SURABAYA MP – Komisi II DPRD kabupaten Indramayu melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kab Sidoarjo dan Pemerintah Kota Surabaya di Bapenko (Badan Perencanaan Kota). Kunjungan kerja dilaksanakan dengan pembahasan yang berkaitan pada kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan pendidikan. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Muhamad Sholihin selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan didampingi Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, SH. KN dan Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, serta turut hadir 9 anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu

Nurhendriyati Ningsih selaku anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo menerima dan membuka kunjungan kerja tersebut dengan didamping oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai serta liding sektor terkait. Pada kunjungan kerja tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Muhamad Sholihin menilai Sidoarjo dan Indramayu memiliki kultur daerah yang mirip sehingga kedatangan Komisi II DPRD Kab. Indramayu ingin bertukar pikiran membahasa kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkaitan dengan pertanian, peternakan dan home industry.

“Seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan apa saja yang dicover untuk masyarakat kurang mampu yang berkaitan dengan lingkung pertanian, peternakan maupun bidang lainnya.” ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam, SH. KN.

Menanggapi hal tersebut, Aditya Nindyatman anggota dari Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa, “Kabupaten Sidoarjo memiliki APDB sebanyak 5.4 T dengan PAD sejumlah 1.7 T yang didominasi dari pajak dan restribusi daerah. Kapasitas produksi pertanian di Kabupaten Sidoarjo sendiri mengalamai penurunan yang saat ini tinggal 12 hektar. Kebijakan umum anggaran Sidoarjo, terdapat di Dinas Pangan dan Dinas Pertanian dengan jumlah anggaran sejumlah 18 M. Jumlah tersebut dominan dialokasikan untuk yang sifatnya subsisdi dan bantuan/hibah. Dan untuk infrastruktur dialokasikan langsung ke Desa melalui Dana Desa dengan jumlah desa minimal 2 M setiap desanya, sehingga nantinya desa langsung yang mengelola.”

“Untuk home industry kami memberikan modal pinjaman 50jt/UMKM dibawah naungan Dinas Koperasi, yang bekerja sama dengan BPK dan diverifikasi oleh BANK Jatim. Sehingga ada koordinasi dari beberapa dinas. UMKM di Sidoarjo diklasifikasikan secara teritori, untuk bantunnya kami memberikan dalam bentuk infrastruktur dan pameran setiap tahun, sehingga untuk modal dengan sistem pemberian pinjaman modal tersebut,” lanjut Aditya.

“Jadi DPRD sebagai pemberi kebijakan anggaran, dan untuk pelaksanaannya kembali pada dinas masing-masing yang terkait.” tutupnya.

Kunjungan Kerja dilanjut ke Bapenko (Badan Perencanaan Kota) Pemkot Surabaya dengan materi mengenai Pendidikan yang diterima langsung oleh Atika Hanum Sari, SH sebagai narasumber dan selaku Kasubag Kesejahteraan Badan Perencanaan Kota Surabaya.

Dalam paparannya bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan Kota Surabaya sebesar 21,79% dari jumlah total P-APBD 2019. Alokasi tersebut diperuntukan diantaranya sebagai Pemberian Biaya Pendidikan Daerah dengan Alokasi (APBD) untuk SD/MI sejumlah Rp3.014.667/rombel/bulan dan pada tingkat SMP/MTs sejumlah Rp5.354.656 /rombel/bulan, termasuk seragam bagi siswa tidak mampu, yang diterima melalui jalur mitra warga sebanyak 5-10%.

Selain dari pada itu dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Pelatihan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Sertifikasi tenaga pendidik, Pemberian dianataranya dengan Tambahan Perbaikan Penghasilan Bagi Guru Sekolah Swasta sebesar 1.000.000/orang/bulan, Pendidikan Lanjutan S1 dan S2 bagi Guru, Pemberian biaya jasa pelayanan bagi guru PAUD : pendidik TK, KB, TPA sebesar Rp 250.000/orang/bulan pendidik PPT dan pendidikan TK yang lembaganya berada di Balai RW sebesar Rp 400.000/orang/bulan, Pemberian biaya jasa pelayanan bagi guru inklusi, kelas layanan khusus, terbuka Rp600.000/orang/bulan. Pemberian alokasi ini tidak serta merta diberikan namun pendidik dan tenaga pendidik tersebut harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah diberikan.

“Upaya lainnya dari Pemerintah Kota Surabaya dengan melakukan peningkatkan aksesibilitas pendidikan pembangunan gedung sekolah, Peningkatan sarana dan prasarana berbasis IT, Bus Sekolah, Perpustakaan dan Taman Bacaan, Rumah Bahasa dan Rumah Matematika.” Ujar Atika.(TIM MP)


Komisi