KUNINGAN (MP). Salah satu kebutuhan paling penting pada, umat manusia dan lingkungan yaitu kebutuhan akan adanya air bersih. Dan betapa pentingnya air bersih pada kesehatan manusia dan lingkungan, dapat kita mulai dengan memakai air sesuai kebutuhan kita.

Masalah air bersih merupakan hal yang paling fatal bagi kehidupan . Dimana setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Dengan air yang bersih tentunya membuat kita terhindar dari penyakit.

Bertempat di ruang rapat PERUMDA TIRTA kemuning kabupaten Kuningan KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu dan PERUMDA TIRTA DHARMA AYU melakukan koordinasi terkait penambahan air baku untuk wilayah kabupaten indramayu

Koordinasi dipimpin langsung ketua komisi III Ibnu Rismansyah didampingi sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III Warli,SE, Dra Hj Nurhayati, M.Pd.I, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Kiki Zakiyah,SE, Rokhatul Janah

Ketua komisi III Ibnu Rismansyah Dalam mengungkapkan Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan meningkat, hal ini disebabkan antara lain

  • Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan
  • Meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang makin beragam,

misalnya untuk mencuci mobil, mesin pendingin udara dan sebagainya.

Pemakaian air oleh masyarakat bertambah besar selaras dengan kemajuan masyarakat tersebut. Sehingga pemakaian air seringkali dipakai sebagai salah satu tolok ukur tinggi rendahnya suatu masyarakat. Kebutuhan air untuk pemakaian non domestic antara lain dipengaruhi oleh jenis  sarana yang membutuhkan air. Sebagai contoh kebutuhan air untuk rumah sakit  akan berbeda dengan kebutuhan air untuk perkantoran. Ungkapnya

Rapat koordinasi KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu di terima langsung SUHERMAN PERUMDA TIRTA KEMUNING kami sudah melakukan MOU dengan pemerintah kabupaten Indramayu dan Tirta DHARMA AYU untuk penambahan air baku dari waduk dharma untuk disambungkan ke wilayah indramayu timur, kecamatan krangkeng, kecamatan Karangampel, kecamatan junti.

Senada yang sama diungkapkan Dirut Tirta DHARMA Ayu TATANG SUTARDI S.Sos, M.si Disamping itu kebutuhan air untuk tiap jenis sarana juga tidak selalu sama, misalnya kebutuhan rumah sakit kelas A akan berbeda dengan kebutuhan rumah sakit kelas C. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghitung kebutuhan air pada masa yang akan datang juga perlu diketahui kebutuhan air untuk tiap pemakai air pada masa yang akan datang.

Untuk memproduksi air bersih diperlukan "sarana untuk memproduksi air bersih tersebut, antara lain: air baku, bangunan pengolahan, pipa transmisi, jaringan pipadistribusi dan perlengkapan lainnya. Di samping itu juga diperlukan organisasi dan tenaga pelaksana untuk mengelola sistem penyediaan air bersih".

Semoga Dengan kerjasama antara pemerintah kabupaten Indramayu dan kabupaten Kuningan untuk mengatasi kekurangan air baku bisa di atasi. Tegasnya

Direktur Teknik PERUMDA TIRTA DHARMA AYU Agus mengatakan. Mengingat kebutuhan air bersih dari tahun ketahun yang terus meningkat, maka sarana/sistem penyediaan air bersih yang sudah ada mungkin tidak dapat melayani kebutuhan air pada masa yang akan datang.

Sedangkan untuk merencanakan dan membangun sarana penyediaan air bersih tersebut, memerlukan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu kita perlu memperkirakan berapa tahun air bersih pada masa yang akandatang, sehingga dengan demikian kita dapat mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memproduksi air bersih sesuai dengan kebutuhan pada masa yang akan datang.

