BANDUNG (MP) – Komisi III DPRD Kabupayen Indramayu melaksanakan salah satu program kerja dan kegiatan DPRD tahun 2020 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu berupa Konsultasi.

Konsultasi perlu dilaksanakankan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja komisi III DPRD Kabupaten Indramayu, sehubungan Sedang Dibahasnya hibah tanah milik aset Pemda indramayu kepada IAIN syekh Nurjati Cirebon Oleh komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Bersama Tim Asistensi Eksekutif Pemerintah Indramayu Dalam Rangka Mendapatkan Referensi Dan Sharing Pendapat Dan Konsultasi Ke Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) provinsi Jawa barat.

Konsultasi dipimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah didampingi wakil ketua Nico Antonio Sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III DPRD Kab. Indramayu H. Abdul rohman, SE.,MM, H Casmuni, Hj Rini yuliani, A.Md, kiki zakiyah, sp, Fenti ruchyanti, Dra. Hj nurhayati, M.Pdi. Roikhotul janah, H WARLI.

Ibnu Rismansyah dalam sambutanya kami komisi III DPRD kabupaten indramayu ingin sharing dan mencari informasi terkait hibah tanah milik aset pemda indramayu kepada IAIN syekh nurjati cirebon. Belum lama ini kami melakukan kunjungan lapangan di lokasi yang akan di hibahkan,dan kamipun ingin mengetahui kajian – kajian yang dilakukan provinsi, apakah lokasi tersebut sudah layak dijadikan universitas. Dan kamipun ingin mengetahui dalam peraturan per undangundangan lembaga apa saja yang layak mendapatkat hibah” tegasnya

Dalam Konsultasi Tersebut Di Terima Langsung sekretaris Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi Jawa barat junaedi, SE.Ak Mengatakan "Kegiatan yang menyangkut kepentigan bangsa daan negara, masyarakat luas, termasuk diantaranya kegiatan pusat/daerah.Pihak yang dapat menerima hibah, lembaga sosial, lembaga budya,lembaga keagamaan, lmbaga kemanusiaan atau lmbagapndidikan,yang mendapatkan peryataan tertulis dari instani. Tekhnis yang berkopeten bahwa lembaga tersbut adalah lembaga yang bersifat non komersial". Pungkasnya.

Ketua komisi III ibnu Rismansyah adanya keinginan perluasan kampus IAIN Syekh nurjati cirebon di wilayah indramayu.kami berharap supaya masyarakat indramayu bisa dengan mudah melanjutkan ke perguruan tinggi dan mampu meningkatkan indeks pendidikan di kabupaten indramayu. hasil dari konsultasi ini nanti bisa dijadikan bahan referensi kami ketika rapat kerja nanti,”Pangkasnya(TIM MP)

JAKARTA MP- Komisi III DPRD Kab. Indramayu berkonsultasi ke Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat perihal Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.
Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah beserta Anggota Komisi III lainnya diterima langsung Oleh Kepala Seksi Kelembagaan Ibu Riche Noviasari, ST., M. Eng., Sc. Turut hadir pula dari pihak PDAM Kabupaten Indramayu Direktur Teknik Agus Suprihartono, BE., S.Sos dan Doddy Sudrajat.

Dalam sambutannya Ketua Komisi III DPRD Kab. Indramayu menyampaikan, bahwa maksud kunjungan konsultasi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Tata Kelola Program Hibah Air minum dan Sanitasi baik secara teknik maupun penyertaan modal.

Menanggapi hal tersebut Bagian Seksi Kelembagaan, Ibu Riche menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum ini dikhususkan untuk lapisan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah. Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut yaitu ≤ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA.

Untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Minum ini, Pemerintah Daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini, Pemda akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM. Selanjutnya, PDAM akan melaksanakan kegiatan pembangunan.

Dana hibah dapat dicairkan oleh Pemerintah Daerah setelah adanya rekomendasi atas hasil verifikasi terhadap kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini yang selanjutnya akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). Kabupaten/kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya. (Tim. MP)

INDRAMAYU (MP)- menindak lanjuti rapat kerja dengan Diskopdagin, komisi III DPRD kabupaten Indramayu melakukan kunjungan lapangan ke pasar daerah Jatibarang. Jumat ( 10 Januari 2019)

Kunjungan lapangan ini perlu dilakukan Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Indramayu, dalam fungsi legislatif perihal penganggaran, pengawasan, terutama terkait kinerja eksekutif dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

Kunjungan lapangan inipun dipimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah didamping anggota Nurhayati, casmuni, Warli,....

