu,marka, media informasi tarif serta memastikan kendaraan yang di parkir dengan aman,selamat, dan lancar.” tegasnya (TIM MP)

JAWA TENGAH (MP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Pansus 3 melakukan studi banding ke Pemkab Kudus, Kamis(28/02/19). Kedatangan Pansus 3 DPRD Kab. Indramayu untuk sharing dan mendapatkan referensi tentang retribusi jasa umum khususnya perubahan mengenai retribusi peparkiran.

Koordinator Pansus 3 DPRD Indramayu H. Kasan Basari, SH, mengatakan pansus 3 sedang membahas perubahan perda Kab. Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pansus 3 DPRD Kab. Indramayu ingin mengetahui implementasi pelaksanaan mengenai raperda retribusi jasa umum dan pelayanan perparkiran khususnya Parkir berrlangganan di Kabupaten Kudus Jawa Tengah.

Rombongan Pansus 3 DPRD Kab. Indramayu yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Kasan Basari, SH didampingi Ketua Pansus 3 Ibnu Rismansyah dan Wakil Ketua Pansus 3, H. Ahmad Fathoni beserta anggota Pansus 3 DPRD Kab. Indramayu yang diterima oleh Assisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Kudus Drs. Agus Budi Satrio, MH. dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Drs. Abdul Khalil.

Drs. Abdul Halil menjelaskan bahwa Realisasi penerimaan daerah dari retribusi parkir di Kabupaten Kudus selama 2018 sangat rendah karena untuk parkir tepi jalan umum hanya terealisasi 30,94 persen dari target sebesar Rp2,46 miliar. Namun beberapa lokasi parkir khusus di Kabupaten Kudus ada yang diserahkan kepada pihak ketiga, seperti, Terminal Cargo, Pangkalan Truk Klaling, Matahari dan Ramayana Mall, pendapatannya diklaim mengalami tren kenaikan dibandingkan sebelumnya ketika masih dikelola pemda.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, rencananya ditahun 2019 ini akan menyerahkan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga melalui lelang guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus Drs. Abdul Halil, Ia mengungkapkan sudah memetakan lahan parkir di Kudus yang akan ditawarkan kepada pihak ketiga sebagai tahap uji coba. Total lahan parkir yang hendak dilelangkan kepada pihak ketiga, berjumlah 27 titik tempat parkir tepi jalan umum. Jumlah juru parkir di Kabupaten Kudus tercatat mencapai 240 juru parkir yang tersebar di berbagai jalan-jalan protokol di Kabupaten Kudus. Meskipun dilelangkan kepada pihak ketiga, ratusan juru parkir tersebut tetap akan dimanfaatkan tenaganya oleh pemenang lelang, dengan gaji sesuai UMK.

Keesokan harinya Jumat (01/03/2019) Pansus 3 DPRD, Bagian Hukum Sekda dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu mendapatkan referensi mengenai perparkiran berlangganan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang M Khadik di ruang Komisi C Lantai 6 Kantor Pemerintahan Kota Semarang, yang rencananya akan diterapkan pada 1 November 2018 tetapi realitanya harus mulai diselenggarakan pada bulan Mei 2019.

Sistem parkir berlangganan dianggap sebagai solusi mengatasi kemacetan lalu lintas dan parkir liar di Kota Semarang, selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir umum. Di samping itu, juga akan menghilangkan adanya pungutan liar oleh para juru parkir. Untuk mewujudkan rencana itu, M Khadik menerangkan jika sejumlah persiapan sudah disiapkan termasuk pemenuhan sarana prasarananya.Nantinya, semua ruas jalan di Kota Semarang akan dipasangi rambu parkir berlangganan yang dapat digunakan oleh masyarakat."Sistemnya kami meniru di wilayah Jawa Timur, dimana mereka menerapkan parkir berlangganan t” Ungkapnya. (TIM MP)

JAKARTA (MP) – Panitia Khusus Tiga (Pasus III) DPRD Kab.Indramayu melaksanakan Konsultasi sehubungan dengan Sedang Dibahasnya Raperda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pansus III DPRD Kabupaten Indramayu Bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mendapatkan referensi maka Pansus III melakukan konsultasi ke Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Di Jakarta. Senin, 25/02/2019.

Ahmad fathoni mengatakan " dengan pengelolaan parkir yang ada selama ini. Selain tidak profesional, juga tarifnya banyak yang tidak sesuai dengan peraturan daerah. Padahal pendapatan dari retribusi sangat potensial untuk mendongkrak pendapatan asli ddaerah (PAD), kalau dikelola dengan baik,” tegasnya

Konsultasi dipimpin langsung ketua Pansus III Ibnu Rismansyah didampingi wakil ketua Pansus III Ahmad Fathoni dan anggota pansus III DPRD Kab. Indramayu H. Didi Mujahiri, Sandijaya Pasa, Subada, Cuengsih, Tarwidi, H. Kasum, Hj. Darinah, Hj. Siti Aminah, Taufik Hs.

Konsultasi tersebut di terima oleh Handa Lesmana dan Tarma dari Direktorat Lalu Lintas Jalan. Yang Mengatakan "Sasaran Kebijakasanaan Parkir Bagian Dari Kebijaksanaan Transportasi, Serta Penyediaan Fasilitas Parkir Untuk Umum Hanya Dapat Diselenggarakan Di Luar Ruang Milik Jalan Sesuai Dengan Ijin Yang Di Berikan Pasal. 43 Ayat 1 Uu No 22 Tahun 2009 Dan Penyediaan Fasilitas Parkir Didalam Ruang Milik Jalan Hanya Dapat Diselenggarakan Di Tempat Tertentu Misalnya Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Atau Jalan Kota Yang Harus Dinyatakan Dengan Rambu Lalu Lintas Dan Marka Jalan. Penentuan Tarif Parkir. Formula Perhitungan Tarif Tersebut Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Untuk Parkir Di Wilayah” Tarif Retribusi Penyelenggara Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Tarif Retribusi Dapat Dipungut Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan".Pungkasnya.

