INDRAMAYU (MP)– Menanggapi Pengaduan Warga Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Temui Perwakilan Masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Perwakilan Masyarakat Di Temui Langsung Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Drs H Muhaemin, H Ruswa,Mpd.I, Tarwidi, Tuti Alawiyah,Cuengsi.

Bertempat Di Ruang Rapat Komisi I Dprd Kabupaten Indramayu Perwakilan Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Widasari  Mengadukan Persoalan Penjabat (Pj) Kuwu, Pengaduan Ke Komisi I Ini Langkah Sebagai Tindak Lanjut Setelah Aksi Penolakan Atas Penunjukan Pejabatnya Belum Lama Ini Pasca Habisnya Masa Jabatan Kuwu Definitif Periode 2015-2021.

Bertemu komisi I DPRD Kabupaten Indramayu salah satu tokoh masyarakat Desa Bunder menegaskan, kami beraudensi pengaduan soal penolakan Pj kuwu desa bunder kecamatan widasari ke komisi I dprd kabupaten indramayu ini , bukan pada persoalan tingkat ketidaksukaan terhadap figur Pj Kuwu, melainkan karena seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indramayu itu akan maju pada Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak tahun 2021 yaitu di desa Wdasari.

“Saya dapat info langsung dari keluarga yang bersangkutan bahwa Pj Kuwu Bunder ingin kembali maju sebagai kuwu di Desa Widasari. Tentunya ini dikhawatirkan akan tidak fokus memimpin pemerintahan Desa Bunder kedepannya, belum lagi dipastikan nanti cuti di tengah jalan karena mendaftar calon kuwu,” tegasnya.

Di depan anggota komisi I DPRD Kabupaten Indramayu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunder, Rosidi mengatakan, kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder kecamatan widasari ke DPRD merupakan langkah untuk mengetahui ketentuan penetapan Pj Kuwu Desa Bunder. Karena dalam hal ini ada indikasi kerancuan pada penunjukan hingga penetapan pejabatnya. Sebagai pijakan regulasinya mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Pasal 42 hingga 45.

Dalam audensi dengan komisi I DPRD KAB.Indramayu tokoh pemuda Jimpret, Anas Ghazali berharap, permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar pemerintahan di desanya tetap berjalan sebelum dijabat kuwu definitif hasil Pilwu Serentak 2021 mendatang. Dikhawatirkannya pula faktor kondusivitas di masyarakat maupun di lingkup pemdes. Karena dari informasi yang diterimanya, bahwa orang yang masih menjabat lurah saat ini berencana mundur dan diikuti pamong lainnya.“Lurah desa juga mengancam mundur kalau tidak ada solusi tetap memaksakan Pj kuwu tetap menjabat, dan dikhawatirkan akan diikuti pamong lainnya,” ujar Anas Ghazali.

Menanggapi pengaduan masyarakat desa bunder, Anggota Komisi 1 DPRD Indramayu, Drs H Muhaemin mengatakan, persoalan yang terjadi di desa bunder akan kami bahas bahas bersama unsur Komisi 1 dan mendalaminya. Termasuk tafsiran atas peraturan yang diterapkan mengenai penunjukan Pj Kuwu dengan status ASN dan akan maju sebagai calon kuwu. Kami komisi I Sudah mengingatkan eksekutif untuk masa jabatan kuwu periode 2015-2021 untuk mempertimbangkan dalam penunjukkan ASN, untuk Pj Kuwu yang mencalonkan sebagai kuwu.

“Kami akan bahas lebih lanjut mengenai tafsiran aturan. Adapun mengenai penunjukkan ASN menjadi Pj Kuwu terlebih yang akan mencalonkan kuwu, kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebulan sebelum masa jabatan kuwu berakhir dan sepertinya tidak dijadikan bahan pertimbangan eksekutif,” tegasnya.

H Ruswa,MPd.I  Ia mendorong permasalahan Seperti Ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Bahkan dinilai harus dilakukan rapat koordinasi secara khusus dengan mengundang pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Asisten Pemerintahan Setda, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM). ”Kita akan mencari fakta mengenai penunjukkan Pj kuwu tersebut. Mungkin dengan kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder ke komisi I DPRD kabupaten Indramayu ini, Faktor yang Paling mendasar adalah proses penunjukanya tidak melibatkan unsur BPD dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. TIM MP

INDRAMAYU – MP.Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, Kunjungan ini dipimpin Ketua Komisi  I Liyana Listiya Dewi, SE dan amggota Komisi I lainnya, Kunjungan Koordinasi tersebut di terima Kabid Data Disdukcapil Kota Cirebon, Eli. H.

