JAKARTA MP – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu melakukan konsultasi ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia . Sebagai salah satu program kerja dan kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu Masa Persidangan I Tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu.

Kunjungan Konsultasi dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH , dan didampingi Wakil Ketua Komisi II Anggi Nofiah, Sekretaris Komisi IIDrs. H. haryono, MSi serta Anggota Komisi II Drs. H. Eddy Mulyadi, SE.MM , Wardah, Dullah, Hj. Kursiah, H. Ruyanto, Hj Siti Aminah.

Konsultasi Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu ke Dirjen Dikdasmen dan Paud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diterima Kasubag Hukum Dirjen Dikdasmen dan Paud oleh Ani Sayeti, SH. MM, beserta Tim Tekhnis, bertempat di ruang rapat Gedung E lantai 5 Komplek Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menurut Ketua Komisi II Dalam, SH. KN dalam sambutannya mengatakan “ konsultasi ini dilakukan untuk menanyakan terkait pengelolaan dana Bos dari mulai penyaluran sampai dengan pertanggung jawabannya “ .

Menanggapi hal tersebut Ani Sayeti, SH. MM menjelaskan “ bahwa petunjuk tekhnis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun lalu di cabut dan diganti dengan Permendikbud no 8 tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS, sehingga ada penambahan penerima dana BOS yang diberikan secara langsung kesekolah, agar dapat digunakan oleh sekolah sesuai dengan Merdeka Pengelolaan “.

Lebih lanjut diterangkan Tim teknis Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menjelaskan, Bahwa pembayaran dari Kas Umum Negara (KUN) kini langsung diberikan ke sekolah masing-masing, yang pembayarannya sesuai dengan tahapan penyaluran Tahap I sebesar 30%, tahap ke 2 sebesar 30% dan tahap ke 3 sebesar 40%. Dengan syarat sekolah penerima Bos harus terdaftar dalam Dapodik, memiliki NPSN, bukan satuan pendidikan kerjasama, jumlah siswa rata rata 60 selama 3 tahun berturut turut dan ijin operasional aktif, serta sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan Bos melalui bos.kemendikbud.go.id. TIM MP