JAKARTA (MP) – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Melaksanakan Salah Satu Program Kerja Dan Kegiatan DPRD Tahun 2019 Sesuai Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu Dan Agenda Kerja Komisi III Berupa Konsultasi Ke Direktur Jendral Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta. Senin (20/05/2019)

Konsultasi Ini Perlu Dilaksanakan Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Fungsi-Fungsinya. Sehubungan sedang dibahasnya terkait penyelenggarakan Tera/ Tera Ulang Serta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Dalam Rangka Mendapatkan Referensi Dan Sharing Pendapat Serta Konsultasi Ke Direjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta.

Konsultasi ini di pimpin langsung ketua komisi III DPRD kabupaten indramayu M. Alam sukmajaya st mm Didampingi H Sirojudin, Ir H Didi Mujahiri, H Kasum, Yayah Juhriyah, H Kursiah, Asniyah Darpadi, Junaedi, Sandi Jayapasa, Dalam Sh Kn.

Dalam Kunjungan Ini Diterima Langsung Bagian program dan pelaporan setditjen PKTN, Nurrika A Dan M Syahran Serta Yudi Risnan Dit Metrologi. Dalam Sambutannya M Alam Sukmajaya St Mm, Menjelaskan Maksud Dan Tujuan Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ke Dirjen Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Republik Indonesia Di Jakarta. Terkait Mengenai Penyelenggaraan Tera/ Tera Ulang Serta Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Dampak Dengan Adanya Tol Cipali Sehingga Mengakibatkan Menurunya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga Kami Komisi III Dprd Kabupaten Indramayu Terus Mencari Sumber Pendapatan Yang Baru Dan Menggali Potensi Daerah Yang Ada Di Indramayu Agar Bisa Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indramayu, Kalau Di Kelola Dengan Baik Dan Maksimal. Tegasnya

Yudi Risnan Dit Metrologi Memaparkan Pelayanan Metrologi Legal Pasca Uu 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Dengan Perkembangan Metrologi Transaksi Dengan Mengukur/ Menekan/ Menimbang, Landasan Oprasional UML Kabupaten/Kota UU NO 2 TAHUN 1981 Tentang Metrologi Legal Pasal 12 Dan 16 Mengenai Penggolongan Syarat Serta Mengenai Biaya Tera, Dalam Permendag No 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal, Sekaligus Permendag No 67 Tahun 2018 Tentang Alat Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapanya Yang Wajib Ditera Dan Ditera Ulang, Dan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Di akhir acara konsultasi ini Nurika anggraeni selaku bagian program dan pelaporan dirinya sangat mendukung bilamana ada pemerintah daerah yang ingin memanfaatkan tera untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan semoga hasil dari konsultasi ini bisa dijadikan bahan referensi di kabupaten indramayu . Pungkasnya (TIM MP)


Komisi