Kunjungan Koordinasi Komisi I membahas Benab Anggaran Daerah terkait Pihak ke Tiga dari Program KIA. Menurut Ketua Komisi I DPRD Indramayu, Liyana Listiya Dewi mengatakan “ Kami ingin mengetahui beban anggaran daerah terkait pihak ktiga di kota Cirbon, di ambil dari APBD atau murni dari Pihak Ketiga ?” Jelasnya.

Menggapi hal tersebut Kabid Data Disdukcapil Kota Cirebon, Eli H menjelaskan bahwa untuk program KIA apabila ibu melahirkan di rumah sakit atau klinik yang bekerjasama dengan dinas, sudah otomatis langsung mendapatkan 1 paket dokumen, yang terdiri dari KIA, KK dan AKTE, begitupun apabila ibu melahirkan di bidan. Keuntungan KIA yaitu anak bisa mendapatkan diskon dari pihak ketiga. Untuk beban Anggaran Daerah terkait pihak ketiga, Dinas bekerjasama dengan toko buku dan kolam renang, apabila anak menunjukan KIA Kota Cirebon maka anak tersebut bisa mendapatkan diskon sebesar 10%. Sebelumnya Pemerintah Kota membuat perwali. Edaran Wali Kota berupa himbauan kepada pelaku usaha untuk mendukung edaran Wali Kota, selain itu dinas mlakukan pendekatandengan pelaku usaha, dinas juga melakukan perjanjian dengan pelaku usaha. Untuk permasalahan beban anggaran terkait pihak ketiga di Kota Cirebon semuanya di tanggung pihak ketiga atau pelaku usaha bukan dari APBD. TIM MP

 

INDRAMAYU(MP) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadap kecamatan Juntinyuat yang dipimpin Khaedi akhirnya melakukan audensi ke Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, terkait transparansi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) termasuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Dadap Tahun 2019. Mereka beraudensi karena sebelumnya merasa tidak puas dengan hasil audensi ke Kepala Desa atau Kuwu Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi.

Di sisi lain Ketua dan anggota BPD dari Desa Dadap beraudensi ke Komisi Ikarena alat kelengkapan dewan tersebut membidangiPemerintahan dan Hukum, sekaligus mempunyai kewenangan mengundang pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur lainnya yang terkait Pemerintahan Desa serta hukum untuk menyelesaikan permasalahan di desa.

Salah satu tokoh masyarakat desa Dadap, Junaedi atau biasa disebut Kuwu Tepang, mengatakan, munculnya keinginan warga tentang transparansi penggunaan dana APBDes desa Dadap bermula dari warga desa Dadap menemukan aplikasi jaga yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada aplikasi jaga itu, lanjut Junaedi, muncul laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Dadap diantaranya terkait APBDes. Hanya saja, katanya, laporan pertanggungjawaban yang tertera pada aplikasi jaga milik lembaga anti rasuah itu sepertinya ada yang janggal dan ditengarai tidak singkron dengan fakta dilapangan sehingga warga pun mengadukannya ke Badan Permusyawaratan Desa Dadap.

“Setelah pihak BPD desa Dadap diklarifikasi, ternyata tidak tahu menahu tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 itu bahkan merasa tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut”, ujar Junaedi alias Kuwu Tepang.  

Sementara itu Ketua BPD Desa Dadap Khaedi, menuturkan, usai pelantikan ketua dan anggota BPD Tanggal 14 Oktober 2019 lalu dan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat maka BPD pun menanyakan mempertanyakan LPJ tahun 2019 dan tahun 2020 ke pemerintah desa khususnya kepada kepala desa.

“Di awal bulan januari sampai bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang belum di kasih LPJ tahun 2019 apalagi tahun 2020” ungkapnya.

Pada saat itu sekertaris desa menyampaikan ke BPD bahwasanya “LPJ bukan kewenangan BPD, mangga konsultasikan dengan inspektorat saja katanya terang khaedi

Adapun hasil audensi dengan anggota dewan DPRD komisi 1 (bidang pemerintahan dan hukum) kami dari BPD menyampaikan bahwa kami belum menerima LPJ tahun 2019 dan tahun 2020 belum di kasih dan belum pernah menandatangani LPJ tahun 2019 dan 2020, yang pernah ditandatangani adalah honor siltap BPD saja.

Menurut ketua DPRD komisi 1 Liyana Listia Dewi, anggota BPD Desa Dadap hanya meminta ke DPRD komisi 1 transparansi Pak Kuwu untuk anggaran tahun 2020 karena mereka di lantik peroktober 2019.

Tuntutan BPD menginginkan transparansi dan realisasi terkait anggaran APBDES tahun 2020 karena mereka tidak merasa menandatangani juga tidak pernah di libatkan dalam rapat-rapat perencanaan di desa.