Ketua Pansus III Ibnu Rismansyah berharap, dengan adanya Perda Perparkiran maka pendapatan dari Retribusi Parkir yang masuk ke Kas Daerah akan semakin meningkat, sehingga akan mampu mendongkrak PAD.

" Salah satu potensi PAD yang masih bisa dimaksimalkan adalah retribusi Parkir, keberadaan Perda Perparkiran nantinya akan mengatur tentang tempat-tempat yang boleh memungut jumlah besaran tarif, Retribusi Parkir, dan lain sebagainya,” katanya (TIM MP)

DIY (MP) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Pansus 2 melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, Kamis (28/02/19) dan DPRD Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat(01/03/19). Kedatangan Pansus 2 DPRD Kab. Indramayu untuk sharing dan mendapatkan referensi tentang retribusi jasa umum khususnya perubahan mengenai retribusi pelayanan kesehatan.

Ketua Pansus 2 DPRD Indramayu Karsiwan SE, mengatakan pansus 2 sedang membahas perubahan perda Kab. Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pansus 2 DPRD Kab. Indramayu ingin mengetahui implementasi pelaksanaan mengenai raperda retribusi jasa umum dan pelayanan kesehatan khususnya puskesmas-puskesmas di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul.

Rombongan Pansus 2 DPRD Kab. Indramayu yang dipimpin Ketua DPRD H. Taufik Hidayat, SH. M.Si didampingi Ketua Pansus 2 Karsiwan SE dan Wakil Ketua Pansus 2, Liyana Listia Dewi beserta anggota Pansus 2 DPRD Kab. Indramayu diterima oleh Kasubag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kab. Bantul, Sumarno, SE dan Dinas Kesehatan Kab. Bantul.

Menanggapi hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjelaskan, Kabupaten Bantul memiliki 27 puskesmas terdiri dari 16 puskesmas rawat inap dan 11 puskesmas rawat jalan mulai dari tahun 2014 di 27 puskesmas sudah ditetapkan pengelolaan keuangannya secara BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) melalui Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan BLUD di 27 puskesmas di Kabupaten Bantul. Mengenai tarif layanan sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat Kabupaten Bantul dan sumber-sumber pendapatan puskesmas diantaranya dari kapitasi BPJS, tarif rawat inap, tarif klaim UGD, retribusi dan tarif pelayanan untuk pasien umum serta pengelolaan sepenuhnya ada dipuskemas. Beberapa kegiatan yang masih dibiayai APBD diantaranya upaya kesehatan masyarat.

Sementara itu di Kabupaten Kulonprogo rombongan pansus 2 DPRD Kabupaten Indramayu diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, dr. Ananta Kogam Dwi K,M.Kes di ruang rapat Dinkes Kab. Kulonprogo.

Pada pertemuan tersebut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulonprogo, dr. Ananta Kogam Dwi K,M.Kes, menjelaskan seluruh puskesmas di Kabupaten Kulonprogo berjumlah 21 Puskesmas sudah menyandang predikat sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dimana dengan BLUD puskesmas diberikan fleksibilitas keuangan. Seluruh persyaratan sebagai BLUD tersebut telah di penuhi Puskesmas mulai dari rencana strategis, standar pelayanan, tata kelola manajemen dan keuangan.

Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Taufik Hidayat, SH.M.Si, berharap puskesmas yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai beberapa sumber kas dan pendapatan untuk menghidupkan BLUD dan menjadi sumber penyumbang untuk pendapatan daerah bisa diterapkan di wilayah Kabupaten Indramayu. (Tim.MP)

INDRAMAYU (MP).Sejak tanggal 11 hingga 18 Februari 2019, anggota DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan kegiatan reses I Masa Sidang 2019. Sesuai dengan perundang-undangan, masa reses digunakan oleh para anggota dewan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat atau konstiuen di masing-masing daerah pemilihannya.

Hasil dari penjaringan aspirasi anggota dewan ini kemudian akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing sebagai laporan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana pembangunan dalam RAPBD.

Dalam melaksanakan reses I masa sidang tahun 2019 ini setiap anggota DPRD Kabupaten Indramayu berkewajiban untuk melakukan kegiatan penjaringan aspirasi di beberapa titik di daerah pemilihan mereka.

“Selama melaksanakan kegiatan reses ini, tentunya anggota dewan akan lebih dekat dengan konstituennya,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Abbas Assafah Abdul Jalil, MSi

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa H. Abbas Assafah  melakukan kegiatan resesnya di beberapa titik pada daerah pemilihan II. Menurutnya, selama masa reses, Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerap pemilihannya. Antara lain yaitu permasalahan umum seperti perbaikan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya harus direspon positif.

"Warga mengharapkan adanya hasil konkrit dari reses tersebut. Persoalan-persoalan yang sudah ditampung melalui kegiatan Reses I Tahun Masa Sidang 2019 DPRD Kabupaten Indramayu ini, akan ditindaklanjuti dengan pembahasan-pembahasan baik di tingkat komisi maupun secara menyeluruh," katanya.

Aspirasi terkait dengan Sanitasi, Pelayanan Kesehatan dan sektor Pertanian juga perlu perhatian serius, karena hal itu masalah yang sering terjadi di daerah konstituennya, aspirasi lainnya mayoritas mengeluhkan pelayanan perekaman E-KTP yang cenderung sulit. (Tim MP)

Komisi