JAKARTA,MP- Komisi III DPRD kabupaten indramayu jawa barat melakukan konsultasi dirjen dalam negri kementrian perdagangan republik indonesia di jakarta. Konsultasi untuk study banding memang perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dan kinerja komisi III DPRD Kabupaten indramayu terkait pengelolaan pasar daerah.

Konsultasi dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indramayu Serta Ketua Komisi III Ibnu Rismansyah, Sekretaris H.Ahmad Fathani Dan Anggota H Warli, H Casmuni, Dra. Hj. Nurhayati M.Pdi, Fenty Ruchyanti, Hj Rini Yuliani,Amd, Roikhatul Janah, Kiki Zakiyah, Sp. Menurut Wakil Ketua M Solihin dalam sambutanya di Dirjen Dalam Negri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta. Pasar merupakan salah satu unit usaha milik pemerintah daerah yang tidak sedikit dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “ Namun kondisi pasar saat ini perlu ada pembenahan dalam peningkatan pendapatan daerah, terutama dalam hal sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik bagi konsumen, serta kami berharap kabupaten indramayu bisa mendapatkan program dari Dirjen Dalam Negri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yang bisa di kembangkan di daerah khususnya di kabupaten indramayu “. Ungkapnya

Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu di terima langsung Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sarana Distribusi Kementrian Perdagangan RI Muhammad Anwar Rahmat . Ditahun 2020 ada beberapa program diantaranya akan ada pelatihan kepala pasar, sekolah pasar dan untuk sekolah pasar sasaran utamanya adalah para pedagang, aktifasi pasar yaitu mengadakan kegiatan di pasar seperti yang di lakukan di mall,dengan disahkannya undang undang no.7 tahun 2014 tentang perdagangan, istilah pasar tradisional berubah penyebutannya menjadi pasar rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, meningkatkan ekonomi lokal, memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah meningkatklan kesempatan kerja, menyediakan sarana berjualan terutama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga, serta meningkatlkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pada saat ini terdapat banyak peraturan yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan pasar, misalnya Perpres no.112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, peraturan mentri perdagangan no. 48 tahun 2013 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, permen no 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, permen no 20 Thun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Untuk memudahkan para pelaku pasar dalam mengelola dan membangun pasar diharapkan dapat menjadikan rujukan agar pasar rakyat menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya indonesia yang mempunyai daya saing dengan tetap mempertahankan kearifal lokal.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Ibnu Rismansyah sangat berterimakasih atas diterimanya di Dirjen Dalam Negeri Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, “ ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kami memiliki 13 pasar tradisional, pendapatan asli daerah selama ini belum terlalu signifikan. kami berharap pasar pasar yang ada di kabupaten indramayu mendapatkan bantuan langsung dari kementrian perdagangan. Dan yang ingin kami sampaikan lagi apakah ada ketentuan untuk ikatan pedagang pasar di setiap pasar rakyat . ungkapnya

Menanggapi hal tersebut Muhammad Anwar Rahmat mengatakan bahwa ikatan pedagang pasar sebenarnya tidak ada keharusan dibentuk akan tetapi, bilamana pedagang pasar bermusyawarah dan sepakat ingin membentuk ikatan pedagang pasar ya tidak ada masalah yang terpenting bisa memperjuangkan dan mewakili para pedagang. Dan jangan sampai disalahgunakan yang membuat pedagang merasa dirugikan.

Di akhir konsltasi ini DPRD Kabupaten Indramayu mendapatkan buku Standar Nasional dari Dirjen Perdagangan Kementrian Perdagangan tanda konsultasi ini sudah selesai. TIM MP


Komisi