BANYUMAS (MP) - DPRD kabupaten Indramayu melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD kabupaten Banyumas Provinsi Jawa tengah.
Agenda kunjungan kerja ini, untuk sharing dan tukar informasi Terkait Penanganan anggaran dampak pandemi covid19

Kunjungan diterima langsung ketua DPRD kab. Banyumas Budhi Setiawan. Salah satu sasaran kunjungan kerja ini yakni untuk menggali informasi dan mengetahui sejauh apa penanganan dampak pandemi covid19 yang ada di kab.banyumas.

Rombongan DPRD kab. Indramayu dipimpin wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu M. Sholihin.S.Sos.I didampingi ketua komisi 3 (tiga) Ibnu Rismansyah, wakil ketua H Nico Antonio, sekretaris H Ahmad Fathoni, dan anggota H Abdurrahman SE.MM, H Warli, H Casmuni, Kiki Zakiyah, Drs, H Nurhayati, Fenti, Rini


M Sholihin S.Sos. I Dirinya sangat berterima kasih kepada DPRD kabupaten Banyumas karena di sela sela kesibukannya masih menerima kunjungan kerja ini.

“Mudah-mudahan kunjungan kali ini, kami mendapat banyak masukan tentang bagaimana penanganan dampak pandemi covid19,” ujarnya.

Budhi Setiawan dirinya sangat berterima kasih karena DPRD kab Banyumas di pilih untuk kunjungan kerja kali ini. semoga menjadi referensi dan mudah mudahan bisa di terapkan di DPRD kabupaten Indramayu.


Anggaran operasional DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang ada di APBD Tahun 2020 dipangkas untuk mendukung penanganan pandemik COVID-19, kata Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr. Budhi Setiawan.

"Sama seperti daerah lain, di Banyumas dipotong juga karena kebutuhannya cukup besar. Bahkan nanti, sebagian yang enggak penting-penting, yang kaitannya dengan dana aspirasi mungkin akan kita kurangi juga," katanya

Selain itu, kata dia, kegiatan fisik jika tidak terlalu mendesak juga akan ditunda dulu.

Dengan demikian, lanjut dia, anggaran-anggaran tersebut bisa dialihkan untuk mendukung penanganan COVID-19 di Banyumas karena permasalahan tersebut dinilai lebih penting.


Terkait dengan penanganan pandemik COVID-19 di Banyumas, Budhi mengatakan pihaknya turut bergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk terlibat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

di akhir acara kunjungan ini, DPRD kabupaten Indramayu dan DPRD kabupaten Cilacap saling bertukar cindera mata tanda kunjungan kerja sudah selesai

TIM MP

INDRAMAYU MP - Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Melakukan Kunjungan Lapangan Ke Perumda PDAM Tita Dharma Ayu Dan Sejumlah Objek Wisata Di Indramayu, Kunjungan lapangan ini perlu dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, dalam fungsi legislatif perihal penganggaran, pengawasan, terutama terkait program kegiatan dan pelayanan PERUMDA AIR MINUM terhadap masyarakat serta potensi peningkatan PAD dari sektor pariwisata. Kamis 13 februari 2020.

Kunjungan lapangan dipimpin langsung Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ahmad Fathoni didamping anggota Nurhayati, Warli, Kiki Zakia. Pada kunjungan lapangan inipun diterima langsung Dirut PERUMDA Air Minum Tirta Dharma Ayu Ir. Tatang Sutardi, S.Sos. M.Si langsung Mendampingi komisi III DPRD Kabupaten Indramayu melihat langsung kondisi yang ada di kantor pusat PERUMDA Air minum Tirta Dharma Ayu.

Dalam sambutannya Ir. Tatang Sutardi, S.Sos. M.Si mengatakan “ bahwa kami sudah mempersiapkan data untuk program pemasangan sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Semoga dengan adanya program (MBR) ini masyarakat bisa menikmati air bersih dari PERUMDA Air Minum, kamipun terus berupaya memberikan pelayanan terbaik serta memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat”.

