BANDUNG (MP) Kegiatan Konsultasi Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Layak Anak, dimana Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin dalam UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta Perda Kab Indramayu nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Untuk mendukung terpenuhi nya hak anak, dibutuhkan peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu sejauh mana peran DP3AKB dan penilaian mengenai Kabupaten Indramayu sebagai Kabupaten Layak Anak. Seperti yang diutarakan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN pada kesempatan Konsultasi tersebut.

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu di Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH di damping Ketua Komisi II Dalam, SH. KN, Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Noviah dan Sekretaris Komisi 2 Drs. H. Haryono, MSi beserta anggota Komisi 2, Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, Ronny Januri, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Wardah, H. Ruyanto, Taryadi. Dimana kegiatan tersebut di terima langsung oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr Siska Gerfianti, MIKes, dan Staffnya.

Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten / Kota dengan Sistem Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, Seperti yang diterangkan PLT Kepala DP3AKB dr Siska Gerfianti, MIKes.

“ Komponen Kunci dalam semua indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Yaitu Adanya Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Persentase Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Kabupaten/Kota Layak Anak, .Sumber Daya Terlatih Konvensi Hak Anak, Keterlibatan Forum Anak/Kelompok Anak, Kemitraan Antar Opd Dalam Pengembangan KLA, Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam KLA, Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam KLA, Kemitraan Dengan Media Dalam KLA, Inovasi Dalam KLA “ Jelasnya lebih lanjut. TIM MP

INDRAMAYU (MP) Pada saat musim tanam khususnya padi, banyak oknum mempermainkan pupuk bersubsidi agar langka dan menjadi harga jualnya mahal. Hal tersebut dialami para petani Kabupaten Indramayu. Para petani terpaksa membeli pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk non subsidi atau obat-obatan lainnya.

Hal tersebut dikatakan oleh Perwakilan petani Robidin, saat melakukan Audiensi, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Selasa (26/1/2021).

Robidin menerangkan, dalam pengaplikasian penjualan pupuk bersubsidi di lapangan, kios menjual Pupuk dengan cara sistem paket.

"Petani ini membeli pupuk bersubsidi, tetapi juga disuruh membeli yang lain satu paket, contohnya obat-obatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan petani atau pupuk nonsubsidi. Nah, ketika misalkan tidak membeli paket tersebut, maka pupuk subsidinya tidak boleh dibeli," terangnya.

Berkaitan dengan situasi tersebut, puluhan petani yang merupakan perwakilan kelompok tani dari tiga Kecamatan, yakni, Cikedung, Lelea, dan kandang Haur, mendatangi DPRD Indramayu untuk meminta agar dapat dipertemukan dengan pihak distributor atau dinas terkait dengan permasalahan tersebut.

Audensi yang di selenggarakan diuang Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu dihadiri dari Komisi 2 Dalam SH, KN, Wardah dan Dulah, sedangkan H. Nico Antonio, ST dari Komisi 3 DPRD Indramayu, Juga dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri serta Dinas Pertanian.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Dalam menuturkan, penjualan pupuk bersubsidi dengan cara dipaketkan jelas tidak diperbolehkan.

"Praktek seperti itu karena memang kios kalau mengandalkan jualan dari pupuk besubsidi saja yang lainnya tidak terjual," tuturnya.

Namun lanjut Dalam, kios tidak mungkin serta merta berbuat demikian kalau tidak ada sesuatu hal dari distributor. Oleh karena itu pihaknya memohon kepada Diskopdagin untuk menertibkan distributor yang ada di Indramayu agar tidak melakukannya hal itu lagi.

"Karena jelas, penjualan secara paket itu tidak diperkenankan, Kalau tidak sesuai dengan kewenangannya, akan diberikan sanksi " tegasnya.

Dalam menambahkan, pihaknya meminta dan merekomendasikan kepada Dinas Pertanian  Indramayu agar mengundang semua Kelompok Tani di Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pembinaan dan Verifikasi ulang, agar yang mendapatkan RDKK adalah Petani Penggarap.TIM MP

JAWA BARAT (MP) Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melaksanakan Rapat Koordinasi Ke DPRD Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Jawa Barat, Kegiatan tersebut du Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH di damping Ketua Komisi II Dalam, SH. KN, Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Noviah dan Sekretaris Komisi 2 Drs. H. Haryono, MSi beserta anggota Komisi 2, Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, Ronny Januri, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Wardah, H. Ruyanto, Taryadi.

Kegiatan Komisi 2 Rapat Koordinasi ke DPRD Kab Purwakarta dan DPRD Kab Subang berkaitan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Layak Anak, dimana Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin dalam UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk mendukung terpenuhi nya hak anak, dibutuhkan peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Hak Sipil dan Kebebasan merupakan salah satu indikator untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA). Dalam upaya memenuhi salah satu komponen hak sipil dan kebebasan anak tersebut yaitu juga hak atas mendapatkan Informasi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketaua Komisi 2 DPRD Kab Indramayu Dalam, SH. KN, setelah rapat koordinasi tersebut di buka oleh Ketua DPRD Kab Indramayu, H. Syaefudin, SH.