Pada kunjungan lapangan tersebut diterima kepala pasar daerah Jatibarang Daswanto langsung Mendampingi komisi III DPRD kabupaten Indramayu melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di pasar daerah Jatibarang.

Menurut ketua komisi III DPRD kab Indramayu Ibnu Rismansyah setelah kita tinjau ke lokasi melihat langsung permasalahan yang ada. ternyata Masih banyaknya pembenahan di pasar daerah Jatibarang terkait penataan pedagang, parkir,dan persampahan, masalah sampah masih jadi prioritas, karena dengan pelayanan terbaik masyarakat juga nyaman ketika belanja di pasar. Kami berharap dinas terkait bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada di pasar daerah Jatibarang.

Dalam kunjungan lapangan inipun turut hadir pula ketua ikatan pedagang pasar (IPP) Jatibarang LEO dirinya memaparkan apa saja tugas dan fungsi ikatan pedagang pasar (IPP) dan kami berharap dengan adanya kunjungan lapangan yang dilakukan komisi III DPRD kabupaten Indramayu semoga apa yang di keluhkan oleh pedagang bisa di realisasikan oleh anggota DPRD kabupaten Indramayu.tegasnya (Tim MP)

JAKARTA (MP) – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Melaksanakan Salah Satu Program Kerja Dan Kegiatan DPRD Tahun 2019 Sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Dan Agenda Kerja Komisi III Berupa Konsultasi Ke Direktur Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta. Senin (20/05/2019)

Konsultasi Ini Perlu Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Fungsi-Fungsinya. Sehubungan sedang dibahasnya terkait penyelenggarakan Tera/ Tera Ulang Serta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Rangka Mendapatkan Referensi Dan Sharing Pendapat Serta Konsultasi Ke Direjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta.

Konsultasi ini di pimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten indramayu M. Alam sukmajaya st mm Didampingi H Sirojudin, Ir H Didi Mujahiri, H Kasum, Yayah Juhriyah, H Kursiah, Asniyah Darpadi, Junaedi, Sandi Jayapasa, Dalam Sh Kn.

Dalam Kunjungan Ini Diterima Langsung Bagian program dan pelaporan setditjen PKTN, Nurrika A Dan M Syahran Serta Yudi Risnan Dit Metrologi. Dalam Sambutannya M Alam Sukmajaya St Mm, Menjelaskan Maksud Dan Tujuan Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ke Dirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta. Terkait Mengenai Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang Serta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Dampak Dengan Adanya Tol Cipali Sehingga Mengakibatkan Menurunya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga Kami Komisi III Dprd Kabupaten Indramayu Terus Mencari Sumber Pendapatan Yang Baru Dan Menggali Potensi Daerah Yang Ada Di Indramayu Agar Bisa Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu, Kalau Di Kelola Dengan Baik Dan Maksimal. Tegasnya

Yudi Risnan Dit Metrologi Memaparkan Pelayanan Metrologi Legal Pasca Uu 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Dengan Perkembangan Metrologi Transaksi Dengan Mengukur/ Menekan/ Menimbang, Landasan Oprasional UML Kabupaten/Kota UU NO 2 TAHUN 1981 Tentang Metrologi Legal Pasal 12 Dan 16 Mengenai Penggolongan Syarat Serta Mengenai Biaya Tera, Dalam Permendag No 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal, Sekaligus Permendag No 67 Tahun 2018 Tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapanya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang, Dan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Di akhir acara konsultasi ini Nurika anggraeni selaku bagian program dan pelaporan dirinya sangat mendukung bilamana ada pemerintah daerah yang ingin memanfaatkan tera untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan semoga hasil dari konsultasi ini bisa dijadikan bahan referensi di kabupaten indramayu . Pungkasnya (TIM MP)

SEMARANG MP-KOMISI III yang membidangi Perekonomian, melaksanakan Kunjungan Kerja ke DPRD Kabupaten Semarang dan DPRD Kota Semarang, Kunjungan Kerja ini di Pimpin Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah yang didampingi Wakil Ketua Nico Antonio, Sekretaris Achmad Fathoni dan Anggota Komisi II, A. Rohman, Casmuni, Warli, Rini Yuliani, Kiki Z, Fenty Ruchyati, Rokhatul J, Nurhayati.