Menurut Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu H Ahmad Fathoni setelah kita tinjau ke lokasi melihat secara langsung situasi dilapangan, masih ada Laporan masyarakat selama ini adalah air yang kerap keruh dan tidak mengalir, permasalahan klasik ini saya yakin bisa diatasi dan harus berani melakukan terobosan.

Pada kunjungan lapangan di sejumlah objek wisata yang ada di Indramayu Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Carsim.SE.,MM pun ikut serta mendampingi Komisi III melihat langsung situasi dan kondisi objek wisata Mutiara Bangsa, Waterbom Bojongsari Dan Air Terjun Buatan.

Lebih lanjut H Akhmad Fathoni mengungkapkan dari sektor pariwisata sebenarnya selama ini banyak potensi PAD di Kabupaten Indramayu yang belum digarap maksimal, “ kami berharap kepada Dinas Budaya Dan Pariwisata harus lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta memberikan informasi dan kerjasama dengan semua elemen bahwa di Kabupaten Indramayu mempunyai tempat wisata yang menarik,asik dan mendidik”

“ Kami akan terus mendorong bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu ini dari tahun ke tahun harus ada peningkatan. Kami bukan hanya mendorong, tapi siap mendukung dan terjun langsung,” ujar Warli Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu.

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Indramayu Carsim berharap Semoga dengan adanya kunjungan lapangan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu ini pada objek wisata yang ada di Indramayu bisa semakin ramai dikunjungi masyarakat Indramayu. TIM MP

CIREBON MP - Banyaknya masukan dan keluhan terkait penanganan covid19 di kabupaten Indramayu. Dari pendistribusian bantuan sosial, pelaksanaan Pembatasan sosial skala besar (PSBB) hingga tidak adanya transparansi penggunaan dana. Komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu belajar penanganan covid19 di DPRD kota Cirebon.

Rombongan komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu dipimpin langsung ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin SH. Didampingi pimpinan dan anggota komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu.

Bertempat di ruang rapat sidang utama DPRD kota Cirebon rombongan komisi 3 (tiga) di terima langsung ketua DPRD kota Cirebon.

Dalam sambutannya ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin SH mengatakan. Kota Cirebon dan kabupaten Indramayu secara letak geografis, sosial dan budaya memang tidak jauh berbeda. Kami DPRD kabupaten Indramayu ingin mengetahui langkah apa saja yang sudah dilakukan DPRD kota Cirebon dalam fungsi legislatif dalam penanganan pandemi covid19. Ujarnya


Menurut ketua DPRD kota Cirebon Penanganan Covid-19 dan Pengawasan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-16/2020 kami membuat panitia khusus (pansus). diketuai oleh dr Tresnawaty SpB.

Adapun tugas dari pansus tersebut diantaranya memastikan penanganan korban masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif terinfeksi Covid-19 dilakukan secara masif dan terpadu di Kota Cirebon. Kemudian, memastikan protokol pencegahan Covid-19 telah dilakukan secara ketat dan menyeluruh di instansi pemerintah maupun di lingkungan masyarakat.


Selanjutnya, pansus juga memastikan pelaksanaan mitigasi berbagai dampak pandemi Covid-19 di Kota Cirebon berlangsung secara optimal. Hingga memastikan pelaksanaan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa dalam kunjungan kerja ini menyampaikan, percepatan penanganan Covid-19 baik pemerintah pusat maupun daerah sudah membuat kebijakan. Namun, penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui gugus tugas penanganan Covid-19 dirasakan belum optimal.

“Terutama dalam permasalahan sosial, sehingga masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Affiati, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, DPRD Kota Cirebon membentuk pansus tersebut.

“Mudah-mudahan Pansus Pembahas Penanganan Covid-19 dan Pengawasan Penyesuaian APBD Tahun 2020 bisa berperan maksimal dalam fungsi pengawasan,” katanya.TIM MP

JAWA TIMUR MP - Kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu ke Pemerintahan Kota Surabaya diterima di ruang rapat Giri arta. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua M. Sholihin dan didampingi Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah disambut baik oleh perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Suabaya.