Di DPRD Kabupaten Purwakarta diterima oleh Kasubag Aspirasi dan Kerjasama Sekretariat DPRD Kab Purwakarta Suci Caesar Taufani, SH di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Purwakarta, sedangkan di DPRD Kabupaten Subang di terima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Subang Danagung, S.Kom didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Nunung Suryani M.Si.

Berkaitan dengan Kabupaten layak anak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Subang Drs. Nunung Suryani, MSi mengungkapkan, diperlukan penguatan OPD terhadap instrument yang menjadi indikator sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). Target menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Kabupaten. Bukan hanya sekedar sosialisasi tetapi berbagai program pun didorong disetiap OPD termasuk diberbagai area publik seperti taman.

Area Publik harus bisa menjadi tempat yang ramah bagi anak - anak, dalam mewujudkan kabupaten layak anak, diharapkan seluruh komponen ikut serta dalam mensukseskan program Kabupaten Layak Anak, karena anak tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup dari sebuah bangsa, maka dari itu anak harus mendapatkan kesempatan luas untuk tumbuh berkembang secara optimal secara fisik mental dan sosial.

Upaya tersebut sangat perlu di laksanakan bersama-sama dengan peran Pemerintah dan masyarakat, karena anak adalah aset dan modal sumber daya yang berkualitas apabila semua kebutuhan dan hak terpenuhi. Dalam hal ini kita jaga bersama anak kita dan selalu menjaga komunikasi dengan baik serta memberi kasih sayang sesuai dengan kebutuhannya jangan sampai anak menjadi korban dari konflik. TIM MP

INDRAMAYU (MP). Petani di Indramayu kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, akibatnya banyak  Petani terpaksa membeli pupuk nonsubsdi bahkan membeli pupuk import dengan harga tiga kali lebih mahal dari pupuk bersubsidi.

Melihat situasi seperti itu, Komisi II DPRD Indramayu melaksanakan Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi 2 Dalam, SH. KN  di dampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 2, Anggi Nofiah, Drs. H. Haryono, Msi,  juga angota Komisi 2 H. Drs. H. Eddy Mulyadi,MM,  Siti Aminah dan H. Ruyanto.

Rapat kerja yang dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu dan perwakilan dari PT Pupuk Kujang, untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kelangkaan Pupuk, hadir pada rapat kerja tersebut Plt Sekretaris Dinas Pertanian, Ahmad Yani yang mewakili Kepala Dinas Pertanian, dan dari PT Pupuk Kujang, di wakili Kepala Bagian Penjualan Pupuk Subsidi Wilayah Jabar 2, Fajar Ahmad dan Resa Prambudi.

Dinas Pertanian pada rapat kerja tersebut menjelaskan berkaitan dengan, pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021, Ahmad Yani mengutarakan bahwa “ Kebutuhan pupuk bersubsidi berasal dari RDKK yang disusun oleh kelompok tani, yang selanjutnya diinput oleh petugas entry e-RDKK kecamatan ke sistem aplikasi online e-RDKK. Selanjutnya propinsi memberikan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK Kabupaten”.

Penyusunan alokasi dan kebutuhan pupuk bersubsidi diatur oleh Permentan nomor 49 tahun 2020 dan Pengadaan serta penyaluran dilakukan oleh Produsen, distributor dan kios pengecer pupuk bersubsidi seperti yang diatur oleh Permendag nomor 15 tahun 2013.

Sedangkan dari pihak PT Pupuk Kujang  Fajar Ahmad menerangkan “ bahwa kebutuhan petani yang ada dalam gudang-gudang pupuk Kujang di beberapa lokasi di Indramayu sudah sangat mencukupi sesuai kebutuhan yang mengacu pada RDKK, karena PT Kujang akan memproduksi pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK, setelah terpenuhi jumlah RDKK baru akan memproduksi pupuk non subsidi.

Namun pada kenyataan dilapangan seperti yang dikatakan Ketua Komisi 2 Dalam SH KN bahwa salah satu faktor yang membuat distribusi pupuk subsidi tidak berjalan baik  karena adanya keanggotaan kelompok tani yang tidak jelas. “Ada kelompok tani yang anggota bahkan pengurusnya terdiri dari bapak, ibu, anak, keponakan dan tetangga atau satu keluarga, Bahkan, orang yang sudah meninggalpun  masuk sebagai anggota kelompok tani. Walaupun memang ada kelompok tani yang bagus. Tapi lebih banyak kelompok tani yang tidak jelas,” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi II DPRD Indramayu merekomendasikan agar kepengurusan kelompok tani segera diperbaiki. Selain itu, juga meminta agar dilakukan verifikasi ulang terhadap petani yang betul-betul menggarap lahan pertanian. Fungsi BPP dan PPL yang belum maksimal, juga menjadi sorotan Komisi II, dan meminta agar kedepan peran dua lembaga tersebut bisa diberdayakan.

