BANDUNG (MP) Kegiatan Konsultasi di awal tahun 2021 Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu dilaksanakan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat. Rabu, 17/02/2021. Rombongan Komisi II yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, SH Didampingi Ketua Komisi 2 Dalam, SH. KN beserta Wakil Ketua Komisi 2 Anggi Nofiah, Sekretaris Drs. H. Haryono, Msi, juga anggota Komisi 2 Drs. H. Eddy Mulyadi, MM, Hj. Siti Aminah, Wardah, Dullah, Taryadi diterima Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs Rahmat M, MSi beserta jajaran di ruang pertemuan Prabu lantai III Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu Dalam, SH. KN mengungkapkan maksud tujuannya berkonsultasi ke Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat  , “ Kami ingin mengetahui beberapa hal mengenai Program Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar untuk Kabupaten Indramayu di tahun 2021 dan mengenai tenaga penggerak desa/kelurahan “ Ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Perwakilan BKKBN Drs. Rahmat M, Msi, mengucapkan terima kasih untuk kunjungan konsultasi ini dan menjelaskan bahwa di tahun 2020 banyak program yang belum mencapai target di Indramayu, walaupun memang ada beberapa program yang sudah memenuhi target di bandingkan beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat, seperti pencapaian PA Pil terhadap PPM, MOP, dan Implan. Diharapkan di tahun 2021 bisa mencapai target, dimana di tahun ini program-program BKKBN dilaksanakan dengan cara menyambut bola, mengunjungi langsung pasangan usia subur.

Lebih lanjut mengenai tenaga penggerak desa/kelurahan, diungkapkan A. Syamsul M, SPd,MAP, bahwa tenaga penggerak desa/kelurahan adalah Tenaga penggerak partisipasi masyarakat dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di tingkat desa atau kelurahan, adapun yang di rekrut adalah kaum muda, usia produktif, berjumlah 2000 0rang tersebar di seluruh pelosok jawa barat, menjangkau daerah-daerah pedalaman dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat berbasis keluarga, yang di biayai dari hibah Gubernur Jawa Barat. Tim MP


Komisi