Di samping itu, dengan mengetahui kebutuhan air bersih pada masa yang akan datang kita dapat memperkirakan kebutuhan tenaga dan biaya untuk mengelola sistem penyediaan air bersih pada masa yang akan datang. Tegas Dirtek PERUMDA TIRTA DHARMA AYU. Tim MP

BANYUMAS (MP) - DPRD kabupaten Indramayu melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD kabupaten Banyumas Provinsi Jawa tengah.
Agenda kunjungan kerja ini, untuk sharing dan tukar informasi Terkait Penanganan anggaran dampak pandemi covid19

Kunjungan diterima langsung ketua DPRD kab. Banyumas Budhi Setiawan. Salah satu sasaran kunjungan kerja ini yakni untuk menggali informasi dan mengetahui sejauh apa penanganan dampak pandemi covid19 yang ada di kab.banyumas.

Rombongan DPRD kab. Indramayu dipimpin wakil ketua DPRD kabupaten Indramayu M. Sholihin.S.Sos.I didampingi ketua komisi 3 (tiga) Ibnu Rismansyah, wakil ketua H Nico Antonio, sekretaris H Ahmad Fathoni, dan anggota H Abdurrahman SE.MM, H Warli, H Casmuni, Kiki Zakiyah, Drs, H Nurhayati, Fenti, Rini


M Sholihin S.Sos. I Dirinya sangat berterima kasih kepada DPRD kabupaten Banyumas karena di sela sela kesibukannya masih menerima kunjungan kerja ini.

“Mudah-mudahan kunjungan kali ini, kami mendapat banyak masukan tentang bagaimana penanganan dampak pandemi covid19,” ujarnya.

Budhi Setiawan dirinya sangat berterima kasih karena DPRD kab Banyumas di pilih untuk kunjungan kerja kali ini. semoga menjadi referensi dan mudah mudahan bisa di terapkan di DPRD kabupaten Indramayu.


Anggaran operasional DPRD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang ada di APBD Tahun 2020 dipangkas untuk mendukung penanganan pandemik COVID-19, kata Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dr. Budhi Setiawan.

"Sama seperti daerah lain, di Banyumas dipotong juga karena kebutuhannya cukup besar. Bahkan nanti, sebagian yang enggak penting-penting, yang kaitannya dengan dana aspirasi mungkin akan kita kurangi juga," katanya

Selain itu, kata dia, kegiatan fisik jika tidak terlalu mendesak juga akan ditunda dulu.

Dengan demikian, lanjut dia, anggaran-anggaran tersebut bisa dialihkan untuk mendukung penanganan COVID-19 di Banyumas karena permasalahan tersebut dinilai lebih penting.


Terkait dengan penanganan pandemik COVID-19 di Banyumas, Budhi mengatakan pihaknya turut bergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk terlibat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.

di akhir acara kunjungan ini, DPRD kabupaten Indramayu dan DPRD kabupaten Cilacap saling bertukar cindera mata tanda kunjungan kerja sudah selesai

TIM MP

CIREBON (MP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola Pemerintah Daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat.

Oleh karenanya, memperkuat Peran DPRD dalam memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu untuk mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Koordinasi KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu dipimpin langsung Wakil ketua Nico antonio, didampingi sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III DPRD kabupaten Indramayu, Warli,SE, Dra Hj Nurhayati, M.Pd.I, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Kiki Zakiyah,SE, Rokhatul Janah.

Kunjungan koordinasi komisi III DPRD kabupaten Indramayu berlangsung di DPRD kabupaten Cirebon dan Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya wakil ketua komisi III Nico antonio mengatakan, Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan terbuka luasnya potensi keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mancari pendapatan sendiri untuk keberlanjutan pembangunan di daerah masing-masing. Salah satunya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Bertempat di ruang rapat DPRD kabupaten Cirebon rombongan komisi III di terima langsung   anggota DPRD KABUPATEN CIREBON DAN SEKDIS DINAS PERHUBUNGAN ADANG S Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon menggelar sosialisasi pengelolaan pajak daerah secara elektronik (online) dan penempatan alat perekam data transaksi usaha di Kabupaten Cirebon tahun 2020.

mengimplementasikan alat perekam data berbasis oinline yang akan ditempatkan pada empat jenis usaha yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir,” ujarnya.

bertempat di ruang rapat dinas perhubungan kabupaten Cirebon, Senada yang diungkapkan, Anggota Komisi III DPRD kabupaten Indramayu, Ahmad Fathoni, di dinas perhubungan kabupaten Cirebon,

menyampaikan kunjungan koordinasi yang dilakukan Komisi III DPRD ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan perparkiran yang ada di kabupaten Cirebon karena sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir cukup lumayan, kenapa kami memilih referensi di kabupaten Cirebon, karena  kabupaten Cirebon merupakan bagian yang sangat penting karena secara letak geografis dan budaya,adat masyarakat indramayu dan masyarakat kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda.

