INDRAMAYU – MP.Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi  I Liyana Listiya Dewi, SE dan amggota Komisi I lainnya, Kunjungan Koordinasi tersebut di terima Kabid Data Disdukcapil Kota Cirebon, Eli. H.

Kunjungan Koordinasi Komisi I membahas Benab Anggaran Daerah terkait Pihak ke Tiga dari Program KIA. Menurut Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Liyana Listiya Dewi mengatakan “ Kami ingin mengetahui beban anggaran daerah terkait pihak ktiga di kota Cirbon, di ambil dari APBD atau murni dari Pihak Ketiga ?” Jelasnya.

Menggapi hal tersebut Kabid Data Disdukcapil Kota Cirebon, Eli H menjelaskan bahwa untuk program KIA apabila ibu melahirkan di rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan dinas, sudah otomatis langsung mendapatkan 1 paket dokumen, yang terdiri dari KIA, KK dan AKTE, begitupun apabila ibu melahirkan di bidan. Keuntungan KIA yaitu anak bisa mendapatkan diskon dari pihak ketiga. Untuk beban Anggaran Daerah terkait pihak ketiga, Dinas bekerjasama dengan toko buku dan kolam renang, apabila anak menunjukan KIA Kota Cirebon maka anak tersebut bisa mendapatkan diskon sebesar 10%. Sebelumnya Pemerintah Kota membuat perwali. Edaran Wali Kota berupa himbauan kepada pelaku usaha untuk mendukung edaran Wali Kota, selain itu dinas mlakukan pendekatandengan pelaku usaha, dinas juga melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Untuk permasalahan beban anggaran terkait pihak ketiga di Kota Cirebon semuanya di tanggung pihak ketiga atau pelaku usaha bukan dari APBD. TIM MP

JAWA TENGAH MP - Bertempat di Ruang Rapat Ngasti Widhi Pemerintah Kabupaten Kendal dan Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja (2-3/3/2020), kegiatan tersebut dipandang perlu dilakukan demi memperoleh referensi untuk mengatasi beberapa permasalahan terkait Buruh Migran, Pengadaan e-KTP, Pemilihan Kepala Desa dan Keberadaan Kawasan Industri.

Kunjungan Kerja ke Komisi I ini dipimpin langsung oleh Turah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang didampingi oleh Ketua Komisi I Liyana Listia Dewi beserta seluruh Anggota Komisi I DPRD kabupaten Indramayu kegiatan ini diterima oleh Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan dan Politik, Duyanto, S.Pd., M.Si didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dwiyono, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja Diyah Noordhaniyah dan Staf DPMD Kabupaten Kendal Ami Fathoni .

Sedangkan di Kota Semarang diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Addi Trihananto beserta Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Semarang Dr. Sutrisno, SKM., MPd.yang didampingi beberapa staff.

Dalam sambutannya Wakil Ketua Turah memaparkan maksud dan tujuannya berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, selain untuk bersilaturahmi Komisi I DPRD Indramayu juga ingin menimba ilmu dari Pemerintah Kabupaten Kendal dan Kota Semarang yang telah mampu mengatasi kendala dalam hal penanganan masalah buruh migran, pencatatan kependudukan, pemilihan kepala desa dan juga telah adanya sebuah kawasan industri yang mampu menopang perekonomian di Jawa Tengah.

Duyanto, S.Pd., M.Si menyambut baik Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Staf Ahli Bupati Kendal Bidang Pemerintahan dan Politik Pemerintah Kabupaten Kendal ini pun mengharapkan dapat pula bertukar pikiran atau sharingpengalaman dari Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu kali ini.

Pemilihan Kabupaten Kendal sebagai tujuan Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu ini dapat dikatakan tepat apabila dikaitkan dengan beberapa isu yang akan dibahas, seperti dalam isu penanganan masalah buruh migran, berdasarkan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pertahun 2018 Kabupaten Kendal memasok sedikitnya 2.400 pekerja pertahun atau rata-rata 200 pekerja perbulan, jumlah ini menjadi jumlah terbesar kedua di Jawa Tengah dan urutan ke delapan secara Nasional.

Dengan besarnya jumlah pekerja migran tersebut Pemerintah Kabupaten Kendal dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan beberapa inovasi pelayanan, salah satunya dengan diluncurkannya Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-P2TKLN) yang menjadi salah satu program perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan terhadap TKI.

