INDRAMAYU MP - Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu terima permintaan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Amirudin. Kamis (01/03/2021). Audiensi ini bertujuan terkait permasalahan-permasalahan mengenai Perangkat Desa khususnya dan Pemerintahan Desa pada umumnya yang tanggapan dan tindak lanjut dari DPRD Kabupaten Indramayu, khususnya Komisi I yang membidangi Pemerintahan Desa.

Ada beberapa hal yang menjadi keluhan para anggota PPDI diantara lain, Perlindungan terhadap pamong desa dalam hal pemberhentian pamong desa secara sepihak oleh kuwu masih dapat dikatakan rendah, padahal apabila melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberhentian pamong desa harus melalui proses yang ketat. Kemudian terkait pencairan dana Desa yang masih sering tertunda. Terakhir adalah BPJS para pamong desa yang seringkali bermasalah.

Amirudin selaku Ketua PPDI menganggap bahwa pendidikan bagi para pamong desa masih tidak merata atau timpang sebelah, karena syarat menjadi Kuwu minimal wajib berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan syarat untuk menjadi pamong desa harus berpendidkan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kami rasa ini belum adil terkait peraturan yang mengatur syarat pendidikan untuk menjadi pamong desa dan kuwu, kami rasa jika ingin memajukan desa harus ada peningkatan dari syarat pendidikan untuk mejadi seorang Kuwu.” Kata Amirudin

Pimpinan rapat Audiensi, Lyana Listia Dewi, mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil audiensi pada hari ini dan sangat mengapresiasi permohonan audiensi dari PPDI kali ini, karena dari beberapa keluhan memang akan menjadi pertimbangan bagi Komisi 1 sendiri untuk memajukan Desa yang ada di Kabupaten Indramayu.

“Saya dan anggota komisi 1 lainnya sangat mengapresiasi kedatangan kawan-kawan PPDI, dan kami juga sudah mencatat dan akan menindaklanjuti keluhan yang sudah disampaikan oleh para anggota PPDI sekalian, karena keluhan ini memang akan menjadi pertimbangan kami kedepannya, karena kami rasa dari beberapa keluhan tadi memang berpotensi untuk memajukan Desa itu sendiri.” Ucap Lyana. TIM MP

INDRAMAYU (MP)– Menanggapi Pengaduan Warga Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Temui Perwakilan Masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Perwakilan Masyarakat Di Temui Langsung Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Drs H Muhaemin, H Ruswa,Mpd.I, Tarwidi, Tuti Alawiyah,Cuengsi.

Bertempat Di Ruang Rapat Komisi I Dprd Kabupaten Indramayu Perwakilan Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Widasari  Mengadukan Persoalan Penjabat (Pj) Kuwu, Pengaduan Ke Komisi I Ini Langkah Sebagai Tindak Lanjut Setelah Aksi Penolakan Atas Penunjukan Pejabatnya Belum Lama Ini Pasca Habisnya Masa Jabatan Kuwu Definitif Periode 2015-2021.

Bertemu komisi I DPRD Kabupaten Indramayu salah satu tokoh masyarakat Desa Bunder menegaskan, kami beraudensi pengaduan soal penolakan Pj kuwu desa bunder kecamatan widasari ke komisi I dprd kabupaten indramayu ini , bukan pada persoalan tingkat ketidaksukaan terhadap figur Pj Kuwu, melainkan karena seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indramayu itu akan maju pada Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak tahun 2021 yaitu di desa Wdasari.

“Saya dapat info langsung dari keluarga yang bersangkutan bahwa Pj Kuwu Bunder ingin kembali maju sebagai kuwu di Desa Widasari. Tentunya ini dikhawatirkan akan tidak fokus memimpin pemerintahan Desa Bunder kedepannya, belum lagi dipastikan nanti cuti di tengah jalan karena mendaftar calon kuwu,” tegasnya.

Di depan anggota komisi I DPRD Kabupaten Indramayu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunder, Rosidi mengatakan, kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder kecamatan widasari ke DPRD merupakan langkah untuk mengetahui ketentuan penetapan Pj Kuwu Desa Bunder. Karena dalam hal ini ada indikasi kerancuan pada penunjukan hingga penetapan pejabatnya. Sebagai pijakan regulasinya mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Pasal 42 hingga 45.

