INDRAMAYU (MP). Petani di Indramayu kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, akibatnya banyak  Petani terpaksa membeli pupuk nonsubsdi bahkan membeli pupuk import dengan harga tiga kali lebih mahal dari pupuk bersubsidi.

Melihat situasi seperti itu, Komisi II DPRD Indramayu melaksanakan Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi 2 Dalam, SH. KN  di dampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi 2, Anggi Nofiah, Drs. H. Haryono, Msi,  juga angota Komisi 2 H. Drs. H. Eddy Mulyadi,MM,  Siti Aminah dan H. Ruyanto.

Rapat kerja yang dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu dan perwakilan dari PT Pupuk Kujang, untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kelangkaan Pupuk, hadir pada rapat kerja tersebut Plt Sekretaris Dinas Pertanian, Ahmad Yani yang mewakili Kepala Dinas Pertanian, dan dari PT Pupuk Kujang, di wakili Kepala Bagian Penjualan Pupuk Subsidi Wilayah Jabar 2, Fajar Ahmad dan Resa Prambudi.

Dinas Pertanian pada rapat kerja tersebut menjelaskan berkaitan dengan, pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2021, Ahmad Yani mengutarakan bahwa “ Kebutuhan pupuk bersubsidi berasal dari RDKK yang disusun oleh kelompok tani, yang selanjutnya diinput oleh petugas entry e-RDKK kecamatan ke sistem aplikasi online e-RDKK. Selanjutnya propinsi memberikan alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK Kabupaten”.

Penyusunan alokasi dan kebutuhan pupuk bersubsidi diatur oleh Permentan nomor 49 tahun 2020 dan Pengadaan serta penyaluran dilakukan oleh Produsen, distributor dan kios pengecer pupuk bersubsidi seperti yang diatur oleh Permendag nomor 15 tahun 2013.

Sedangkan dari pihak PT Pupuk Kujang  Fajar Ahmad menerangkan “ bahwa kebutuhan petani yang ada dalam gudang-gudang pupuk Kujang di beberapa lokasi di Indramayu sudah sangat mencukupi sesuai kebutuhan yang mengacu pada RDKK, karena PT Kujang akan memproduksi pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK, setelah terpenuhi jumlah RDKK baru akan memproduksi pupuk non subsidi.

Namun pada kenyataan dilapangan seperti yang dikatakan Ketua Komisi 2 Dalam SH KN bahwa salah satu faktor yang membuat distribusi pupuk subsidi tidak berjalan baik  karena adanya keanggotaan kelompok tani yang tidak jelas. “Ada kelompok tani yang anggota bahkan pengurusnya terdiri dari bapak, ibu, anak, keponakan dan tetangga atau satu keluarga, Bahkan, orang yang sudah meninggalpun  masuk sebagai anggota kelompok tani. Walaupun memang ada kelompok tani yang bagus. Tapi lebih banyak kelompok tani yang tidak jelas,” tegasnya.

Dalam rapat kerja tersebut Komisi II DPRD Indramayu merekomendasikan agar kepengurusan kelompok tani segera diperbaiki. Selain itu, juga meminta agar dilakukan verifikasi ulang terhadap petani yang betul-betul menggarap lahan pertanian. Fungsi BPP dan PPL yang belum maksimal, juga menjadi sorotan Komisi II, dan meminta agar kedepan peran dua lembaga tersebut bisa diberdayakan.

“Kami juga minta agar dibuka kembali input e-RDKK untuk perbaikan kebutuhan pupuk petani, dan tindak tegas kios-kios yang menjual pupuk subsidi diatas HET,” tegas Dalam. Serta dibukanya kembali input e-RDKK sangat penting karena  masih banyak petani yang belum terdaftar dalam e-RDKK. TIM MP.


Komisi