INDRAMAYU(MP) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dadap kecamatan Juntinyuat yang dipimpin Khaedi akhirnya melakukan audensi ke Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu, terkait transparansi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) termasuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Dadap Tahun 2019. Mereka beraudensi karena sebelumnya merasa tidak puas dengan hasil audensi ke Kepala Desa atau Kuwu Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi.

Di sisi lain Ketua dan anggota BPD dari Desa Dadap beraudensi ke Komisi Ikarena alat kelengkapan dewan tersebut membidangiPemerintahan dan Hukum, sekaligus mempunyai kewenangan mengundang pihak Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur lainnya yang terkait Pemerintahan Desa serta hukum untuk menyelesaikan permasalahan di desa.

Salah satu tokoh masyarakat desa Dadap, Junaedi atau biasa disebut Kuwu Tepang, mengatakan, munculnya keinginan warga tentang transparansi penggunaan dana APBDes desa Dadap bermula dari warga desa Dadap menemukan aplikasi jaga yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada aplikasi jaga itu, lanjut Junaedi, muncul laporan pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Desa Dadap diantaranya terkait APBDes. Hanya saja, katanya, laporan pertanggungjawaban yang tertera pada aplikasi jaga milik lembaga anti rasuah itu sepertinya ada yang janggal dan ditengarai tidak singkron dengan fakta dilapangan sehingga warga pun mengadukannya ke Badan Permusyawaratan Desa Dadap.

“Setelah pihak BPD desa Dadap diklarifikasi, ternyata tidak tahu menahu tentang laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 itu bahkan merasa tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut”, ujar Junaedi alias Kuwu Tepang.  

Sementara itu Ketua BPD Desa Dadap Khaedi, menuturkan, usai pelantikan ketua dan anggota BPD Tanggal 14 Oktober 2019 lalu dan sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat maka BPD pun menanyakan mempertanyakan LPJ tahun 2019 dan tahun 2020 ke pemerintah desa khususnya kepada kepala desa.

“Di awal bulan januari sampai bulan Desember tahun 2020 sampai sekarang belum di kasih LPJ tahun 2019 apalagi tahun 2020” ungkapnya.

Pada saat itu sekertaris desa menyampaikan ke BPD bahwasanya “LPJ bukan kewenangan BPD, mangga konsultasikan dengan inspektorat saja katanya terang khaedi

Adapun hasil audensi dengan anggota dewan DPRD komisi 1 (bidang pemerintahan dan hukum) kami dari BPD menyampaikan bahwa kami belum menerima LPJ tahun 2019 dan tahun 2020 belum di kasih dan belum pernah menandatangani LPJ tahun 2019 dan 2020, yang pernah ditandatangani adalah honor siltap BPD saja.

Menurut ketua DPRD komisi 1 Liyana Listia Dewi, anggota BPD Desa Dadap hanya meminta ke DPRD komisi 1 transparansi Pak Kuwu untuk anggaran tahun 2020 karena mereka di lantik peroktober 2019.

Tuntutan BPD menginginkan transparansi dan realisasi terkait anggaran APBDES tahun 2020 karena mereka tidak merasa menandatangani juga tidak pernah di libatkan dalam rapat-rapat perencanaan di desa.

Dari DPRD komisi 1 meminta dokumen anggaran tahun 2020 Desa Dadap ke DPMD untuk mengetahui apakah benar BPD itu tidak tandatangan karena sesuai dengan aturan kalo misalkan tidak ditandatangani oleh BPD maka tidak ada pencairan di tahun 2020

Langkah komisi 1 DPRD akan berkoordinasi dengan DPMD dan inspektorat akan menindak lanjuti hasil rapat hari Rabu tanggal (06/01/2021).

DPMD sebagai mitra kerja komisi 1 punya kewajiban untuk membina desa, untuk segera menindak lanjuti permasalahan ini komisi 1 akan memanggil Kuwu dan Camat apa sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Liyana menambahkan Legislatif (DPRD) bukan lembaga pemutus hanya bisa memediasi aspirasi tidak bisa memutuskan siapa yang salah siapa yang benar nanti eksekutornya adalah dari eksekutip. pungkasnya. (MP)


Komisi