Pada kesempatan itu WAkil Ketua DPRD M Sholihin, S.Sos.I mengungkapkan maksud kunjungan kerja ini terkait dengan Restribusi dan Pajak Daerah, untuk bisa menggali pengetahuan tentang bagaimana mekanisme yang ditempuh sehingga dari unsur restribusi dan pajak daerah ndapat berjalan dengan semestinya dan mampu dijadikan sebagai unsur dalam peningkatan PAD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan pengelolaan pajak daerah, BPKPD Kota Surabaya mengintergrasikan dengan sistem informasi terpadu yang berbasis tekhnologi informasi, dengan sistem yang telah terintegrasi tersebut, pencatatan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara realtime terekam dalam database sehingga kemungkinan untuk manipulasi data sangat minim.

Seperti halnya di Kota Malang, yang sudah menerapkan sanksi khusus bagi mereka wajib pajak yang melanggar ketentuan pajak. Sanksi itu berupa penempelan stiker himbauan bahwa wajib pajak ini belum membayar pajak. Jika mereka wajib pajak masih belum bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka pihak kejaksaan akan mengambil alih wewenangan untuk menindak lanjuti. (Tim MP)

JAKARTA,MP- Komisi III DPRD kabupaten indramayu jawa barat melakukan konsultasi dirjen dalam negri kementrian perdagangan republik indonesia di jakarta. Konsultasi untuk study banding memang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kinerja komisi III DPRD Kabupaten indramayu terkait pengelolaan pasar daerah.

Konsultasi dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indramayu Serta Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah, Sekretaris H.Ahmad Fathani Dan Anggota H Warli, H Casmuni, Dra. Hj. Nurhayati M.Pdi, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Amd, Roikhatul Janah, Kiki Zakiyah, Sp. Menurut Wakil Ketua M Solihin dalam sambutanya di Dirjen Dalam Negri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. Pasar merupakan salah satu unit usaha milik pemerintah daerah yang tidak sedikit dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Namun kondisi pasar saat ini perlu ada pembenahan dalam peningkatan pendapatan daerah, terutama dalam hal sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik bagi konsumen, serta kami berharap kabupaten indramayu bisa mendapatkan program dari Dirjen Dalam Negri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yang bisa di kembangkan di daerah khususnya di kabupaten indramayu “. Ungkapnya

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu di terima langsung Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sarana Distribusi Kementrian Perdagangan RI Muhammad Anwar Rahmat . Ditahun 2020 ada beberapa program diantaranya akan ada pelatihan kepala pasar, sekolah pasar dan untuk sekolah pasar sasaran utamanya adalah para pedagang, aktifasi pasar yaitu mengadakan kegiatan di pasar seperti yang di lakukan di mall,dengan disahkannya undang undang no.7 tahun 2014 tentang perdagangan, istilah pasar tradisional berubah penyebutannya menjadi pasar rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, meningkatkan ekonomi lokal, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkatklan kesempatan kerja, menyediakan sarana berjualan terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga, serta meningkatlkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pada saat ini terdapat banyak peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan pasar, misalnya Perpres no.112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, peraturan mentri perdagangan no. 48 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, permen no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, permen no 20 Thun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar diharapkan dapat menjadikan rujukan agar pasar rakyat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifal lokal.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah sangat berterimakasih atas diterimanya di Dirjen Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, “ ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kami memiliki 13 pasar tradisional, pendapatan asli daerah selama ini belum terlalu signifikan. kami berharap pasar pasar yang ada di kabupaten indramayu mendapatkan bantuan langsung dari kementrian perdagangan. Dan yang ingin kami sampaikan lagi apakah ada ketentuan untuk ikatan pedagang pasar di setiap pasar rakyat . ungkapnya

Menanggapi hal tersebut Muhammad Anwar Rahmat mengatakan bahwa ikatan pedagang pasar sebenarnya tidak ada keharusan dibentuk akan tetapi, bilamana pedagang pasar bermusyawarah dan sepakat ingin membentuk ikatan pedagang pasar ya tidak ada masalah yang terpenting bisa memperjuangkan dan mewakili para pedagang. Dan jangan sampai disalahgunakan yang membuat pedagang merasa dirugikan.