Sekdis dinas perhubungan kabupaten Cirebon, dirinya sangat berterimakasih kepada DPRD kabupaten Indramayu karena dinas perhubungan kabupaten Cirebon di pilih menjadi kunjungan koordinasi dalam mencari referensi, Sekdis dinas perhubungan kabupaten Cirebon, mengatakan. Mungkin dalam penanganan Perparkiran, kami memanfaatkan masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan karang taruna di lokasi setempat. Karena dengan memanfaatkan masyarakat sekitar tingkat kriminalitas ataupun pengangguran sedikit berkurang. "Akan tetapi untuk penanganan parkir di area pasar daerah kami tidak memungut karena berbenturan dengan Perda". Tegasnya. Tim MP

CIREBON MP - Banyaknya masukan dan keluhan terkait penanganan covid19 di kabupaten Indramayu. Dari pendistribusian bantuan sosial, pelaksanaan Pembatasan sosial skala besar (PSBB) hingga tidak adanya transparansi penggunaan dana. Komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu belajar penanganan covid19 di DPRD kota Cirebon.

Rombongan komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu dipimpin langsung ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin SH. Didampingi pimpinan dan anggota komisi 3 (tiga) DPRD kabupaten Indramayu.

Bertempat di ruang rapat sidang utama DPRD kota Cirebon rombongan komisi 3 (tiga) di terima langsung ketua DPRD kota Cirebon.

Dalam sambutannya ketua DPRD kabupaten Indramayu H Syaefudin SH mengatakan. Kota Cirebon dan kabupaten Indramayu secara letak geografis, sosial dan budaya memang tidak jauh berbeda. Kami DPRD kabupaten Indramayu ingin mengetahui langkah apa saja yang sudah dilakukan DPRD kota Cirebon dalam fungsi legislatif dalam penanganan pandemi covid19. Ujarnya


Menurut ketua DPRD kota Cirebon Penanganan Covid-19 dan Pengawasan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kota Cirebon Nomor 188.342/Kep.DPRD-16/2020 kami membuat panitia khusus (pansus). diketuai oleh dr Tresnawaty SpB.

Adapun tugas dari pansus tersebut diantaranya memastikan penanganan korban masyarakat yang berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan pasien positif terinfeksi Covid-19 dilakukan secara masif dan terpadu di Kota Cirebon. Kemudian, memastikan protokol pencegahan Covid-19 telah dilakukan secara ketat dan menyeluruh di instansi pemerintah maupun di lingkungan masyarakat.


Selanjutnya, pansus juga memastikan pelaksanaan mitigasi berbagai dampak pandemi Covid-19 di Kota Cirebon berlangsung secara optimal. Hingga memastikan pelaksanaan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Affiati AMa dalam kunjungan kerja ini menyampaikan, percepatan penanganan Covid-19 baik pemerintah pusat maupun daerah sudah membuat kebijakan. Namun, penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui gugus tugas penanganan Covid-19 dirasakan belum optimal.

“Terutama dalam permasalahan sosial, sehingga masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Affiati, untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, DPRD Kota Cirebon membentuk pansus tersebut.

“Mudah-mudahan Pansus Pembahas Penanganan Covid-19 dan Pengawasan Penyesuaian APBD Tahun 2020 bisa berperan maksimal dalam fungsi pengawasan,” katanya.TIM MP

MAJALENGKA (MP). Wakil ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu H Nico antonio, didampingi, sekretaris H Ahmad fhatoni dan anggota komisi III H warli,SE, Hj Nurhayati, Kiki Zakiah,SE. Melakukan koordinasi berkaitan dengan Retribusi daerah di, dinas perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset,  Daerah kabupaten Majalengka.

 H Nico Antonio mengatakan, perlu adanya koordinasi dan sinergi yang kuat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) serta kabupaten tetangga,  terkait Retribusi daerah.

