JAWA BARAT (MP) Anggota Komisi 1 kunjungi DPRD Kabupaten Karawang dan DPRD Kabupaten Purwakarta dalam rangka mempelajari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di masing-masing daerah, Selasa (23/03/2021). Dalam kunjungan kerja di DPRD Karawang didapati bahwa pelaksanaan pemilihan desa sudah dilaksanakan dengan serentak pada tanggal 22 Maret 2021. Pemilihan tersebut dianggap sukses tanpa ekses oleh Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga, Ivan Murbantaka yang menyambut dan memimpin kegiatan diskusi pada kunjungan kerja tersebut.

Selanjutnya pada kunjungan DPRD Purwakarta, Kunjungan yang turut dihadiri langsung oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Jaya Pranolo, menurutnya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan peraturan pemilihan kepala desa yang ada di Kabupaten Indramayu. Diantaranya adalah anggaran pengamanan pelaksanaan pemilihan Kepala desa. Sistem anggaran pemilihan kepala desa yang diserahkan oleh pemerintah desa dan panitia pelaksana, waktu pelaksanaan yang lebih singkat, hingga anggaran yang jauh lebih sedikit dengan jumlah desa yang bisa dibilang sama banyaknya.

” Untuk anggaran pengamanan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kami anggarkan paling besar sebesar Lima Ratus ribu, sedangkan untuk penganggarannya kami serahkan seluruhnya kepada pemerintah desa dan panitia penyelenggara, dan antara waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelantikan kepala desa kami hanya selang satu hari, semisal hari ini telah dilaksanakan pemilihan maka calon terpilih akan dilantik keesokan harinya. Dan untuk anggaran pemilihan kepala desa tahun ini kami menganggarkan 20.4 Miliar untuk 170 Desa.” Ucap Jaya.

Jaya juga menambahkan bahwa selama Pemilihan Kepala Desa berlangsung memang banyak konflik itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa.

“ kenapa kami melantik kepala desa sehari setelah pemilihan, karena ketika dilantik pasti Surat Keputusan Bupati akan terbit bersamaan dengan proses pelantikan, nantinya jika warga ingin menuntut terhadap pelantikan Kepala desa tersebut, yang dituntut adalah Surat Keputusan Bupati tersebut jadi hal ini dilakukan untuk meringankan beban Panitia Pemilihan Kepala desa juga”. Sambung Jaya. 

Ketua Komisi 1, Lyana listia Dewi, menganggap banyak sekali peraturan yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta terkait pemilihan Kepala Desa, memberikan pandangan baru kepada kami dalam menetapkan Peraturan Daerah kedepannya, terutama peraturan daerah terkait Pemilihan kepala desa.

“untuk waktu pemilihan dan pelantikan bisa dikatakan sangat singkat, tapi jika memang ini berhasil dilaksanakn mungkin efisensi waktu dan anggaran terhadap pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu dapat berubah. Banyak peraturan yang sudah dijelaskan tadi menjadi bahan pertimbangan kami kedepannya”. Lanjut Lyana. TIM MP


Komisi