Dalam audensi dengan komisi I DPRD KAB.Indramayu tokoh pemuda Jimpret, Anas Ghazali berharap, permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar pemerintahan di desanya tetap berjalan sebelum dijabat kuwu definitif hasil Pilwu Serentak 2021 mendatang. Dikhawatirkannya pula faktor kondusivitas di masyarakat maupun di lingkup pemdes. Karena dari informasi yang diterimanya, bahwa orang yang masih menjabat lurah saat ini berencana mundur dan diikuti pamong lainnya.“Lurah desa juga mengancam mundur kalau tidak ada solusi tetap memaksakan Pj kuwu tetap menjabat, dan dikhawatirkan akan diikuti pamong lainnya,” ujar Anas Ghazali.

Menanggapi pengaduan masyarakat desa bunder, Anggota Komisi 1 DPRD Indramayu, Drs H Muhaemin mengatakan, persoalan yang terjadi di desa bunder akan kami bahas bahas bersama unsur Komisi 1 dan mendalaminya. Termasuk tafsiran atas peraturan yang diterapkan mengenai penunjukan Pj Kuwu dengan status ASN dan akan maju sebagai calon kuwu. Kami komisi I Sudah mengingatkan eksekutif untuk masa jabatan kuwu periode 2015-2021 untuk mempertimbangkan dalam penunjukkan ASN, untuk Pj Kuwu yang mencalonkan sebagai kuwu.

“Kami akan bahas lebih lanjut mengenai tafsiran aturan. Adapun mengenai penunjukkan ASN menjadi Pj Kuwu terlebih yang akan mencalonkan kuwu, kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebulan sebelum masa jabatan kuwu berakhir dan sepertinya tidak dijadikan bahan pertimbangan eksekutif,” tegasnya.

H Ruswa,MPd.I  Ia mendorong permasalahan Seperti Ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Bahkan dinilai harus dilakukan rapat koordinasi secara khusus dengan mengundang pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Asisten Pemerintahan Setda, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM). ”Kita akan mencari fakta mengenai penunjukkan Pj kuwu tersebut. Mungkin dengan kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder ke komisi I DPRD kabupaten Indramayu ini, Faktor yang Paling mendasar adalah proses penunjukanya tidak melibatkan unsur BPD dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. TIM MP

INDRAMAYU (MP) - Komisi 1 undang Lembaga Kajian Hukum (LKH) Universitas Wiralodra dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait penyusunan naskah Akademik dan Penyempurnaan substansi materi dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan keolahragaan, Senin (29/03/2021). Diadakannya rapat kerja ini tidak lain agar penyelenggaraan olahraga nantinya akan dapat mendapat pondasi dari rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Komisi 1 DPRD Kabupaten Indramayu.

Beberapa yang menjadi catatan komisi 1, seperti yang dikatakan oleh Ketua komisi 1, Lyana Listia Dewi, bahwa pihaknya menyepakati untuk menambahkan pengelolaan sarana dan prasarana keolahragaan didalam Naskah akademik yang sebelumnya belum dibahasa secara terinci. Pengelolaan sarana dan prasarana ini dapat disesuaikan pada pasal 46 ayat Tiga (3) yang mana Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam pengelolaannya akan bekerja sama dengan pihak ke ketiga.

Kepala dinas Pemuda dan Olahraga, H. Jahirin, berharap dengan nantinya diresmikan peraturan daerah ini akan mengurangi kerancuan dan kebingungan yang beredar di masyarakat tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana dan prasana olahraga yang ada di Indramayu.

“Selama ini banyak masyarakat yang mengeluhkan saran dan prasana terutama yang di sport center itu terkait jalan yang rusak dan penerangan yang redup itu kepada dispora, tapi kenyataannya kami tidak memiliki wewenang dan hak dalam hal tersebut. Jadi kami sangat menantikan agar Perda ini untuk segera disahkan.” Sambung Jahirin.

Liyana selaku pimpinan rapat mengatakan apresiasinya kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya yang sudah hadir pada Rapat kerja kali ini, liyana mengharapkan nanti ketika disahkannya Perda kali ini akan mampu memamujakan Atlit dan olahraga Kabupaten Indramayu agar mampu bersaing dengan kota-kota lain.

