CIREBON (MP)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga yang sentral dalam sebuah pemerintahan di daerah. Pasalnya, hadirnya DPRD memperkuat tata kelola Pemerintah Daerah terutama dalam hal mendengarkan aspirasi rakyat.

Oleh karenanya, memperkuat Peran DPRD dalam memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat merupakan bagian yang tak terelakkan.

Untuk dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat, DPRD perlu untuk mengoptimalkan seluruh peran dan fungsinya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Koordinasi KOMISI III DPRD kabupaten Indramayu dipimpin langsung Wakil ketua Nico antonio, didampingi sekretaris Ahmad Fathoni dan anggota komisi III DPRD kabupaten Indramayu, Warli,SE, Dra Hj Nurhayati, M.Pd.I, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Kiki Zakiyah,SE, Rokhatul Janah.

Kunjungan koordinasi komisi III DPRD kabupaten Indramayu berlangsung di DPRD kabupaten Cirebon dan Dinas Perhubungan kabupaten Cirebon.

Dalam sambutannya wakil ketua komisi III Nico antonio mengatakan, Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadikan terbuka luasnya potensi keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mancari pendapatan sendiri untuk keberlanjutan pembangunan di daerah masing-masing. Salah satunya meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Bertempat di ruang rapat DPRD kabupaten Cirebon rombongan komisi III di terima langsung   anggota DPRD KABUPATEN CIREBON DAN SEKDIS DINAS PERHUBUNGAN ADANG S Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemkab Cirebon menggelar sosialisasi pengelolaan pajak daerah secara elektronik (online) dan penempatan alat perekam data transaksi usaha di Kabupaten Cirebon tahun 2020.

mengimplementasikan alat perekam data berbasis oinline yang akan ditempatkan pada empat jenis usaha yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir,” ujarnya.

bertempat di ruang rapat dinas perhubungan kabupaten Cirebon, Senada yang diungkapkan, Anggota Komisi III DPRD kabupaten Indramayu, Ahmad Fathoni, di dinas perhubungan kabupaten Cirebon,

menyampaikan kunjungan koordinasi yang dilakukan Komisi III DPRD ingin mengetahui sejauh mana pengelolaan perparkiran yang ada di kabupaten Cirebon karena sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir cukup lumayan, kenapa kami memilih referensi di kabupaten Cirebon, karena  kabupaten Cirebon merupakan bagian yang sangat penting karena secara letak geografis dan budaya,adat masyarakat indramayu dan masyarakat kabupaten Cirebon tidak jauh berbeda.

Sekdis dinas perhubungan kabupaten Cirebon, dirinya sangat berterimakasih kepada DPRD kabupaten Indramayu karena dinas perhubungan kabupaten Cirebon di pilih menjadi kunjungan koordinasi dalam mencari referensi, Sekdis dinas perhubungan kabupaten Cirebon, mengatakan. Mungkin dalam penanganan Perparkiran, kami memanfaatkan masyarakat sekitar dan bekerja sama dengan karang taruna di lokasi setempat. Karena dengan memanfaatkan masyarakat sekitar tingkat kriminalitas ataupun pengangguran sedikit berkurang. "Akan tetapi untuk penanganan parkir di area pasar daerah kami tidak memungut karena berbenturan dengan Perda". Tegasnya. Tim MP


Komisi