Colors: Yellow Color

Komisi D menerima hearing Asosiasi Warnet Indramayu atau AWI, yang bertempat di Ruang Balegda DPRD Kabupaten Indramayu, dipimpin oleh Drs. H. Muhaemin, selaku Ketua Komisi D dan dihadiri para Anggota Komisi D.

Asosiasi Warnet Indramayu (AWI) mengungkapkan kepada Komisi D, bahwa para pengusaha warnet menerima himbauan Bupati Indramayu terkait tentang tata tertib Warung Internet (Warnet), dalam rangka penggelolaan usaha warung internet, dengan prinsip-prinsip tertib, aman, bersih, beretika, dan bermoral.

Melalui Dinas Perhubungan Kominfo Indramayu, yang mengatur tentang Tata Tertib Warnet, dimana kesemuanya ada 12 poin. Namun dari pihak Asosiasi Warnet Indramayu merasa keberatan dengan dua poin tata tertib warnet tersebut, yaitu mengenai pengaturan waktu buka-tutup warnet dan penggunaan OSS perangkat lunak yang legal.

Mengenai pengaturan waktu jam buka-tutup warnet yang menyatakan, buka dari pukul 08:00 pagi dan tutup pukul 21:00, menurut AWI kurang efektif. Sedangkan jam efektif di warnet mulai dari pukul 12:00 siang sampai dengan malam.

Pada tata tertib tersebut, menurut para pengusaha warnet waktu yang efektif hanya 9 jam, yaitu dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 21.00 jelas sangat mengurangi pemasukan selaku pengusaha warnet. Dan untuk poin yang kedua, mengenai OSS legal, AWI dapat memaklumi.

Sementara itu, Drs. H. Muhaemin, selaku Ketua Komisi D menyatakan bahwa sebenarnya himbauan tata tertib ini baik bagi pengusaha warnet. Sedangkan mengenai hal-hal yang menjadi keberatan dari pihak AWI, akan didiskusikan dengan Kominfo, dan untuk lebih jelasnya, pihak Kominfo akan mengklarifikasi tentang jam buka-tutup warnet.

Mengenai ijin operasional, Komisi D akan telusuri sejauh mana regulasi yang mengatur tentang warnet, terutama dengan Dishub, karena bila dilihat mengenai perijinan, pembahasannya ada di Komisi C, bisa saja nanti akan ada rapat gabungan, antara Komisi D dan Komisi C, dimana Mitra Kerja dari Komisi C dengan Dinas Perijinan, sedangkan Komisi D bersama Dishub Kominfo.

Pada acara hearing tersebut Anggota Komisi D mengungkapkan pendapatnya, antara lain Mohamad Sholihin dan Abdul Rohman.


Komisi