SEMARANG(MP) Menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 07 Mei 2019, dalam butir kesimpulannya Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu mengagendakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Rombongan Komisi I dan II yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Abas Abdul Jalil, M.Si didampingi Ketua Komisi II Bhisma Panji D, S.Si,Apt beserta Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu Ibnu RIsmansyah diterima oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Anang Budi Utomo diruang serba guna DPRD Kota Semarang Jawa Tengah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kab. Indramayu Ibnu Rismansyah dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja Komisi I ke DPRD Kota Semarang ingin sharing dan berbagi informasi mengenai penanganan tenaga kerja dan badan usaha milik desa (BUMDES).

Menanggapi hal tersebut Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kota Semarang, Budi Astuti menjelaskan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja diantarnaya Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan oleh BLK, Disnakertrans dan LPK binaan Disnakertrans. pelatihan yang dilaksanakan antara lain menjahit modiste, otomotif, operator komputer, tehnisi HP, desain grafis, mekanik, mesin jahit, tata boga, tata rias, membatik, menjahit cepat, dan jahit bordir. Selain dilaksanakan pelatihan yang bersifat ketrampilan teknis juga dilaksanakan pelatihan softskill berupa pelatihan pra magang, pelatihan berbasis pemagangan, pelatihan achievment motivation,pelatihan kewirausahaan mandiri dan pelatihan etos kerja. Dalam mendorong peningkatan kualitas pelatihan terutama yang dilaksanakan LPK Binaan Disnakertrans dilaksanakan kegiatan antara lain, Bimtek pengelola LPK, Uji Kompetensi Instruktur LPK serta akreditasi LPK.

“Mengenai UMK Kota Semarang, masih menjadi kota dengan UMK tertinggi yang memiliki UMK nyaris mencapai Rp 2,5 juta. Kota Semarang ditetapkan menjadi yang tertinggi, sementara yang terendah masih di Kabupaten Banjarnegara. Penetapan upah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 560/68 Tahun 2018. Penetapan UMK 2019 rata-rata 8,03 persen, sesuai dengan PP Pengupahan," ujar nya
Selain itu pada kesempatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Bhisma Panji D, S.Si.Apt menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan Komisi II ke DPRD Kota Semarang ingin mengetahui mengenai seputar kesehatan di wilayah Kota Semarang.

Menanggapi hal yang sampaikan Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Bhisma Panji D, S.Si. Apt tersebut, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD KMRT Wongsonegoro Kota Semarang, Sutrisno menjelaskan bentuk peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan UHC atau cakupan semesta yang ditunjukkan dengan ditandatanganinya peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

“Kota Semarang patut bangga karena Kota Semarang merupakan Pemerintah Kota/Kabupaten pertama yang sudah mencapai Universal Health Coverage di Jawa Tengah”. (Tim.MP)


Komisi