“ Saya mewakili para anggota Komisi satu mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olaharaga dan staffnya yang sudah hadir, saya juga mengapresiasi kinerja Lembaga Kajian Hukum Unwir. Karena kedepannya harapan saya dan Anggota dengan disahkannya Perda ini akan mensejahterahkan atlit dan olahraga Kabupaten Indramayu agar kedepannya mampu bersaing dengan Kota-kota lainnya” Ucap Lyana. TIM MP

 

INDRAMAYU(MP) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadap kecamatan Juntinyuat yang dipimpin Khaedi akhirnya melakukan audensi ke Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, terkait transparansi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) termasuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Dadap Tahun 2019. Mereka beraudensi karena sebelumnya merasa tidak puas dengan hasil audensi ke Kepala Desa atau Kuwu Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi.

Di sisi lain Ketua dan anggota BPD dari Desa Dadap beraudensi ke Komisi Ikarena alat kelengkapan dewan tersebut membidangiPemerintahan dan Hukum, sekaligus mempunyai kewenangan mengundang pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur lainnya yang terkait Pemerintahan Desa serta hukum untuk menyelesaikan permasalahan di desa.

Salah satu tokoh masyarakat desa Dadap, Junaedi atau biasa disebut Kuwu Tepang, mengatakan, munculnya keinginan warga tentang transparansi penggunaan dana APBDes desa Dadap bermula dari warga desa Dadap menemukan aplikasi jaga yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada aplikasi jaga itu, lanjut Junaedi, muncul laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Dadap diantaranya terkait APBDes. Hanya saja, katanya, laporan pertanggungjawaban yang tertera pada aplikasi jaga milik lembaga anti rasuah itu sepertinya ada yang janggal dan ditengarai tidak singkron dengan fakta dilapangan sehingga warga pun mengadukannya ke Badan Permusyawaratan Desa Dadap.

“Setelah pihak BPD desa Dadap diklarifikasi, ternyata tidak tahu menahu tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 itu bahkan merasa tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut”, ujar Junaedi alias Kuwu Tepang.  

Sementara itu Ketua BPD Desa Dadap Khaedi, menuturkan, usai pelantikan ketua dan anggota BPD Tanggal 14 Oktober 2019 lalu dan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat maka BPD pun menanyakan mempertanyakan LPJ tahun 2019 dan tahun 2020 ke pemerintah desa khususnya kepada kepala desa.

“Di awal bulan januari sampai bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang belum di kasih LPJ tahun 2019 apalagi tahun 2020” ungkapnya.

Pada saat itu sekertaris desa menyampaikan ke BPD bahwasanya “LPJ bukan kewenangan BPD, mangga konsultasikan dengan inspektorat saja katanya terang khaedi

Adapun hasil audensi dengan anggota dewan DPRD komisi 1 (bidang pemerintahan dan hukum) kami dari BPD menyampaikan bahwa kami belum menerima LPJ tahun 2019 dan tahun 2020 belum di kasih dan belum pernah menandatangani LPJ tahun 2019 dan 2020, yang pernah ditandatangani adalah honor siltap BPD saja.

Menurut ketua DPRD komisi 1 Liyana Listia Dewi, anggota BPD Desa Dadap hanya meminta ke DPRD komisi 1 transparansi Pak Kuwu untuk anggaran tahun 2020 karena mereka di lantik peroktober 2019.

Tuntutan BPD menginginkan transparansi dan realisasi terkait anggaran APBDES tahun 2020 karena mereka tidak merasa menandatangani juga tidak pernah di libatkan dalam rapat-rapat perencanaan di desa.

Dari DPRD komisi 1 meminta dokumen anggaran tahun 2020 Desa Dadap ke DPMD untuk mengetahui apakah benar BPD itu tidak tandatangan karena sesuai dengan aturan kalo misalkan tidak ditandatangani oleh BPD maka tidak ada pencairan di tahun 2020

Langkah komisi 1 DPRD akan berkoordinasi dengan DPMD dan inspektorat akan menindak lanjuti hasil rapat hari Rabu tanggal (06/01/2021).