Dari DPRD komisi 1 meminta dokumen anggaran tahun 2020 Desa Dadap ke DPMD untuk mengetahui apakah benar BPD itu tidak tandatangan karena sesuai dengan aturan kalo misalkan tidak ditandatangani oleh BPD maka tidak ada pencairan di tahun 2020

Langkah komisi 1 DPRD akan berkoordinasi dengan DPMD dan inspektorat akan menindak lanjuti hasil rapat hari Rabu tanggal (06/01/2021).

DPMD sebagai mitra kerja komisi 1 punya kewajiban untuk membina desa, untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini komisi 1 akan memanggil Kuwu dan Camat apa sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Liyana menambahkan Legislatif (DPRD) bukan lembaga pemutus hanya bisa memediasi aspirasi tidak bisa memutuskan siapa yang salah siapa yang benar nanti eksekutornya adalah dari eksekutip. pungkasnya. (MP)

INDRAMAYU (MP) -  Buruh atau pekerja adalah tulang punggung dari suatu negara. Semua barang-barang yang dipergunakan merupakan hasil kerja dari buruh. Mesin-mesin tidak akan menghasilkan benda atau barang jika tidak ada campur tangan dari kaum buruh. Ekonomi Negara Indonesia sangat ditopang oleh kerja keras dari kaum buruh.

Salah satu contoh, misalnya, saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Jutaan buruh terkena dampak dari situasi pandemi tersebut. Baik berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dirumahkan tanpa upah, kerja dengan upah yang hanya dibayarkan 50 persen, PHK tanpa pesangon serta berbagai macam penderitaan lainnya yang dialami kaum buruh. sehingga kondisi tersebut juga berimbas pada sejumlah para pekerja yang terdapat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Banyak perusahaan yang meliburkan dan atau merumahkan buruhnya tanpa gaji. Tidak sedikit juga yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Persoalan buruh yang menderita di tengah pandemi semakin diperburuk dengan rencana pemerintah untuk membahas Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka).

Dalam aksi yang dilakukan oleh SBKI di gedung DPRD Kabupaten Indramayu (24/08), menuntut kepada pemerintah di antaranya: menolak keras Omnibus Law RUU Cipta Cerja, menuntut dibayarkannya upah sebesar 50 persen untuk buruh yang telah dirumahkan, kemudian memberikan perlindungan bagi kaum buruh yang ada di Kabupaten Indramayu yang terkena dampak Covid-19.

Dalam aksi yang dilakukan oleh SBKI di gedung DPRD Kabupaten Indramayu (24/08), menuntut kepada pemerintah di antaranya: menolak keras Omnibus Law RUU Cipta Cerja, menuntut dibayarkannya upah sebesar 50 persen untuk buruh yang telah dirumahkan, kemudian memberikan perlindungan bagi kaum buruh yang ada di Kabupaten Indramayu yang terkena dampak Covid-19.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listiya Dewi mengungkapkan bahwa pihaknya tetap mendukung apa yang menjadi keperluan masyarakat. Sebaliknya, pihak PT juga membutuhkan tenaga buruh. Artinya simbiosis mutualisme masih tetap dibutuhkan. Ia berharap terkait persoalan di atas tidak mesti harus dibawa ke ranah pengadilan. Pihak DPRD akan mencari jalan keluar yang terbaik.

“Kami tetap menampung aspirasi masyarakat. Dan kami akan berusaha mencari win win solusi. Dan dari hasil audensi ini, berharap per tanggal 1 September 2020 dipastikan semua buruh akan bekerja kembali. Untuk keputusan, diterima dan tidaknya akan jatuh pada tanggal 30 Agustus,” ujarnya.

Keinginan buruh semasa pandemi hanya segera dibayarkan dan diberikannya hak para pekerja di bulan Juli sebesar 30 persen dan untuk di bulan Agustus akan dibayarkan semuanya atau 50 persen selama Pandemi beberapa bulan kemarin dari perusahaan di tempat buruh SBKI bekerja sebagaimana telah diatur oleh peraturan maupun perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buruh SBKI menganggap bahwa semasa pandemi Covid-19 ini pemerintah terkesan lepas dari tanggung jawab serta tidak pernah melakukan langkah dan upaya yang konkrit (3/9). Sebagai korban dari kebijakan pemerintah, maka sepatutnya gerakan buruh dan rakyat lainnya mengambil sikap dan posisi tegas untuk menuntut tanggung jawab pemerintah. Tegas Khaerul Anam.

Liyana Listiya Dewi sebagai Ketua Komisi 1 bidang Pemerintahan dan Hukum mengatakan (3/9), bahwa hasil dari pertemuan tersebut buruh yang bekerja di PT Changjuifang menginginkan upah dari beberapa bulan terakhir segera dibayarkan dan disamakan. Artinya, dari pihak PT hanya memberikan kesanggupan sebesar 30 persen. Namun, hal tersebut ditolak oleh buruh atau pekerja.