KASI Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka Mengungkapkan. Setiap Daerah mempunyai potensinya masing-masing, begitupun di Kabupaten Majalengka yang mana salah-satu potensi Daerahnya berasal dari sektor Pasar, untuk memaksimalkan potensi tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka mengeluarkan Peraturan Daerah, di kabupaten Majalengka dalam penarikan retribusi di pasar daerah masih menggunakan sistem manual dan belum menggunakan E retribusi. Ungkapnya

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka H IWAN TJUNDIAWAN Sistem pengelolaan yang ada di kami tidak jauh berbeda dengan kabupaten Indramayu, kami berharap dengan adanya bandara Kertajati semoga bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Majalengka. Tegasnya

H Nico antonio pun. Mengungkapkan dalam mengatasi Retribusi daerah kita harus selangkah lebih maju dari kabupaten/kota tetangga dalam mengatasi Retribusi daerah. Tim MP

JAKARTA,MP- Komisi III DPRD kabupaten indramayu jawa barat melakukan konsultasi dirjen dalam negri kementrian perdagangan republik indonesia di jakarta. Konsultasi untuk study banding memang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kinerja komisi III DPRD Kabupaten indramayu terkait pengelolaan pasar daerah.

Konsultasi dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indramayu Serta Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah, Sekretaris H.Ahmad Fathani Dan Anggota H Warli, H Casmuni, Dra. Hj. Nurhayati M.Pdi, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Amd, Roikhatul Janah, Kiki Zakiyah, Sp. Menurut Wakil Ketua M Solihin dalam sambutanya di Dirjen Dalam Negri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. Pasar merupakan salah satu unit usaha milik pemerintah daerah yang tidak sedikit dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Namun kondisi pasar saat ini perlu ada pembenahan dalam peningkatan pendapatan daerah, terutama dalam hal sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik bagi konsumen, serta kami berharap kabupaten indramayu bisa mendapatkan program dari Dirjen Dalam Negri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yang bisa di kembangkan di daerah khususnya di kabupaten indramayu “. Ungkapnya

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu di terima langsung Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sarana Distribusi Kementrian Perdagangan RI Muhammad Anwar Rahmat . Ditahun 2020 ada beberapa program diantaranya akan ada pelatihan kepala pasar, sekolah pasar dan untuk sekolah pasar sasaran utamanya adalah para pedagang, aktifasi pasar yaitu mengadakan kegiatan di pasar seperti yang di lakukan di mall,dengan disahkannya undang undang no.7 tahun 2014 tentang perdagangan, istilah pasar tradisional berubah penyebutannya menjadi pasar rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, meningkatkan ekonomi lokal, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkatklan kesempatan kerja, menyediakan sarana berjualan terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga, serta meningkatlkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pada saat ini terdapat banyak peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan pasar, misalnya Perpres no.112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, peraturan mentri perdagangan no. 48 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, permen no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, permen no 20 Thun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar diharapkan dapat menjadikan rujukan agar pasar rakyat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifal lokal.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah sangat berterimakasih atas diterimanya di Dirjen Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, “ ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kami memiliki 13 pasar tradisional, pendapatan asli daerah selama ini belum terlalu signifikan. kami berharap pasar pasar yang ada di kabupaten indramayu mendapatkan bantuan langsung dari kementrian perdagangan. Dan yang ingin kami sampaikan lagi apakah ada ketentuan untuk ikatan pedagang pasar di setiap pasar rakyat . ungkapnya

Menanggapi hal tersebut Muhammad Anwar Rahmat mengatakan bahwa ikatan pedagang pasar sebenarnya tidak ada keharusan dibentuk akan tetapi, bilamana pedagang pasar bermusyawarah dan sepakat ingin membentuk ikatan pedagang pasar ya tidak ada masalah yang terpenting bisa memperjuangkan dan mewakili para pedagang. Dan jangan sampai disalahgunakan yang membuat pedagang merasa dirugikan.

Di akhir konsltasi ini DPRD Kabupaten Indramayu mendapatkan buku Standar Nasional dari Dirjen Perdagangan Kementrian Perdagangan tanda konsultasi ini sudah selesai. TIM MP

Komisi