INDRAMAYU MP - Komisi II DPRD kabupaten indramayu melakukan kunjungan lapangan ke beberapa SMP di wilayah Kabupaten Indramayu salah satunya adalah SMP N 1 Lohbener, sebagai fungsi legislatif perihal pengawasan dan melihat secara langsung kesiapan Sekolah Menengah Pertama khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2020 – 2021 dan penerapan pendidikan di masa pandemic Covid 19..

Rombongan Komisi II dipimpin Sekretaris Komisi II Drs. H Haryono, MSi dan anggota Komisi II Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, dan Ruyanto serta dari Dinas Pendidikan Indramayu. Menurut Sekretaris Komisi II “ kunjungan lapangan ini untuk mengetahui pelaksaanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ada di Kabupaten Indramayu juga mengenai menerapkan pendidikan di masa pandemic covid 19 ini.

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP di Kabupaten Indramayu dilakukan secara semi-online pada 22-27 Juni 2020.

Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu, Pendi Susanto mengatakan, orang tua calon peserta didik diperbolehkan ke sekolah bilamana belum memahami tata cara pendaftaran.

Di sana selain mendapat penjelasan, mereka juga akan diberikan url atau laman berupa google form untuk pendaftaran.

"Masing-masing sekolah urlnya berbeda, tapi isian formulir yang harus diisi sama," ujar

Calon peserta didik juga harus berusia paling tinggi 15 (Iima belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru (Jika tidak sesuai ketentuan, maka pihak sekolah dapat membatalkannya sebagai calon peserta didik).

Selanjutnya Kepala SMPN 1 Lohbener Syafiii Imanudin mengatakan, saat ini sekolah sangat membutuhkan sarana prasarana untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar (KBM) seperti ruang kelas baru (RKB), mengingat pada tahun ajaran baru ini, antusias dari orangtua untuk menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Lohbener cukup tinggi. Tapi karena keterbatasan sarana prasarana maka pihaknya tidak dapat menampung semua calon peserta didik baru di SMPN 1 Lohbener, maka beberapa peserta didik dialihkan SMP lain dikawasan Lohbener. Oleh karena itu, ia meminta agar kekurangan ruang kelas di sekolahnya untuk segera diatasi.
Pada PPDB tahun ini, jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Lohbener sebanyak 310 siswa, dari jumlah tersebut SMP N 1 Lohbener hanya dapat menerima 288 siswa. itupun kita harus alih fungsikan 1 ruang lab menjadi ruang kelas.
Sementara itu, anggota DPRD menyatakan, pihaknya akan menampung aspirasi ini dan menyampaikannya kepada eksekutif. Karena, sebagai wakil rakyat hanya bisa menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah dan yang memutuskan nanti adalah pemerintah daerah sendiri. TIM MP

 

JAKARTA MP – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia . Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Masa Persidangan I Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH , dan didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Komisi IIDrs. H. haryono, MSi serta Anggota Komisi II Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.MM , Wardah, Dullah, Hj. Kursiah, H. Ruyanto, Hj Siti Aminah.

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterima Kasubag Hukum Dirjen Dikdasmen dan Paud oleh Ani Sayeti, SH. MM, beserta Tim Tekhnis, bertempat di ruang rapat Gedung E lantai 5 Komplek Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut Ketua Komisi II Dalam, SH. KN dalam sambutannya mengatakan “ konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pengelolaan dana Bos dari mulai penyaluran sampai dengan pertanggung jawabannya “ .

Menanggapi hal tersebut Ani Sayeti, SH. MM menjelaskan “ bahwa petunjuk tekhnis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun lalu di cabut dan diganti dengan Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS, sehingga ada penambahan penerima dana BOS yang diberikan secara langsung kesekolah, agar dapat digunakan oleh sekolah sesuai dengan Merdeka Pengelolaan “.