“Kami juga minta agar dibuka kembali input e-RDKK untuk perbaikan kebutuhan pupuk petani, dan tindak tegas kios-kios yang menjual pupuk subsidi diatas HET,” tegas Dalam. Serta dibukanya kembali input e-RDKK sangat penting karena  masih banyak petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK. TIM MP.

BANDUNG (MP) Kegiatan Konsultasi di awal tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu dilaksanakan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Rabu, 17/02/2021. Rombongan Komisi II yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH Didampingi Ketua Komisi 2 Dalam, SH. KN beserta Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Nofiah, Sekretaris Drs. H. Haryono, Msi, juga anggota Komisi 2 Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Hj. Siti Aminah, Wardah, Dullah, Taryadi diterima Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs Rahmat M, MSi beserta jajaran di ruang pertemuan Prabu lantai III Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN mengungkapkan maksud tujuannya berkonsultasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat  , “ Kami ingin mengetahui beberapa hal mengenai Program Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar untuk Kabupaten Indramayu di tahun 2021 dan mengenai tenaga penggerak desa/kelurahan “ Ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Drs. Rahmat M, Msi, mengucapkan terima kasih untuk kunjungan konsultasi ini dan menjelaskan bahwa di tahun 2020 banyak program yang belum mencapai target di Indramayu, walaupun memang ada beberapa program yang sudah memenuhi target di bandingkan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat, seperti pencapaian PA Pil terhadap PPM, MOP, dan Implan. Diharapkan di tahun 2021 bisa mencapai target, dimana di tahun ini program-program BKKBN dilaksanakan dengan cara menyambut bola, mengunjungi langsung pasangan usia subur.

Lebih lanjut mengenai tenaga penggerak desa/kelurahan, diungkapkan A. Syamsul M, SPd,MAP, bahwa tenaga penggerak desa/kelurahan adalah Tenaga penggerak partisipasi masyarakat dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di tingkat desa atau kelurahan, adapun yang di rekrut adalah kaum muda, usia produktif, berjumlah 2000 0rang tersebar di seluruh pelosok jawa barat, menjangkau daerah-daerah pedalaman dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat berbasis keluarga, yang di biayai dari hibah Gubernur Jawa Barat. Tim MP

INDRAMAYU MP - Komisi II DPRD kabupaten indramayu melakukan kunjungan lapangan ke beberapa SMP di wilayah Kabupaten Indramayu salah satunya adalah SMP N 1 Lohbener, sebagai fungsi legislatif perihal pengawasan dan melihat secara langsung kesiapan Sekolah Menengah Pertama khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020 – 2021 dan penerapan pendidikan di masa pandemic Covid 19..

Rombongan Komisi II dipimpin Sekretaris Komisi II Drs. H Haryono, MSi dan anggota Komisi II Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, dan Ruyanto serta dari Dinas Pendidikan Indramayu. Menurut Sekretaris Komisi II “ kunjungan lapangan ini untuk mengetahui pelaksaanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ada di Kabupaten Indramayu juga mengenai menerapkan pendidikan di masa pandemic covid 19 ini.

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kabupaten Indramayu dilakukan secara semi-online pada 22-27 Juni 2020.

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu, Pendi Susanto mengatakan, orang tua calon peserta didik diperbolehkan ke sekolah bilamana belum memahami tata cara pendaftaran.

Di sana selain mendapat penjelasan, mereka juga akan diberikan url atau laman berupa google form untuk pendaftaran.

"Masing-masing sekolah urlnya berbeda, tapi isian formulir yang harus diisi sama," ujar

Calon peserta didik juga harus berusia paling tinggi 15 (Iima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru (Jika tidak sesuai ketentuan, maka pihak sekolah dapat membatalkannya sebagai calon peserta didik).

Selanjutnya Kepala SMPN 1 Lohbener Syafiii Imanudin mengatakan, saat ini sekolah sangat membutuhkan sarana prasarana untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti ruang kelas baru (RKB), mengingat pada tahun ajaran baru ini, antusias dari orangtua untuk menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Lohbener cukup tinggi. Tapi karena keterbatasan sarana prasarana maka pihaknya tidak dapat menampung semua calon peserta didik baru di SMPN 1 Lohbener, maka beberapa peserta didik dialihkan SMP lain dikawasan Lohbener. Oleh karena itu, ia meminta agar kekurangan ruang kelas di sekolahnya untuk segera diatasi.
Pada PPDB tahun ini, jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lohbener sebanyak 310 siswa, dari jumlah tersebut SMP N 1 Lohbener hanya dapat menerima 288 siswa. itupun kita harus alih fungsikan 1 ruang lab menjadi ruang kelas.
Sementara itu, anggota DPRD menyatakan, pihaknya akan menampung aspirasi ini dan menyampaikannya kepada eksekutif. Karena, sebagai wakil rakyat hanya bisa menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan yang memutuskan nanti adalah pemerintah daerah sendiri. TIM MP

 

Komisi