(DIY) Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Kulonprogo dan DPRDKota Yogyakarta DIY, kunjungan kerja komisi I dalam rangka sharing dan bertukar informasi tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kab. Indramayu, Turah, didampingi Ketua Komisi I, Liyana Listia Dewi, SE dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu, H. Imam Mul Mutaqim, turut hadir Anggota Komisi I DPRD Kab. Indramayu.

Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Turah, menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Komisi I DPRD Kab. Indramayu ingin bersilaturrahmi dan bertukar pikiran serta sharing mengenai tugas fungsi pokok DPRD khususnya mengenai persiapan pelaksanaan Pilkades serentak dan berdialog dalam hal penegakan peraturan daerah.

“Kami ingin mengetahui bagaimana kiat-kiat dan persiapan lebih mendalam terkait pelaksanaan Pilkades di wilayah Kabupaten Kulonprogo dan bagaimana langkah yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarya dalam hal penegakan perda yang telah dibuat,” ujar Wakil Ketua DPRD Indramayu, Turah”.

Menanggapi hal tersebut, pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Kulonprogo menjelaskan, Kabupaten Kulonprogo akan melaksanakan Pilkades pada tahun 2021 yang akan dilaksanakan di 68 desa mengenai persiapan teknis akan dilaksanakan pada tahun 2020. Kabupaten Kulonprogo akan menyusun raperda baru mengenai kepala desa dan raperda tentang perangkat desa
.
“dengan adanya berbagai dinamika perkembangan regulasi yang baru sangat perlu disesuaikan dengan perda yang baru termasuk dalam hal penyusunan penganggaran, pada tahun 2021 kami berencana menganggarkan secara kombinasi diantaranya dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) dan ditahun 2018 yang lalu kami mengadakan pilkades serentak di 20 desa dengan anggaran 1.4 Miliar, dalam bentuk kegiatan di 20 desa di wilayah Kabupaten Kulonprogo” jelasnya.

Pada pertemuan study banding Komisi I dengan DPRD Kota Yogyakarta yang berlangsung diruang rapat satu gedung DPRD Kota Yogyakarta, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yogyakarta,Basuki Harisaksono, menjelaskan Mengenai penegakan perda pada prinsipnya dibagi menjadi dua bagian, peraturan daerah yang mencantumkan sangsi pidana pengawalannya ada di Satpol PP.

“sepanjang ada pelanggaran yang yang mengandung konsekuensi peraturan daerah yang tercantum pidana ditangani oleh Satpol PP dan yang mengandung sanksi administratif diantaranya penutupan usaha yang tidak berijin ditangani oleh instansi yang memberikan ijin (UPTSA)” jelasnya.

Pemerintah Kota DIY berkordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dalam hal penegakan perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarkat dengan cara memberikan sanksi yang mampu memberikan efek jera and beberapa kegiatan yang diatur dalam perda, diantaranya mewajibkan seluruh penyelenggara usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata, seperti jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa pramuwisata dan wisata tirta. (Tim.MP)


Komisi