INDRAMAYU (MP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Selasa (22/1/19). Rombongan Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu M. Marzuki diterima langsung Kasubid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Suseno di ruang rapat gedung A Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

Dalam sambutannya Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu M. Marzuki menyampaikan maksud dan tujuan ingin mengetahui informasi secara jelas dari Dukcapil Kemendagri mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah khususnya terkait dengan pemilu legislatif dan pilpres di tanggal 17 April tahun 2019 nanti. “kami ingin mengetahui sampe sejauh mana daerah diberikan blangko E-KTP serta permasalahan keterlambatan penyaluran blangko E-KTP ke daerah-daerah yang tersendat-sendat”. Ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Kasubid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Suseno mengatakan Berdasarkan data perkembangan perekaman e-KTP per 24 Desember 2018, sudah ada 186,87 juta atau 97,58 persen penduduk yang sudah melakukan perekaman. Dari data itu, masih ada 4,64 juta atau 2,42 persen penduduk yang belum merekam. “Untuk Kabupaten Indramayu sendiri data perekaman yang sudah masuk ke pusat sekitar 1,2 juta atau sudah mencapai sekitar 90 % keatas”katanya.

Lebih lanjut Kasubid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , Suseno menjelaskan Terkait hambatan kendala layanan perekaman e-KTP yakni kendala geografis, rendahnya budaya tertib administrasi kependudukan, dan banyaknya alat tidak berfungsi dengan baik. Dari 6.234 titik layanan di kecamatan, sebanyak 30-40 persen di antaranya tidak berfungsi. Hal itu disebabkan karena rusak dan sebagian karena tidak terjangkau jaringan komunikasi data.

Pada kesempatan itu juga Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pemkab Indramayu, Kanadi Monousman menuturkan dengan pertemuan antara Komisi I DPRD Indramayu dengan Dukcapil Kemendagri tersebut diharapkan daerah Kabupaten Indramayu juga diperhatikan Pemerintah Pusat mengenai ketersediaan blangko E-KTP. (Prima.MP)


Komisi