BANDUNG (MP) Kegiatan Konsultasi Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pembahasan mengenai Kabupaten Layak Anak, dimana Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dijamin dalam UU 35 tahun 2014 tentang perubahan UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta Perda Kab Indramayu nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Untuk mendukung terpenuhi nya hak anak, dibutuhkan peran dan komitmen dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu sejauh mana peran DP3AKB dan penilaian mengenai Kabupaten Indramayu sebagai Kabupaten Layak Anak. Seperti yang diutarakan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN pada kesempatan Konsultasi tersebut.

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu di Pimpin Ketua DPRD Kabupaten Indramayu H. Syaefudin, SH di damping Ketua Komisi II Dalam, SH. KN, Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Noviah dan Sekretaris Komisi 2 Drs. H. Haryono, MSi beserta anggota Komisi 2, Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Dullah, Ronny Januri, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Wardah, H. Ruyanto, Taryadi. Dimana kegiatan tersebut di terima langsung oleh PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr Siska Gerfianti, MIKes, dan Staffnya.

Kabupaten/Kota Layak Anak yaitu Kabupaten / Kota dengan Sistem Pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, Seperti yang diterangkan PLT Kepala DP3AKB dr Siska Gerfianti, MIKes.

“ Komponen Kunci dalam semua indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Yaitu Adanya Peraturan/Kebijakan Daerah Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, Persentase Anggaran Yang Dialokasikan Untuk Kabupaten/Kota Layak Anak, .Sumber Daya Terlatih Konvensi Hak Anak, Keterlibatan Forum Anak/Kelompok Anak, Kemitraan Antar Opd Dalam Pengembangan KLA, Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam KLA, Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam KLA, Kemitraan Dengan Media Dalam KLA, Inovasi Dalam KLA “ Jelasnya lebih lanjut. TIM MP


Komisi