Di akhir konsltasi ini DPRD Kabupaten Indramayu mendapatkan buku Standar Nasional dari Dirjen Perdagangan Kementrian Perdagangan tanda konsultasi ini sudah selesai. TIM MP

INDRAMAYU (MP) - Komisi III DPRD kabupaten Indramayu mensosialisasikan RAPERDA dan PERDA diantaranya di kecamatan Kandanghaur, krangkeng dan kecamatan jatibarang.

Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar mengetahui RAPERDA dan PERDA apa saja yang sudah di buat, Dan diperjuangkan legislatif beserta eksekutif di gedung DPRD kabupaten indramayu , sehingga masyarakat bisa memahami lebih dalam tentang regulasi yang telah dihasilkan oleh DPRD, Karena sosialisasi tatap muka secara langsung pada masyarakat merupakan media efektif dalam memberikan informasi.

“ Sosialisasi yang langsung menyentuh pada masyarakat, dapat lebih meningkatkan dan menjalin hubungan yang baik, antara masyarakat dan anggota DPRD kabupaten idramayu, termasuk juga dapat memberikan pokok pokok pikiran anggota DPRD pada masyarakat “ seperti yang dikatakan Ketua komisi III Ibnu rismansyah.

dalam rangka sosialisasi RAPERDA dan PERDA Kabupaten Indramayu,Dalam sosialisasi inipun hadir dan turut mengendampingi sekretaris ahmad fathoni dan anggota komisi III fenty ruchyanti, Hj rini yuliani, H Casmuni, Roikhotuljanah, H abdul rohman, kiki zakiyah.

"Ada 16 perda yang sudah ditetapkan dan 11 raperda di bahas badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) kabupaten Indramayu tahun 2020 diantaranya

Raperda
1.raperda tentang tata cara peyusunan program pembentukan peraturan daerah
2. raperda tentang perlindungan tenaga kerja migran
3. raperda tentang pengembangan industri kembang api
4. raperda tentang pengelolaan keolahragaan

Dan Perda yang sudah di tetapkan
1. Tentang penyertaan modal daerah
2. Perlindugan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petani tambak
3. Perubahan APBD kabupaten indramayu tahun anggaran2019
4. APBD kabupaten indramayu tahun anggaran 2020
seperti yang diungkapkan ketua komisi III ibnu rismansya Di hadapan Kuwu, BPD, Tokoh Masyarakat, organisasi kepemudaan dan peserta lainnya.

Peserta sosialisasi mengaku sangat mengapresiasikan atas adanya kegiatan sosialisasi RAPERDA dan PERDA ini karna anggota DPRD kab Indramayu datang langsung untuk mensosialisasikannya.

pada kesempatan inipun masyarakat dan anggota DPRD saling sharing dan Banyak masukan dari masyarakat sehingga dapat catatan yang positif ketika pembahasan raperda nanti .

Pada sosialisasi ini pula dimanfaatkan masyarakat terkait adanya permasalahan-permasalahan yang ada di kecamatan jatibarang , diantaranya menurut caswanto pemerintah sudah membangun pasar daerah yang baru dan bagus, sebaiknya pasar rabu dan minggu agar cepat di relokasi di pasar daerah jatibarang supaya sepanjang jalan yang ada di jatibarang bisa tertata rapih dan bersih.

Di tempat lain di kecamatan krangkeng peserta sosialisasi mengaku sangat bersyukur anggota Dewan datang langsung untuk mensosialisasikan raperda dan perda tersebut, kesempatan inipun dimanfatkan masyarakat untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Banyak masukan dari masyarakat yang disampaikan saat pertemuan tersebut, antara lain masalah pertanian, dan infrastruktur jalan.

Sosialisasi Perda dan raperda sangat berdampak positif untuk Anggota DPRD kabupaten indramayu karena selain meningkatkan kinerja Anggota DPRD, sosialisasi Perda juga menjadi tempat silaturahmi antara Anggota DPRD dengan konstituennya.(TIM MP)

Komisi