.BANDUNG-JAWABARAT MP. Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bandung. Rombongan Komisi I Indramayu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE didampingi Wakil Ketua Komisi I,H. Imam Mul Mutaqim diterima Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemprov Jabar. Turut hadir Anggota Komisi I DPRD Kab. Indramayu Pertemuan berlangsung di ruang rapat biro pemerintahan dan kerjasama Pemprov Jabar.

Dalam sambutannya Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, Liyana Listia Dewi, SE menyampaikan maksud dan tujuan Komisi I ingin menanyakan beberapa hal seputar PLT Bupati diantaranya tugas dan wewenang PLT Bupati.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Fasilitasi Pemerintahan Umum Biro Pemerintahan dan Kerjasama menjelaskan, pihaknya pada tanggal 16 Oktober 2019 sudah menerima surat dari Kementrian Dalam Negeri mengenai penugasan Wakil Bupati Indramayu selaku pelaksana tugas Bupati Indramayu.
Berdasarkan hal tersebut Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelanggaran pemerintahan daerah kabupaten dan kota yg ada di wilayahnya, untuk kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu Gubernur memerintahkan Wakil Bupati Indramayu, H. Taufik Hidayat, SH, M.Si untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Indramayu.

Pada prinsipnya, tugas dan wewenang Plt itu sama dengan seorang kepala daerah. Yang membedakannya terletak pada kewenangan yang dibatasi diantaranya PLT Bupati dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
“PLT adalah pejabat yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati posisi tersebut sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum, PLT Bupati bisa menandatangani perda tentang APBD dan perda organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri” jelasnya. (TIM MP)


Komisi