Lebih lanjut diterangkan Tim teknis Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjelaskan, Bahwa pembayaran dari Kas Umum Negara (KUN) kini langsung diberikan ke sekolah masing-masing, yang pembayarannya sesuai dengan tahapan penyaluran Tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 30% dan tahap ke 3 sebesar 40%. Dengan syarat sekolah penerima Bos harus terdaftar dalam Dapodik, memiliki NPSN, bukan satuan pendidikan kerjasama, jumlah siswa rata rata 60 selama 3 tahun berturut turut dan ijin operasional aktif, serta sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan Bos melalui bos.kemendikbud.go.id. TIM MP

INDRAMAYU MP - Petani garam lokal yang tergabung dalam Aliansi Petani Garam Kecamatan Krangkeng mendatangi gedung DPRD Kabupaten Indramayu yang diterima oleh Ketua Komisi II, Dalam,SH.,KN, Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, anggota Dullah, Hj Siti Aminah, Hj Kursiah, Hj Wardah sedangkan perwakilan dari Diskanla, Edi Umaedi, Perwakilan dari Diskopdagin, Yahya, serta sejumlah staff Setwan, di ruang sidang utama gedung DPRD Indramayu. 07/07/2020


Petani garam mengadu kepada wakil rakyat, bahwa usahanya terancam gulung tikar, dimana harga garam hasil panen harganya turun drastis.

Ketua Aliansi Petani Garam Kecamatan Krangkeng, Hasyim Asyari mengatakan, harga garam lokal saat ini sudah mencapai titik terendah sejak Tahun 2017 lalu.

Dari semula harga garam lokal perkilo Rp 4.000,00 kini di tahun 2020 hanya dihargai perkilonya antara Rp 150,00 hingga Rp 400,00. Sedangkan biaya produksi garam masih terbilang tinggi dan setiap kali panen garam terbebani lagi dengan biaya angkut dari lokasi tambak ke gudang tempat penyimpanan garam.


Saat ini para petani garam khususnya di Kecamatan Krangkeng menjerit karena harga garam terus menurun. Bahkan ironisnya lagi selain harga garam murah, pembayaran penjualannya pun telat hingga satu bulan berikutnya.

"Untuk itu kedatangan kami di gedung DPRD menemui wakil rakyat meminta bantuan solusi agar harga garam lokal kembali stabil,“ kata Hasyim.

Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Dalam,SH.,KN., dalam pertemuan ini meminta kepada para petani garam untuk terus aktif berkomunikasi dengan Diskanla dan Diskopdagin.
Dengan adanya komunikasi, permasalahan harga garam yang turun drastis ini bisa dicarikan solusinya, termasuk berupaya mencegah garam impor masuk wilayah Indramayu demi stabilisasi harga garam lokal.

“Sepertinya para petani garam ini mesti lebih mengintensifkan lagi komunikasi dengan pihak Diskanla dan Diskopdagin terutama komunikasi tentang upaya mendongkrak kembali harga garam lokal dipasaran, syukur-syukur ada program Pemerintah yang bisa membuat petani garam sejahtera,” kata Dalam.

Sementara itu perwakilan dari Diskanla, Edi Umaedi mengatakan, luas lahan tambak garam di Kabupaten Indramayu sekira 2.700 hektar, dari semula menghasilkan garam 60 ribu ton per hektare permusim, kini sudah mencapai 130 ribu ton per hektare per musim dan stok garam di gudang garam kini sudah mencapai 183 ribu ton.

Meski demikian, kata Edi, pembinaan terhadap petani garam tetap dilakukan pihak Diskanla. Di antaranya melalui program integrasi garam yakni kepemilikan lahan tambak garam minimal dua orang dan luas lahan minimal 15 hektare.

Selain itu pihak Diskanla juga menerapkan program pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR), dalam program ini kelompok petani garam akan mendapat paket bantuan dari Pemerintah yang diantaranya bantuan alat pengolah garam krosok menjadi garam meja. TIM MP

INDRAMAYU MP- Komisi II DPRD kabupaten indramayu melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Sukra dan Puskesmas Patrol sebagai fungsi legislatif perihal pengawasan dan melihat secara langsung kesiapan kinerja mitra kerja.

Rombongan komisi II dipimpin Ketua Komisi II Dalam SH.,KN didampingi Haryono, Hj Kursiah,Dullah, Anggi Nofiah, Hj Siti Aminah serta Kepala Dinas Kesehatan.

Menurut Ketua Komisi II DALAM.SH.,KN “ kunjungan lapangan ini kami ingin mengetahui kesiapan puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu dimana Pemerintah pusat berkeinginan agar pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah sebagai BLUD untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan tata kelola keuangan yang akuntabel salah satunya adalah dengan mendorong Puskesmas dan RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud).

