INDRAMAYU (MP)– Menanggapi Pengaduan Warga Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Temui Perwakilan Masyarakat Desa Bunder, Kecamatan Widasari, Perwakilan Masyarakat Di Temui Langsung Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Drs H Muhaemin, H Ruswa,Mpd.I, Tarwidi, Tuti Alawiyah,Cuengsi.

Bertempat Di Ruang Rapat Komisi I Dprd Kabupaten Indramayu Perwakilan Masyarakat Desa Bunder Kecamatan Widasari  Mengadukan Persoalan Penjabat (Pj) Kuwu, Pengaduan Ke Komisi I Ini Langkah Sebagai Tindak Lanjut Setelah Aksi Penolakan Atas Penunjukan Pejabatnya Belum Lama Ini Pasca Habisnya Masa Jabatan Kuwu Definitif Periode 2015-2021.

Bertemu komisi I DPRD Kabupaten Indramayu salah satu tokoh masyarakat Desa Bunder menegaskan, kami beraudensi pengaduan soal penolakan Pj kuwu desa bunder kecamatan widasari ke komisi I dprd kabupaten indramayu ini , bukan pada persoalan tingkat ketidaksukaan terhadap figur Pj Kuwu, melainkan karena seseorang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Indramayu itu akan maju pada Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak tahun 2021 yaitu di desa Wdasari.

“Saya dapat info langsung dari keluarga yang bersangkutan bahwa Pj Kuwu Bunder ingin kembali maju sebagai kuwu di Desa Widasari. Tentunya ini dikhawatirkan akan tidak fokus memimpin pemerintahan Desa Bunder kedepannya, belum lagi dipastikan nanti cuti di tengah jalan karena mendaftar calon kuwu,” tegasnya.

Di depan anggota komisi I DPRD Kabupaten Indramayu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunder, Rosidi mengatakan, kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder kecamatan widasari ke DPRD merupakan langkah untuk mengetahui ketentuan penetapan Pj Kuwu Desa Bunder. Karena dalam hal ini ada indikasi kerancuan pada penunjukan hingga penetapan pejabatnya. Sebagai pijakan regulasinya mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Pasal 42 hingga 45.

Dalam audensi dengan komisi I DPRD KAB.Indramayu tokoh pemuda Jimpret, Anas Ghazali berharap, permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar pemerintahan di desanya tetap berjalan sebelum dijabat kuwu definitif hasil Pilwu Serentak 2021 mendatang. Dikhawatirkannya pula faktor kondusivitas di masyarakat maupun di lingkup pemdes. Karena dari informasi yang diterimanya, bahwa orang yang masih menjabat lurah saat ini berencana mundur dan diikuti pamong lainnya.“Lurah desa juga mengancam mundur kalau tidak ada solusi tetap memaksakan Pj kuwu tetap menjabat, dan dikhawatirkan akan diikuti pamong lainnya,” ujar Anas Ghazali.

Menanggapi pengaduan masyarakat desa bunder, Anggota Komisi 1 DPRD Indramayu, Drs H Muhaemin mengatakan, persoalan yang terjadi di desa bunder akan kami bahas bahas bersama unsur Komisi 1 dan mendalaminya. Termasuk tafsiran atas peraturan yang diterapkan mengenai penunjukan Pj Kuwu dengan status ASN dan akan maju sebagai calon kuwu. Kami komisi I Sudah mengingatkan eksekutif untuk masa jabatan kuwu periode 2015-2021 untuk mempertimbangkan dalam penunjukkan ASN, untuk Pj Kuwu yang mencalonkan sebagai kuwu.

“Kami akan bahas lebih lanjut mengenai tafsiran aturan. Adapun mengenai penunjukkan ASN menjadi Pj Kuwu terlebih yang akan mencalonkan kuwu, kami sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebulan sebelum masa jabatan kuwu berakhir dan sepertinya tidak dijadikan bahan pertimbangan eksekutif,” tegasnya.

H Ruswa,MPd.I  Ia mendorong permasalahan Seperti Ini akan kami tindak lanjuti secara serius. Bahkan dinilai harus dilakukan rapat koordinasi secara khusus dengan mengundang pihak kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Asisten Pemerintahan Setda, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM). ”Kita akan mencari fakta mengenai penunjukkan Pj kuwu tersebut. Mungkin dengan kedatangan perwakilan masyarakat desa bunder ke komisi I DPRD kabupaten Indramayu ini, Faktor yang Paling mendasar adalah proses penunjukanya tidak melibatkan unsur BPD dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku. TIM MP


Komisi