Sedangkan paparan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Drs. Addi Trihananto, diketahui bahwa Kota Semarang mampu mencetak 8.000 keping e-KTP perharinya dengan metode pelayanan dengan pendekatan berbasis masyarakat serta dengan menggalakan gerakan sadar administrasi kependudukan dari tingkat kecamatan hingga tingkat kelurahan yang dilaksanakan sejak tahun 2018.

Berkaitan dengan kelangkaan blangko e-KTP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menyiasati dengan melakukan koordinasi intensif baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menambah pengadaan blangko e-KTP dengan jaminan bahwa , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan dukungan Walikota Semarangakan mampu menyelenggarakan pelayanan e-KTP sehari jadi dengan estimasi pelayanan dalam durasi menit. TIM MP

INDRAMAYU (MP) -  Buruh atau pekerja adalah tulang punggung dari suatu negara. Semua barang-barang yang dipergunakan merupakan hasil kerja dari buruh. Mesin-mesin tidak akan menghasilkan benda atau barang jika tidak ada campur tangan dari kaum buruh. Ekonomi Negara Indonesia sangat ditopang oleh kerja keras dari kaum buruh.

Salah satu contoh, misalnya, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Jutaan buruh terkena dampak dari situasi pandemi tersebut. Baik berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah, kerja dengan upah yang hanya dibayarkan 50 persen, PHK tanpa pesangon serta berbagai macam penderitaan lainnya yang dialami kaum buruh. sehingga kondisi tersebut juga berimbas pada sejumlah para pekerja yang terdapat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Banyak perusahaan yang meliburkan dan atau merumahkan buruhnya tanpa gaji. Tidak sedikit juga yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Persoalan buruh yang menderita di tengah pandemi semakin diperburuk dengan rencana pemerintah untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Dalam aksi yang dilakukan oleh SBKI di gedung DPRD Kabupaten Indramayu (24/08), menuntut kepada pemerintah di antaranya: menolak keras Omnibus Law RUU Cipta Cerja, menuntut dibayarkannya upah sebesar 50 persen untuk buruh yang telah dirumahkan, kemudian memberikan perlindungan bagi kaum buruh yang ada di Kabupaten Indramayu yang terkena dampak Covid-19.

Dalam aksi yang dilakukan oleh SBKI di gedung DPRD Kabupaten Indramayu (24/08), menuntut kepada pemerintah di antaranya: menolak keras Omnibus Law RUU Cipta Cerja, menuntut dibayarkannya upah sebesar 50 persen untuk buruh yang telah dirumahkan, kemudian memberikan perlindungan bagi kaum buruh yang ada di Kabupaten Indramayu yang terkena dampak Covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listiya Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya tetap mendukung apa yang menjadi keperluan masyarakat. Sebaliknya, pihak PT juga membutuhkan tenaga buruh. Artinya simbiosis mutualisme masih tetap dibutuhkan. Ia berharap terkait persoalan di atas tidak mesti harus dibawa ke ranah pengadilan. Pihak DPRD akan mencari jalan keluar yang terbaik.

“Kami tetap menampung aspirasi masyarakat. Dan kami akan berusaha mencari win win solusi. Dan dari hasil audensi ini, berharap per tanggal 1 September 2020 dipastikan semua buruh akan bekerja kembali. Untuk keputusan, diterima dan tidaknya akan jatuh pada tanggal 30 Agustus,” ujarnya.

Keinginan buruh semasa pandemi hanya segera dibayarkan dan diberikannya hak para pekerja di bulan Juli sebesar 30 persen dan untuk di bulan Agustus akan dibayarkan semuanya atau 50 persen selama Pandemi beberapa bulan kemarin dari perusahaan di tempat buruh SBKI bekerja sebagaimana telah diatur oleh peraturan maupun perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buruh SBKI menganggap bahwa semasa pandemi Covid-19 ini pemerintah terkesan lepas dari tanggung jawab serta tidak pernah melakukan langkah dan upaya yang konkrit (3/9). Sebagai korban dari kebijakan pemerintah, maka sepatutnya gerakan buruh dan rakyat lainnya mengambil sikap dan posisi tegas untuk menuntut tanggung jawab pemerintah. Tegas Khaerul Anam.

