PEKALONGAN(MP) Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 maret 2019, dalam butir kesimpulannya Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mengagendakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Rombongan Komisi I dan II yang dipimpin Ketua Komisi II Bhisma Panji D, S.Si,Apt beserta Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu Ibnu RIsmansyah diterima oleh Sekretaris Dewan DPRD Kota Pekalongan Bambang Nurdiatman diruang rapat sidang utama gedung DPRD Kota Pekalongan. Jumat(29/03/19)

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi I ke DPRD Kota Pekalongan ingin mengetahui mengenai pengadaan blangko e ktp serta pengadaan ketenagakerjaan di wilayah Kota Pekalongan.

Menanggapi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan menjelaskan sampai saat ini yang belum melakukan perekaman e ktp sebanyak 1,7 persen. Mengenai pengadaan blangko ktp masih menjadi kewenangan Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, untuk kewenangan percetakannya di tahun 2015 awal sudah diserahkan ke kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Namun demikian untuk pengadaan blangko masih tergantung Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, Jawa Tengah sendiri untuk pengadaan blangko ktp di kordinir oleh Dukcapil Provinsi yang setiap awal bulan seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah membuat laporan diantaranya mengenai jumlah penduduk, ketersediaan blangko, data yang belum / sudah melakukan perekaman, jumlah e ktp yang sudah dicetak, jumlah akta kelahiran / kematian yang setiap bulan diterbitkan.

“dari rekapan laporan kabupaten dan kota tersebut bisa diketahui oleh provinsi, kabupaten mana yang potensi untuk pencetakan ktp nya masih banyak namun belum tersedia blangko, hal tersebut akan difasilitasi oleh provinsi yang akan berkordinasi dengan Dirjen Dukcapil Kemendari, jadi kita hanya tinggal menunggu pengiriman blangko ktp lewat pos oleh Dukcapil Provinsi Jawa Tengah”, jelasnya.

Selain itu pada kesempatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Bhisma Panji D, S.Si.Apt menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi II ke DPRD Kota Pekalongan ingin mengetahui mengenai pelimpahan aset akademi keperawatan dan terkait profesionalisme tenaga kerja di puskesmas-puskemas serta ingin sharing seputar pertanian di wilayah Kota Pekalongan.

Menanggapi hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang pusat kesehatan masyarakat, bahwa penyelenggaraan puskesmas perlu ditata ulang untuk meningkatkan aksesbilitas, keterjangkaun dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat serta menyukseskan program jaminan sosial nasional.

“Standar SDM di puskesmas-puskesmas masih menjadi problem di Kota Pekalongan karena harus menyediakan SDM yang cukup banyak, dengan banyaknya tenaga kesehatan yang dibiayai BLUD dari 369 yang ada di kami tenaga BLUD sekitar 250 orang, sehingga pendapatan BLUD habis untuk membiayai gaji tenaga BLUD” ujarnya. (Tim.MP)


Komisi