JAKARTA-MP. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik,dimana Pemerintah Pusat berkeinginan agar Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Sebagai PPK BLUD Untuk Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel salah satunya adalah dengan mendorong PUSKESMAS dan RSUD untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut data dari Kementerian Kesehatan saat ini ada 9825 Puskesmas dan sebagian besar belum menjadi BLUD. Permasalahan utamanya terletak pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
 
Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi II melakukan Konsultasi/Koordinasi ke Kementerian Kesehatan Dirjen Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta, Konsultasi ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Muhamad Sholihin, S.Sos.i yang didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Drs. Haryono, MSi, serta anggota Komisi II Drs. Eddy Mulyadi, MM, Wardah, Hj. Siti Aminah, Hj. Kursiah, Roni Januri, Dullah, Taryadi dan Ruyanto.
 
 
Diterima di ruang rapat Pelayanan Kesehatan Primer lantai 4 blok C Gedung Adhyatama diterima oleh dr. Sutaryanto dan dr Wing Irawati dari Dir Pelayanan Kesehatan Primer Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang di damping P Yankes sdr Deddy K.
 
Yg dimaksud dengan ”badan layanan umum daerah” adalah sistem yg diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dlm memberikan pelayanan kpd masyarakat yg mempunyai fleksibilitas dlm pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 
Setelah menjadi BLUD, apa yang harus di lakukan dan bagaimana pola pengelolaan keuangan BLUD bisa dijalankan dengan baik, seperti yang di terangkan dari Dir Pelayanan Kesehatan Primer dr. Sutaryanto “ dalam hal ini kami dari Kementerian Kesehatan memiliki system dan Software PJJO serta Software PPK-BLUD, dan juga akan melakukan pendampingan dan pencatatan keuangan sebagaimana kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD pasca penerapan dikeluarkan nya Permendagri NO 79 Tahun 2018 “ .
 
Selain dapat mengelola keuangan secara mandiri blud pun dapat merekrut dan mengelola pegawai sendiri. Tambah dr. Wing Irawati, yang terpenting BLUD mempunyai rencana program pengelolaan (Planning) selama 5 (lima) tahun kedepan. ( TIM MP)

Komisi