INDRAMAYU (MP) Pada saat musim tanam khususnya padi, banyak oknum mempermainkan pupuk bersubsidi agar langka dan menjadi harga jualnya mahal. Hal tersebut dialami para petani Kabupaten Indramayu. Para petani terpaksa membeli pupuk bersubsidi yang dipaketkan dengan pupuk non subsidi atau obat-obatan lainnya.

Hal tersebut dikatakan oleh Perwakilan petani Robidin, saat melakukan Audiensi, di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, Selasa (26/1/2021).

Robidin menerangkan, dalam pengaplikasian penjualan pupuk bersubsidi di lapangan, kios menjual Pupuk dengan cara sistem paket.

"Petani ini membeli pupuk bersubsidi, tetapi juga disuruh membeli yang lain satu paket, contohnya obat-obatan yang sebetulnya tidak dibutuhkan petani atau pupuk nonsubsidi. Nah, ketika misalkan tidak membeli paket tersebut, maka pupuk subsidinya tidak boleh dibeli," terangnya.

Berkaitan dengan situasi tersebut, puluhan petani yang merupakan perwakilan kelompok tani dari tiga Kecamatan, yakni, Cikedung, Lelea, dan kandang Haur, mendatangi DPRD Indramayu untuk meminta agar dapat dipertemukan dengan pihak distributor atau dinas terkait dengan permasalahan tersebut.

Audensi yang di selenggarakan diuang Bapemperda DPRD Kabupaten Indramayu dihadiri dari Komisi 2 Dalam SH, KN, Wardah dan Dulah, sedangkan H. Nico Antonio, ST dari Komisi 3 DPRD Indramayu, Juga dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri serta Dinas Pertanian.

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Dalam menuturkan, penjualan pupuk bersubsidi dengan cara dipaketkan jelas tidak diperbolehkan.

"Praktek seperti itu karena memang kios kalau mengandalkan jualan dari pupuk besubsidi saja yang lainnya tidak terjual," tuturnya.

Namun lanjut Dalam, kios tidak mungkin serta merta berbuat demikian kalau tidak ada sesuatu hal dari distributor. Oleh karena itu pihaknya memohon kepada Diskopdagin untuk menertibkan distributor yang ada di Indramayu agar tidak melakukannya hal itu lagi.

"Karena jelas, penjualan secara paket itu tidak diperkenankan, Kalau tidak sesuai dengan kewenangannya, akan diberikan sanksi " tegasnya.

Dalam menambahkan, pihaknya meminta dan merekomendasikan kepada Dinas Pertanian  Indramayu agar mengundang semua Kelompok Tani di Kabupaten Indramayu untuk dilakukan pembinaan dan Verifikasi ulang, agar yang mendapatkan RDKK adalah Petani Penggarap.TIM MP


Komisi