Hadir Pula Perwakilan dari PDAM Indramayu, dimana kunjungan kerja Komisi III bertempat diruang rapat DPRD Kabupaten Semarang dan diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Semarang Budi Kristiono,SH dan Direktur Teknik PDAM Kab Semarang Eko Budi Santoso.

PDAM Tirta Bumi Serasi memiliki 43 ribu pelanggan atau 27 persen dari cakupan layanan di Kabupaten Semarang.Dengan Volume penjualan, jumlah pendapatan, dan jumlah pelanggan mengalami peningkatan, dan prosentase pengaduan hanya 5%. Pada PDAM Cabang Ambarawa, jumlah biaya operasional, volume penjualan, jumlah pendapatan, dan jumlah pelanggan meningkat, prosentase pengaduan 11%. PDAM Cabang Salatiga, jumlah biaya oprasional volume penjualan, dan jumlah pendapatan meningkat, prosentase pengaduan hanya 2%. PDAM Kabupaten Semarang Tirta Bumi Serasi dapat menekan biaya kerugian yang dikarenakan kebocoran, dengan cara mengkontrol penggunaan pipa tua. Volume produksi ditingkatkan, promosi yang lebih gencar, dan semakin meminimalisir jumlah pengaduan. Seperti yang diterangkan Eko Budi Santoso.

Sedangkan di DPRD Kota Semarang, Komisi III DPRD dan perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Mualim yang didampingi oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Semarang Juan Rama dan Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Abdul Majid.

Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pembahasan dalam kunjungan kerja ke DPRD Kota Semarang mengenai Retribusi Perparkiran. Kasie. Pendataan Dishub Hendri A. mengatakan " bahwa di Kota Semarang sendiri, target retribusi parkir realisasinya masih jauh dari harapan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kota Semarang kedepannya akan menggunakan sistem parkir elektrik".Dengan mengakses sips.dashboard.com, Pemkot dapat mengetahui data base masing-masing juru parkir yang ada di Kota Semarang. Harapannya dengan adanya sistem parkir elektrik ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang. (Tim MP)

 

PEKALONGAN (MP) – Komisi III melaksanakan salah satu program kerja dan kegiatan DPRD tahun 2019 sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kab. Indramayu berupa Kunjungan Kerja. Kunjungan Kerja (KUNKER) perlu dilaksanakankan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Komisi III DPRD Kab. Indramayu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Indramayu.

Sehubungan sedang dibahasnya raperda atas inisiatif DPRD Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidya ikan dan petambak garam. Maka Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu sharing pendapat serta belajar di DPRD Kota Pekalongan. (28/03/2019) Alasan memilih DPRD Kota Pekalongan untuk dijadikan referensi raperda inisiatif, karena selain RAPERDA nya sudah di terapkan dan mayoritas mata pencaharian selain pengrajin batik, banyak juga yang menjadi nelayan serta letak geografis dan kultur masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Indramayu.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu selaku wakil rakyat, langsung merespon. Dan memperjuangkan aspirasi para nelayan berupa membuat raperda inisiatif DPRD Tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidAya ikan dan petambak garam. Kamis

Kunjungan kerja dipimpin langsung wakil ketua H Kasan Basari, SH Didampingi ketua komisi III dprd kabupaten indramayu M. Alam Sukmajaya ST MM didampingi anggota Komisi III DPRD Kab. Indramayu, HJ Yayah Juhriyah, Hj Kursiah, Asniyah Darpadi, Subada H Kasum, Sandi Jaya Passa, Junedi, Didi Mujahiri, Sirojudin SP. Dalam, konsultasi tersebut di terima langsung Kabag Umum DPRD Kota Pekalongan Wisnu Adityo Yang mengatakan "bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisonal harus diupayakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkunganya, serta kearifan lokal di dalam kesinambungan ,pembangunan perikanan nasional. YANG dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan no 10 tahun 2017. “ tegasnya .di akhir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Indramayu ke DPRD Kota Pekalongan saling bertukar cinderamata tanda akhir kunjungan kerja sudah selesai (TIM MP)

Komisi