“Pada bulan Mei dan Juni, pihak PT telah membayarkan sebesar 50 persen, namun untuk bulan Juli dan Agustus mereka menginginkan dibayar dengan upah yang sama yaitu 50 persen juga,” ujar Liyana listia dewi

Lebih lanjut, Liyana menjelaskan pertemuan pada kali ini adalah membahas dengan tema perselisihan hak upah, yang kedua terkait dengan pemanggilan para buruh yang telah dirumahkan untuk dipekerjakan kembali.

Musyawarah tersebut selain pihak PT yang dipanggil, Kepala Bidang Hubungan Industrial Suhardjo, Asisten Daerah II, Maman Kostaman juga ikut hadir guna menyelesaikan persoalan perselisihan hak upah buruh.

“Jika tidak menuai hasil yang baik, maka kami dan rekan buruh lainnya akan melakukan aksi di Jakarta bersama aliansi buruh lainnya,” tutup Khaerul. TIM MP

INDRAMAYU(MP) Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) Kecamatan Balongan dan Juntinyuat mendatangi gedung DPRD untuk melakukan audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, di terima langsung Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE serta Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu di ruang rapat Komisi I. (02/12/20). 

Ketua Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) Gono, pada pertemuan tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan Paguyuban Pemilik Lahan (PPL) Kecamatan Balongan dan Juntinyuat mengenai permohonan tindak lanjut  dari audensi pertemuan di ruang sidang DPRD dan di Kantor BPN perihal penyelesaian harga tanah yang tidak sesuai. Lebih lanjut Gono mengatakan, masyarakat pemilik tanah yang terdampak pembangunan industri Petrokimia di Kecamatan Balongan, menuntut penyesuaian harga yang proporsional. Penawaran dari pihak Pertamina dinilai terlalu rendah dan tidak menguntungkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE, menyampaikan dalam proses rapat kemarin bersama BPN dan ASDA 1 belum menemukan titik temu, dikarenakan BPN tidak mempunyai hasil laporan KJPP. Mengenai proses penilaian harga, dikaji oleh KJPP selanjutnya diberikan kepada BPN dan BPN melakukan musyawarah bersama masyarakat (maksimal 30 hari).

“Pihak nya ke depan akan mengawal pertemuan PPL dengan BPN agar permasalahan warga yang terdampak pembangunan industri Petrokimia bisa cepat teratasi” ujar Liyana.

INDRAMAYU (MP) - Komisi I DPRD kabupaten Indramayu menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten indramayu Ahmad Toni Fathoni, dan ketua Badan pengawasan pemilu (BAWASLU) kabupaten Indramayu Nurhadi.S,pd (10/9/2020).

Bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD kabupaten Indramayu Rapat kerja di pimpin langsung ketua komisi I Liyana listia Dewi S.E di dampingi anggota komisi I DPRD kabupaten Indramayu H Muhaemin, H Ruswa, H cuengsih, Iis naeni.

Dalam sambutan nya ketua komisi I DPRD kabupaten Indramayu Liyana listiya Dewi SE KPU dan Bawaslu adalah mitra kerja kami di komisi I DPRD kabupaten Indramayu,  sebagai perwakilan rakyat kami ingin mengetahui sejauh mana kesiapan KPU dan Bawaslu kabupaten Indramayu dalam penanganan, persiapan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Indramayu, tegasnya.

Nurhadi S.pd ketua Bawaslu kabupaten Indramayu, mengatakan Sebagai tanda kesiapan Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan pengawasan pada Pilkada, Bawaslu Kabupaten Indramayu melakukan tes rapid covid-19 bekerjasama dengan Dinkes Indramayu, Hal ini menjadi bukti awal kesiapan jajaran pengawas dalam melakukan pengawasan di masa pandemi Covid-19. Serta“Jajaran pengawas pemilihan harus siap melakukan pengawasan secara maksimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan” tuturnya

Ketua KPU Ahmad Toni Fatoni mengatakan, kini pihaknya terus berupaya mematangkan proses pelaksanaan semua tahapan Pilkada Serentak 2020.

"Secara teknis KPU Kabupaten Indramayu secara teknis sudah siap melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2020,"

Karena Pilkada kali ini digelar di tengah pandemi covid-19, ada beberapa langkah dilakukan KPU Indramayu. Salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas penanggulangan covid-19 Indramayu saat melakukan proses yang membutuhkan tatap muka.

Karena ada pembatasan jumlah pemilih dalam satu tempat pemungutan suara (TPS), maka KPU Indramayu menambah jumlah TPS. Ahmad mengatakan, pihaknya menambah 805 TPS. Ungkapnya. TIM MP

Komisi