DPMD sebagai mitra kerja komisi 1 punya kewajiban untuk membina desa, untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini komisi 1 akan memanggil Kuwu dan Camat apa sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Liyana menambahkan Legislatif (DPRD) bukan lembaga pemutus hanya bisa memediasi aspirasi tidak bisa memutuskan siapa yang salah siapa yang benar nanti eksekutornya adalah dari eksekutip. pungkasnya. (MP)

 

JAWA BARAT (MP) Anggota Komisi 1 kunjungi DPRD Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka mempelajari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di masing-masing daerah, Selasa (23/03/2021). Dalam kunjungan kerja di DPRD Karawang didapati bahwa pelaksanaan pemilihan desa sudah dilaksanakan dengan serentak pada tanggal 22 Maret 2021. Pemilihan tersebut dianggap sukses tanpa ekses oleh Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga, Ivan Murbantaka yang menyambut dan memimpin kegiatan diskusi pada kunjungan kerja tersebut.

Selanjutnya pada kunjungan DPRD Purwakarta, Kunjungan yang turut dihadiri langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jaya Pranolo, menurutnya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan peraturan pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Diantaranya adalah anggaran pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala desa. Sistem anggaran pemilihan kepala desa yang diserahkan oleh pemerintah desa dan panitia pelaksana, waktu pelaksanaan yang lebih singkat, hingga anggaran yang jauh lebih sedikit dengan jumlah desa yang bisa dibilang sama banyaknya.

” Untuk anggaran pengamanan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kami anggarkan paling besar sebesar Lima Ratus ribu, sedangkan untuk penganggarannya kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah desa dan panitia penyelenggara, dan antara waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelantikan kepala desa kami hanya selang satu hari, semisal hari ini telah dilaksanakan pemilihan maka calon terpilih akan dilantik keesokan harinya. Dan untuk anggaran pemilihan kepala desa tahun ini kami menganggarkan 20.4 Miliar untuk 170 Desa.” Ucap Jaya.

Jaya juga menambahkan bahwa selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung memang banyak konflik itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.

“ kenapa kami melantik kepala desa sehari setelah pemilihan, karena ketika dilantik pasti Surat Keputusan Bupati akan terbit bersamaan dengan proses pelantikan, nantinya jika warga ingin menuntut terhadap pelantikan Kepala desa tersebut, yang dituntut adalah Surat Keputusan Bupati tersebut jadi hal ini dilakukan untuk meringankan beban Panitia Pemilihan Kepala desa juga”. Sambung Jaya. 

Ketua Komisi 1, Lyana listia Dewi, menganggap banyak sekali peraturan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta terkait pemilihan Kepala Desa, memberikan pandangan baru kepada kami dalam menetapkan Peraturan Daerah kedepannya, terutama peraturan daerah terkait Pemilihan kepala desa.

“untuk waktu pemilihan dan pelantikan bisa dikatakan sangat singkat, tapi jika memang ini berhasil dilaksanakn mungkin efisensi waktu dan anggaran terhadap pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu dapat berubah. Banyak peraturan yang sudah dijelaskan tadi menjadi bahan pertimbangan kami kedepannya”. Lanjut Lyana. TIM MP

INDRAMAYU(MP) Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) Kecamatan Balongan dan Juntinyuat mendatangi gedung DPRD untuk melakukan audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, di terima langsung Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE serta Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu di ruang rapat Komisi I. (02/12/20). 

Ketua Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) Gono, pada pertemuan tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) Kecamatan Balongan dan Juntinyuat mengenai permohonan tindak lanjut  dari audensi pertemuan di ruang sidang DPRD dan di Kantor BPN perihal penyelesaian harga tanah yang tidak sesuai. Lebih lanjut Gono mengatakan, masyarakat pemilik tanah yang terdampak pembangunan industri Petrokimia di Kecamatan Balongan, menuntut penyesuaian harga yang proporsional. Penawaran dari pihak Pertamina dinilai terlalu rendah dan tidak menguntungkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE, menyampaikan dalam proses rapat kemarin bersama BPN dan ASDA 1 belum menemukan titik temu, dikarenakan BPN tidak mempunyai hasil laporan KJPP. Mengenai proses penilaian harga, dikaji oleh KJPP selanjutnya diberikan kepada BPN dan BPN melakukan musyawarah bersama masyarakat (maksimal 30 hari).

“Pihak nya ke depan akan mengawal pertemuan PPL dengan BPN agar permasalahan warga yang terdampak pembangunan industri Petrokimia bisa cepat teratasi” ujar Liyana.

Komisi