Yg dimaksud dengan (BLUD)”Badan Layanan Umum Daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Kunjungan lapangan inipun dimanfaatkan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melihat langsung fasilitas yang ada di Puskesmas serta pelayanan yang diberikan petugas terhadap masyarakat.

Dengan adanya kedatangan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Puskesmas Patrol dan Puskesmas Sukra langsung dimanfaatkan petugas puskesmas dan warga untuk berbincang ,bersalaman dan foto bareng. TIM MP

INDRAMAYU MP- Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan Kunjungan Kerja Ke RSUD MA Sentot berkaitan dengan banyaknya keluhan dari keluarga pasien dan pemberitaan di media, buruknya pelayanan dari Rumah Sakit Pantura MA. Sentot Indramayu, khususnya dengan antrian pendaftaran yang panjang sehingga calon pasien harus antri sejak dari subuh, bahkan mewakili dirinya dengan sandal, batu, helm dll.

Kunjungan Kerja yang di Pimpin langsung Ketua Komisi II Dalam SH. KN dan di dampingi anggota Komisi II diantaranya Drs H Haryono, Dullah, Hj Siti Aminah ini merupakan yang sekian kalinya ke Rumah Sakit Pantura MA. Sentot. Sebagai mitra Kerja, kedatangann Komisi II ke Rumah Sakit Pantura MA. Sentot diterima oleh management Direktur Rumah sakit dr Kurniawan serta jajarannya dan sekaligus meminta keterangan dari pihak management Rumah Sakit, terkait permasalahan pelayanan yang masih menjadi persoalan bagi keluarga pasien yang berobat di Rumah sakit tersebut.

Dimana sebelumnya beberapa anggota Komisi II mengitari lokasi RSUD MA Sentot menanyakan secara langsung ke Pasien yang ada di situ. Bahkan Ketua Komisi II selama beberapa hari mencari informasi secara langsung dan ikut antri pendaftaran untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya dan menyampaikan temuannya secara langsung kepada Management saat Kunjungan Kerja tersebut, dimana hal tersebut dilakukan untuk kemajuan RSUD MA Sentot dengan harapan menjadi rumah sakit yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Indramayu,serta khususnya kegiatan ini sebagai fungsi pengawasan dari pihak legislatif.

Menanggapi hal tersebut Dirut RSUD Sentot dr Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, yang sekaligus memberikan masukan positif bagi management RSUD MA Sentot dan dalam waktu dekat management akan Launching system Pendaftaran online untuk meminimalisir antrian dan meningkatkan pelayanan RSUD MA Sentot Indramayu. TIM MP

INDRAMAYU MP- Selamatigahariberturut-turut di tiga lokasi, antara lain Kecamatan Patrol, CantigidanLelea.

Komisi II melakukansosialisasiPerdadanRaperdatahun 2019 dan 2020,sekaligus meminta masukan dan aspirasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Komisi II Drs. Haryono, MSi, serta seluruh anggota Komisi II AnggiNofiah, Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. SitiAminah, Hj. Kursiah, RoniJanuri, Dullah, Taryadi dan Ruyanto. Diterima masing-masing Sekretaris di Kecamatan,dikarenakan Camat tengah mengikuti Bimbingan Tekhnis (BIMTEK),

“ Dengan melaksanakan sosialisasi yang menyentuh masyarakat langsung ini, dapat membantu masyarakat untuk mengetahui perda-perda dan raperda-raperda mana yang telah dibuat dan tengah diperjuangkan anggota DPRD beserta Eksekutif dan Kegiatan ini juga dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat “ Kata Sekretaris Komisi II Drs. Haryono, MSi dalam sambutannya.

Ada 16 Perda yang sudah di terapkandi tahun 2019 dan ada 11 raperda yang di bahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2020.

Diharapkan dengan di sosialisasikannya Perda serta Raperda ini dapat di terapkan sebaik baiknya sehingga perda yang telah ditetapkan / diundangkan dapat di ketahui keberadaannya oleh masyarakat.

Pada kesempatan sosialisasi tersebut di manfaatkan masyarakat untuk memberikan masukan sehingga anggota DPRD mendapat catatan positif ketika pembahasan raperda. (TIM MP)

 

Komisi