Liyana Listiya Dewi sebagai Ketua Komisi 1 bidang Pemerintahan dan Hukum mengatakan (3/9), bahwa hasil dari pertemuan tersebut buruh yang bekerja di PT Changjuifang menginginkan upah dari beberapa bulan terakhir segera dibayarkan dan disamakan. Artinya, dari pihak PT hanya memberikan kesanggupan sebesar 30 persen. Namun, hal tersebut ditolak oleh buruh atau pekerja.

“Pada bulan Mei dan Juni, pihak PT telah membayarkan sebesar 50 persen, namun untuk bulan Juli dan Agustus mereka menginginkan dibayar dengan upah yang sama yaitu 50 persen juga,” ujar Liyana listia dewi

Lebih lanjut, Liyana menjelaskan pertemuan pada kali ini adalah membahas dengan tema perselisihan hak upah, yang kedua terkait dengan pemanggilan para buruh yang telah dirumahkan untuk dipekerjakan kembali.

Musyawarah tersebut selain pihak PT yang dipanggil, Kepala Bidang Hubungan Industrial Suhardjo, Asisten Daerah II, Maman Kostaman juga ikut hadir guna menyelesaikan persoalan perselisihan hak upah buruh.

“Jika tidak menuai hasil yang baik, maka kami dan rekan buruh lainnya akan melakukan aksi di Jakarta bersama aliansi buruh lainnya,” tutup Khaerul. TIM MP

BANGKALAN MP – Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pembahasan yang berkaitan dengan kepegawaian dan pemerintahan. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Turah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan didampingi Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listia Dewi,SE dan Wakil Ketua Komisi I H. Imam Mul Mutaqim, serta turut hadir 11 anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu

Drs. Muhni, MM selaku Wakil Bupati Bangkalan menerima secara langsung kunjungan kerja tersebut dengan didamping oleh Drs. Moh. Fahri, M.Si selaku ASDA II Kabupaten Bangkalan di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan. Pada kunjungan kerja tersebut Komisi I menilai Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki kultur daerah yang mirip sehingga kedatangan Komisi I DPRD Kab. Indramayu ingin bertukar pikiran terutama membahasa mengenai Tenaga Kerja Honorer.

Seperti yang disampaikan oleh Muhni Fahmi, bahwa tenaga hononer di Kabupaten Bangkalan tercatat di BKPSDA (Badan Kepegawaian Pegawai Dan Sumber Daya Aparatur) Kabupaten Bangkalan tahun 2020 sebanyak 3848 yang terdiri dari 881 pada instansi dinas pendidikan, 500 di dinas perdagangan dan sisanya tersebar dibeberapa instansi lainnya.

Membahas isu permasalahan akan diadakannya penghapusan tenaga honorer atas usulan dari pemerintah pusat, menurut Sekretaris BKPSDA Kabupaten Bangkalan Ari Murfiyanto, sebenarnya aturan tersebut sudah tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014, dimana pegawai pemerintah hanya ada PNS dan PPPK. Pemda bangkalan saat ini melakukan upaya yaitu memberi arahan pada tenaga honerer Kabupaten Bangkalan yaitu untuk tetap bekerja seperti biasa selama belum ada sk yang pasti dari pusat

Dan bagian dari antisipasi yang dilakukan bpsda pemkab bangkalan untuk peningkatan kinerja ASN apabila honorer dihapuskan yaitu dengan memanfaatkan sistem IT yang terdiri dari absen dan penilaian kinerja berbasis sistem dengan berdasar pada kehadiran, produktivitas dan perilaku kerja.
Pembahasan yang berjalan selama 2 jam tersebut ditutup oleh serah terima cinderamata dari masing-masing daerah antara Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bangkalan yang diwakili oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Bapak Turah dan Wakil Bupati Bangkalan, Muhni Fahmi.(TIM MP)

 

INDRAMAYU (MP) - Komisi I DPRD kabupaten Indramayu menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten indramayu Ahmad Toni Fathoni, dan ketua Badan pengawasan pemilu (BAWASLU) kabupaten Indramayu Nurhadi.S,pd (10/9/2020).

Bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD kabupaten Indramayu Rapat kerja di pimpin langsung ketua komisi I Liyana listia Dewi S.E di dampingi anggota komisi I DPRD kabupaten Indramayu H Muhaemin, H Ruswa, H cuengsih, Iis naeni.

Dalam sambutan nya ketua komisi I DPRD kabupaten Indramayu Liyana listiya Dewi SE KPU dan Bawaslu adalah mitra kerja kami di komisi I DPRD kabupaten Indramayu,  sebagai perwakilan rakyat kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPU dan Bawaslu kabupaten Indramayu dalam penanganan, persiapan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indramayu, tegasnya.

Nurhadi S.pd ketua Bawaslu kabupaten Indramayu, mengatakan Sebagai tanda kesiapan Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan pengawasan pada Pilkada, Bawaslu Kabupaten Indramayu melakukan tes rapid covid-19 bekerjasama dengan Dinkes Indramayu, Hal ini menjadi bukti awal kesiapan jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan di masa pandemi Covid-19. Serta“Jajaran pengawas pemilihan harus siap melakukan pengawasan secara maksimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan” tuturnya

Ketua KPU Ahmad Toni Fatoni mengatakan, kini pihaknya terus berupaya mematangkan proses pelaksanaan semua tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Secara teknis KPU Kabupaten Indramayu secara teknis sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020,"

Karena Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi covid-19, ada beberapa langkah dilakukan KPU Indramayu. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas penanggulangan covid-19 Indramayu saat melakukan proses yang membutuhkan tatap muka.

Karena ada pembatasan jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS), maka KPU Indramayu menambah jumlah TPS. Ahmad mengatakan, pihaknya menambah 805 TPS. Ungkapnya. TIM MP

(DIY) Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRDKota Yogyakarta DIY, kunjungan kerja komisi I dalam rangka sharing dan bertukar informasi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, Turah, didampingi Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, H. Imam Mul Mutaqim, turut hadir Anggota Komisi I DPRD Kab. Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Komisi I DPRD Kab. Indramayu ingin bersilaturrahmi dan bertukar pikiran serta sharing mengenai tugas fungsi pokok DPRD khususnya mengenai persiapan pelaksanaan Pilkades serentak dan berdialog dalam hal penegakan peraturan daerah.

“Kami ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat dan persiapan lebih mendalam terkait pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Kulonprogo dan bagaimana langkah yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarya dalam hal penegakan perda yang telah dibuat,” ujar Wakil Ketua DPRD Indramayu, Turah”.

Menanggapi hal tersebut, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Kulonprogo menjelaskan, Kabupaten Kulonprogo akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan di 68 desa mengenai persiapan teknis akan dilaksanakan pada tahun 2020. Kabupaten Kulonprogo akan menyusun raperda baru mengenai kepala desa dan raperda tentang perangkat desa
.
“dengan adanya berbagai dinamika perkembangan regulasi yang baru sangat perlu disesuaikan dengan perda yang baru termasuk dalam hal penyusunan penganggaran, pada tahun 2021 kami berencana menganggarkan secara kombinasi diantaranya dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) dan ditahun 2018 yang lalu kami mengadakan pilkades serentak di 20 desa dengan anggaran 1.4 Miliar, dalam bentuk kegiatan di 20 desa di wilayah Kabupaten Kulonprogo” jelasnya.

Pada pertemuan study banding Komisi I dengan DPRD Kota Yogyakarta yang berlangsung diruang rapat satu gedung DPRD Kota Yogyakarta, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta,Basuki Harisaksono, menjelaskan Mengenai penegakan perda pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian, peraturan daerah yang mencantumkan sangsi pidana pengawalannya ada di Satpol PP.

“sepanjang ada pelanggaran yang yang mengandung konsekuensi peraturan daerah yang tercantum pidana ditangani oleh Satpol PP dan yang mengandung sanksi administratif diantaranya penutupan usaha yang tidak berijin ditangani oleh instansi yang memberikan ijin (UPTSA)” jelasnya.

Pemerintah Kota DIY berkordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam hal penegakan perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarkat dengan cara memberikan sanksi yang mampu memberikan efek jera and beberapa kegiatan yang diatur dalam perda, diantaranya mewajibkan seluruh penyelenggara usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata, seperti jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa pramuwisata dan wisata tirta. (Tim.MP)

Komisi